BLS: [Keuangan] OOT : Diajukan ke Meja Hijau, Bocah Penyengat Lebah Alami Depresi
Waduh, klo begini caranya, bisa-bisa anak satu Indonesia masuk penjara tuh. Namanya juga anak-anak. Salam Habibie Nugroho Wicaksono -Pesan Asli- Dari: dyahanggitasari Terkirim: 30/01/2010 23:03:41 Subjek: [Keuangan] OOT : Diajukan ke Meja Hijau, Bocah Penyengat Lebah Alami Depresi Zainal Effendi - detikSurabaya Surabaya - Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur mulai bergulir di pengadilan. DYD (9) menjadi pesakitan. Keisengan DYD menakuti temannya satu sekolahnya bernama DNS (9) berakhir di ranah hukum. Bocah kelas 3 SD ini terancam hukuman 9 bulan penjara. Persidangan DYD sudah memasuki sidang tuntutan. Namun sidang ini harus tertunda karena DYD sakit dan diduga depresi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menunda sidang itu hingga kondisi DYD sehat seperti sedia kala. Sidang dengan agenda tuntutan ini tertunda dua kali. Secara fisik bersangkutan memang sakit radang namun tidak perlu diopname. Ada kemungkinan dia depresi, kata salah satu penasehat hukum Riyanto kepada wartawan di PN di Jalan Arjuna, Rabu (27/1/2010). Menurut Riyanto, surat izin sakit siswa SDN dr Soetomo berakhir 28 Januari. PN kata dia mengagendakan sidang penuntutan pada tanggal 1 Februari mendatang. Tuntutan ditunda senin depan karena sakitnya sampai saat ini belum sembuh. Akan tetapi si anak tidak bisa dipaksakan jika masih sakit, ungkapnya. Kasus ini terjadi pada 3 Maret 2009 lalu. Kala itu jam istirahat sekolah. DYD menakuti DNS (korban,red) dengan menggunakan lebah. Sialnya pipi DNS disengat lebah yang dibawa DYD. Sebenarnya perkara ini sudah selesai dengan cara kekeluargaan melalui mediasi pihak sekolah. Namun entah kenapa pihak kepolisian dan kejaksaan melanjutkan kasus itu. DYD menjalani sidang pertama kali pada tanggal 30 Desember 2009 lalu. (wln/wln)
BLS: BPK/BPKP/ Re: [Keuangan] Sampai mana Akuntan Publik bertanggung jawab?
Saya rasa menyerahkan audit-audit seperti ini ke swasta bukan solusi tepat. Pertama, jelas butuh waktu untuk penentuan swasta mana saja yang harus mengaudit. Kemudian, belum tentu pihak swasta ini memiliki kapabilitas untuk menjangkau daerah-daerah dengan medan berat. Berbeda dengan BPKP yang cukup banyak auditornya dimutasi ke berbagai kantor perwakilannya yang medannya berat. Selain itu, mutu pengawasan lebih bisa dikontrol karena satu kesatuan organisasi. Kalau memang secara kuantitas pengawasan kurang, ya tidak mungkin pengawasan dilakukan setiap hari. Harus dihitung cost - benefit analysis dulu. Jangan sampai, anggaran pengawasan suatu desa lebih besar ketimbang anggaran operasional desa itu sendiri. Salam Habibie Nugroho Wicaksono -Pesan Asli- Dari: Hok An Terkirim: 30/01/2010 03:03:00 Subjek: BPK/BPKP/ Re: [Keuangan] Sampai mana Akuntan Publik bertanggung jawab? Kawan2, Ada usul supaya pemeriksaaan keuangan di serahkan kepada swasta. Misalnya dana otonomi desa. Saya dengan kepala desa yang sanggup memanfaatkan dana ini dan mempertanggung jawabkannya baru sedikit. BPKL jelas kewalahan kalau harus mengawasi puluhan ribu desa2 kita untuk bisa tertib dan menggunakan anggaran seperti UU. Sebab itu ada usul supaya yang pemeriksaan di alihkan kepada swasta dan BPK atau BPKP hanya koordinasi dan mengaturnya saja. Usul ini bisa tidak dilaksanakan di lapangan? Bagaimana dengan audit Departemen, BUMN dll? Salam damai Hok An
Re: BPK/BPKP/ Re: [Keuangan] Sampai mana Akuntan Publik bertanggung jawab?
Di dunia swasta, perusahaan mereka sendiri yang menentukan siapa auditornya. Jadi, auditee menentukan siapa auditornya adalah hal yang lumrah di dunia swasta. Dan setahu saya, BUMN sudah diaudit oleh KAP. Apakah dengan menentukan sendiri auditor seperti ini memungkinkan kongkalikong? Lantas, apakah dengan penentuan auditor oleh pihak ketiga menjamin bahwa kongkalikong tidak akan terjadi? Intinya, audit (general audit) adalah jasa keyakinan, yakni memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (di Indonesia, prinsip ini dikeluarkan oleh IAI). Kalau laporan keuangan ini tidak dapat diyakini kebenarannya, maka investor dan kreditor akan enggan memberikan dananya. Jika auditor yang dipilih perusahaan dipandang oleh investor dan kreditor sebagai auditor yang tidak kredibel, maka apapun hasil auditnya tidak akan dianggap. Salam Habibie Nugroho Wicaksono -Pesan Asli- Dari: Wong Cilik Terkirim: 30/01/2010 05:04:53 Subjek: Re: BPK/BPKP/ Re: [Keuangan] Sampai mana Akuntan Publik bertanggung jawab? Prinsip audit adalah harus independen. Ini berarti kalau diberikan ke swasta, proses pemilihannya harus menjamin independensi. BUMN/Departemen yang di audit seharusnya tidak memilih auditornya, sebab nanti manager BUMN tersebut bisa memilih auditor yang lemah atau yang bisa 'dipengaruhi'. Auditor harus memiliki 'keberpihakan' terhadap masyarakat/pemegang saham tanpa terjerat sampai selalu berusaha mempersalahkan manajer/direkturnya. Harus juga mempertimbangkan pengucuran dana negara bukan cuma untuk mencari profit, tapi membentuk 'civic society'/masyarakat madani (entah benar ini terjemahannya?). Auditornya musti bebas dari tekanan politk (jadi pemilihannya sebisanya lepas dari tangan partai politik/DPR/MPR atau pejabat yang naik karena kendaraan politik), harus kompeten.. dll. Kalau soal tekanan politik kurang jelas bagaimana reaksi swasta dibandingkan auditor yang berkarir di BPK/pemerintah... Jangan-jangan karena auditor swasta di setir partai politik akhirnya malah banyak pansus-pansusan jadi negeri pansus deh... BPK jadi pengawasnya auditor... mungkin gak ya? Secara teori sih mungkin ya... tapi ya itu, 'the devil is in the details'... gimana detail-detailnya tentang batasan dan kuasa si auditor, hubungannya dengan BPK, bagaimana mengkomunikasikan hasil temuan ke masyarakat, dan lain-lainnya Secara konsep rasanya bisa tapi ya nanti di lapangannya itu bagaimana jadinya? Apakah auditor akan dilindungi kalau misalnya menemukan kejanggalan di bumn dan mempublikasikannya ke masyarakat? Takutnya jadi pahlawan sehari, setelah rame-rame selesai dia gak bisa dapet bisnis audit pemerintah lagi. Makanya itu, apakah ada insentif bagi auditor untuk berusaha menemukan kejanggalan? Kalo ketemu apakah dia bakalan lebih susah (musti jadi saksi sehingga gak bisa kerja, waktu habis di pansus, jadi gak ada uang masuk buat makan... dll) ataukah malah jadi dapat hadiah? Proses yang benar sih kalau menemukan kejanggalan ya menerima hadiah sebab tugas auditor ya untuk menemukan kejanggalan tersebut, bukannya malah serasa jadi kena hukuman.
BLS: [Keuangan] Kinerja 100 Hari... Apa yang wajar, apa yang tidak wajar?
Kalau saya menilai bahwa dengan melihat kinerja selama 100 hari, kita akan dapat memproyeksikan kinerja selama 5 tahun ke depan. Tidak perlu muluk-muluk. Kalau dalam 100 hari tidak jelas apa saja yang ingin dicapai beserta rencana cara-cara mencapainya ya bisa disimpulkan kira-kira apa yang akan dicapai pemerintahan ini di tahun 2014. Salam Habibie Nugroho Wicaksono
BLS: [Keuangan] Investasi LPS di Bank Century Tidak Menguntungkan ?
Setuju Bung Rachmad. Ada organisasi yang fungsinya untuk mencari laba, yaitu PT dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Ada organisasi yang fungsinya sebagai regulator yaitu pemerintah. Dan ada pula lembaga nonprofit yang tujuannya untuk menjadi buffer (penopang) ketika suatu sistem mengalami kegagalan atau berpotensi mengalami kegagalan, dalam perbankan di Indonesia fungsi ini diperankan oleh LPS. Sungguh menggelikan bila kemudian LPS dituntut untuk meraup profit setinggi-tingginya mengingat fungsinya bukan untuk itu. Bahwa sangat baik bila LPS bisa memperoleh laba dalam menjalankan fungsinya, tapi perlu diingat bahwa fungsinya bukan untuk meraup laba setinggi-tingginya. -Pesan Asli- Dari: Rachmad M Terkirim: 19/01/2010 19:06:56 Subjek: [Keuangan] Investasi LPS di Bank Century Tidak Menguntungkan ? Menurut anggota pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faisal, keuntungan yang diperoleh LPS dengan berinvestasi itu akan lebih menguntungkan jika dana sebesar Rp6,76 triliun diinvestasikan di surat utang negara (SUN). Pada Desember 2009, Bank Century untung Rp300 miliar. Padahal, kalau diinvestasikan di SUN akan untung sebesar Rp600 miliar, katanya dalam rapat pansus Century, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/1/2010). http://economy.okezone.com/read/2010/01/19/320/295657/investasi-lps-di-bank-century-tidak-menguntungkan Menyedihkan kalau dana LPS yang diperoleh dari premi akibat para nasabah menyimpan uangnya di Bank untuk menjamin simpanannya justru diinvestasikan ditempat lain yang lebih menguntungkan. LPS itu Lembaga Penjamin Simpanan atau Perseroan Terbatas ? Makin aneh-aneh saja wakil kita di Senayan :-( Salam RM
BLS: [Keuangan] Kendal Kabupaten Pertama Yang Miliki Open Source Sendiri
Salut banget nie buat pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini. Entah kapan pemerintah pusat memiliki visi yang sama. -Pesan Asli- Dari: herisetiono004 Terkirim: 11/01/2010 15:38:43 Subjek: [Keuangan] Kendal Kabupaten Pertama Yang Miliki Open Source Sendiri Ini adalah contoh teladan Kabupaten di kota kecil yang benar benar menghemat devisa negara. Jika diikuti oleh semua kabupaten di Indonesia, bukan mustahil nilainya bisa melebihi ongkos pembiayaan Bank Century. Ardhi Suryadhi - detikinet Jakarta - Meski bukan kota besar, Kendal berani untuk mandiri dalam hal penggunaan software komputer. Bahkan kota kecil di Jawa Tengah ini telah meluncurkan sistem operasi Open Source sendiri bernama KGOS versi 100110. KGOS sendiri berasal dari nama 'Kendal Go Open Source'. OS ini merupakan hasil remastering dari Ubuntu 9.10 dengan penambahan beberapa program-program fungsional dan dibuat oleh Tim Pengembangan Open Source SMA Muhammadiyah 1 Weleri, Kabupaten Kendal. Sistem operasi KGOS v.100110 dipaket dalam satu DVD dengan ukuran file total kurang lebih 1,5 GB. Dari keterangan tertulis yang diterima detikINET, Senin (11/1/2010), dalam acara peluncuran yang digelar di Pendopo Kabupaten Kendal tersebut dilaksanakan juga seminar nasional dengan sub tema 'Open Source, Pilihan Terbaik Dunia Pendidikan'. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 300 peserta, yang sebagian besar terdiri atas guru dan para pengguna teknologi informatika, serta Bupati Kab. Kendal Siti Nurmarkesi. Sementara untuk pembicara diisi oleh Kepala PUSTEKOM Depdiknas Lilik Gani dan 'pendekar TI' Tanah Air Onno W. Purbo. Dalam sambutannya Bupati Kendal mengungkapkan bahwa nantinya sistem operasi ini akan masuk dalam program kerja prioritas kabupaten. Beliau bahkan mendorong Kepala Dinas Pengolah Data Kab. Kendal untuk melakukan pendekatan secara proaktif kepada Tim Pengembang Open Source SMA Muhammadiyah 1 Weleri. Menurut Onno Purbo, dengan diluncurkannya sistem operasi KGOS v.100110, Kendal menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang meluncurkan sistem operasi Open Source secara mandiri. Momentum ini semestinya bisa mendorong daerah lain untuk mengikuti jejak kabupaten yang ada di bumi pantura Jawa Tengah. Onno menambahkan bahwa kunci pengembangan KGOS berada di 'dada kebanggaan' lokal Kendal. Saat KGOS menemukan momentum sebagai yang pertama di Indonesia, semestinya hal ini cukup untuk menyematkan kebanggaan di dada para pemakai KGOS yang kemudian menjadi bahan bakar untuk pengembangan KGOS selanjutnya. ( ash / faw )
BLS: [Keuangan] SEBAIKNYA TIDAK IKUT FTA ASEAN-China?
Tulisan yang anda posting sangat menarik. Analisisnya terhadap data output GTAP sangat logis. -Pesan Asli- Dari: Ical Moci Terkirim: 08/01/2010 09:18:19 Subjek: [Keuangan] SEBAIKNYA TIDAK IKUT FTA ASEAN-China? Intinya adalah secara makro Indonesia lebih diuntungkan bila mengikuti perjanjian perdagangan AFTA dan FTA ASEAN-China, sekalipun secara mikro ada beberapa sektor yang mengalami dampak negatif dari Perdagangan Bebas tersebut. What do you think? SEBAIKNYA TIDAK IKUT FTA ASEAN-China? Pada tahun 2010 pasar ASEAN akan menjadi lebih terbuka lagi dari sebelumnya. Enam negara ASEAN utama (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) akan menambah 7.881 jenis tarif yang diturunkan menjadi nol. Dengan demikian, total jumlah pos tarif yang masuk dalam tarif preferensi efektif untuk perdagangan bebas ASEAN menjadi 54.457 atau 99,11 persen dari seluruh jenis tarif perdagangan. Tahun 2010 merupakan awal baru dari era perdagangan bebas di kawasan ini. Negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk mengimplementasikan perdagangan bebas dengan China. Bagaimanakah dampak dari perkembangan ini terhadap Indonesia dan haruskah kita menunda implementasinya? Maka, rata-rata tarif yang berlaku di antara enam negara itu akan turun dari 0,79 persen pada tahun 2009 menjadi 0,05 persen pada tahun 2010. Saat yang bersamaan, ASEAN juga telah sepakat untuk meliberalisasikan perdagangannya dengan China. Artinya, tarif impor antara China dan negara-negara ASEAN akan turun dengan amat signifikan. Dominasi China di pasar dunia membuat banyak kalangan khawatir akan dampak negatif dari perjanjian perdagangan bebas dengan China. Beberapa bahkan mengusulkan untuk menunda implementasi perjanjian perdagangan bebas tersebut. Simulasi perdagangan bebas Untuk melihat strategi yang paling tepat, Danareksa Research Institute melakukan simulasi perdagangan bebas dengan dua skenario. Skenario pertama mengasumsikan Indonesia terlibat dalam AFTA sepenuhnya, sekaligus ikut serta dalam perdagangan bebas AFTA-China. Jadi, tarif impor antarnegara ASEAN dijadikan nol. Tarif impor antara ASEAN dan China juga nol. Dalam Skenario yang kedua, Indonesia hanya mengimplementasikan perjanjian perdagangan dengan ASEAN, tetapi tidak ikut perdagangan bebas dengan China, sedangkan negara-negara ASEAN yang lain tetap melakukan liberalisasi perdagangan dengan China. Untuk menghitung simulasi di atas, digunakan program Global Trade Analysis Project (GTAP). GTAP adalah program yang memanfaatkan database perdagangan dunia dalam struktur software dengan kerangka general equilibrium. GTAP dikembangkan di Purdue University, Amerika Serikat. GTAP sering untuk menghitung dampak suatu kebijakan perdagangan bilateral ataupun multilateral. Database yang digunakan dalam simulasi ini adalah database versi 6. Walau bukan data yang terkini ada di perekonomian, penggunaan data ini tetap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak suatu liberalisasi perdagangan terhadap negara-negara yang terlibat. Tabel 1 memperlihatkan dampak perdagangan bebas dengan kedua skenario yang disebutkan di atas. Hasil simulasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan perjanjian perdagangan bebas dengan kedua skenario di atas memberi dampak positif terhadap volume ekspor Indonesia maupun terhadap seluruh negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan tersebut. Untuk skenario pertama terlihat bahwa ekspor Indonesia naik 1.365 juta dollar AS. Peningkatan ini terutama didukung oleh kenaikan ekspor ke China (naik 3.443 juta dollar AS), Malaysia (naik 462 juta dollar AS), Thailand (naik 1.213 juta dollar AS), dan Filipina (naik 114 juta dollar AS). Adapun ekspor Indonesia ke Singapura turun 167 juta dollar AS. Penurunan ekspor Indonesia ke Singapura menggambarkan bahwa dengan AFTA, kita tidak lagi harus mengekspor ke negara ASEAN melalui Singapura. Hal yang juga perlu diperhatikan di sini adalah kenaikan ekspor Indonesia ke China masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan ekspor China ke Indonesia yang hanya 1.776 juta dollar AS. Jadi, dalam skenario pertama ini Indonesia mengalami tambahan surplus perdagangan dengan China. Sementara bila Indonesia tidak ikut mengimplementasikan perdagangan bebas dengan China (skenario II), volume perdagangan total Indonesia hanya naik 627 juta dollar AS. Ekspor kita ke China bahkan akan turun sebesar 435 juta dollar AS. Hal ini terjadi karena pangsa pasar kita di China tergerus oleh produk-produk dari negara-negara ASEAN lainnya yang sekarang menjadi lebih murah dibandingkan produk kita karena tarif impornya di China turun amat signifikan (akibat perjanjian perdagangan tersebut). Keadaan ini terlihat dari kenaikan ekspor negara ASEAN lainnya ke China pada skenario II yang lebih tinggi dari kenaikan pada skenario I. Misalnya, pada skenario II ekspor Thailand ke China naik 6.894 juta dollar AS, lebih tinggi dari peningkatan 6.750 juta dollar AS pada skenario I. Pada skenario II, kenaikan
BLS: [Keuangan] apa yg mereka katakan ttg CENTURY pd saat krisis 2008...? Hmmm..lagi
Begini Mas Sonrai, pertama kita bahas dulu masalah kalah kliring. Kalah kliring adalah hal yang lumrah dalam operasional perbankan dan tidak akan menjadi suatu masalah, kecuali bila terjadi setiap hari atau dalam jumlah yang besar. Kalah kliring biasanya dapat diatasi menggunakan kas atau pun call money. Nah, setahu saya, masalah BC di antaranya adalah kalah kliring terus-menerus yang berakibat jumlah tagihannya membengkak. Memang, logika manajemen awamnya, bila hal ini terjadi ya dibekukan kemudian diambil tindakan. Namun, dalam bisnis perbankan yang sangat mendasarkan pada kepercayaan, apalagi dalam situasi krisis global, pembekuan ini bisa memicu rush. Lho, kok bisa rush? Padahal kan bank dibekukan, begitu mungkin pertanyaan yang timbul di benak anda. Saya coba berikan gambaran. Misalkan anda nasabah bank x, suatu pagi anda membaca berita bahwa bank x dibekukan karena masalah keuangan. Apa yang ada di benak anda? Kalau saya jelas, mengetahui bank saya mengalami masalah, saya merasa bahwa simpanan saya di bank x tidak aman, karena sekalipun dijamin LPS, tetap saja butuh mekanisme untuk mencairkannya. Apalagi, selama masa pembekuan uang saya tidak bisa ditarik. Semakin khawatirlah saya. Akibatnya, begitu bank diijinkan beroperasi, dengan segera uang saya tarik seluruhnya dan saya berpindah ke bank lain. Kalau semua nasabah berpikir serupa, kolapslah bank x ini. Bila masalah berakhir di sini, maka tidak terjadi masalah sistemik. Apalagi bila berpindahnya uang masih dalam sistem perbankan domestik. Tapi bagaimana bila dalam situasi krisis global yang penuh ketidakpastian, pembekuan dan rush ini memicu nasabah bank lain yang jadi ikut merasa dananya tidak aman? Apalagi, bila yang merasa tidak aman adalah nasabah kakap yang memiliki akses perbankan internasional. Padahal, perbankan kakap ini, meskipun jumlah orangnya sedikit, secara nominal rupiah memiliki proporsi yang besar dalam sistem perbankan. Terdapat potensi penarikan dana nasabah kakap ke luar negeri yang mengakibatkan bank kolaps. Begitu berita kolaps tersebar, giliran nasabah teri yang melakukan rush. Nah lho. Namun, permasalahan perbankan tidak berhenti di sini. Macetnya fungsi media bank dapat mengakibatkan sektor riil gagal, yang diikuti dengan PHK yang akan menurunkan daya beli masyarakat yang akan menurunkan pendapatan perusahaan yang semakin menambah daftar PHK dan terus menjadi pusaran ke arah depresiasi. Itu sebabnya pembekuan bank harus dilakukan dengan hati-hati, terlebih dalam kondisi krisis global yang bisa menimbulkan anomali. Kalau masalah merger, saya minta opini dari rekan-rekan miliser yang lain. Bagaimana konsepnya mengenai merger ini? Apakah terkait struktur permodalannya atau bagaimana? Tolong bantuannya ya. Terkirim dari telepon Nokia saya
RE: [Keuangan] Re: 70% BLT Digunakan untuk Konsumsi Rokok
Ada kok yg ambil BLT trus dipake buat beliin HP bwt anaknya. Saya tahu orangnya. Memang menurut saya lebih baik bantuan jangan berupa bantuan dalam bentuk uang, tp bisa berupa sekolah gratis, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia. From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com [mailto:ahlikeuangan-indone...@yahoogroups.com] On Behalf Of Mohamad Ikhsan Sent: 08 Juni 2009 17:12 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Re: 70% BLT Digunakan untuk Konsumsi Rokok Ngak bener tuh 70% u Rokok. Pak Tulus itu ngomong berdasar apa? BLT 73 persen buat kebutuhan pokok (makanan). Yang rokok dan lain-lain cuma 5 persen. Blt juga efektif kok, dalam konteks tujuannya. Dampak negatif juga minimum. Masalah lain-lainnya bisa dilihat http://mimodjo.blogspot.com/2009/06/evaluasi-blt.html Salam, --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com mailto:AhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com , bum...@... bum...@... wrote: sebenarnya sih saya juga kurang menyambut baik BLT ini, di daerah saya di Prop. Bengkulu, Kab. REjang Lebong, kec.curup . itu para pengambil BLT bukan mereka yang layak, memang kondisi perekonomian daerah kami tidak begitu baik tapi tidak juga mnyenggol pada leevel perlu dibantu spt bantuan BLT. mereka yang ,mengambil BLT rata - rata bermotor pribadi bergelang emas, cincin, benar benar tidak menunjukan kemiskinan lah. bahkan yang lebih tragis salah sasaran siapa saja diberi. itu sisi negative nya tapi saya akan lebih setuju bila BLT ini diberikan kepada mereka yang yang dianggap tidak mampu pada saat menjelang anak anak masuk sekolah, jadi kita memberikan BLT tidak hanya ditujukan untuk komsumsi melainkan untuk invest ke anak negeri ini. ya saya lebih setuju itu. BLT kayaknya perlu dikaji ulang [Non-text portions of this message have been removed]
