Sudah begitu banyak atribut negatif diberikan kepada Ibu Kota Negara yang namanya Jakarta Raya ini. Jakarta jorok, Jakarta macet parah, kota stroke, kota yang sakit, ....pokoknya tak ada habisnya citra negatif untuk Jakarta Raya. Anehnya... yang olok-olok itu nggak mau pindah dari kota Jakarta Raya ini. Hidupnya juga bergantung pada kota yang brengsek ini. Ada yang usul ibu kota negara ini pindah saja, kalaiu bisa ke Luar Jawa. Seandainya jadi pindah, apakah pengusul...atau yang setuju ibu kota negara ini pindah juga mau pindah? Thanks. CU. BTS.
--- Pada Sel, 3/8/10, Harya Setyaka <[email protected]> menulis: Dari: Harya Setyaka <[email protected]> Judul: [referensi] Pindahkan Saja Ibu Kota Negara Kepada: [email protected] Tanggal: Selasa, 3 Agustus, 2010, 4:23 AM FYI, -K- http://www.mediaind onesia.com/ read/2010/ 08/02/159380/ 70/13/Pindahkan- Saja-Ibu- Kota-Negara Pindahkan Saja Ibu Kota Negara Senin, 02 Agustus 2010 00:00 WIB 28 Komentar 2 3 CETAK KIRIM FACEBOOK Buzz up! ADA beberapa gelar yang tidak enak untuk Jakarta. Ada yang menyebutnya sebagai kota stroke, yang pembuluh darahnya menyempit ke otak, bahkan pecah. Ada yang membahasakannya sebagai usus buntu yang terkena infeksi sehingga harus disembelih. Semua sebutan itu menunjukkan betapa sakitnya sudah Jakarta sebagai ibu kota negara. Penyakitnya tidak tunggal, tetapi komplikasi banyak penyakit. Jakarta jelas pusat kemacetan. Gelar itu dahulu diberikan kepada Bangkok, ibu kota Thailand, namun sekarang berpindah dengan mulusnya menjadi gelar ibu kota negara Republik Indonesia. Celakanya semua itu terjadi tanpa malu, tanpa rasa bersalah, bahkan dengan pembiaran. Tentu saja elite negara tidak merasakannya. Sebab, kalangan ini dapat melintas dengan lancarnya karena menggusur rakyat dari jalan raya. Oleh karena itu, mereka tiada terdesak akan perlunya membangun sarana dan transportasi publik yang murah dan aman buat rakyat. Jakarta juga krisis air bersih. Umumnya rakyat mengambil air tanah, sebab negara tak mampu menyediakan air bersih melalui perusahaan air minum. Jakarta pun diliputi udara yang kotor. Hal ini sangat terasa sebagian akibat buangan pembakaran kendaraan bermotor yang disemburkan melalui knalpot. Daftar penyakit itu dapat diperpanjang sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Jakarta tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Ia tidak punya daya dukung untuk memikul beban ganda yang mana pun. Apakah itu sebagai ibu kota provinsi dan ibu kota negara, maupun sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan negara sekaligus. Jadi, pindahkanlah ibu kota negara, pusat pemerintahan negara, ke kota lain. Mengapa ia harus berada di Pulau Jawa? Palangkaraya di Kalimantan atau Palu di Sulawesi dapat dipertimbangkan. Bahkan, perlu diambil langkah yang lebih radikal lagi, yaitu mendistribusikan pusat-pusat kekuasaan negara ke berbagai kota. Jangan biarkan menumpuk di satu kota saja, yang disebut ibu kota negara. Mahkamah Agung misalnya ditaruh saja di sebuah kota yang relatif kecil, sehingga mudah terlihat dan terpantau siapa saja tamu-tamu yang datang mondar-mandir ke situ. Demikian pula halnya Mahkamah Konstitusi, pindahkan ke kota kecil lainnya yang sejuk, sehingga hakim konstitusi dapat mengawal konstitusi dengan jernih. Kiranya dapat dipikirkan Bukittinggi untuk Mahkamah Agung, dan Batu, Malang, untuk Mahkamah Konstitusi. Semua itu hanyalah pemancing kreativitas. Menyebut satu atau dua kota sebagai contoh, hanya hendak menunjukkan betapa luas Tanah Air ini. Nusantara ini sangat kaya solusi untuk dapat keluar dari siksaan ibu kota negara yang sakit parah. Yang jelas, relokasi pusat-pusat kekuasaan itu membawa dampak ikutan yaitu redistribusi pusat-pusat pertumbuhan. Jakarta cukup menjadi ibu kota Provinsi DKI dan pusat bisnis, sehingga ia terbebas dari penyakit stroke dan infeksi usus buntu yang berkepanjangan. http://www.jurnalna sional.com/ show/newspaper? rubrik=Halaman% 20Muka&berita=139133&pagecomment= 1 Pindahkan Ibu Kota Jakarta | Mon 02 Aug 2010 by : Iman Syukri PEMERINTAH Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta berani mengambil sikap untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke kota lain. Hal itu lantaran Jakarta sudah kelebihan beban dan tidak mampu lagi menampung jumlah penduduk yang saat ini mencapai 9,5 juta jiwa. "Realitasnya, dari sisi tata kota, Jakarta tidak bisa ditata kembali. Penduduk 9,5 juta jiwa sudah terlalu padat, melampaui daya tampungnya. Karena itu, eksekutif dan DPR harus berani mengambil langkah untuk merealisasikan wacana tersebut,” ujar Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna dalam perbincangan dengan Jurnal Nasional, Minggu (1/8). Menurut dia, pemindahan ibu kota pemerintahan telah dilakukan Malaysia, dan sejumlah negara lain. Malaysia, kata Yayat, menghabiskan Rp57 triliun untuk memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Sedangkan Indonesia bisa menghabiskan sekitar Rp25 triliun-Rp30 triliun. Namun, biaya itu lebih kecil dibanding kerugian yang akan ditimbulkan oleh kelumpuhan akibat kemacetan serta pencemaran. Menurut Yayat, yang terjadi di Jakarta saat ini adalah kegagalan sistem manajemen dalam pembangunan kota. Karena itu, yang dilakukan warga Jakarta saat ini bukan mengatasi masalah, tetapi "menyesuaikan diri dengan masalah yang ada". Kegagalan menata kota terjadi karena adanya tumpang tindih antara berbagai fungsi Kota Jakarta, baik sebagai kota pemerintahan maupun sebagai pusat bisnis dan perdagangan. Selain itu, adanya tumpang tindih antara Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Namun, penyebab paling utama dari kegagalan tersebut, katanya, karena pemerintah dan elite politik tidak memiliki visi. "Kita tidak memiliki visi bagaimana membangun Jakarta, Ibu Kota Negara ini, 20 atau 30 tahun ke depan," ujarnya. Seperti diketahui, berbagai media dan pengamat ramai mewacanakan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke kota lain. Antara lain ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Jonggol, Jawa Barat. Yayat mengatakan, ibu kota pemerintahan baru sebaiknya tidak jauh dari Jakarta dan berada di Pulau Jawa. "Dari segi geostrategis dan geopolitis, Jawa itu menampung 70 persen penduduk Indonesia. Karena itu, sebaiknya ibu kota pemerintahan di Pulau Jawa," ujarnya. Untuk merealisasikan hal itu, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan langkah sistematis tiap lima tahunan. Menurutnya, penataan sebuah kota pemerintahan baru akan memakan waktu selama 20 sampai 30 tahun. "Karena itu, kita membaginya dalam lima tahapan, yang masing-masingnya lima tahun," ujarnya. Tiga Skenario Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai setuju mengenai wacana pemindahan ibu kota negara. Dia mengatakan, pemindahan ibu kota harus jadi pertimbangan pemerintah ke depan. "Saya pikir kami sebagai pemerintah harus berpikir ke depan, (berpikir) jangka panjang 20 hingga 30 tahun (mendatang). Kami melihat internal pemerintah, khususnya Bappenas, PU terutama Ditjen Tata Ruang sudah berpikir itu," kata Velix Minggu (1/8) di halaman Monumen Nasional. Menurut dia, ada beberapa skenario jika dilakukan perpindahan ibu kota negara. "Skenario pertama adalah (ibu kota negara) itu tetap di Jakarta, dalam waktu yang bersamaan dilakukan pembenahan," kata Velix. Pembenahan tersebut, kata Velix, antara lain pembenahan sistem transportasi, perbaikan dampak ekologi, strategi desentralisasi fiskal dan perubahan wilayah yang merata ke seluruh Indonesia. "Itu strategi skenario pertama yang realistis," kata Velix. Skenario kedua, kata Velix, lebih bersifat moderat, kala perpindahan ibu kota Indonesia yang masih berada di sekitar wilayah Jakarta. "Misalnya kita bisa pilihlah beberapa opsi-opsi, ke Jonggol, Banten atau ke Jawa Barat. Ada wacana ke Purwokerto, Magelang, Yogyakarta. Itu opsi-opsi kota-kota skenario kedua, tetap di pulau Jawa," ujar Velix. Menurut dia, skenario terakhir adalah skenario yang ideal sekaligus radikal. "Langsung memindahkan (ibu kota) ke luar pulau Jawa dengan opsi-opsi bisa di Palangkaraya, Palembang, Makassar, ataukah Papua," kata Velix. Hingga saat ini, semua skenario tersebut masih sebagai wacana. Namun, tetap harus dipikirkan kemungkinan direalisasikannya wacana tersebut. "Saya pikir kami sebagai pemerintah harus berpikir ke depan, (berpikir) jangka panjang 20-30 tahun (mendatang)," kata Velix. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap wacana tersebut tidak tabu untuk dibicarakan. "Presiden memahami ada gagasan-gagasan terhadap perpindahan ibu kota (negara). Presiden melihat (wacana) ini (sebagai) sesuatu yang wajar dalam proses menata pengelolaan pemerintah Indonesia," kata Velix di halaman Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (1/8). Mengutip pernyataan Presiden, Velix menjelaskan, gagasan tersebut muncul dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi historis, gagasan perpindahan ibu kota negara ini pernah dimunculkan sebelumnya. "(Dulu) Presiden Soekarno juga telah mengungkapkan (gagasan perpindahan ibu kota negara) itu. Ada semacam gagasan, Palangkaraya menjadi ibukota, itu menurut Presiden Soekarno," ujar Velix. Kedua, pengalaman Indonesia sebelumnya saat pernah terjadi perpindahan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta dan Padang. "Jadi, wacana perpindahan ibu kota bukan sebuah hal yang tabu untuk dibicarakan," ujar Velix. Namun, kata dia, masyarakat harus membedakan antara ibu kota dan pusat pemerintah. "Ibu kota bisa saja di Jakarta. Namun pusat pemerintahan bisa saja beralih dari waktu ke waktu," kata Velix. Menurut dia, dari sisi daya dukung Kota Jakarta, banyak yang harus dijadikan pertimbangan. "Dengan persoalan-persoalan Jakarta, apakah persoalan kemacetan, persoalan dampak ekologi, persoalan transportasi, persoalan beban kota, tingkat urbanisasi yang tinggi, dan konteks potensi bencana kota Jakarta," kata Velix. Model China Pengamat perkotaan Wicaksono Sarosa mengatakan, pemindahan ibu kota tidak efektif. Selain memakan dana yang luar biasa besar, juga membutuhkan waktu yang lama. "Bangun ibu kota rata-rata membutuhkan waktu 20 tahun, kecuali Malaysia," ujarnya kepada Jurnal Nasional, Minggu (1/8). Karena itu, dia mengusulkan Indonesia mengadopsi model China. Negara itu tidak memindahkan ibu kota negara, tetapi membangun pusat industri baru. China tidak memindahkan industri dari Beijing, tetapi memberi insentif bagi munculnya industri baru di tempat lain. "Harus all out seperti yang dilakukan China. Mereka tidak memindahkan ibu kotanya tetapi membangun pusat-pusat perkotaan baru secara all out. Kombinasi infrastruktur dan insentif perpajakan. Tapi jangan setengah-setengah seperti yang selama ini kita lakukan," ujarnya. Alhasil, sebelum kebijakan itu diambil, Beijing dan Shanghai mendominasi pertumbuhan ekonomi di China sementara kota lainnya tertinggal. Tapi setelah kebijakan itu diambil, kota-kota seperti Shenzhen dan Guangshou muncul sebagai pusat kota yang baik. Menurut Wicaksono, Indonesia dapat meniru kesuksesan China. Syaratnya, pemerintah Indonesia konsisten membangun kota besar baru yang memiliki daya saing internasional. Kota tersebut di antaranya adalah Medan, Makassar, Manado, dan Surabaya. Ketua DPR Marzuki Alie dan pemimpin Komisi II Chairuman Harahap dan Ganjar Pranowo mendukung gagasan pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ide pemindahan ibu kota ke Palangkaraya pun bukan barang baru, karena gagasan ini pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno. "Kalimantan Tengah itu (secara geografis) berada di tengah Nusantara. Dengan demikian, pembangunan bisa menyebar dari tengah ke timur, dan dari barat ke tengah," kata Marzuki akhir pekan lalu. Dia mengaku sudah lama mendukung ide pemindahan ibu kota dari Jakarta. "Biarkan saja Jakarta menjadi kota bisnis," kata Marzuki. Menurut dia, inefisiensi Jakarta sangat luar biasa karena kemacetan dan keruwetan tata kotanya. "Waktu pun terbuang di jalan," kata dia. Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) bahkan akan berinisiatif menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota. Rencananya, RUU itu akan diajukan sebagai hak inisiatif DPR. n Fransiskus Saverius Herdiman/Roswita Oktavianti
