Re: BPK/BPKP/ Re: [Keuangan] Sampai mana Akuntan Publik bertanggung jawab?

2010-02-02 Terurut Topik raden sutrisno
Saya rasa sebelum semua itu berjalan, terlebih dahulu para pengelola
keuangan daerah harus faham mana uang yg halal dan mana yg haram.
Misalnya pada tingkat desa komisi kades atas transaksi penjualan tanah masuk
kas desa atau honor pribadi kades.

Salam


Pada 3 Februari 2010 03:32, Hok An ho...@t-online.de menulis:



 Bung Habibie,

 saya rasa komentar Anda sudah benar arahnya.
 Yang perlu diperbaiki saya rasa memang aparat di kabupaten dulu, supaya
 mampu membing desa2 dalam percanaan proyek. Disamping itu memang sistem
 pembukaan didesa perlu ditingkatkan dari awal.

 Salam

 Hok An





[Non-text portions of this message have been removed]



Re: [Keuangan] Biaya vs Benefit

2009-11-23 Terurut Topik raden sutrisno
Dear Pak Hardi

Setahu saya sewa kend utk direksi/komisaris merupakan penghasilan bagi
direksi/komisaris dan dikenai PPh 21. Penghasilan ini dapat
diperlakukan sebagai biaya untuk menghitung PPh Badan.


Salam


Pada 23 November 2009 15:51, Hardi Darjoto hardi...@gmail.com menulis:
 Teman-teman,

 Mohon info, bila perusahaan menyewa mobil dinas utk pengurus (dir / kom), 
 apakah termasuk biaya (pengurang pajak), atau benefit pengurus?

 Terima kasih sebelumnya

 Salam
 Hardi


 drivit av Telkomsel Björnbär®

 

 =
 Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com
 -
 Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
 http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
 -
 Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
 http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
 =
 Perhatian :
 - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
 posting sebelumnya
 - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
 yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
 - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
 ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links