Mas BTS, Eyang Aby, rekans ysh.

Mengikuti diskusi mas BTS dan eyang Aby ttg kemacetan ini. Pemikiran eyang Aby 
dg pola counter magnet bukanlah pemikiran baru dan sebenarnya sangat rasional. 
Bahkan waktu itu terbangun suatu konsep kota inti, kota dorm (dormitory town), 
baru counter magnet. Kota inti adalah Jakarta, dormitory adalah kota yg 
berjarak 30-45 km dr jakarta, sdg counter magnet adalah yg diatas 60 km. Waktu 
itu basis konsepnya adalah 1-1,5 jam perjalanan.

Saya nyoba ngingat apa yg dulu pernah disepakati. Ada konsep yg sangat jelas 
dlm JMDP yg juga diadopt dlm RUTR DKI 1985-2005. Konsep itu menyebabkan adanya 
pusat barat dan timur dg pemindahan kantor walikota kesitu.

Konsep lbh lanjut juga sangat jelas mengembangkan pola jaringan arterial yg 
melingkar sampai 3 lapis baik intra urban free way, outer ring road dan second 
ORR. Setelah itu dibangun jalur radial timur barat sebagai jalur utama (alasan 
selatan ditahan utk kawasan resapan).

Lbh lanjut juga disepakati adanya shifting dr kendaraan pribadi ke pub 
transport (tahun 1985 msh 12% ke minimal 20% thn 2005) berbasis kombinasi HRT 
(heavy railway) dan LRT (lite railway).

Waktu itu kemudian dikembangkan daerah dorm yg dimulai Pd. Indah, Bintaro, 
Kelapa Gading. Bahkan BSD, Depok, Kota Baru Bekasi (sekarang terpecah2 menjadi 
bbrp developer).

Utk counter waktu itu dipilih Cikarang dan Karawang di timur, Bogor di selatan, 
Balaraja di barat. Karena itu dibangun masive industry.

Kita lihat konsep eyang Aby sangat sejalan dg konsep itu. Dan itu kayaknya 
masih sejalan dg apa yg terjadi saat ini. 

Tapi mari kita lihat mengapa macet justru makin terjadi. Saya punya bbrp alasan 
yg mungkin ini penyebabnya :

1. Kebijakan shifting dr private car ke public transp/mass transport yg 
direncanakan dan ini saya prejudis krn lobi industri kendaraan motor baik DN 
maupun LN (kasusnya persis di US). Kebijakan biased non railway system.

2. Konsistensi sistem pengembangan makro Jabotabek yg sebenarnya lbh 
timur-barat sekarang sudah tdk terarah. Contohnya adalah pengembangan masive di 
Ciputat sampai Cibubur. Ini dulu disepakati kosong. Akibatnya kawasan diantara 
itu langsung tumbuh. Ini misalnya di sekitar tanjung barat-lebak bulus. Dulu 
itu diharamkan eh sekarang dijadikan kawasan bisnis baru. Apalagi akibat 
dilengkapinya ring road dg jalan samping yg berfungsi sebagai feeder tapi 
justru menciptakan potential trip generator baru lagi. Akibatnya masyarakat 
berduyun2 bangun rumah dan kantor/jasa disana.

Akibat parahnya adalah ada masive conflict pergerakan utara-selatan dg 
timur-barat yg menciptakan perlambatan tak perlu.

3. Ketidak konsistenan lebih lanjut bahkan dr pemda DKI sendiri. Dulu 
disepakati bahwa penekanan pertumbuhan adalah di zona 3 saja dan Zona 1 
dipinggir pantai harus dipreserved. Yg terjadi adalah ada bbrp perubahan RBWK 
sampai bbrp kali dari hijau menjadi kuning dan merah. Sehingga pertimbangan yg 
seharusnya toll sudiyatmo aman utk 30 th jadi langganan banjir krn retarding 
basin disekitar jalan hilang.

4. Secara makro nasional, ada juga ketidak konsistenan. Semula mereka sepakat 
utk lbh mendorong kota2 ke 2 samai 5 bahkan secondary cities didorong 
berkembang ternyata tidak dilakukan dg persistence. Kayaknya lbh ngikuti 
keinginan industriawan yg berfikir short cut sekali. Dulu bu Yati punya 
segudang konsep pengembangan perkotaan bahkan kita punya tim kebijaksanaan 
pengembangan perkotaan. Tapi, tidak sampai masuk pd kebijakan sektor2.

Dengan semua alasan ini, saya hanya bisa mengatakan bhw Jakarta perlu ada 
sebuah perubahan total yg kembali second bersama dibuat perenc bersama nasional 
dan lokal. Kemudian buat dlm UU khusus dan sifatnya jangan hanya RUTR tapi RUPD 
(rencana umum Pembangunan Daerah). Mungkin ini baru bisa. Krn problem dasar 
kemacetan adalah KONSISTENSI.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-----Original Message-----
From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Tue, 20 Jul 2010 14:18:51 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja

Dear referensiers
 
Membaca ulasan Pak Aby sepertinya kemacetan itu dikarenakan aglomerasi atau 
adanya magnet yang kuat sehingga terjadi urbanisasi besar-besaran di 
Jabodetabek. Logika yang tepat bila dikembangkan countermagnet, maka kemacetan 
di Jabodetabek itu bisa dikurangi dan diurai. Dengan logika yang sama pula 
bahwa munculnya countermagnet akan melahirkan kemacetan baru. Dengan demikian 
konsep pengembangan countermagnet sama saja dengan "memindahkan" kemacetan. 
Memperluas pengembangan countermagnet, bukankah sama saja "memeratakan" 
kemacetan?
 
Kemacetan lalu lintas di kota-kota metro sering tak bisa dihindari. Tapi memang 
tidak separah Jakarta. Bangkok dulu macetnya...ya ampuunn, tetapi sekarang 
tidak lagi dan Bangkok tetap kota prima, tanpa ada konsep countermagnet. Juga 
kota-kota metro di negara-negara lain  tidak harus macet seperti Jakarta ini 
tanpa harus ada pengembangan countermagnet.
 
Menurut buku yang saya pahami, kemacetan itu bukan tataran makro, tapi tataran 
mikro saja, atau itu masalah manajemen saja. Walaupun begitu, mengurai 
kemacetan tidaklah gampang, ... banyak faktor. Untuk itu perlu diurai satu 
persatu dan diselesaikan secara bertahap. Ini bukan soal gebleg,..bukan soal 
suka ngeles, ..juga bukan soal omong doang.... Perlu kerja sama banyak 
pihak,...juga partsipasi/kesadaran masyarakat tentunya. 
 
Apakah Anda-anda semua sudah mulai "bike to work", "walk to work", naik 
angkutan umum....... Itu semua sangat membantu mengurangi kemacetan ini. Ayolah!
 
Thanks. CU. BTS.
 
 
 


--- Pada Sel, 20/7/10, SUWARDJOKO WARPANI <[email protected]> menulis:


Dari: SUWARDJOKO WARPANI <[email protected]>
Judul: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja
Kepada: [email protected]
Tanggal: Selasa, 20 Juli, 2010, 1:14 AM


  




Setuju bung Aby. Itulah enaknya menjadi anggota DPR. Meskipun tak paham apa itu 
angkutan apa itu lalu-lintas, asal kritiknya meriah. Bukankah fasilitas sudah 
mewah dan gaji wah ? Maka, jawabannya pun sekelas martabak. Pada hemat saya, 
selama koordinasi perencanaan dan penanganan masalah hanya sebatas pertemuan 
bibir atas dan bawah, selama itu pula kemacetan akan tetap tak teratasi. 
Apalagi rencana jangka panjang tak pernah teripikirkan karena terbelenggu masa 
jabatan. Ma'af tak pernah ikut omong, ini hanya ledakan kesebalan.

 WASSALAM


"SW" 






From: hengky abiyoso <watashi...@yahoo. com>
To: referensi <refere...@yahoogrou ps.com>
Sent: Mon, July 19, 2010 10:14:12 PM
Subject: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja

  






Milisters ysh, 

Saat ini DPR dan Gub DKI saling melakukan kritik …yg dimulai dengan ‘serangan’ 
DPR yg katakan Gub DKI tak kunjung mampu atasi kemacetan Jkt – sesuatu yg 
menurut DPR kenapa dulu dijanjikan oleh Foke sewaktu kampanye pilgub waktu itu 
……yg lalu Gub DKI menyerang balik dgn katakan DPR hanya bisa ngomong doang dan 
“…mengatasi kemacetan Jkt itu tak semudah bikin martabak bung…” ….begitu 
serangan balik dari Gub DKI kpd DPR…… 



Kalau menurut saya ....saya pikir kedua pihak sama2 saja brengseknya atau kalau 
mau lbh kasar ya kedua pihak sama2 geblegnya  ……DPR mengira kemacetan itu dpt 
diselesaikan sendiri oleh Jkt dan krn itu dgn sederhana lalu ia  dipandang 
mrpkn tgjwb Gub DKI ……sementara itu para Gub DKI (termasuk juga para cagub) 
umumnya jg bersikap arogan dgn selalu memandang kemacetan Jkt memang dpt 
diselesaikan hanya oleh Jkt sendiri saja ……dan tak diperlukan peran kota2 lain 
spt ttg perlunya dikembangkan countermagnet city atau pengembangan kota besar 
lain serta penyemaian industri memimpin disana utk membagi arus urbanisasi dan 
migrasi yg saat ini terbanyak menyerbu kota Jkt/ Jabodetabek…… 



Bhw DPR ‘memikirkan’ kemacetan Jkt …itu samasekali tdklah salah ….krn apa2 yg 
menjadi masalah serius bagi masyarakat,  bangsa dan negara tentu itu termasuk 
dlm lingkup pemikiran pd umumnya negarawan…..baik eksekutif maupun legislatif 
……       Yg  lalu menjadi tidak pas adlh kalau DPR lalu berpikir 
menyederhanakan masalah dgn mengira masalah kemacetan Jkt dpt diselesaikan di 
Jkt dan sendirian oleh Jkt (dan tentu lalu dlm pandangan DPR kambingnya 
hitamnya ya tdk lain adlh Gub DKI atau dlm hal ini Foke itu) …….. 



Baik pihak DPR maupn Gub DKI maupun banyak pihak yg lain (termasuk DJPR) masih 
sangat kurang berpikir bhw kemacetan adlh bagian sebab dari urbanisasi dan 
migrasi yg terbesar menyerbu Jabodetabek dan berpusatnya industrialisasi maupun 
juga lokasi2 industri nasional memimpin di Jabodetabek maupun banyak jenis foot 
loose industries yg berlokasi ‘memusat’ di Jawa ……dan mrk belum pada mau 
berpikir ttg perlunya mengembangkan countermagnet city to Jkt dgn inisiasi 
berupa penyemaian industri memimpin spd industri spd motor kita yg sampai 6,5 
juta unit per tahun  dan ke-3 terbesar dunia …….yg kenapa ia hrs seluruhnya 
diproses hanya disepanjang koridor Cikampek-Krawang- Bekasi  …..dan bukannya 
1/8 bagiannya saja misalnya disuruh memproses di calon countermagnet city di 
KTI misalnya .....yg dgn itu akan menumbuhkan dampak2 ganda yg luas diberbagai 
sektor ..dan pd saatnya akan dpt mempengaruhi arus migrasi dan urbanisasi yg 
menyerbu Jabodetabek
 .......salam, 



aby 

  

  
 










Kirim email ke