--- On Tue, 6/17/08, Reporter Milist <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Reporter Milist <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [golongankarya] Mewaspadai Upaya Menggugat Pancasila
To:
Date: Tuesday, June 17, 2008, 9:17 AM
Harian SUARA KARYA
Mewaspadai Upaya Menggugat Pancasila
Oleh HD Haryo Sasongko
Selasa, 17 Juni 2008
Belakangan ini Pancasila yang menjadi dasar negara kita, sebagai falsafah
bangsa kita, dan merupakan perekat persatuan nasional kita, telah terluka.
Tindak kekerasan, baik fisik maupun mental, atas nama agama, demokrasi,
pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga pembagian jatah bantuan langsung tunai
(BLT), telah membuat Pancasila seolah-olah kehilangan eksistensinya.
Masih adakah Pancasila? Bisakah Pancasila dijadikan dasar negara, sebagai acuan
(dasar hukum) untuk memvonis seseorang yang telah melanggar hukum atau
melakukan kejahatan yang melawan hukum dengan sebutan "antipancasila" atau
"bertentangan dengan Pancasila"?
Berkait dengan Pancasila ini, ada hal menarik yang patut dikutip di sini, yakni
pernyataan Ridwan Saidi, seorang "tokoh Betawi" yang menegaskan bahwa Pancasila
itu bukan dasar negara kita. Dalam UUD 1945, menurut pendiri Partai Masyumi
Baru itu, Pancasila tak pernah disebutkan secara verbal. Tak ada kata
"Pancasila" di sana.
Sila-sila yang disebut dalam Piagam Jakarta itulah yang kemudian dikenal
sebagai Pancasila. Karena itu, menurut Ridwan Saidi, Piagam Jakarta itulah
konstitusi kita. Masih menurut Ridwan Saidi, Pancasila hanya opini orang saja
yang dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945. Sebelumnya memang pernah
disebut-sebut dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagaimana tercatat dalam
notulen. Tetapi notulen tidak bisa dijadikan konstitusi.
Sementara itu Mahendradata, pakar hukum yang belakangan sering tampil berkait
dengan insiden Monas 1 Juni lalu, menegaskan bahwa Pancasila hanyalah produk
penafsiran yang muncul dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P-4), padahal aplikasi konstitusionalnya adalah Piagam Jakarta. (Haridadi
Sudjono: "Globalisasi" hal 220-221).
Uraian kedua tokoh tersebut menjadi menarik, karena ketika kita sibuk
mengungkap terjadinya tindak kekerasan yang dinilai bertentangan dengan
Pancasila sebagai dasar negara, di pihak lain justru menegaskan bahwa Pancasila
bukanlah konstitusi kita.
Selama ini kita saksikan, ikuti, rasakan dan kita renungkan terjadinya berbagai
tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, dengan berbagai kemasannya. Ada
kesan kuat sepertinya semua itu didasari oleh aspirasi untuk menggantikan
Pancasila dengan Piagam Jakarta sebagai tujuan utamanya.
Sedangkan untuk mencapainya, seribu satu macam jalan bisa dipakai, disesuaikan
dengan berbagai momentum yang muncul ke permukaan. Dan, ini merupakan bagian
dari matarantai grand-design gerakan transnasional di mana Indonesia merupakan
salah satu negara di antara beberapa negara di Asia Tenggara yang dijadikan
sasaran guna penegakan Khilafah Islamiyah.
Hal itu sudah terlihat dengan penerbitan peraturan daerah (perda) di beberapa
wilayah yang bermuatan syariat Islam. Dan, ini sudah merupakan realisasi
setahap demi setahap dari Piagam Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, berbeda
dengan Pembukaan UUD 1945, dalam Piagam Jakarta masih tercantum kata-kata
"...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. .." di
mana tujuh kata ini kemudian dihapus dalam Pembukaan UUD 1945.
Apabila Piagam Jakarta diberlakukan sebagai konstitusi (sebagaimana dikehendaki
oleh Ridwan Saidi dan Mahendradata tersebut), maka syariat Islam tak perlu lagi
di-"perda"-kan karena sudah menjadi konstitusi nasional.
Tetapi itu merupakan konsepsi yang tidak sesuai dengan kondisi konkret
masyarakat Indonesia yang serba pluralistik. Justru karena itu pulalah sejak
awal kelahirannya Piagam Jakarta tidak pernah menjadi konstitusi nasional.
Tujuh kata tersebut tidak ada dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.
Konflik horizontal antara FPI (Front Pembela Islam) dengan AKKBB
