CiKEAS> Buku Janji-Janji & Komitmen SBY-JK (Ed.2) Segera Beredar!
Buku Janji-Janji & Komitmen SBY-JK (Ed.2) Segera Beredar! Alhamdulillah, berkat doa dan bantuan rekan2 milis, buku saya "Janji- janji & Komitmen SBY-JK (Edisi 2) Ternyata Hanya Angin?" (ISBN 978- 979-17267-0-2) akan segera beredar. Buku tersebut diterbitkan oleh Penerbit Boki Cipta Media dan akan mulai diedarkan ke pasaran pada Awal Januari 2008. Tampaknya buku ini akan sangat diminati (lihat testimoni terlampir). Agar tidak kehabisan seperti buku edisi pertamanya, para pemilik lapak dan toko buku (terutama di Jabodetabek) sudah bisa melakukan pemesanan ke Boki Cipta Distributor ( alamat EMAIL: [EMAIL PROTECTED] atau SMS ke 0811-185-929 ) dengan mencantumkan nama pemilik, alamat lengkap, nomor telepon/hp, jumlah buku yang dipesan, serta sistem penjualan yang diinginkan (bisa konsinyasi bisa tunai-diskon, tetapi akan diutamakan sistem tunai-diskon). Dan bagi rekan-rekan milis yang ingin menghadiri acara peluncurannya (rencananya akan diadakan di Jakarta), Anda sudah bisa mendaftar dari sekarang dengan mengirimkan data Anda ke alamat email di atas. Demikian saya sampaikan. Semoga berguna. Salam, Rudy S.P TESTIMONI BUKU JANJI-JANJI & KOMITMEN SBY-JK (EDISI 2): * "Kritik Rudy S. Pontoh dalam buku ini memperjelas kita bahwa kritik bukan saja sebuah keinginan dari warga negara untuk bebas bicara, tapi juga sebuah kebutuhan dari pemerintah negara agar berbuat lebih baik." (USMAN HAMID, Koordinator Kontras) "Yang saya soroti dari buku ini adalah janji SBY untuk membangun demokrasi melalui kebijakan antidiskriminasi. Akan tetapi, di masa SBY, kebijakan yang diskriminatif dan antipluralisme sangat menonjol " (PROF. DR. SITI MUSDAH MULIA, M.A, Aktivis) "Walau saya pernah dekat dan bekerja sama namun saya tidak pernah bisa menebak, membaca, dan memprediksi apa yang ada dalam benak dan apa yang akan dilakukan seorang SBY " (SYS NS, Ketua Umum DPP Partai NKRI) "Seseorang yang tidak mampu menepati janji tidak layak jadi pemimpin. Secara pribadi saya masih ingin percaya dan berharap pada SBY. Tapi " (RATNA SARUMPAET, Aktivis) "Buku ini sangat dibutuhkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, yang telah dengan ikhlas menjatuhkan pilihannya kepada pasangan SBY- JK ." (DR. TARUNA IKRAR, M.PHARM., PH.D, FOUNDER CFIS - Center For Interregional Study) "Agar diungkapkan juga mengenai apa yang tidak/belum pernah dijanjikan SBY-JK kepada rakyat. Kadang pemimpin sering melupakan apa yang dijanjikan dan membuat janji-janji baru untuk mempertahankan kepemimpinannya." (M. FARHAT ABBAS, SH, Advokat) "Buku ini mudah-mudahan jadi pelajaran moral nomor satu bagi siapa saja yang mengaku pemimpin atau siapa saja yang mau terjun ke dunia politik. Negeri ini tidak butuh janji, tapi kerja nyata yang dikawal oleh visi dan moralitas sejati." (AHMAD USHTUCHRI, SE, Pimpinan Pondok Pesantren Annur Kota Bekasi) "Janji-janji dan komitmen mereka seperti yang saya baca dalam buku ini rasanya telah ditebus secara perlahan " (PROF. DR. AMRAN RAZAK, SE, M.SC, Guru Besar FKM UNHAS) "Semoga buku ini tersedia banyak di toko buku manapun dan dijual dengan harga terjangkau sehingga semua orang bisa memilikinya hingga ke masyarakat kalangan menengah ke bawah." (YUDAN S, Warga biasa, tinggal di Malang) "Penyebaran ide dan gagasan dalam buku ini sangat perlu diketahui khalayak umum, terutama kalangan pendidikan dan aktivis serta kalangan HAM, bahkan untuk kajian kajian hukum lebih dalam." (DEDENG Z, Staf Pengajar Fak. Hukum UNSRI) "Membaca buku ini saya merasakan pancaran ketulusan dari Bapak SBY. Janji-janji beliau memberikan optimisme yang besar." (PROF. DR. MAIZAR RAHMAN, Gubernur OPEC) "Buku ini adalah wujud upaya cerdas guna mencerdaskan anak bangsa. Keberadaannya jelas memberikan efek positif pembelajaran..." (MOHAMMAD AQIL ALI, SH, Advokat) "Kita semua sepakat janji adalah hutang. Sampai kapan pun dan oleh siapapun hutang akan tertagih. Kalau sudah terlontar sebaiknya ditepati supaya selamat nanti di "sana"." (RATIH SANGGARWATI, Artis dan pengusaha) "Dokumentasi tertulis seperti buku ini sangat penting untuk memudahkan kita menakar keberhasilan seorang pemimpin menunaikan janjinya,,," (M.DAHLAN ABUBAKAR, Staf Pengajar Fakultas Sastra UNHAS) "Buku ini cukup mewakili tuntutan masyarakat Indonesia yang sangat mengharapkan realisasi terhadap mimpi-mimpi yang diberikan para pemimpin bangsa ini ketika mereka menginginkan dukungan untuk menduduki tahta kekuasaan di negara ini " (VERA T. TOBING, SH, Advokat) "Buku ini telah merekam semua janji SBY-JK pada masa kampanye dulu dengan sangat lengkap dan jelas. Dan saya yakin SBY-JK akan terus berusaha menepati janji-janjinya. Hanya soal waktu. Kita lihat saja nanti. " (MUHAMMAD IKBAL, SH, General Manager PT BBS) "Buku ini telah memberikan kontribusi berharga karena sudah melayani kepentingan masyarakat untuk memantau mereka yang berkuasa (SBY-JK) agar bertanggung jawab pad
Re: CiKEAS> Re: MUI Jambi Dukung Tentara Wanita Berjilbab
Kalau begitu para TKW juga harus didampingi suami. Masyaaallah sudah langar aturan. Gimana bisa dibetulkan? - Original Message - From: marthajan04 To: CIKEAS@yahoogroups.com Sent: Sunday, December 16, 2007 1:54 AM Subject: CiKEAS> Re: MUI Jambi Dukung Tentara Wanita Berjilbab lho lho kok? jadi waktu bertugas kemedan perang suaminya ikut serta dong... kan tidak boleh pergi2 tanpa muhrim. lalu waktu istrinya tembak2an, suaminya ngapain ya disana? jaga istrinya supaya jangan diperkosa orang? hehehe aya aya wae --- In CIKEAS@yahoogroups.com, "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Refleksi: Agaknya jilbab tidak lengkap, sebagusnya sekaligus pakai burkha atau paling kurang garabeya. Ada untungnya pakai burkha yaitu bisa berfungsi sebagi kamuflas, jadi tidak terlihat oleh musuh bila TNI akan berperang melawan tentara kaum kafir. > > http://www.gatra.com/artikel.php?id=110345 > > > MUI Jambi Dukung Tentara Wanita Berjilbab > > Jambi, 14 Desember 2007 12:12 > Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jambi mendukung kebijakan pimpinan TNI untuk mengizinkan personilnya berjilbab, karena itu dinilai sebagai suatu kemajuan militer di Indonesia. > > "Kita sangat mendukung kebijakan pimpinan TNI seperti disampaikan Kadispen Umum Mabes TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki, yang pada prinsipnya tidak ada larangan TNI wanita berjilbab yang aturannya sedang dikaji," kata Ketua MUI Jambi Prof Dr Sulaiman Abdullah di Jambi, Rabu. > > Alasan pendapat Guru Besar agama Jambi itu, karena jilbab tidak menghalangi wanita dalam menjalankan tugasnya. > > Pakaian muslim dan jilbab sudah diterapkan dan dicontohkan oleh Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di Aceh, dan terbukti tidak merusak provesionalisme serta mengganggu tugas mereka. > > Selain itu diyakini pakaian tersebut akan menambah simpatik masyarakat pada petugas, karena berjilbab adalah salah satu perintah agama yang harus dijalankan. > > Pakaian muslim kini juga sudah menjadi trend atau pakaian nasional yang harus disosilisasikan, bila perlu pimpinan Polri juga melakukan hal yang sama. > > Hampir di semua tempat dan kegiatan banyak wanita menggunakan jilbab, bahkan dalam olahraga sekali pun seperti main bulutangkis, bola voli dan renang. > > Namun yang paling mendasar bagi wanita muslim, berjilbab adalah hak untuk melaksanakan perintah agama, dan itu perlu dihargai oleh pengambil kebijakan. [TMA > -- No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.17.2/1184 - Release Date: 12/14/2007 11:29 AM
CiKEAS> Wapres: Pengusaha Kayu Sengsarakan Rakyat
Refleksi: Rupanya konperensi iklim di Bali, bukan saja memaksa, tetapi juga menginspirasikan para petinggi NKRI untuk melakukan beberapa hal yang samasekali tidak termasuk dalam rencana mereka sebelumnya, yaitu waktu mereka berlomba-lomba dalam Pemilu untuk duduk pada kursi kekuasaan. Presiden SBY muncul dalam adpertensi di TV internasional bersama anak-anak kecil dengan semboyan "Together we can". Dalam negeri beliau muncul dengan kampanye penaman 75 juta pohon. Pohon apa yang di tanam dan dalam jangka waktu sampai kapan penanaman pohon harus selesai, tidak disebutkan. Sekadar untuk diingatkan sesuai catatan sejarah bahwa pada zaman pendudukan tentara Jepang di Hindia Belanda, eh, di Indonesia pada waktu Perang Dunia Kedua, disuruh penduduk untuk menanam pohon jarak. Pohon jarak yang ditanam ini samasekali tidak ada hubungan dengan kepentingan rakyat untuk mengisi perut yang lapar, tetapi untuk kebutuhan militer Jepang. Pertanyaan yang barang timbul, ialah apakah heboh-hangatnya kampanye penaman pohon ini cuma selama konperensi iklim berlangsung, dan sehabis konperensi tamat pula riwayatnya. Jadi kampanyenya sekadar hangat-hangat taik ayam. Wakil presiden JM Kalla pun tidak mau ketinggalan. Beliau malah lebih radikal lagi dari pada para fundamentalis pelindung alam. Pernyataan JMK dibawah ini mengingatkan kepada anasir-anasir komunis yang selalu menentang ekspoatasi kapitalisme terhadap rakyat pekerja dan kaum tani. Siapa tahu JMK diam-diam membaca Das Kapital, karang Karl Marx, karena dikatakan bahwa tidak ada ahli ekonomi mana pun yang menganalisa dan penindasan kaum kapitalis terhadap rakyat pekerja dan kaum tani seperti Karl Marx. Akhirulkalam, mudah-mudahan saja sering diadakan konperensi internasional yang menyangkut masalah perlindungan kehidupan manusia di Bali. Akan sangat menarik sekali apabila StAR mengadakan konperensi di Indonesia, dan para petinggi NKRI akan seradikal dan seaktif seperti pada konperensi mengenai iklim di Bali ini? Kalau mereka seradikal kali ini tentunya akan mereka menlakukan penyitaan terhadap harta kekayaan rakyat yang dikorupsi oleh Pak Harto dan konco-konconya, demi tidak kehilangan muka dan wibawa terhadap rakyat yang mereka wakili. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0712/15/sh01.html Wapres: Pengusaha Kayu Sengsarakan Rakyat Oleh Yuyuk Sugarman Yogyakarta-Zaman sudah berubah ketika era 1960-1980-an para pengusaha penebang hutan pemegang HPH banyak yang dapat penghargaan, misalnya PT Barito Timber Pacific Tbk, PT Djayanti Group, dan sebagainya. Sebetulnya, mereka banyak sekali melakukan penebangan-penebangan kayu di hutan-hutan alam. Hal ini dikatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, ketika mencanangkan hutan kemasyarakatan (HKm) di Dusun Ketek, Desa Banyusoca, Playen Gunung Kidul, Sabtu (15/12) pagi. "Mereka semakin banyak menebang semakin terhormat, dan merekalah yang selalu duduk paling depan," ujar Jusuf Kalla. Namun, menurut Jusuf Kalla, zaman sekarang sudah berubah. Orang-orang yang menghutankan kembali saat ini yang mendapat penghargaan. "Jadi yang dulu kita hargai justru saat ini menyengsarakan kita," katanya. Jusuf Kalla juga selalu berbicara dalam forum-forum internasional," Hutan-hutan di Indonesia yang merusak Anda-anda (pihak asing) juga. Karena Anda-anda yang membawa peralatan berat, membeli kayu dengan harga murah dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Anda merasa tidak bersalah. Jadi sebetulnya Andalah yang paling menikmati hasilnya, tapi kami yang mendapatkan kesengsaraan." Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla juga sempat beranekdot yang menyerempet ke kampanye partai. Ketiak ia berbicara soal sungai-sungai yang mulai menguning, langsung saja ditimpali dengan kuning itu baik. Kemudian ia juga mengatakan hijau itu juga baik, tapi nanti hasilnya akan kuning, merah juga bagus seperti karpet ini, cuma orang suka menginjak-injak. Langit juga biru, kemudian ia sembari menoleh ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, seraya mengatakan,"Ini tak melanggarkan Pak Gubernur," yang disambut tawa meriah para hadirin. Pada kesempatan itu, Gubernur DIY juga mengungkapkan bahwa saat ini dilakukan sebuah pilot project bekerja sama dengan enam universitas yang ada di Yogyakarta, seperti UGM, UII, UPN, Atmajaya, UNY, dan UMY. Menurut Sultan, pilot poject ini akan mengambil lahan seluas 100 hektare, di mana setiap hektarenya terdapat 1.030 pohon jati, dan dari jumlah 100 hektare itu masing-masing universitas, diberikan hak kelola bersama masyarakat sekitar sebanyak 10 hektare. "Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah tahun depan pada tahun ajaran tahun 2008, masing-masing perguruan tinggi itu harus menerima mahasiswa asal Yogya yang miskin secara gratis. Nah nanti setelah 15 tahun baru saya bayar dengan pohon-pohon jati itu," ujar Sultan, yang disambur tepuk tangan meriah dari para hadirin Adanya pilot project ini disambut baik oleh Menteri Kehutanan MS Kaban, karena dengan bekerja
CiKEAS> Re: MUI Jambi Dukung Tentara Wanita Berjilbab
lho lho kok? jadi waktu bertugas kemedan perang suaminya ikut serta dong... kan tidak boleh pergi2 tanpa muhrim. lalu waktu istrinya tembak2an, suaminya ngapain ya disana? jaga istrinya supaya jangan diperkosa orang? hehehe aya aya wae --- In CIKEAS@yahoogroups.com, "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Refleksi: Agaknya jilbab tidak lengkap, sebagusnya sekaligus pakai burkha atau paling kurang garabeya. Ada untungnya pakai burkha yaitu bisa berfungsi sebagi kamuflas, jadi tidak terlihat oleh musuh bila TNI akan berperang melawan tentara kaum kafir. > > http://www.gatra.com/artikel.php?id=110345 > > > MUI Jambi Dukung Tentara Wanita Berjilbab > > Jambi, 14 Desember 2007 12:12 > Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jambi mendukung kebijakan pimpinan TNI untuk mengizinkan personilnya berjilbab, karena itu dinilai sebagai suatu kemajuan militer di Indonesia. > > "Kita sangat mendukung kebijakan pimpinan TNI seperti disampaikan Kadispen Umum Mabes TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki, yang pada prinsipnya tidak ada larangan TNI wanita berjilbab yang aturannya sedang dikaji," kata Ketua MUI Jambi Prof Dr Sulaiman Abdullah di Jambi, Rabu. > > Alasan pendapat Guru Besar agama Jambi itu, karena jilbab tidak menghalangi wanita dalam menjalankan tugasnya. > > Pakaian muslim dan jilbab sudah diterapkan dan dicontohkan oleh Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di Aceh, dan terbukti tidak merusak provesionalisme serta mengganggu tugas mereka. > > Selain itu diyakini pakaian tersebut akan menambah simpatik masyarakat pada petugas, karena berjilbab adalah salah satu perintah agama yang harus dijalankan. > > Pakaian muslim kini juga sudah menjadi trend atau pakaian nasional yang harus disosilisasikan, bila perlu pimpinan Polri juga melakukan hal yang sama. > > Hampir di semua tempat dan kegiatan banyak wanita menggunakan jilbab, bahkan dalam olahraga sekali pun seperti main bulutangkis, bola voli dan renang. > > Namun yang paling mendasar bagi wanita muslim, berjilbab adalah hak untuk melaksanakan perintah agama, dan itu perlu dihargai oleh pengambil kebijakan. [TMA >
CiKEAS> Chinese fish farmers face polluted waters
Chinese fish farmers face polluted waters By David Barboza Saturday, December 15, 2007 FUQING, China: Here in southern China, beneath the looming mountains of Fujian Province, lie dozens of enormous ponds filled with murky brown water and teeming with eels, shrimp and tilapia, much of it destined for Japan and the United States. Fuqing is one of the centers of a booming industry that over two decades has transformed this country into the biggest producer and exporter of seafood in the world, and the fastest-growing supplier to the United States. But that growth is threatened by the two most glaring environmental weaknesses in China: acute water shortages and water supplies contaminated by sewage, industrial waste and agricultural runoff that includes pesticides. The fish farms, in turn, are discharging wastewater that further pollutes the water supply. "Our waters here are filthy," said Ye Chao, an eel and shrimp farmer who has 20 giant ponds in western Fuqing. "There are simply too many aquaculture farms in this area. They're all discharging water here, fouling up other farms." Farmers have coped with the toxic waters by mixing illegal veterinary drugs and pesticides into fish feed, which helps keep their stocks alive yet leaves poisonous and carcinogenic residues in seafood, posing health threats to consumers. Environmental degradation, in other words, has become a food safety problem, and scientists say the long-term risks of consuming contaminated seafood could lead to higher rates of cancer and liver disease and other afflictions. No one is more vulnerable to health risks than the Chinese, because most of the seafood in China stays home. But foreign importers are also worried. In recent years, the European Union and Japan have imposed temporary bans on Chinese seafood because of illegal drug residues. The United States blocked imports of several types of fish this year after inspectors detected traces of illegal drugs linked to cancer. This week, officials from the United States and China signed an agreement in Beijing to improve oversight of Chinese fish farms as part of a larger deal on food and drug safety. Yet regulators in both countries are struggling to keep contaminated seafood out of the market. China has shut down seafood companies accused of violating the law and blacklisted others, while U.S. regulators are targeting Chinese seafood for special inspections. According to records kept by the U.S Food and Drug Administration, Fuqing is at the top of the list this year for refused shipments of seafood from China, with 43 rejections through November. All of those rejections involved the use of illegal veterinary drugs. By comparison, Thailand, also a major exporter of seafood to the United States, had only two refusals tied to illegal veterinary drugs. China as a whole had 210 refusals for illegal drugs. "For 50 years," said Wang Wu, a professor at Shanghai Fisheries University, "we've blindly emphasized economic growth. The only pursuit has been GDP, and now we can see that the water turns dirty and the seafood gets dangerous. Every year there are food safety and environmental pollution accidents." Environmental problems plaguing seafood would seem a bad omen for the industry. But with fish stocks in the oceans steadily declining and global demand for seafood soaring, farmed seafood, or aquaculture, is the future. And no country makes more than China, which produced more than 50 billion kilograms, or nearly 115 billion pounds, of seafood last year. China produces about 70 percent of the farmed fish in the world, harvested at thousands of giant factory-style farms that extend along the entire eastern seaboard of the country. Farmers mass-produce seafood just offshore, but mostly on land, and in lakes, ponds, rivers and reservoirs, or in huge rectangular fish ponds dug into the earth. "They'll be a major supplier not just to the U.S., but to the world," said Richard Stavis, chairman of Stavis Seafoods, an American company that imports Chinese catfish, tilapia and frogs' legs. China began emerging as a seafood power in the 1990s as rapid economic growth became the top priority in the country. But environmental experts say that headlong pursuit of higher gross domestic product has devastated Chinese water quality and endangered the country's food supply. In Guangdong Province in southern China, fish contaminated with toxic chemicals like DDT are already creating health problems. "There are heavy metals, mercury and flame retardants in fish samples we've tested," said Ming Hung Wong, a professor of biology at Hong Kong Baptist University. "We've got to stop the pollutants entering the food system." More than half of the rivers in China are too polluted to serve as a source of drinking water. The biggest lakes in the country regularly succumb to harmful algal blooms. Seafood producers are part of the problem, environmental
CiKEAS> Iran Reformists Criticize Ahmadinejad's Policies
http://www.arabnews.com/services/print/print.asp?artid=104687&d=15&m=12&y=2007&hl=Iran%20Reformists%20Criticize%20Ahmadinejad's%20Policies Saturday 15 December 2007 (06 Dhul Hijjah 1428) Iran Reformists Criticize Ahmadinejad's Policies Reuters - TEHRAN, 15 December 2007 - A coalition of Iranian reformists yesterday criticized President Mahmoud Ahmadinejad for his hard-line policies and said they were worsening a crisis with the international community. Iranian reformists and some senior clerics, including former President Mohammad Khatami, have challenged Ahmadinejad's nuclear policy, blaming him for the imposition of tougher UN and US sanctions in response to Tehran's atomic work. The Coalition of Reformist Groups said reformists planned to field candidates in the Islamic state's parliamentary elections in 2008, after winning seats in local council elections last year in a turnout that has boosted their confidence. "People in the country are witnessing the country's (isolated) position in the international arena and the two (UN Security Council) resolutions that has been imposed on Iran," former Education Minister Morteza Haji told a news conference at the coalition's building in Tehran. Haji, who also heads the coalition in the capital Tehran, called Ahmadinejad's government "the most unstable government" the country has ever had since the 1979 Revolution. "We (reformists) believe the only way out of these threats and sanctions is with people's votes," Abdollah Naseri, the coalition's spokesman said. Domestic criticism of the handling of Iran's nuclear policy is unusual and sensitive because it is seen as a matter of national security. Iran is at a standoff with the West over its disputed nuclear program. Tehran says its atomic work is peaceful and aimed at generating electricity, but Western countries fear it is a cover to build bombs.
CiKEAS> Put a Stop to These Marriages
http://www.arabnews.com/?page=13§ion=0&article=104682&d=15&m=12&y=2007&pix=kingdom.jpg&category=Local%20Press Saturday 15 December 2007 (06 Dhul Hijjah 1428 Put a Stop to These Marriages Dr. Ibtisam Halwani . Okaz - Marriage in Islam has an important purpose and there's wisdom behind its sacred institution. One of the most important purposes of marriage is to continue and increase the human population. Marriage is a partnership between a man and a woman to enable them to enjoy life to the fullest through mutual cooperation that includes love, caring, appreciation and respect. Marriage has long-term goals that can't be achieved unless it is based on different factors and obligations. In Islam, marriage is a solid relationship that aims for a foundation of settlement and continuity. That's why the Prophet (peace be upon him) emphasized that it is important to ask about the suitor's background, reputation and morals. He also stressed the importance of choosing a woman with characteristics that enable her to help the marriage institution succeed and be preserved. Everything proves that marriage isn't just a temporary thing people pass by quickly. It is a lifelong commitment that paves the way for other projects to develop and grow. In the light of all this, I wonder who gave some people the right to come up with ideas and fatwas granting men the right to use marriage as a means of experiencing quick pleasure, regardless of the psychological and physical torture the women might experience without committing either a sin or a crime? What is going on in allowing convicted criminals to get married? A murderer in Taif married a young woman who didn't realize the consequences of what she was doing and didn't comprehend the reality of it. She will be left to live with that man until he is executed and she will become a very young and beautiful widow. What if she becomes pregnant with a child whose fate is already to be an orphan even before he is born? The same thing has happened in Jeddah with another convicted murderer. How does society allow such things to happen? The first woman said that no one had pressured her into the marriage and that she willingly agreed to it. She said she would take care of her mother-in-law after her husband's execution. As for the second woman, she said that she was ready to bring up her husband's children - by an ex-wife - after he is executed. Those two women are burying themselves alive while society watches them without giving a warning or advice. What kind of religion and what kind of logic accept such situations? What about the third victim - the ex-wife of the prisoner - who is going to be deprived of her children so that their father's widow brings them up after they are forcibly taken from her? It is her God-given right to have custody of her daughters as long as their father is in jail and is going to be executed. Instead of making things better for them and allowing them a better life with their mother, their stepmother is given the right to look after them away from their mother's love. Why would the second wife take responsibility for bringing up the children of the first wife when the first wife is willing and able to bring up her own children? Who allowed the families of the two women to destroy their daughters' futures with such marriages? Even if the two convicted murderers were pardoned, who could guarantee their behavior after they leave prison? Who is responsible for the future of these women if anything should happen to them? If and when the pardon happened, why not wait for it to be implemented and then make the marriage contract? Having an area in prison for legal "khalwa" (isolation) is supposed to serve married prisoners, which I believe is something the General Presidency of Prisons should be thanked for. But that doesn't mean altering the noble goal this area was created for in order to serve something useless and meaningless. We hear and read enough divorce stories every day. Do we need to create more of them? Isn't enough is enough?
CiKEAS> Put a Stop to These Marriages
http://www.arabnews.com/?page=13§ion=0&article=104682&d=15&m=12&y=2007&pix=kingdom.jpg&category=Local%20Press Saturday 15 December 2007 (06 Dhul Hijjah 1428 Put a Stop to These Marriages Dr. Ibtisam Halwani . Okaz - Marriage in Islam has an important purpose and there's wisdom behind its sacred institution. One of the most important purposes of marriage is to continue and increase the human population. Marriage is a partnership between a man and a woman to enable them to enjoy life to the fullest through mutual cooperation that includes love, caring, appreciation and respect. Marriage has long-term goals that can't be achieved unless it is based on different factors and obligations. In Islam, marriage is a solid relationship that aims for a foundation of settlement and continuity. That's why the Prophet (peace be upon him) emphasized that it is important to ask about the suitor's background, reputation and morals. He also stressed the importance of choosing a woman with characteristics that enable her to help the marriage institution succeed and be preserved. Everything proves that marriage isn't just a temporary thing people pass by quickly. It is a lifelong commitment that paves the way for other projects to develop and grow. In the light of all this, I wonder who gave some people the right to come up with ideas and fatwas granting men the right to use marriage as a means of experiencing quick pleasure, regardless of the psychological and physical torture the women might experience without committing either a sin or a crime? What is going on in allowing convicted criminals to get married? A murderer in Taif married a young woman who didn't realize the consequences of what she was doing and didn't comprehend the reality of it. She will be left to live with that man until he is executed and she will become a very young and beautiful widow. What if she becomes pregnant with a child whose fate is already to be an orphan even before he is born? The same thing has happened in Jeddah with another convicted murderer. How does society allow such things to happen? The first woman said that no one had pressured her into the marriage and that she willingly agreed to it. She said she would take care of her mother-in-law after her husband's execution. As for the second woman, she said that she was ready to bring up her husband's children - by an ex-wife - after he is executed. Those two women are burying themselves alive while society watches them without giving a warning or advice. What kind of religion and what kind of logic accept such situations? What about the third victim - the ex-wife of the prisoner - who is going to be deprived of her children so that their father's widow brings them up after they are forcibly taken from her? It is her God-given right to have custody of her daughters as long as their father is in jail and is going to be executed. Instead of making things better for them and allowing them a better life with their mother, their stepmother is given the right to look after them away from their mother's love. Why would the second wife take responsibility for bringing up the children of the first wife when the first wife is willing and able to bring up her own children? Who allowed the families of the two women to destroy their daughters' futures with such marriages? Even if the two convicted murderers were pardoned, who could guarantee their behavior after they leave prison? Who is responsible for the future of these women if anything should happen to them? If and when the pardon happened, why not wait for it to be implemented and then make the marriage contract? Having an area in prison for legal "khalwa" (isolation) is supposed to serve married prisoners, which I believe is something the General Presidency of Prisons should be thanked for. But that doesn't mean altering the noble goal this area was created for in order to serve something useless and meaningless. We hear and read enough divorce stories every day. Do we need to create more of them? Isn't enough is enough?
CiKEAS> Dugaan Tommy Buyback PT Timor Semakin Kuat
Dugaan Tommy Buyback PT Timor Semakin Kuat http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=317271 Sabtu, 15 Des 2007, Dugaan Tommy Buyback PT Timor Semakin Kuat Kejagung Pegang 33 Dokumen Transaksi JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin mantap menggugat Tommy Soeharto untuk membatalkan dugaan buyback PT Timor Putra Nasional (PT Timor). Mereka telah memegang sedikitnya 33 dokumen yang menguatkan adanya rekayasa pembelian aset tersebut di BPPN oleh PT Bella Vista Pratama (PT Vista). Dari dokumen yang dipegang Gedung Bundar -sebutan Kejagung- itu, terlihat jelas ada hubungan PT Humpuss dengan PT Vista. Sejumlah dana telah ditransfer dari Humpuss yang bermuara ke PT Vista. Direktur Perdata Kejagung Yoseph Suardi Sabda menjelaskan, dokumen- dokumen tersebut diserahkan menteri keuangan (Menkeu) kepada kejaksaan beberapa hari lalu. "Semua mencapai 33 dokumen. Ini sebagian saja," kata Yoseph sambil menunjukkan dokumen tersebut di ruang kerjanya, gedung JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kemarin. Meski telah menerima "amunisi", kejaksaan masih menunggu penerbitan surat kuasa khusus (SKK) dari Menkeu. Menurut rilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kasus tersebut bermula dari PT Timor yang tak mampu membayar utang Rp 4,576 triliun ke BBD. Lantas, masalah itu diambil alih BPPN dengan menyita PT Timor. Nah, kemudian PT Vista membeli aset PT Timor di BPPN dengan harga supermurah Rp 512 miliar, atau 11 persen dari nilai seharusnya Rp 4,576 triliun. Jadi, negara dirugikan sekitar Rp 4 triliun. Yang menjadi persoalan, ditemukan indikasi bahwa uang yang digunakan PT Vista untuk transaksi itu berasal dari Grup Humpuss, milik Tommy. Bukti adanya buyback itu, menurut Yoseph, adalah dokumen-dokumen yang berupa sejumlah surat perintah pembayaran uang (single credit). "Kebanyakan berisi bukti transfer dari PT Timor. Sebagian lagi ada (bukti transfer) dari Humpuss, baik langsung maupun melalui perantara," ujar jaksa berkaca mata minus itu. Yoseph lantas menunjukkan salah satu surat perintah transfer dari PT Timor ke PT Vista melalui RTGS (real time gross settlement) Bank Mandiri pada 3 November 2003 untuk dua kali pengiriman, yakni Rp 7,8 miliar dan Rp 875 juta. Sebelumnya, pada 10 April 2003, Tommy melalui Humpuss pernah memerintahkan transfer USD 8,327 juta ke PT Mandala Buana Bhakti (Mabua) melalui Bank BNI cabang Menteng, Jalan Menteng no 76, Jakarta Pusat. Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor BNI Cabang Menteng Gaguk Hartadi itu, transfer melalui perintah mendebit pada rekening giro Humpuss no AC#094.0.00229662.002 per tanggal sesuai surat. Nilainya, USD 8,327,968.33 (full amount). Sesuai surat tersebut, uang ditransfer ke PT Mandala Buana Bhakti dengan nomor rekening AC#908.02.003.00.1 pada Bank Niaga cabang Gadjah Mada, Jalan Gadjah Mada no 18, Jakarta Pusat. Menurut Yoseph, perintah transfer tersebut untuk mengganti uang PT Mandala Buana Bhakti yang menyetor dana Rp 53 miliar ke BPPN atas nama PT Vista pada 8 April 2003, atau dua hari sebelum Humpuss menggantinya. PT Mandala Buana Bhakti mengirimkan uang ke BPPN melalui Bank Niaga. "PT Vista, rencananya, memang mengikuti tender aset PT Timor di BPPN," jelas Yoseph. Menurut Yoseph, selain telah diterima kejaksaan, KPK memiliki 33 dokumen tersebut. "KPK pasti sudah menyita semua dokumen asli," jelas jaksa yang segera memasuki masa pensiun itu. Dia menegaskan, melalui 33 dokumen tersebut, kejaksaan -sambil menunggu SKK Menkeu- bakal menyusun draf gugatan kepada Tommy dan pihak terkait. "Kami tak perlu menyomasi Humpuss atau Tommy. Saya kira, pemberitahuan gugatan sudah dapat dianggap somasi," jelas Yoseph. Dia menambahkan, kejaksaan tidak akan menempuh jalur gugatan di badan arbitrase, tetapi langsung kepada pendaftaran gugatan di pengadilan. Sebab, kasusnya menyangkut kepentingan umum. Sebelumnya, di salah satu klausul perjanjian jual beli piutang (PJBP) BPPN dan PT Vista terungkap, jika ada perselisihan pembelian, para pihak yang terlibat harus menyelesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Menurut Yoseph, melalui gugatan, diharapkan perjanjian pembelian aset PT Timor oleh PT Vista bisa batal. "Dengan pembatalan tersebut, utang pemerintah masih ada pada PT Timor," tegas Yoseph. Dan, hutang tersebut harus diselesaikan sesuai komitmen Tommy yang siap dengan jaminan pribadinya (personal guarantee). Dia lantas menunjukkan surat berisi jaminan pribadi yang diteken Tommy saat mengajukan utang USD 260 juta ke Bank Bumi Daya (BBD, kini Bank Mandiri) pada 21 September 1998. Dalam surat tersebut, Tommy siap menjaminkan pribadinya jika penyelesaian utang melalui penyerahan aset dianggap kurang. "Dia menjamin, kalau tidak bayar aset, dia akan (tetap) bayar meski hanya sampai Rp 2 triliun. Nah, komitmen ini akan kami kejar," tegasnya. Yoseph tidak tahu dari mana Tommy bakal menyerahkan jaminan pribadi untuk menutupi utang USD 260 juta ke BBD. "Bisa jadi berbentuk aset pribadi Tommy, termasuk uang di Guernsey kali," uja
CiKEAS> Kiat Jitu Dapat HOKI
Kiat Jitu Dapat HOKI Oleh : Robert Nio 15-Des-2007, 23:14:59 WIB - [www.kabarindonesia.com] KabarIndonesia - Bacaan Wajib bagi mereka yang ingin segera dapat Hoki ! Kata yang paling sering ditulis maupun diucapkan menjelang akhir dan awal tahun ialah kata "HOKI" tentunya sesuai dengan bahasanya masing- masing yang artinya "beruntung". Di Indonesia kata Hokie sering ditulis pakai huruf "e" mengikuti wong Londo dijaman VOC. Sedangkan dalam bahasa Indonesia seharusnya ditulis HOKI ! Kata Hoki itu sendiri diserap dari bahasa dialeg Hokkian sedangkan dalam bahasa Mandarin Fuqi. Sama seperti juga dalam bahasa Inggris banyak orang pakai nama Lucky, begitu juga bagi orang Tionghoa banyak yang menggunakan nama Hok. Banyak orang Tionghoa yang menempelkan Huruf Hok didepan pintu rumahnya dengan secara terbalik dengan harapan agar Hoki nya dapat bergulir menggelinding terus menerus dengan tiada hentinya. Sumber: Milis Budaya Tionghoa Hoki bisa disamakan juga dengan nasib, jadi ada orang yang Hokinya baik maupun buruk dan berdasarkan horoskop ini tergantung dari waktu dan tempat lahirnya seseorang. Pada umumnya orang menilai ia dapat Hoki, apabila terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya, misalnya karena terjadi hal yang luar biasa menyenangkan maka ini disebut Hoki; tetapi apabila terjadi hal yang buruk atau kena musibah maka ini bisa disebut Bo- Hoki (tidak beruntung) alias apes atau sial ! Sedangkan bagi mereka yang sudah kebelet ingin buruan dapat Hoki; mereka berusaha mencari jalan pintas, misalnya melalui judi ataupun pergi ke Wong Pinter baca Dukun. Hoki tidak harus berkaitan dengan materi saja, bisa saja seorang merasa dapat Hoki karena lulus ujian, naik pangkat, dapat jodoh, ataupun luput dari musibah, tetapi yang sudah pasti semua Hoki yang kita dapatkan harus ada orang lain yang dijadikan tumbal bayaran untuk Hoki kita ini. Pada saat anda dapat Hoki menang judi, pasti anda harus mengorbankan orang lain yang kalah judi dimana mereka harus bayar bukan hanya dengan uang saja tetapi juga dengan air mata. Anda dapat hoki bisa naik jabatan, pasti ada orang lain yang harus dijadikan tumbal, karena tidak mendapatkan jabatan yang diharapkannya. Jadi rumusnya mudah ialah Hoki bagi anda tetapi pasti rugi (Bo-Hoki) bagi yang lain. Kita merasa dapat hoki, karena keinginan atau impian kita terkabul. Hoki itu sifatnya hanya sementara saja, tidak mungkin bisa hoki terus-menerus tiada hentinya. Banyak orang percaya bahwa nomor atau hari tertentu bisa bawa hoki, maka dari itulah banyak sekali orang menjual nomor cantik atau nomor hoki ataupun mencari hari Hoki untuk hari perkawinannya. John Stuart Mills (1806 - 1873) filsuf dari England adalah tokoh filsuf Hoki. Menurut pendapat dia manusia hanya mempunyai dua tujuan hidup utama: Berusaha untuk mengejar kebahagiaan semaksimal (maximmize happines) mungkin dan penderitaan seminimal mungkin (minimze suffering). Pada saat manusia mendapatkan Hoki baca bahagia, pada umumnya ia tidak membutuhkan agama lagi, wong sudah dapat Hoki; kenapa Gw masih butuh sang Pencipta. Oleh sebab itulah "Does God Want Us to be Happy ?" www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1015887,00.html Yang menentukan Hoki atau tidak Hoki itu sebenarnya otak dan perasaan kita sendiri, maka dari itu menurut Sigmund Freud; Hoki itu adalah sekedar efek plasebo saja atau perasaan yang dibuat dan ditentukan oleh diri sendiri. Misalnya orang yang sudah divonis mati, walaupun menang lotto satu triliun sekalipun ia tidak akan merasa dapat hoki, wong sudah mau koit, tapi ia merasa dapat hoki apabila bisa sembuh dan sehat. Sedangkan abang becak yang sehat waalfiat, merasa dapat hoki apabila bisa mendapatkan uang Rp 100 ribu. Jadi kesimpulannya Hoki itu adalah perasaan mensyukuri, dimana kita merasa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan disitulah kita merasa dapat Hoki tulen. Untuk mengetahui apakah anda termasuk manusia Hoki atau tidak ini bisa diukur dengan alat ukur Hoki: Silahkan klik: "Measure Your Happines" www.time.com/time/2005/happiness/graphics/quiz.html Apakah anda ingin dapat HOKI setiap hari, dan ini dijamin dapat, carilah HOKI di www.kabarindonesia.com dan jangan lupa klik "Daftar jadi Penulis" disana. Kagak percaya; buktikanlah sendiri ! HOKI anda sudah menunggu disana. Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): [EMAIL PROTECTED] Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: www.kabarindonesia.com
CiKEAS> Presiden-DPR Gembosi Demokrasi Konstitusional
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0712/15/sh02.html Perberat Syarat Calon Perseorangan Presiden-DPR Gembosi Demokrasi Konstitusional Jakarta - Presiden dan DPR tidak boleh menunda revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menyangkut soal persyaratan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika terus menunda, Presiden dan DPR bisa dinilai oleh publik telah melakukan penggembosan pada demokrasi kontitusional. Hal tersebut diungkapkan A Irman Putra Sidin dari Koalisi Konstitusi Indonesia dan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof Maswadi Rauf, ketika dihubungi Sabtu (15/12). Keduanya dihubungi terpisah terkait beratnya syarat calon perseorangan dan lambatnya pembahasan revisi UU yang terkait calon perseorangan. Menurut Irman Putra Sidin, publik juga akan menilai bahwa Presiden dan DPR tidak rela untuk menjalankan perintah UUD yang lahir dalam putusan MK. "Ini bisa dinilai menunda pelaksanaan UUD dengan alasan politik sebagai penggembosan demokrasi konstitusional," kata pengamat hukum tata negara itu. Dia mengatakan Presiden dan DPR sebenarnya tidak perlu khawatir dengan munculnya ruang demokrasi bagi calon perseorangan. Di beberapa negara, calon perseorangan sudah terbukti sulit untuk mendapatkan kekuasaan. "Jadi itu kekhawatiran yang absurd," imbuhnya. Citra DPR Sementara itu, Maswadi Rauf menjelaskan syarat yang diberikan kalangan DPR dalam revisi UU untuk calon perseorangan sangat berat. DPR terjebak pada kekhawatiran calon dari partai akan tersaingi dengan calon perseorangan yang independen. DPR memang representasi dari partai politik. Seharusnya tidak demikian, munculnya calon perseorangan harus menjadi pendorong bagi partai untuk menampilkan kader terbaiknya yang punya peluang menang dalam pemilihan kepala daerah. "Kalau DPR tetap pada pendirian syarat-syarat yang sangat berat itu, ya citra DPR makin terpuruk, padahal soal ini bisa menjadi peluang bagi DPR untuk meningkatkan citranya dengan membuat syarat yang lebih ringan," katanya. Maswadi menambahkan jika calon perseorangan lolos persyaratan, mereka akan mendapat dukungan sangat besar, mengingat sejak proses awal, calon itu sudah dihambat. Maswadi menegaskan, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pilkada langsung 2008 harus memunculkan calon perseorangan dan UU harus secepatnya diselesaikan agar persiapan dan tahapan pilkada bisa dikejar oleh calon perseorangan. Soal besaran persentase untuk calon perseorangan, baik Irman maupun Maswadi menyatakan MK memberikan keleluasaan bagi pembuat UU untuk menentukan persyaratan itu. Sekalipun demikian, dalam putusannya, MK tetap menekankan bahwa persyaratan yang dibuat tidak boleh lebih berat dari parpol. Ini karena parpol mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan calon perseorangan hanya bergantung pada modal sendiri. (suradi/tutut herlina)
CiKEAS> Kejari Jayapura Sita Buku "Tenggelamnya Rumpun Melanesia"
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/15/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kejari Jayapura Sita Buku "Tenggelamnya Rumpun Melanesia" SP/robert isidorus Buku "Tenggelamnya Rumpun Melanesia, Pertarungan Politik di Papua Barat" disita oleh Kejaksaan Negeri Jayapura, Jumat (14/12) dari toko buku Gramedia, Jayapura. [JAYAPURA] Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Papua, menyita 60 buku dengan judul Tenggelamnya Rumpun Melanesia, Pertarungan Politik di Papua Barat dari toko buku Gramedia, Jayapura. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Jayapura, Rudi Hartono SH kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (14/12) mengatakan, buku yang ditulis Sendius Wonda SH, MSi disita berdasarkan surat edaran Kejaksaan Agung No 123/A/ EA/11/ 2007 tentang Larangan Barang Cetakan yang Dapat Menyesatkan dan Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Buku setebal 244 halaman diberi pengantar oleh Socratez Sofyan Yoman ini diterbitkan oleh Penerbit Deiyai yang beralamatkan di Jayapura. "Barang cetakan yang dianggap menyesatkan dan mengganggu ketenteraman serta memecah belah sesama masyarakat di Papua. Oleh sebab itu, kami melakukan penyitaan," ujarnya. Penyitaan bukan hanya dilakukan di Jayapura saja, tetapi di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama, Kejaksaan Negeri baru menyita di toko buku Gramedia, dan mulai hari Senin depan pihaknya akan melakukan penyitaan di seluruh wilayah kerja Kejari Jayapura, seperti di Kabupaten dan Kota Jayapura, Keerom, dan Sarmi," ungkapnya. Ketakutan Jakarta Pangamat Papua yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo kepada SP menilai, pelarangan ini melanggar kebebasan seseorang. "Pada dasarnya pelarangan buku itu beredar, melanggar kebebasan berekspresi. Karena setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya, cara dia memandang di provinsinya maupun pada tingkat nasional. Itu hal yang perlu dilindungi dulu. Itu prinsip dasar kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya. Kalau melihat isinya, ini adalah cara berpikir khas aktivis Papua yang ditandai dengan satu hal bahwa ada semacam culture of terror. "Saya kira pemikiran ini harus dihargai, kalau memang tidak setuju kita bisa counter dengan membikin diskusi atau bikinlah buku baru yang mau mengkritik buku ini," ujarnya. Dikatakan, seharusnya dengan adanya buku ini diberikan apresiasi sehingga di masyarakat Papua tradisi menulis dapat berkembang pesat. "Ini yang harus dihargai pemerintah pusat," katanya. Di mana orang gunung yang selama ini tidak tahu tulis menulis, sekarang justru mereka rajin menulis. Ini adalah satu pertumbuhan intelektual yang menggembirakan," ujarnya. Pelarangan ini melanggar UUD 1945. "Ini adalah ketakutan berlebihan pemerintah di Jakarta sekaligus ototarian Orde Baru yang masih tersisa di Kejaksaan," ujarnya. [ROB/M-11] Last modified: 15/12/07 <<1512buku.gif>><>
CiKEAS> Kultur Kerja KPK Tak Mungkin Runtuh
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/15/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kultur Kerja KPK Tak Mungkin Runtuh SP/Charles Ulag Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri Susanti (kanan), bersama Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Nizar Dahlan (tengah), dan Wakil Sekjen DPR, Nining Indra Shaleh, berbicara dalam diskusi "Mencari Format Ideal Kunjungan Kerja Anggota DPR" di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12). [JAKARTA] Kultur kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan runtuh hanya karena salah satu pimpinannya memiliki track record atau catatan masa lalunya yang buruk. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi dialektika demokrasi di Press Room DPR di Jakarta, Jumat (14/12), mengatakan, tugas KPK baru adalah melanjutkan kerja yang sudah berjalan dan mengungkap lebih banyak lagi kasus korupsi. Yang lebih penting, kata dia, masih ada beberapa pimpinan KPK yang layak, yang diharap bisa mengimbangi jika salah satu dari mereka dianggap publik memiliki catatan masa lalu yang buruk. "Kita juga harus perhatikan siapa yang menjadi wakil untuk penindakan. Dan bila nanti kinerja KPK tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi sebaiknya mereka mundur dari lembaga tersebut. Kita harus wacanakan untuk terus menekan mereka dan mengawasi kinerja KPK," katanya. Sementara itu, Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) mengaku tidak akan banyak berharap atas terpilihnya Antasari Azhar sebagai ketua KPK. "Jejak rekam Antasari dinilai buruk dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi," kata Ketua Umum GAKI, Ade Erfil Manurung. Ade menjelaskan, GAKI banyak menemukan kasus korupsi di Indonesia dan laporannya sudah disampaikan kepada KPK pimpinan Taufiequrrachman Ruki, tetapi pernah ditindaklanjuti. "Itu artinya KPK tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga terkesan tebang pilih" katanya. Berbeda dengan Ade, anggota DPR dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), Arisman Z justru menilai kinerja Antasari di masa lalu terutama dalam menghadapi masalah terkait keluarga Cendana cukup gigih. "Hanya saja lingkungan politik yang memagari kepentingan Cendana waktu itu membuat lemahnya gebrakan Antasari," kata anggota Komisi IX DPR itu. Dia yakin , KPK ke depan justru akan kuat dipimpin Antasari dengan catatan tidak adanya campur tangan politik. "Saya percaya dengan pengalaman Antasari di kejaksaan. KPK akan tampil lebih efektif. Kita berikan kesempatan dulu jangan langsung apriori," katanya. [L-8] Last modified: 15/12/07 <<15kunjun.gif>><>
CiKEAS> RI 1 Kena HOAX
setubuh pak, koq RI 1 hanya ngangguk2 tanpa ekpsresi sih :-( _ johanes mawuntu wrote: BBM dari air BBM > artinya aja sudah BAHAN BAKAR MINYAK > kok bisa dari air. Jadi kalau dari Air itu namanya-> BBA >>> Bahan Bakar Air. Hey !!! Saudara penulis artikel ini, mohon jangan lagi membohongi dengan hal yang konyol ini. Terima kasih, Salam Johanes Mawuntu Pensiunan PERTAMINA. Ietje Guntur <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Dear Allz... Ini benar-benar luar biasa... Negara kita ini sebetulnya kaya sumber daya alam...Laut seluas itu, matahari sepanjang tahun, angin yang kuat...dan satu hal lagi , penelitian yang dilakukan oleh para ahli kita pun luar biasa. Saya ingat beberapa belas, atau sekitar duapuluh tahun lebih yang lalu ketika saya mengikuti workshop mengenai solar energy ( energi sinar matahari)...-Ternyata dengan teknologi sederhana yang bisa dibuat di rumah, kita bisa memanfaatkan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun untuk penggunaan energi di rumah, semisal untuk lampu, alat elektronik, termasuk pemanas air dan AC. Tapi apa yang terjadi ? Produk-produk dengan tenaga sinar matahari justru dijual oleh produsen-produsen luar. Teknologi solar energy made in bangsa kita sendiri dipinggirkan. Kenapa ? Yang penting dalam setiap penggunaan atau aplikasi hasil riset para ahli kita adalah : 1. Political will dari pemerintah untuk membuat regulasi yang mendukung. 2. Sikap mental bangsa sendiri, yang menghargai hasil karya pikir bangsa kita. Kalau political will dari pemerintah masih memikirkan keuntungan oknum, maka tidak akan ada regulasi yang mendukung hasil penelitian secanggih apa pun. Dan akhirnya, hasil penelitian bangsa kita dibeli oleh negara lain, dipatenkan sebagai hak milik negara lain...Lalu pada akhirnya kita hanya bisa ngomel, mencerca sana sini..dan demo berkepanjangan. Kedua, sikap mental atau paradigma masyarakat kita yang agak snobis...Yang lebih menghargai karya atau produk dari negara lain, walau itu hanya sebuah peniti ! Percaya tidak ? Kalau untuk urusan peniti saja kita mesti impor dari Cina ? Kebangetan khaaan ? Tapi, ya itulah...sikap mental kita yang lebih menghargai karya bangsa lain. Kalau nanti blue energy ini berhasil dipatenkan sebagai karya bangsa sendiri, harus ada political will dari pemerintah untuk melindungi produk ini. Soalnya, selain menyangkut hak paten, juga menyangkut masalah pemasaran, termasuk di dalamnya unsur kepercayaaan. Masyarakat kita ini lebih suka percaya terhadap produk luar, karena dukungan sistem marketing mereka memang luar biasa. Sedangkan produk dalam negeri, kita harus akui, paling lemah dalam hal pemasarannya. Kita masih berpikir, bahwa pemasaran adalah sekedar sales, sekedar penjualan. Padahal pemasaran adalah juga merubah paradigma. Ini memang bukan tugas mudah. Juga bukan hanya tugas pemerintah, yang wajib membuat regulasi mengenai blue energy. Tapi juga tugas kita, bangsa dan masyarakat Indonesia, untuk menjadi agen pemasaran terhadap produk ini...Paling tidak untuk merubah paradigma mengenai produk buatan bangsa sendiri Salam energy... Ietje . HYPERLINK "http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=16369803/grpspId=1705004375/msgI d=22156/stime=1197707263/nc1=4507179/nc2=3848643/nc3=4836043" Internal Virus Database is out-of-date. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.15.32/1131 - Release Date: 11/14/2007 4:54 PM Internal Virus Database is out-of-date. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.15.32/1131 - Release Date: 11/14/2007 4:54 PM
CiKEAS> Nah ini langkah maju!!!
Sabtu, 15 Desember 2007 - 10:06 WIB Terkait Maraknya Pengrusakkan Rumah Ibadah Tatap Muka DPP PDS dengan Wapres Pada acara tatap muka ini, hadir Ketua Umum PDS Ruyandi di dampingi oleh Wakil Ketua Umum PDS , Denny Tewu dan Sekjen PDS Ferry Regar beserta pengurus harian lainnya. Mengenai rumah yang dipakai untuk ibadah, menurut Ketum PDS, Wapres melihat adanya kesamaan antara yang dilakukkan oleh umat Islam dimana rumah dipakai untuk pengajian, dengan fenomena yang dialami oleh umat Kristiani saat ini. Untuk mengatasinya, menurut Beliau diperlukkan komunikasi yang baik antara umat Kristiani dan umat Islam,sehingga setiap masalah dapat segera dicarikan jalan keluarnya. Dalam pertemuan ini didiskusikkan pula mengenai pendirian rumah-rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri Agama N0. IX tahun 2006 dan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah. Ketua Umum PDS meminta agar Wapres tidak mendiamkan anggota masyarakat yang melakukan perusakkan rumah ibadah, sebab perusakkan rumah ibadah merupakkan pelanggaran hak asasi. (Yosef - Infokom) Ingat SEMBOYAN ini, Kitab Keluaran 18:21, Keluaran 23:8, Ulangan 16:19, Ulangan 27:25, Mazmur 100: 1 - 5 dan 1 Korintus 1:10 - Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
CiKEAS> Masyarakat Dayak Tidung Laporkan PT Adindo ke Presiden
http://www.antara.co.id/arc/2007/12/15/masyarakat-dayak-tidung-laporkan-pt-adindo-ke-presiden/ 15/12/07 15:42 Masyarakat Dayak Tidung Laporkan PT Adindo ke Presiden Jakarta (ANTARA News) - Masyarakat adat Dayak Tidung di Kalimantan Timur melaporkan PT Adindo Hutami Lestari kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena perusahaan itu mereka nilai telah bertindak semena-mena dengan menghancurkan sumber mata pencaharian masyarakat adat setempat. Ketua Dewan Adat Dayak Tidung Kalimantan Timur APM Adji Radin Alam H Mochtar Basry Idris dalam pernyataan pers di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat resmi dengan nomor No.24/ADAT/BSR/DT/XII/2007 tertanggal 6 Desember 2007 kepada Presiden Yudhoyono pada Jumat (14/12) melalui Sekretariat Negara RI. Dalam surat tersebut, Dewan Adat Dayak Tidung meminta Presiden Yudhoyono agar memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut SK No.88/Kpts-II/1996 tentang izin operasional PT Adindo Hutami Lestari di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Alasannya, PT Adindo dalam kegiatan operasionalnya telah menghancurkan mata pencaharian masyarakat adat setempat seperti kebun buah-buahan, tanaman padi, serta goa-goa sarang burung. Dewan Adat Dayak Tidung juga memprotes ulah PT Adindo yang menggunakan racun insektisida sehingga membuat sungai-sungai yang biasa digunakan masyarakat setempat menjadi tercemar. Menurut Mochtar Basry, jauh sebelum PT Adindo mendapatkan izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dari Menhut, areal PT Adindo seluas 201.821 hektare di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan telah dihuni oleh masyarakat adat Dayak Brusu, Agabaq, dan Tidung. Jadi, katanya, sesuai SK Menhut No.88/Kpts-II/1996, jika dalam areal HPHTI ditemukan tanah milik masyarakat, perkampungan, tegalan (sungai), persawahan, situs-situs, maka lokasi tersebut tidak termasuk dalam areal HPHTI dan harus dikeluarkan dari areal HPHTI. "Pihak PT Adindo tidak pernah melaksanakan ketentuan tersebut, sebaliknya areal tanah yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat serta lahan pertanian dan persawahan, diratakan secara paksa dengan alat berat tanpa ganti rugi," kata Mochtar Basry. Selain itu, ia juga menyesalkan tindakan PT Adindo yang menggunakan aparat kepolisian untuk mengamankan kegiatan penggusuran yang kerap dilakukan pada malam hari sehingga masyarakat setempat tidak dapat menghalang-halangi kegiatan penggusuran tersebut. Oleh karena itu, dalam suratnya kepada Presiden, Dewan Adat Dayak Tidung meminta PT Adindo membayar ganti rugi terhadap seluruh areal tanah pertanian dan perkebunan, goa-goa sarang burung, serta makam dan situs bersejarah yang telah digusur.. Dewan Adat Dayak Tidung juga meminta agar PT Adindo mengosongkan dan menyerahkan kembali areal tersebut kepada masyarakat setempat. Selain kepada Presiden, Dewan Adat Dayak Tidung juga menyampaikan surat yang sama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang intinya meminta KPK untuk mengusut adanya dugaan penggunaan adana reboisasi oleh PT Adindo Hutani Lestari untuk mendanai proyek penanaman Pohon Akasia di Kaltim tersebut. (*) Copyright © 2007 ANTARA
CiKEAS> Police shame over poll
http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20071215.G02&irec=1 Police shame over poll Michael Setiawan, Jakarta An Indonesian Police general could not hide his anger in a recent TV interview about the Indonesian public perception ranking the police as the country's most corrupt institution, when he basically branded the findings of the Indonesian Chapter of Transparency International (TI) as rubbish. But with such rampant red tape, bribery and even extortion -- just look how police extort motorists for example -- perhaps even the general's colleagues in the force would laugh at his denial. In the TI 2007 Global Corruption Barometer issued last week, Indonesian respondents listed the police as the most corrupt institution, followed by the courts, legislatures and political parties. The findings are not surprising, since it approached members of the public, who made their observations from their personal experience in daily life. In nearly all sectors, the police are widely perceived as corrupt and connected with money. Hearing the result must have made the national police ashamed and mad, but they embarrassed themselves further in their overreaction. The police response was as farcical as a soap opera, when they questioned the survey's credibility and purpose. On one occasion, a police spokesman reportedly announced that the result was like people's mind's were being poisoned or brainwashed. His response shows just how panicked and ashamed the police were. Unfortunately, the police' case in defense has not really held up. Indonesian people are not stupid, and realize what is happening from their own experience. The accusation that TI was brainwashing the public is simply illogical. On the streets we can easily find police stopping motorists for traffic violations (and sometimes just with false accusation to pay for police officers to get coffee or cigarettes). Motorists just have to bribe police on the spot and then they can go. This is also an example of corruption. Police do not need to ask TI to prove its findings, but should open their eyes and hearts, and face the facts. The police should also not be overreacting like actors on television. The result may not be pleasing, but they should look to the House of Representatives' example. The legislators gave a more positive response to the findings and did not get mad like the police. The national police should take the result as constructive criticism, because their the accusations make them look arrogant. I think everyone would agree not all officers commit corruption. People want to have a great national police force and know the police are trying to build an image of a respectable institution. The police have had some success in tackling big issues like drugs and terrorism, but if police on the streets and behind the scenes continually ask for bribes, their public image will not improve. In order to fix the system, police should conduct internal reforms, bring discipline to police officers and teach them not to ask for bribes, ever. We do not want to be in a situation where one corrupt institution chases another. Whether or not we will see the development of a strong, great and clean national police force is perhaps a dream that can only be realized by the national police themselves. The writer is a student of Atma Jaya University's faculty of education. He can be reached at [EMAIL PROTECTED] . printer friendly Post Your Comments Comments could also be sent to: [EMAIL PROTECTED]
