CiKEAS> UU Parpol, Calon Perseorangan, dan Kue Kekuasaan
PIKIRAN RAKYAT Jum'at, 28 Desember 2007 Laporan Akhir Tahun Bidang Politik UU Parpol, Calon Perseorangan, dan Kue Kekuasaan Oleh SUHIRLAN A. PERLAHAN tapi pasti, geliat persiapan menghadapi pesta demokrasi 2009, yakni pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) mulai terasa. Partai-partai politik baru mulai bermunculan dan siap pasang kuda-kuda menghadapi agenda politik lima tahunan. Di kantor Depkumham saja, tahun ini sudah tercatat lebih dari 50 parpol baru yang mendaftarkan diri untuk diverifikasi sebagai calon parpol peserta Pemilu 2009. Jumlah itu masih terhitung relatif sedikit. Pasalnya diperkirakan lebih dari 100 parpol baru akan bermunculan menjelang 2008. Sebagian besar parpol baru masih berkonsolidasi dan menunggu aturan-aturan baru yang sedang digodok. Aturan baru itu yakni empat UU paket politik (UU Parpol, UU Pemilu, UU Susduk DPR, DPD, dan DPRD serta UU Pilpres). Menjelang akhir 2007, baru Undang-Undang (UU) Parpol saja yang sudah disahkan DPR RI. Padahal, pemerintah dan DPR RI menargetkan empat UU paket politik itu dapat selesai pada akhir 2007. Meski pembahasan UU Parpol relatif "lebih cepat", tidak berarti berjalan mulus. Isu krusial UU Parpol terletak pada masalah "lama" yakni soal asas partai. Fraksi-fraksi di DPR sibuk berkutat mengenai masalah asas pendirian parpol. Akibat alotnya pembahasan asas parpol itu pulalah pengesahan UU Parpol mundur dari 4 Desember 2007 menjadi 6 Desember 2007. Sebenarnya, masalah asas parpol pada UU Parpol sekarang dengan UU Parpol No. 31/2002 tidak jauh berbeda. Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi asas politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 sama seperti yang tertulis dalam pasal 5 UU 31/2002. Justru, yang menjadi alot adalah keinginan sejumlah parpol untuk memberlakukan kembali asas tunggal Pancasila, seperti yang tertuang dalam UU No 3/1985 tentang Parpol dan Golkar. Bunyi pasal itu adalah "Parpol dan Golkar berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas". Usulan asas Pancasila dikemukakan partai Golkar, PDIP, dan Demokrat. Sementara itu, pihak yang berkeras untuk menolak usulan asas itu adalah partai berbasis Islam seperti, PPP, PKS, PAN, dan PBR. Wakil Ketua Pansus RUU Parpol Chozin Chumaidy mengatakan, asas tunggal parpol tidak jadi dipaksakan dalam RUU ini, namun diakomodasi dalam pasal 9 ayat 3 yang berbunyi, "Asas dan ciri parpol sebagaimana yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945". "Kami pun meminta agar kata `penjabaran` diganti dengan `selaras`. Karena, jika penjabaran, Islam sebagai asas dapat ditafsirkan sebagai subordinasi Pancasila. Usulan PPP didukung PKS, PBR, PBB, dan PAN. Namun, tidak diterima fraksi-fraksi lainnya. Oleh karena itu, pada saat paripurna pengesahan kami mengajukan minderheitnota," kata Chozin, yang menegaskan bahwa minderheitnota sebagai nota keberatan jika ada implikasi di kemudian hari. Ada beberapa hal yang membedakan isi UU Parpol yang baru ini bila dibandingkan dengan UU Parpol sebelumnya. UU Parpol yang baru mencantumkan syarat pendirian parpol harus mencantumkan 30% keterwakilan perempuan, serta mengharuskan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan parpol. Begitu juga dengan persebaran pengurus disepakati diambil angka 60% dari jumlah provinsi, 50% untuk kab./kota, dan 25% dari jumlah kecamatan. Beberapa pasal lain yang menjadi perdebatan antara lain mengenai keuangan parpol, mekanisme internal parpol, dan sanksinya. Berpihak UU Parpol tampaknya masih berpihak kepada parpol-parpol baru. Pasalnya, keinginan pemerintah yang ingin agar syarat dukungan pendirian parpol diperketat dari minimal 50 orang menjadi minimal 250 orang, ternyata kandas. Dalam forum lobi, keinginan pemerintah itu melunak sehingga syarat jumlah minimal pendirian ini sama dengan UU 31/2002 tentang Parpol yakni minimal 50 orang. Sekjen Partai Matahari Bangsa (PMB) Ahmad Rofiq menilai, UU Parpol yang baru ini memang lebih tegas dibandingkan dengan UU terdahulunya. Namun, bagi parpol-parpol baru justru merasa "dikerjai" karena pengesahannya justru baru akhir 2007. Padahal, verifikasi di Depkumham terhadap parpol-parpol akan dimulai Februari 2008. Namun, Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampaw justru menilai UU Parpol yang baru memuat persyaratan berat untuk pendirian parpol baru sehingga timbul diskriminasi. Hal ini membuktikan bahwa UU Parpol menjadi instrumen strategis yang semakin menguatkan posisi dan kepentingan yang ingin dicapai partai-partai dominan. Jerry menyoroti pengaturan dana sumbangan untuk parpol yang relatif lebih besar dari UU sebelumnya. Hal ini justru dinilai sebagai kemunduran karena pada UU Parpol yang baru batasan maksimum untuk penyumbang perorangan sebesar Rp 1 miliar dan badan hukum/perusahaan sebesar Rp 4 miliar. Padahal di UU sebelumnya, batasan sumbangan perorangan hanya Rp 200 juta dan badan huk
CiKEAS> Saatnya Seriusi Kejahatan Lingkungan
REFLEKSI: Harus juga ditaati progam keluarga berencana, agar hutan bisa dilidungi. Makin banyak orang makin banyak kebutuhan, makin banyak pula tuntutan yang tidak dapat dipenuhi karena sumber untuk kebutuhan hidup terbatas. http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=30500&Itemid=68 Saatnya Seriusi Kejahatan Lingkungan Thursday, 27 December 2007 Kasus pembalakan liar harus disamakan perlakuannya dengan penanganan kasus korupsi. Sudah saatnya dibentuk badan atau lembaga ad hoc yang khusus menangani kasus illegal logging, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi. Bencana terjadi lagi. Bahkan bulan ini diprediksi akan menjadi bulan yang tidak ramah bagi kehidupan kita. Hujan deras hanya beberapa jam saja yang mengguyur sebagian besar wilayah Jatim telah mendatangkan bencana dimana-mana. Wilayah Madiun, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, Malang, Jember, hingga Madura, semua terjamah bencana banjir dan longsor. Bahkan di Karanganyar, Jawa Tengah, puluhan jiwa menjadi korban longsor. Demikian pula di luar Jawa. Di Padang, Sumatera Barat, juga Jambi, ribuan rumah terendam air bah, dan puluhan ribu orang harus mengungsi. Musibah ini seolah sudah menjadi bencana rutin bagi kita. Dari tahun ke tahun selalu terulang, di hampir seluruh wilayah. Boleh dikata, setiap bulan Desember dan bulan-bulan berikutnya kita diharuskan ekstra waspada akan datangnya musibah, yang sebenarnya kita sendiri ikut berperan dalam terjadinya musibah itu. Karenanya diperlukan komitmen bersama, bahwa yang diperlukan tidak hanya menolong korban pascabencana dan merehabilitasi kawasan bencana. Tetapi bagaimana komitmen kita untuk mengantisipasi agar bencana tersebut tidak terulang, atau setidaknya meminimalisir korban dan area bencana. Di Jombang dua hari lalu, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka'ban menyatakan, tingkat kerusakan hutan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tetap saja bahwa potensi terjadinya bencana alam berupa banjir dan longsor masih cukup besar. Menhut menambahkan, di tahun 2007 ini hampir 90 persen lahan Perum Perhutani seluas 210.000 hektare sudah ditanami pohon. Diperkirakan, tahun 2015 mendatang, hasil penanaman hutan tersebut bisa dinikmati masyarakat.
CiKEAS> Silakan Berzina! [intermezzo?]
Refleksi: Apa mau dibilang selain karunia illahi tuntutan jasmaniah guna mencapai kenikmatan langit bahagia :-)) http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/10898/309/ Silakan Berzina! Jumat, 28-12-2007 | 00:31:32 Oleh: Rasyid Ridho Sekretaris Yayasan Ukhuwah Banjarmasin "Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu!" Demikian suatu hari sang junjungan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mengingatkan agar kita selaku umatnya memiliki rasa malu. Malu dalam arti ketika melakukan sesuatu yang dilarang agama, bukan malu dalam melakukan kebaikan. Tapi yang terjadi sekarang, banyak orang tidak malu atau bangga dalam melakukan kemaksiatan. Sungguh jauh dari perintah Rasulullah untuk malu ketika berbuat yang dilarang agama. Salah satu yang saat ini dibanggakan banyak orang adalah mendukung perbuatan zina. Entah dukungan terhadap hal yang mendekati zina, atau malah yang benar-benar mendukung perbuatan zina sungguhan. Na'udzubillah. Untuk contoh perbuatan mendekati zina sudah menjadi makanan kita sehari-hari di jalan. Cukup banyak anak muda yang asyik masyuk berpelukan di atas kendaraan roda dua. Juga ada yang terang-terangan berduaan di sisi jalan raya. Saya yakin, mayoritas remaja itu rata-rata beragama Islam. Bahkan tidak jarang terdapat perempuan berjilbab, juga terjebak dalam aksi maksiat masal tersebut. Yang kedua, hampir di seluruh media massa di hari-hari ini sibuk mendukung program (katanya) internasional yang menggalakkan perang terhadap HIV/AIDS. Puncaknya diperingati pada 1 Desember setiap tahun, yang disebut Hari AIDS Sedunia. Moto yang digaungkan, kampanye menggunakan kondom ketika melakukan hubungan agar tidak terjangkit virus yang membunuh orang secara perlahan itu. Sungguh aneh. Bukannya program pelarangan untuk berhubungan bebas, malah menganjurkan berhubungan bebas. Namun, diembel-embeli harus menggunakan kondom agar tidak terjangkit HIV/AIDS! Puncak kedahsyatan program kondom itu adalah pemberitaan media televisi pada Kamis, 13 Desember 2007 lalu, tentang adanya satu kontainer kondom impor masuk Indonesia yang berasal dari Jerman. Apakah satu peti raksasa itu akan dipergunakan untuk mendukung program menggunakan kondom atau tidak, saya kurang mengetahui pasti. Yang jelas dari informasi itu disebutkan, rencananya didaur ulang untuk digunakan di Indonesia. Ada hal yang cukup membuat hati saya miris dan mungkin juga ada orang merasa seperti saya, jika membaca berita BPost edisi 3 Desember 2007 di halaman utama. Isinya, tentang serunya suasana sebuah lokasi (katanya) eks lokalisasi di Pembatuan Banjarbaru. Tidak tanggung-tanggung, yang terjadi di sana ketika itu adalah Perlombaan Memasang Kondom yaitu dengan cara adu cepat memasang kondom ke suatu benda yang hampir mirip dengan (maaf) kemaluan laki-laki. Acara yang 'seru' itu digagas oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), didukung Pemko Banjarbaru dengan mengusung tema Kenakan Kondom atau Kena! Semakin menyedihkan adalah salah satu dari kutipan dalam berita itu: 'Selama lomba berlangsung, Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru dr Nurleny Saleh terus mengimbau penghuni lokalisasi itu menggunakan kondom saat melayani tamu, untuk mencegah penularan HIV/AIDS. "Semua orang bisa terkena virus itu, tetapi semua orang juga bisa mencegahnya. Salah satunya dengan menggunakan kondom dan tak ganti-ganti pasangan," katanya. Berita BPost edisi Rabu, 4 Desember 2007, Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Hj Rosdiawati Rudy Resnawan menyatakan: "Sebenarnya Lomba Pasang Kondom dalam rangka Hari AIDS Sedunia itu, bertujuan menyosialisasi pencegahan penyebaran HIV/AIDS melalui penggunaan kondom bagi penghuni lokalisasi. Walau di sisi agama memang terkesan negatif, melegalkan kegiatan prostitusi yang dilakukan PSK. Namun tujuannya baik, terkait pemberantasan HIV/AIDS termasuk di Kota Banjarbaru." Namun, menurut saya, hal itu tetap saja secara tidak langsung mengesahkan praktik zina dengan diperhalus melalui kondom. Saya malah lebih mendukung pernyataan beberapa warga yang tercantum di BPost dalam Rubrik Apa Kata Mereka. Ada yang menyatakan, kampanye menggunakan kondom bukan solusi untuk memberantas HIV/AIDS. Kampanye besar-besaran yang seharusnya dilakukan untuk memberantas penyakit yang belum ditemukan obatnya itu, adalah kampanye menghindari perbuatan seks bebas atau zina. Apakah kurang jelas firman Allah dalam QS Al-Israa' ayat 17: Walaa taqrabuz zinaa, innahuu kaana faahisyataw wa saa'a sabiilaa. Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dari ayat itu jelas mendekati zina saja dilarang oleh Allah, apalagi sampai menjerumuskan diri ke dalamnya. Jika pejabat dan publik figur yang berpendidikan saja menganjurkan PSK menggunakan kondom saat melayani tamunya, hal itu secara
CiKEAS> Tertipu Ikuti Biro Jodoh
http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/10839/297/ Tertipu Ikuti Biro Jodoh Kamis, 27-12-2007 | 01:25:10 JAKARTA, BPOST - Kemalangan menimpa Sri Wulandari (36) alias Rinda, seorang karyawan swasta di Jakarta. Gara-gara kenalan dengan pria melalui biro jodoh, dia tertipu hingga Rp 30 juta. Peristiwa ini berawal ketika dia mengikuti situs biro jodoh pada 2005. Lalu pada akhir 2007, dia melihat ada dua orang yang tertarik dengan dirinya bernama Tedy Rendrawan dan Nazaruddin Ketika berkenalan di dunia maya itu, Tedy mengaku bekerja sebagai PNS di Depdagri dengan jabatan Kepala Bagian Depdagri Bidang Otda Lintas Sektoral. Sedangkan Nazarudin menjabat sebagai kepala bagian Sekjen Deplu. Singkat cerita, Rinda dan Tedy janjian bertemu di Kota Malang, Jawa Timur. Di sana Rinda dan Teddy langsung akrab. Kemudian, ketika Tedy bercerita kepada Rinda jika bosnya di Depdagri sedang terkena kasus perselingkuhan, maka mulailah aksi penipuan tersebut. Tedy kemudian meminta kepada Rinda uang Rp30 juta. Tapi, Rinda mengaku hanya memiliki uang Rp25 juta. Akhirnya untuk menutupi kekurangan, perhiasan, kamera dan jam tangan Rinda diserahkan kepada Teddy. "Dia bilangnya hanya pinjam," tutur Rinda di Mapolda Metro Jaya, Rabu (26/12). Kemudian keesokan harinya atau hari Natal tadi, Rinda mengirim pesan singkat lewat handphone untuk bertemu di bandara. Tapi, ketika sudah sampai di Bandara, Rinda tak bertemu dengan Tedy. Hingga dia ke Jakarta dan akhirnya sadar jika dirinya sudah ditipu. "Selama di Malang saya seperti terkena hipnotis. Saya tidak bisa mengelak ketika dia minta uang dan perhiasan saya," jelas Rinda. Rupanya, kesialan Rinda tak hanya sampai di situ. Laporan Rinda ke Mapolda juga ditolak dengan alasan tempat kejadian tidak berlokasi di Jakarta melainkan Malang, Jawa Timur. "Jadi saya disuruh melapor ke Mabes Polri," tandasnya.dtk
CiKEAS> CPO Naik, Harga Minyak Goreng Merayap ke Rp 8.000-an
http://hariansib.com/2007/12/27/cpo-naik-harga-minyak-goreng-merayap-ke-rp-8000-an/ Des 27 CPO Naik, Harga Minyak Goreng Merayap ke Rp 8.000-an Ekonomi & Keuangan Add comments Jakarta (SIB) Kenaikan harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di bursa Malaysia yangmencetak rekor di level US$ 992 per ton mulai berdampak terhadap harga minyak goreng dalam negeri. Sejak Minggu 23 Desember 2007, harga minyak goreng dalam negeri merayap dari Rp 7.800/kg menjadi Rp 8.200/kg pada Kamis (27/12). "Untungnya ada subsidi PPN untuk minyak goreng, jadi harga bisa ditekan kalau tidak harga minyak goreng sudah di atas Rp 9.000 per kg," kata Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adiwisoko Kasman saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (27/12). Adi menerangkan harga tender CPO pada deal tender terakhir berkisar Rp 8.415 per kg untuk lokasi Dumai, Rp 8.360 per kg di Jambi, dan Rp 8.125-Rp 8.195 per kilogram di Kalimantan. "Dengan keadaan ini pemerintah sebaiknya memperpanjang pemberian subsidi PPN, karena harga CPO tampaknya akan terus naik setelah semalam harga soyabean oil melonjak dan tidak turunnya harga minyak dunia," ungkapnya. "Terus terang kami para produsen minyak goreng bingung kenapa bisa terjadi lonjakan dipenghujung tahun ini padahal tahun sebelumnya tidak pernah terjadi," keluhnya. Meskipun ada kenaikan permintaan minyak goreng karena Natal dan Idul Adha, menurut Adi, kenaikan itu tidak signifikan. Sehingga tidak terpengaruh pada lonjakan permintaan CPO dalam negeri. "Bisa saja keadaan ini hanya sesaat karena libur panjang, tapi kemungkinan besar kondisi CPO naik karena minyak dunia, selama harga minyak dunia melonjak, CPO ikut naik," jelasnya. (detikcom
CiKEAS> Pegadaian Beri Kredit Rp100 Milyar Untuk TKI
http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=42962&ik=6 Pegadaian Beri Kredit Rp100 Milyar Untuk TKI Kamis 27 Desember 2007, Jam: 19:58:00 JAKARTA (Pos Kota) - Calon tenaga kerja (TKI) yang akan bekerja di luar negeri tidak perlu pusing lagi memikirkan biaya untuk bikin paspor atau uang kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan, karena Perum Pegadaian akan memberikan kredit sesuai kebutuhan. Direktur Utama Perum Pegadaian Deddy Kusdedi, Kamis (27/12) mengaku pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 milyar untuk tahap pertama, karena program yang rencananya akan diluncurkan awal 2008 ini masih dalam proses penjajakan. "Kami akan melakukan kerjasama dengan asosiasi jasa pengirim TKI dan asuransi. Penanggung jawabnya pihak asosiasi dan pendanaan ini berlaku untuk TKI yang akan bekerja ke luar negeri di seluruh dunia," paparnya. Menurut Deddy, pengembalian kredit ini bisa dicicil setelah TKI tersebut bekerja dengan bunga sekitar 12 persen per tahun. Selain itu Pegadaian juga menerima jasa pengiriman uang TKI yang akan mengirimkan uang untuk keluarganya di tanah air.
CiKEAS> SBY-JK Dinilai Gagal Berantas Korupsi
kompas Jumat, 28 Desember 2007 Catatan Akhir Tahun SBY-JK Dinilai Gagal Berantas Korupsi Yogyakarta, Kompas - Catatan akhir tahun pemberantasan korupsi oleh Pusat Kajian Anti Korupsi atau PuKAT Universitas Gadjah Mada menyatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada tahun 2007, pengungkapan kasus korupsi belum menyentuh aktor besar dan masih terpusat pada pemberantasan di daerah-daerah. PuKAT juga menyoroti tren baru yang dipopulerkan Presiden dan mulai berkembang dalam pemberantasan korupsi, yaitu penyelesaian secara adat. "Ini akan berdampak sangat buruk, pola penyelesaian secara adat terbukti mengaburkan proses hukum serta menghentikan proses hukum sama sekali," ujar Direktur Divisi Advokasi PuKAT Zainal Arifin Mochtar, Kamis (27/12) di Yogyakarta. Setidaknya ada tiga kasus yang diselesaikan secara adat pada tahun ini, yaitu perseteruan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki dengan mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, konflik Presiden dengan Amien Rais, serta perseteruan Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. "Perkembangan proses hukum kasus-kasus tersebut tidak jelas," tambahnya. Korupsi di Indonesia telah terjadi di seluruh sektor, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selama tahun 2007, PuKAT memantau 143 kasus korupsi yang masih dalam proses hukum taksiran kerugian negara dari seluruh kasus tersebut, Rp 15,077 triliun. Harus obyektif Secara terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengatakan, boleh-boleh saja mengkritik pemerintahan saat ini telah gagal. Namun, ia menegaskan bahwa kritik seperti itu bisa saja hanya merupakan pendapat pribadi yang dilakukan pihak tertentu dengan latar belakang tertentu pula. "Mungkin saja pendapat itu muncul dari orang berlatar belakang partai politik yang berbeda atau mungkin karena sakit hati akibat tidak kebagian jabatan. Saya sih bisa mengira-ira dan membaca siapa yang ngomong seperti itu," ujar Muladi di Jakarta. Menurut Muladi, semua pihak harus bisa bersikap obyektif dalam persoalan ini. Terlepas dari masih banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, seperti masalah kemiskinan, tetapi ia menganggap pemerintah telah menghasilkan kemajuan yang bahkan diakui dunia internasional. Menurut Muladi, kalaupun pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla diadu dengan pasangan lainnya, keduanya masih jauh unggul. (WKM/DW
CiKEAS> Arus Utama Kebebasan Beragama
KOMPAS Jumat, 28 Desember 2007 Arus Utama Kebebasan Beragama R u m a d i Freedom of religion is one of the oldest and most controversial of all human rights and has been the object of international concern from the very beginnings of the modern international state system. Malcolm D Evans, "Historical Analysis of Freedom of Religion or Belief as a Technique for Resolving Conflict" dalam Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, 2004. Dalam berbagai forum evaluasi dan laporan kebebasan beragama/berkeyakinan atau FoRB di Indonesia tahun 2007 dapat disimpulkan, perkembangan FoRB 2007 dinilai buruk. Buruknya tingkat FoRB sepanjang tahun ini bukan semata-mata terletak pada jaminan konstitusi dan undang-undang, tetapi justru pada tingkat implementasi. Meski masih ada kekurangan, jaminan regulasi kita, baik pada tingkat konstitusi, undang-undang, maupun aturan-aturan lain, sudah cukup baik dan memadai. Namun, pada tingkat implementasi jaminan itu hanya menjadi tulisan di atas kertas yang nihil pada realitas. Salah satu sebabnya, aparatur pemerintah dan birokrasi kita belum mempunyai visi yang jelas tentang isu ini. Masih ada sikap ambigu di antara aparat hukum, antara menegakkan hukum serta keadilan dan desakan massa. Sikap yang banyak diambil aparat pemerintah adalah mengambil langkah "populer" dengan mengikuti selera massa daripada menegakkan hukum dan konstitusi. Isu pinggiran Terlepas dari itu, sikap keseluruhan bangsa ini memang belum menjadikan FoRB sebagai isu penting yang harus terus dikontrol. Meski beberapa eksponen mengontrol dan berteriak-teriak tentang buruknya pemenuhan hak FoRB, isu ini tetap saja belum dijadikan sebagai instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah pemerintahan. Akibatnya, FoRB, meskipun diproteksi melalui konstitusi dan undang-undang di bawahnya, masih menjadi isu pinggiran yang dianggap tidak terlalu penting. Hal demikian sebenarnya agak sulit dipahami karena isu kebebasan beragama, sebagaimana penulis kutip di awal tulisan ini, merupakan salah satu isu paling tua dalam sejarah kehidupan manusia dan menjadi perhatian internasional sejak awal, namun FoRB masih tetap dipandang sebagai problem perifer. Bahkan, sebagian bangsa ini memandang FoRB sebagai isu "Barat" yang tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan isu ekonomi, misalnya. Perkembangan ekonomi menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sebuah rezim. Media juga biasanya membuat laporan panjang lebar tentang perkembangan ekonomi. Pemerintah merasa kebingungan jika perkembangan ekonominya dinilai tidak mengalami perkembangan berarti, bahkan gagal. Bila hal ini terjadi, sebuah rezim akan kehilangan popularitasnya. Karena itu, program pengembangan ekonomi akan menjadi prioritas utama dan energi pemerintahan akan digerakkan ke arah itu. Tidak demikian dengan FoRB. Pemerintah tampaknya tidak terlalu peduli dengan isu ini. Bahkan ada kesan, FoRB hanya menjadi agenda organisasi masyarakat sipil, bukan agenda utama pemerintah. Akibatnya, meski sejumlah organisasi masyarakat sipil memberi evaluasi akhir tahun bahwa tingkat perkembangan FoRB di Indonesia buruk, pemerintah agaknya tenang-tenang saja. Hal ini karena pemerintah tahu isu ini tidak akan mengurangi popularitasnya, bahkan semakin populer di kalangan tertentu. Evaluasi dan desakan dunia internasional juga dianggap angin lalu oleh pemerintah. Tiga masalah FoRB Setiap tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa senantiasa mengeluarkan laporan perkembangan HAM di sejumlah negara, yang di dalamnya menyangkut FoRB. Dalam laporan itu, Indonesia senantiasa dikategorikan sebagai negara yang bermasalah dalam penegakan FoRB. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi masalah FoRB di Indonesia. Pertama, pada aras regulasi, meskipun Indonesia sudah mengamandemen UUD 1945 dan memasukkan pasal tentang FoRB (Pasal 28e dan Pasal 29), masih ada kekosongan produk hukum yang mengikat (legally binding products) yang melindungi hak-hak asasi FoRB. Jaminan konstitusional atas FoRB sebenarnya memberi payung hukum yang sangat kuat. Namun, jaminan konstitusional tersebut masih merupakan prinsip-prinsip etis-normatif, dan belum menjadi produk hukum yang mengikat dan dapat dipraktikkan secara konkret. Padahal, tanpa adanya produk dan mekanisme hukum tersebut, jaminan konstitusional hanya "macan ompong" yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Belum lagi kita masih mempunyai problem dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 yang menjadi sumber diskriminasi agama/keyakinan karena di dalamnya hanya mengakui enam agama. Kedua, terjadinya aksi-aksi kekerasan dalam masyarakat atas nama agama, seperti kasus penutupan tempat ibadah dan isu aliran sesat, di mana telah terjadi "politik pembiaran", baik oleh negara maupun aparat keamanan secara mencolok. Praktik-praktik pembiaran yang dilakukan aparat keamanan menjadi lebih kompleks ketika ne
CiKEAS> Indonesia Rawan Pangan
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=318999 Jumat, 28 Des 2007, Indonesia Rawan Pangan SEBUAH publikasi dari Badan PBB untuk Urusan Pangan dan Pertanian (FAO) tak banyak memantik perhatian publik. Padahal, laporan resmi itu sangat memiriskan hati. Apa itu? Indonesia termasuk salah satu negara yang terancam rawan pangan. Agak aneh memang, negara agraris yang sejak merdeka memiliki basis sektor pertanian yang kuat, ke depan bisa kekurangan pangan. Namun, inilah warning bahwa kita sedang menghadapi problem yang sangat serius. Tentu, tidak perlu lagi diperdebatkan apakah laporan dari badan dunia tersebut akurat atau tidak. Sebab, pasti itu merupakan hasil sebuah studi mendalam. Itu adalah peringatan dan pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis di bidang pangan dan pertanian. Laporan FAO tersebut tak hanya membuat kita terbelalak akan sebuah kenyataan yang dua dekade lalu tak pernah kita bayangkan bisa terjadi. Laporan itu juga sangat memalukan kita sebagai bangsa. Negara besar ini, negara kepulauan ini, dan negara yang gemah ripah loh jinawi ini, rakyatnya terancam kelaparan. Mungkin tidak seekstrem itu karena kita bisa mengimpor beras dari Thailand atau Vietnam. Tapi, sampai berapa lama kemampuan impor kita itu ketika sektor-sektor yang lain juga mulai bergantung pada pasokan dari luar negeri? Yang juga memalukan adalah Indonesia sejajar dengan negara-negara miskin seperti Timor Leste, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Haiti, Nikaragua, Jamaika, dan Chechnya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah selama 62 tahun merdeka untuk mengembangkan sektor pertanian? Indonesia menjadi negara rawan pangan tentu bukan karena keterbatasan alam seperti Timor Leste atau Sri Lanka, tapi karena mismanajemen. Ada kesalahan kebijakan, strategi, dan iktikad baik untuk mengembangkan sektor strategis tersebut. Sektor pertanian di Indonesia seperti anak tiri. Petani tidak lagi menjadi salah satu pilar dalam pemberdayaan ekonomi. Sektor tersebut mulai ditinggalkan karena memang leverage-nya sangat terbatas. Petani kalah oleh tengkulak gabah. Jadi, sektor pertanian tak mungkin lagi bisa menjadi penopang ekonomi warga. Pemerintah memiliki Bulog (Badan Usaha Logistik) yang memiliki tugas untuk stabilisasi harga. Namun, langkah-langkah yang diterapkan Bulog sering tidak pada momentum yang tepat. Ujung-ujungnya, eksistensi lembaga itu tak pernah berpihak kepada petani, tapi justru menguntungkan para tengkulak tersebut. Menteri Pertanian Anton Apriantono langsung merespons laporan FAO tersebut. Dia mengajak departemen pemerintah yang lain untuk siaga dan mengambil langkah strategis mengantisipasi warning FAO itu. Hanya, kebijakan-kebijakan tersebut pasti tidak fundamental dan hanya bersifat tambal sulam. Indonesia butuh lebih dari sekadar respons, juga reformasi struktural dalam bidang pertanian dan pangan
CiKEAS> Indonesian peace delegation meets with Peres
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1196847286830&pagename=JPost/JPArticle/ShowFull Indonesian peace delegation meets with Peres Greer Fay Cashman , THE JERUSALEM POST Dec. 8, 2007 Despite the lack of formal relations between Israel and Indonesia, a five-member Indonesian peace delegation met with President Shimon Peres on Friday. The delegation spent a week in the country under the joint aegis of the Simon Wiesenthal Center and the LibForAll Foundation, which promotes the culture of liberty and tolerance. The five Indonesians represented two major Muslim movements, Nahdlatul Ulama, generally known as NU, which is headed by former Indonesian president Abdurrahman Wahid, who is a cofounder of LibForAll, and Mohammadia. Together, the two movements include 70 million of the 195 million Muslims in Indonesia, out of a total population of 240 million people. Wahid is a member of the International Board of Governors of the Peres Peace Center, in which capacity he has visited Israel in the past. Peres also visited Wahid in Indonesia, but for security reasons could not stay for more than a day. Despite the absence of diplomatic ties, there are some Indonesian business people engaged in ventures with Israel. When Peres mentioned this, members of the delegation indicated that they were aware of this activity. In 2005, Israel provided humanitarian aid for Indonesian, Sri Lankan and Thai victims of a massive earthquake that rocked the region. Taylor told Peres that Wahid had issued a decree against Hamas, and said that Indonesia was the only place in the world in which Hamas had been rejected by such a large Muslim organization. Syfiq Mugni, representing Mohammadia, presented Peres with a knitted kippa with the word "shalom" in Hebrew and Latin letters, plus the Indonesian word for peace - Kedamaian. Peres promptly placed the kippa on his head to the undisguised delight of his visitors. The broad-ranging conversation covered topics including economics, politics, religion and Israel's 60th anniversary celebrations. Peres predicted that because Indonesia is an island republic surrounded by water, it would one day be one of the most prosperous countries in the world. This is because, unlike many other countries, it would not have to import water, merely to desalinate it. In addition, because it has so much sunshine for most of the year, it can operate on solar energy, which aside from reducing energy costs, would also relieve pollution. Peres said that Israel would be happy to enter into relations with Indonesia and to invite the Indonesian leadership, along with leaders of other countries around the globe, to join in a prayer for peace on Israel's 60th anniversary. Peres was expected to issue a call to Jews throughout the world to attend synagogue services on the Shabbat closest to Israel Independence Day and to similarly pray for peace. He wanted to take the day of prayer to an even further dimension. "We will call on all the children of Abraham to come and pray for peace," he said. "It will be a silent demonstration of unity." In this context, he was referring specifically to adherents of the three monotheistic faiths - but then in further conversation, broadened the scope to include people of all faiths. Mugni spoke of Indonesia's efforts to develop its economy, its democracy and, most importantly, its educational system. "We hope this track will run faster," he said in relation to the latter. "We have economic problems, but we [also] have mentality problems. We are trying to encourage a more peaceful, more tolerant Muslim attitude. Some people oppose democracy." Nahdlatul Ulama representative Abdul A'la, who concurred with Mugni, said there were small groups of extremists, but emphasized that through Islamic values "there must be peace. We cannot live without peace." The group shared their experiences in speaking with Palestinian moderates who had agreed that there would be mutual benefits for both Palestinians and Israelis if there were no conflict or physical violence. "We pray for this," said Mugni. Peres told the group that the 1947 United Nations resolution on the partition of Palestine had not referred to a Palestinian state, but to an Arab state. "The Palestinians were not recognized as a people or a state," he said. "The Arab states never recognized the Palestinians. Israel was the first state to recognize the Palestinians as a people with a right to have a state of their own." In June of this year, the two organizations cosponsored a conference in Bali on "Tolerance between religions," in which Hindu, Muslim and Jewish survivors of suicide bombings, as well as a Holocaust survivor, participated. The conference was organized under the patronage of
CiKEAS> Indonesian Religious Delegation Visits Israel
http://www.infoisrael.net/cgi-local/text.pl?source=2/a/ix/101220072 Israel Hasbara Committee Indonesian Religious Delegation Visits Israel By Amihai Zippor (IHC News, 10 December 2007) On Friday, 07 December 2007 a religious delegation from Indonesia, the world's largest Muslim country, visited Israel and met with President Shimon Peres. The five delegates, who represent some 70 million of Indonesia's Muslim population were brought under the auspices of the Simon Wiesenthal Center and the LibForAll Foundation organization. LibForAll which was founded by former Indonesian President Abdurrahman Wahid, promotes the culture of liberty and tolerance. Wahid, who is on the international Board of Governors of the Peres Peace Center has visited Israel in the past. Peres himself has visited Indonesia, though due to security concerns his stay was brief. Indonesia does not have diplomatic relations with Israel but covert contacts have been ongoing for decades and unofficial public meetings for peace and interfaith dialogue have been ongoing since the early 1990s. Following the signing of the Oslo Accords in 1993, former Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin was the first Israeli head of state to visit Jakarta. Today, Indonesia and Israel have improved trade ties and tourism. However, Jakarta will only upgrade official relations according to Israeli progress in peace talks with the Palestinians. Source: Original text contributed by the author, IHC reporter. Copyright © Israel Hasbara Committee, 10 December 2007. Permission is granted to use this material on condition the Israel Hasbara Committee is properly credited and that it is not for commercial purposes.
CiKEAS> Indonesian 'peace delegation' to Israel
http://www.bt.com.bn/en/editorial/2007/12/11/indonesian_peace_delegation_to_israel Published on The Brunei Times (http://www.bt.com.bn/en) Indonesian 'peace delegation' to Israel Tuesday, December 11, 2007 CUNNINGLY? Sneakily? One can take one's pick of adverbs to describe the manner in which a group of so-called Indonesian "Muslim leaders" conducted their visit last Friday with Israeli President Shimon Peres in the occupied Palestine to commiserate over their shared fear for terrorism and their "quest for peace". The trip went unreported in the Indonesian media, which meant it could only have been conducted in an atmosphere of secrecy, given the public uproar following an earlier visit by yet another so-called Muslim leader a number of years earlier. The so-called "peace delegation" claimed they represented "the moderate face of Islam" and spent a week in the occupied land under the joint aegis of the Simon Wiesenthal Center and the LibForAll Foundation, which "promotes the culture of liberty and tolerance". Coming from two major Indonesian Muslim organisations, Muhammadiyah and Nahldatul Ulama whose head is former Indonesian president Abdurahman Wahid, the delegation claimed to have 70 million members between them. Wahid himself is a member of International Board of Governors of the Peres Peace Center; he has visited Israel in the past. Peres also visited Wahid in Indonesia, but for security reasons could not stay for more than a day. Accompanied by Wiesenthal Center Associate Dean Rabbi Abraham Cooper and LibForAll Foundation CEO C Holland Taylor, the "peace delegation" enjoyed both Jewish and Muslim religious experiences, joining in a Hanukka candle-lighting ceremony followed by dancing at a hesder yeshiva in Kiryat Shmona, touring Bethlehem and attending prayers at Masjidil Aqsa in Jerusalem following the meeting with Peres. How contemptible. First of all, how did the clerics know that the members of those organisations would have all supported the visit? Several times over the past two decades some elements within Nahdlatul 'Ulama had publicly toyed with the idea of, say, inviting Israeli leaders to Indonesia but the outrage of both so-called "members" and non-members was usually so great they had to cancel such events. Secondly , these "clerics" had the stomach to discuss issues of terror or even peace with Shimon Peres, the person responsible for the death of so many people. Maybe they have forgotten that in 1999, Peres, during his brief term as caretaker Prime Minister following Isaac Rabin's assassination by a Jewish extremist, ordered the Israeli army to bomb the headquarters of the United Nations peace-keeping forces at the village of Qana in southern Lebanon, at which hundreds of women and children had sought protection from indiscriminate Israeli bombardment. As many as 106 innocent people, mostly women and kids, were killed instantly. The images of badly-mutilated women and decapitated children were shown on TV screens all over the world. Moreover, a subsequent UN report ascertained that the Israeli army bombed Qana knowingly and deliberately. If those "clerics" had indeed forgotten Qana massacre, could they have also forgotten that this beautiful, scenic city was again the site of Israeli massacre when its jets roamed the Lebanon sky almost unimpeded to drop millions of cluster bombs on Southern Lebanon? Indonesian Muslims were outraged and street protests were held then. Did not these so-called Muslim leaders follow the news then? Let's not even discuss how the "ulama" were able to take part in different "religious experiences" before entering Masjidil Aqsa which remains under the Israeli siege so that no Palestinian Muslims under the age of 50 can go there! Have they forgotten, or have simply chosen not to care, that Israel is carrying out, in the words of one writer, a slow-motion genocide against 1.5 million Palestinians, both Muslim and non-Muslim, in Gaza by blocking access to food and medicine? Every day, Palestinians in that territory are either dying or falling ill in the torments inflicted on them by Israel. Indeed, during the past three months, Israel killed more than 200 Palestinians. There are simply too many evidences that peace is non-existent, or even is killed, when the Zionist Israel enters the picture. So, what peace was the Indonesian "peace delegation" pursuing?
CiKEAS> Kunjungan ke Israel yang Memalukan
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=319000 Jumat, 28 Des 2007, Kunjungan ke Israel yang Memalukan oleh Khalid Amayreh Pada 8 Desember 2007, media Israel menurunkan laporan tentang kunjungan delegasi muslim Indonesia (di antaranya Syafiq A. Mughni dan Abdul A'la) ke tanah yang terjajah, Palestina, atas undangan sang penjajah, Presiden Israel Shimon Peres. Menurut laporan tersebut, ulama-ulama Indonesia itu mengklaim mewakili 70 juta muslim dari negeri mayoritas muslim. Kepada Peres, delegasi tersebut menyatakan ingin menampilkan "wajah Islam moderat" yang ingin membangun perdamaian dengan negara dan agama lain serta menolak muslim ekstrem. Dalam laporan yang sama, Peres menyebutkan, sesungguhnya musuh Israel sama sekali bukanlah Islam. Musuh Israel adalah teror. Ungkapan itu merupakan sebuah sindiran Peres agar tidak menyebut mereka yang melawan Israel sebagai "pejuang". Sungguh pun perilaku Israel sudah sama dengan Nazi, memerkosa tanah Palestina dan bertindak brutal terhadap rakyat Palestina. "Masyarakat internasional harus menolak penggunaan alasan agama untuk teror dan pertumpahan darah," ujar Peres. Peres, seperti halnya pemimpin Zionis lainnya, adalah sosok yang tidak layak mengajarkan kepada dunia, terutama kepada umat Islam, tentang apa itu teror dan apa itu agama. Peres, bagi yang belum tahu, saya akan memberi informasi, dia adalah sosok penjahat perang dengan dosa yang sangat besar. Tangannya berlumuran darah manusia-manusia tak berdosa. Sebagai catatan, pertengahan 1996, saat menjabat PM menggantikan Yitzhak Rabin yang dibunuh seorang Yahudi garis keras, dia pernah memerintahkan penyerangan terhadap markas PBB di Qana, sebuah desa di Selatan Lebanon. Ratusan perempuan dan anak-anak menjadi korban serangan bom Israel tersebut. Dunia masih mencatat, 106 perempuan dan anak-anak tak berdosa terbunuh seketika. Tubuh mereka yang hancur ditayangkan di layar kaca dan disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Tentu, orang masih mengingatnya! Serangan itu atas sepengetahuan pemerintah Israel dan dilakukan secara sengaja. Sementara, pembantaian yang lain, baru terjadi pada 2006, yakni angkatan udara Israel menghujani Lebanon Selatan dengan cluster bomb yang mematikan. Tapi, menariknya, Peres adalah penerima hadiah Nobel Perdamaian. Hal tersebut menjadi fenomena yang mengenaskan, betapa seorang penjahat perang paling berdosa justru diterima seluruh dunia. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai the true man of peace! Karena itu, amat disayangkan, ulama Indonesia datang ke Israel justru ketika negara penjajah tersebut sedang melakukan pembantaian masal secara pelan-pelan terhadap 1,5 juta penduduk Gaza, baik muslim maupun Kristen. Akses bantuan internasional, makanan, dan obat-obatan sejak lama dihalangi masuk ke Palestina oleh Israel. Itu terjadi karena rakyat Palestina memilih pemerintahan yang tidak disetujui Israel melalui cara yang demokratis, pemilu. Israel menyatakan, semua itu terjadi sebagai balasan tindakan atas roket-roket Al-Qassam yang diluncurkan ke wilayah-wilayah koloni Yahudi. Tak satu pun rakyat sipil Israel terbunuh oleh roket-roket primitif yang sama sekali tidak efektif. Tapi, hitung saja, selama tiga bulan terakhir, tentara Zionis Israel telah membunuh lebih dari 200 rakyat sipil Palestina. Kenyataannya, kita sedang membahas pembantaian masal yang dilakukan secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang di Palestina. Laporan HAM Internasional menyebutkan, "Rakyat Palestina menderita justru karena memilih dan menjadi satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah." Karena itu pula, jalur bantuan obat-obatan dan perawatan medis dihentikan. Listrik dan suplai bahan makanan juga dimatikan di Jalur Gaza. Pertanyaannya, apa dosa mereka? Mengapa Israel sampai hati membuat mereka mati kelaparan dan menyiksanya? Apakah Israel sudah menjelma menjadi neraka dan ladang pembantaian bagi rakyat Palestina? Pertanyaan ini kami ajukan untuk saudara-saudara muslimin Indonesia yang terhormat, yang telah mengunjungi negara yang menjajah dan melukai rakyat Palestina. Pertanyaan ini untuk mereka yang telah berkunjung dan berjabat tangan dengan manusia-manusia paling pembohong di dunia. Rakyat Palestina bukanlah orang-orang yang menolak nilai-nilai luhur dan perdamaian, baik antar sesama muslim maupun dengan umat lain, seperti Nasrani dan Yahudi, atau agama apa pun. Tapi, bagaimanapun, mengunjungi negara dengan pemimpin-pemimpin yang selalu mengirimkan tentaranya dengan gembira untuk membunuh anak-anak sekolah, petani, dan pekerja adalah sebuah kesalahan. Hal itu akan menjadi propaganda yang cabul. Propaganda yang akan mengubah putih menjadi hitam, atau sebaliknya. Apakah tentara Israel adalah tentara dengan moral paling mulia di seluruh dunia? Tak diragukan lagi, kunjungan delegasi muslim Indonesia ke Israel melukai umat Islam seluruhnya, melukai rakyat Palestina, dan menodai kesucian Masjid Al-Aqsha. Sebab, sama saja artinya,
CiKEAS> Agustadi KSAD, Subandrio KSAU
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=9766 Jumat, 28 Des 2007, Agustadi KSAD, Subandrio KSAU JAKARTA - Presiden SBY memilih Letjen Agustadi Sasongko Purnomo menjadi kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Djoko Santoso. Tadi malam, Agustadi dipanggil ke istana. Selain KSAD, KSAU Marsekal Herman Prajitno yang memasuki masa pensiun bulan depan diganti oleh Marsekal Madya Subandrio yang sekarang menjabat wakil kepala Staf Angkatan Udara. Agustadi datang paling awal pukul 21.15. Sekretaris Menko Polhukam itu mengenakan baju batik. Setelah itu, disusul Subandrio. Sekitar 15 menit kemudian, datang Menko Polhukam Widodo A.S. dan Panglima Marsekal Djoko Suyanto. Djoko Santoso yang juga berbaju batik datang belakangan. Saking khawatirnya terlambat, Djoko meloncat dan berlari begitu Range Rover TNI-AD masuk ke pelataran parkir istana. "Besok ( hari ini), presiden melantik panglima TNI, disusul kepala staf," ujar Juru Bicara SBY Andi Mallarangeng. Presiden memilih Agustadi dan Subandrio setelah berkonsultasi dengan Panglima TNI Djoko Suyanto, Menko Polhukam Widodo A.S., serta Menseskab Sudi Silalahi. SBY berpesan agar panglima, KSAD, dan KSAU menjadi pelajaran bagi TNI. "Tahun depan akan menghadapi pemilu. Eskalasi meningkat. Jadi, perlu kerja sama yang baik antartiga angkatan," kata SBY. Terpilihnya Agustadi menyisihkan kandidat kuat lain seperti Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin dan kakak ipar SBY, Letjen Erwin Sudjono yang kini menjabat Kasum TNI. Sebelum nama KSAD baru itu diumumkan, nama Pangkostrad Letjen George Toisutta sempat menguat. Agustadi lahir di Surabaya pada 6 Agustus 1952. Dia menyelesaikan pendidikan militer di Akmil 1974 dengan predikat terbaik meraih Ad Makayasa. Pendidikan pengembangan umum yang pernah diikuti, antara lain, Sussarcab, Sus Staf Pur, dan Seskoad/1995. Perjalanan karir militernya diawali sebagai Danton Tiga/A Yonif Linud 305/17/I/K. Karirnya mulai meningkat saat menjabat Waasops Kasdam I/BB. Lalu, dia menjadi anggota Fraksi ABRI DPR (1992-1997), anggota Fraksi ABRI DPR (1997-1999), Pati Mabes TNI-AD, Kasdam XVII/Trikora, Pangdivif 2/Kostrad, Pangdam XVI/Pattimura, Pangdam Jaya, dan Sesmenko Polhukam. Dalam bidang penugasan operasi, Agustadi pernah mengikuti Operasi Seroja di Timtim (1975), Operasi Pamungkas di Timtim (1978), Operasi Kikis di Timtim (1981), Operasi Kilat di Timtim (1983), Operasi Jaring Merah Aceh I-IV (1991-1994), serta Operasi Nuri 01 di Irian Jaya (2001). Sementara itu, KSAU baru, Marsda Subandrio, kelahiran Bandung 1953, adalah alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 1975 dan Sekolah Penerbang (Sekbang) 1977. Sejak dilantik sebagai perwira TNI-AU, Subandrio, ayah tiga anak dari istri Sri Esa Fitriana tersebut, memulai karirnya sebagai penerbang helikopter. Berbagai penugasan telah dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Di antaranya, menjadi kepala Dinas Operasi Skadron Udara 7 Lanud Sanjaya Bogor. Pada 1990, dia diangkat menjadi Komandan Skadron 7 Lanud Kalijati. Sebelum menjabat komandan Lanud Antang Sanjaya pada 1996, Subandrio pernah menjabat Patun Seskoau. Pada 1998, dia dilantik menjadi direktur Pendidikan Seskoau dan empat tahun kemudian menjadi wakil komandan Seskoau, sebelum diangkat menjadi komandan Korps Pasukan Khas AU pada 2003. Bintang Subandrio terus bersinar ketika pada 2004 dipercaya menjadi Komandan Seskoau dan pada April 2005 dipromosikan lagi menjadi Pangkoopsau II di Makassar. Oktober lalu, dia menjadi Wakasau menggantikan Mardya Wresniwiro yang memasuki masa pensiun. (tom/rdl/tom
CiKEAS> Wartawan pun bisa buktikan tindak korupsi
Refleksi: Problem pembuktian yang dihadapi ialah instansi pemeberantasan korupsi dan pengadilan mau pun politik negara terhadap kasus-kasus korupsi berkarakter "tebang pilih", selain itu juga badan-badan negara di segala bidang dan tingkat masih tetap dikuasai kaum kleptokratik. Contoh korupsi kelas kakap seperti kasus mantan presiden NKRI Muhammad Soeharto, adalah buktinya. Sekalipun sudah dibeberkan kasusnya oleh wartawan media maupun oleh instansi PBB, tetapi pihak penguasa negara Indonesia tetap berlagak acuh tak acuh untuk mengambil lankah serius guna menyelidiki agar dapat diambil kembali harta negara yang diduga telah diselewengkan oleh Soeharto selama 32 tahun kekuasaannya. Bayangkan saja kalau dapat disita 32 milyar dollar untuk memperbaiki kehidupan rakyat yang makin miskin dan diciptakan berbagai lapangan kerja, pasti langkah demikian akan menjadi keajaiban perbaikan adanya faedah NKRI untuk rakyat, maupun mutu NKRI di mata dunia. http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=32980 Wartawan pun bisa buktikan tindak korupsi Tanggal: 29 Nov 2007 Sumber: Harian Terbit Oleh Haris Fadillah RENCANA pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Eddy Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi, yang sedianya dilakukan pada Rabu (28/11) ditunda karena jaksa penuntut umum menyatakan kepada Majelis Hakim belum siap. Padahal pada persidangan sebelumnya, jaksa telah meminta waktu dua minggu untuk mempersiapkan tuntutannya. Persidangan perkara pencemaran nama baik terkait pemberitaan "Warisan Korupsi Ismeth di Badan Otorita Batam" yang diturunkan Tabloid Investigasi itu berjalan menarik perhatian publik. Terdapat sejumlah catatan penting dari kemampuan wartawan membuktikan kebenaran tulisannya di pengadilan. Menurut catatan Harian Terbit, beberapa fakta yang terungkap selama persidangan antara lain,selama penyidikan di kepolisian hingga penyerahan tahap kedua, terdakwa dikenakan pasal 311, 310 dan 316 KUHP, serta tidak pernah dipersangkakan melanggar Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Akan tetapi dalam dakwaan, jaksa penuntut umum telah "menyelundupkan" pasal 18 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jaksa telah mendakwa ketentuan yang tidak pernah dipersangkakan sebelumnya. Terungkap disidang selama menjadi Ketua Otorita Batam pada periode tahun 1998-2005,Tabloid Investigasi menyuguhkan tulisan bernada miring tentang Ismeth Abdullah, khususnya menyangkut tudingan korupsi. Di depan Majelis diketuai Ketut Manika, terdakwa memberikan bukti tetulis mengenai dana pengeluaran uang yang dilakukan mantan Ketua Otorita Batam. Data yang disodorkan ke depan majelis adalah data keuangan OB per Januari-April 2005 (menjelang pilkada Gubernur Kepulauan Riau) terdapat bukti Ismeth Abdullah memberi sumbangan uang kepada 658 (enam ratus lima puluh delapan) lembaga, organisasi, dan perorangan. Total sumbangan mencapai angka sebesar Rp. 7 miliar. Bantuan sebesar Rp 7 miliar itu diberikan kepada aneka ragam organisasi, lem-baga kemasyarakatan, dan perorangan, jumlahnya mencapai 658 hanya dalam kurun waktu 4 (empat) bulan. Tercatat yang memperoleh ban-tuan, antara lain, LSM Singa Lapar, Forum Masyarakat Pesisir Batam, LSM Lintas Peduli Anak Negeri, pe-nerbitan Tabloid Lancang, Dewan Pimpinan Daerah Bela Mega, Yayasan Piayu Laut Masyarakat Tempatan dan sebagainya. Namun sumbangan dana itu ditanggapi Ismet Abddulah,sudah sesuai dan tidak ada pelanggaran hukum. Fakta lainnya diungkap terdakwa dengan bukti pengeluaran kas dari kas Badan Otorita Batam untuk Harian Suara Karya sebesar Rp. 36.352.800,00- dengan tulisan berjudul "Kawasan Barelang Layak Berpredikat FTZ" tanggal 23-04-2003. Juga pengeluaran untuk pembayaran pemuatan advertorial di Majalah Mentari Oktober 2002 dan Januari 2003 sebesar Rp 100 juta Atau untuk reporter TVRI sebesar Rp. 3.014.600,00 pada 21 Nopember 2003. Pada tanggal 9 Juni 2003, ada pengeluaran kas OB untuk biaya penginapan tamu OB di Hotel IBIS Ta-marin sebesar Rp. 49.595.723,00, tanggal 15 Juli 2003 sebesar Rp. 32.379.924,00, dan tanggal 14 Agustus 2003 sebesar Rp.49.731.213,00. Data tertulis pengeluaran dana itu dibawa ke persidangan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ismeth Abdullah. Dokumen lain menyangkut pemberian fasilitas hotel, souvenir. kunjungan diplomat dan pengusaha ke Pulau Batam tanggal 5 Juni 2003, tercatat ada pembelian 45 item souvenir menelan biaya sebesar Rp. 425.000.000,00 dan, bulan Maret 2003 sebesar Rp. 100 juta serta dikumen Surat Perintah Kerja No. 030/UM-SPK/XI/2003 beli wadah memo, jam dan ballpoint saja mencapai Rp. 376.750.000,00. Mengenai berita dengan judul : "Lukisan Mahal di Ruang Pak Ketua" TI menulis menulis berdasarkan dokumen tanggal 30 September 2003,dimana ada pengeluaran uang kas OB sebesar Rp. 75 juta untuk membeli 1 (satu) buah lukisan bunga Flamboyan karya Sutopo ukuran 120 X 200 cm dengan judul "Berkembang dan Berkemb
CiKEAS> Al Qaeda Klaim Dalangi Pembunuhan Benazir Bhutto
http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/28/time/022912/idnews/871814/idkanal/10 Al Qaeda Klaim Dalangi Pembunuhan Benazir Bhutto Anwar Khumaini - detikcom Karachi - Teka-teki dalang pembunuh Benazir Bhutto mulai terkuak. Juru bicara Al Qaeda mengklaim bertanggungjawab atas aksi tersebut. "Kami bersumpah aset-aset berharga milik Amerika akan dikalahkan oleh para mujahid," ujar juru bicara Al Qaeda Mustafa Abu Al-Yazid dalam sebuah perbincangan via telfon dengan Adnkronos International (AKI) dari sebuah lokasi yang dirahasiakan. Kata-kata tersebut ia ucapkan dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Al Yazid adalah komandan utama Al Qaeda. Sementara itu, Gedung Putih juga mengatakan, tindakan pembunuhan ini sangat mirip dengan gerakan Al Qaeda dalam memerangi musuh-musuhnya selama ini. "Bagaimanapun juga, pelaku dari pembantaian ini adalah musuh demokrasi. Taktik yang mereka gunakan ini mirip dengan Al Qaeda, yakni mereka melakukan bom bunuh diri yang menewaskan orang-orang yang tak berdosa serta mengganggu proses demokrasi," ujar juru bicara Gedung Putih, Scott Stanzel. "Tapi terlalu dini untuk menyimpulkan hal tersebut," kata Stanzel ragu. Namun Stanzel yakin, pemerintah Pakistan akan segera menangkap otak pelaku pembantaian tersebut. ( anw / gah )
CiKEAS> Russia's strategic bombers trouble quite Europe
http://english.pravda.ru/russia/politics/26-12-2007/103172-strategic_bombers-0 26.12.2007 Russia's strategic bombers trouble quite Europe Two F-16 fighter jets of Denmark's Air Force took off for an on-call mission after Russia's strategic bombers Tu-160 appeared near the country's air space. Russia's strategic bombers trouble quite Europe Radars of the Danish air defense system detected the target at about midnight local time. "We contacted Russians at 00:18 a.m. and escorted them for 18 minutes as they continued to fly in the south-western direction. We accompanied the Russian bombers until pilots of the British Air Force intercepted them. Afterwards, we returned to our airbase," Danish pilot Peter Melgord said. Russian bombers have never approached Denmark's air space so close before. Danish news agency Ritzan said that it was the third incident with the participation of Russian combat aircraft near the borders of Denmark. The previous incident took place on October 30. The Russian bombers flew 120 kilometers far from the air space of the country, a member of NATO. Russian president stated on August 17 that Russia was going to resume the flights of its strategic aviation in remote areas. The flights were suspended in 1992. Putin particularly stated that the Russian aviation should have a new life. The bombers will patrol the areas of Russia's active economic activities particularly connected with sea navigation, Putin said. The news received an extensive coverage in Western press. Many foreign newspapers and magazines wrote that Putin's decision to resume strategic flights had brought the world back to the cold war era. Britain's Typhoon fighter jets took off soon after Putin's statement: a Russian bomber was approaching the British air space. The Tu-95 bomber eventually returned to Russia. The Tupolev Tu-160 (NATO reporting name Blackjack) is a supersonic, variable-geometry heavy bomber designed by the Soviet Union. Similar to, but more complex and with more payload capacity than the B-1 Lancer, it was the last Soviet strategic bomber design and the heaviest combat aircraft ever built. Introduced in 1987, production of the aircraft still continues, with 16 currently in service with the Russian Air Force. Its pilots call the Tu-160 the "White Swan", due to the surprising maneuverability and antiflash white finish of the aircraft. The Tu-160 bears a strong resemblance to the North American B-1A Lancer, although it is significantly larger, faster and with far greater range. The Blackjack has a blended wing profile and variable-geometry wings, with sweep selectable from 20° to 65°. Full-span slats are used on the leading edges, with double-slotted flaps on the trailing edges. The Tu-160 has a fly-by-wire control system. Source: agencies Translated by Dmitry Sudakov Pravda.ru <<0.gif>><>
CiKEAS> Russia launches new generation of GLONASS satellites into orbit
http://english.pravda.ru/russia/kremlin/26-12-2007/103163-glonass-0 26.12.2007 Russia launches new generation of GLONASS satellites into orbit Russia launched three navigation space satellites GLONASS-M into space on December 25. The satellites have successfully entered Earth's orbit at the height of 19,140 kilometers above the planet. Russia launches new generation of GLONASS satellites into orbit GLONASS-M satellites have been built to replace GLONASS spacecraft in the structure of Russia's global navigation satellite system. The new generation of satellites will be able to perform their functions for seven years. The GLONASS orbital group will count 24 satellites by 2010. Russia's space navigation system is an alternative and competition to USA's Global Positioning System (GPS) and the planned Galileo system of the European Union. Development on the GLONASS began in 1976, with a goal of global coverage by 1991. Beginning on 12 October 1982, numerous rocket launches added satellites to the system until the constellation was completed in 1995. Following completion, the system rapidly fell into disrepair with the collapse of the Russian economy. Beginning in 2001, Russia committed to restoring the system, and in recent years has diversified, introducing the Indian government as a partner, and accelerated the program with a goal of restoring global coverage by 2009. GLONASS was developed to provide real-time position and velocity determination, initially for use by the Soviet military in navigating and ballistic missile targeting. It was the Soviet's second generation satellite navigation system, improving on their Cicada system which required one to two hours of signal processing to calculate a location with high accuracy. In contrast, once a GLONASS receiver is tracking the satellite signals a position fix is available instantly. It's stated that at peak efficiency system's standard positioning and timing service provide horizontal positioning accuracy within 57-70 meters, vertical positioning within 70 meters, velocity vector measuring within 15 cm/s, and time transfer within 1 µs (all within 99.7% probability). A fully operational GLONASS constellation consists of 24 satellites, with 21 used for transmitting signals and three for on-orbit spares, deployed in three orbital planes. The three orbital planes' ascending nodes are separated by 120° with each plane containing eight equally spaced satellites. The orbits are roughly circular, with an inclination of about 64.8°, and orbit the Earth at an altitude of 19,100 km, which yields an orbital period of approximately 11 hours, 15 minutes. The planes themselves have a latitude displacement of 15°, which results in the satellites crossing the equator one at a time, instead of three at once. The overall arrangement is such that, if the constellation is fully populated, a minimum of five satellites are in view from any given point at any given time. Each satellite is identified by a "slot" number, which defines the corresponding orbital plane and the location within the plane; numbers 1-8 are in plane one, 9-16 are in plane two, and 17-24 are in plane three. A characteristic of the GLONASS constellation is that any given satellite only passes over the exact same spot on the Earth every eighth sidereal day. However, as each orbit plane contains eight satellites, a satellite will pass the same place every sidereal day. For comparison, each GPS satellite passes over the same spot once every sidereal day. SourceL age <<0.gif>><>
CiKEAS> What Drives a Woman to Think of Suicide?
http://www.arabnews.com/?page=7§ion=0&article=105015&d=27&m=12&y=2007&pix=opinion.jpg&category=Opinion The Middle East's Leading English Language Daily Thursday 27 December 2007 (18 Dhul Hijjah 1428) What Drives a Woman to Think of Suicide? Abeer Mishkhas, [EMAIL PROTECTED] - In a recent study, a researcher from King Saud University tackled the often-unmentioned subject of suicide in Saudi Arabia. In her study, which concentrated on failed suicide attempts in 2006, the researcher found out that 96 percent of the cases involved women. She told Reuters that in the hospital where she works, they receive around 11 cases every month of women who have failed in their suicide attempts. So far, we are talking about survivors, but if the figures are correct, then we must assume that there are as many, if not more, who actually manage to kill themselves. The report says that most of those cases are filed at hospitals as drug overdose. The researcher attributed the high suicide rate among women to social pressures. Within family circles, boys always get preferential treatment. What is more, there is very little or no communication between girls and their parents. The report highlights many factors that can lead women to consider killing themselves, one of them being forced marriages. This is not a problem among the rich where women usually have a say in the matter of who should be their husbands. The report should lead to a frank discussion on many aspects of our society. In a religious society such as ours, suicide is ruled out completely. Still some of us think of it as a way out of their predicament. This is quite disturbing and unsettling. The report mentions that in most cases women who overdose on a drug to end their life do not go all the way. This means that their attempts are not wholehearted and the suicide attempt might be considered a desperate cry for help. However, if we stop for a second here, we have to admit that if a woman resorts to such drastic action to get sympathy for her, then that means that there are bigger problems in our society that we should address head on. If the report mentions forced marriages as a cause for some of the suicide cases, the story published in the Arab News about Fatima, the woman who was forcibly divorced from her husband, makes the point clearer. It was reported that Fatima told a friend that she was considering suicide as she "can't take this anymore". For those who are unaware of the case, Fatima's tragedy began with her half-brothers objecting to what they considered her husband's low tribal background. They asked a local court to divorce the couple even though they had been happily married for over two years and had children. The judge agreed. The couple fled and were later arrested in Jeddah where they were seeking help from officials. Fatima and her children spent some time in a women's prison and when she refused to go back to her family, the state sent her to the women's shelter. This concerns a woman who bravely stood for her rights and refused to be intimidated, and yet all her efforts were disregarded as she was denied the right to a normal life with her husband. If she contemplates suicide, it means she has lost all hope. Should not that embarrass those who caused the divorce? The obvious answer is no, because in our society a woman can be sidelined, and her complaints are destined to fall on deaf ears. In this kind of environment, suicide can appear to some as a solution. Disregarding a woman's free will and her right to choose her life can simply lead her to desperation. The researcher told Reuters that many Saudi girls do not have channels of communication with their parents, and that they seldom find sympathy for their emotional and social distress. As a people we are used to hiding our emotions and keeping quiet about our problems. So lending an ear to a teenager and actually sympathizing with them does not seem to be part of our skills. <><>
CiKEAS> Presiden dan Wakil Presiden Akan Berkeliling ke Sejumlah Departemen
-- KOMPAS Kamis, 27 Desember 2007 PEMERINTAHAN Presiden dan Wakil Presiden Akan Berkeliling ke Sejumlah Departemen Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla awal tahun 2008 direncanakan akan berkeliling lagi ke sejumlah departemen. Selain untuk menggerakkan birokrasi, kunjungan itu juga dilakukan untuk mengevaluasi target-target pencapaian program pemerintah. Kunjungan yang disertai rapat koordinasi di sejumlah departemen itu akan diawali kunjungan dan rapat yang dipimpin Presiden ke salah satu departemen. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Senin (24/12) kepada Kompas, Presiden Yudhoyono memang sewaktu-waktu akan meminta perkembangan dan mengevaluasi hasil kerja setiap departemen yang pernah dikunjunginya awal tahun ini. Kunjungan itu, kata Andi, bisa dilakukan Presiden sendiri atau oleh Wapres. Pemantauan program itu dilakukan terus-menerus. Pada waktu tertentu, Presiden akan datang kembali untuk menanyakan sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden. "Kalau nanti Presiden melihat langsung, tentu Presiden ingin tahu capaian apa saja yang sudah dan yang belum dilakukan sesuai dengan arahan Presiden," ujar Andi. Pekan lalu, saat menerima Forum Komunikasi Wartawan yang bertugas di Istana Wapres, Jakarta, Wapres mengungkapkan rencananya bersama Presiden untuk memimpin rapat dan evaluasi program ke sejumlah departemen. "Konsepnya memang pemerintah. Akan tetapi, teknisnya, itu nanti departemen yang menjalankan. Bukan saya lagi. Presiden dan saya memberi semua departemen target-target, untuk menggerakkan ekonomi. Januari (tahun depan), kami mau periksa lagi. Rapat keliling lagi. Akan tetapi, Presiden dulu yang buka, dan saya akan menindaklanjuti ke sejumlah departemen," kata Wapres. Menurut Wapres Kalla, program-program yang akan dicek lagi di antaranya pencapaian produksi beras 2 juta ton, target pembangunan rumah sehat sederhana, program konversi minyak tanah, penghematan energi dan produksi minyak mentah, serta perbaikan iklim usaha dan investasi. Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo menyatakan, kunjungan dan rapat seperti itu bisa saja dilakukan oleh Presiden dan Wapres. "Kalau cuma rapat, lalu tidak ditindaklanjuti dengan pemantauan, apa itu efektif? Sebab, birokrasi kita itu seperti ada penyakit yang kronis, yaitu kelambatan dalam bertindak, kekakuan prosedur dan bertele-tele serta perilaku mencari rente," ujar Dradjad. (HAR)
CiKEAS> Merebut kekuasaan politik
(Tulisan ini juga disajikan di website http://kontak.club.fr/index.htm) Merebut kekuasaan politik Menjelang ditutupnya tahun 2007, berikut ini adalah sekadar bahan untuk renungan bersama mengenai masa depan rakyat beserta negara RI : Dengan datangnya tahun baru 2008, maka mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya apakah tahun baru ini akan bisa mendatangkan perubahan-perubahan besar yang menguntungkan negara dan bangsa, serta bisa memperbaiki kehidupan sebagian terbesar rakyat Indonesia? Mohon maaf terlebih dulu kepada para pembaca yang sekiranya mempunyai harapan (atau ilusi?) bahwa tahun 2008 bisa merupakan tahun yang membawa perubahan-perubahan besar yang menguntungkan rakyat. Sebab, tulisan ini dengan terus-terang menyatakan bahwa tahun 2008 akan tetap mengecewakan atau akan terus menyedihkan bagi sebagian terbesar rakyat kita. Terutama bagi rakyat miskin yang jumlahnya lebih dari 40 juta orang, serta bagi orang yang menganggur (termasuk pengangguran di kalangan orang muda) yang juga puluhan juta jumlahnya. Di samping itu, korupsi akan tetap terus merajalela, baik di kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan dan praktek-praktek bathil lainnya akan terus banyak terjadi di berbagai bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketidakjujuran dan ketidakadilan para hakim, para jaksa, para pejabat kepolisian, akan tetap menjadikan hukum di Indonesia dilecehkan oleh banyak orang. Kebejatan moral yang sangat meluas ini akan terus - dalam tahun 2008 menjadikan bangsa kita sakit parah. Dan ketika sebagian terbesar rakyat kita mengalami penderitaan berat akibat kehidupan sehari-hari yang sulit (bahkan banyak yang busung lapar) maka kita akan menyaksikan juga bahwa sebagian kecil bangsa kita hidup dengan kelewat mewah berlebih-lebihan. Yang patut kita kutuk atau kita hujat adalah bahwa banyak kehidupan bermewah-mewah dan berfoya-foya itu adalah hasil curian atau praktek-praktek kriminal lainnya, yang merugikan kepentingan rakyat dan negara. Orde Baru adalah sumber banyak penyakit parah Seperti yang sudah kita saksikan atau alami sendiri masing-masing, kebobrokan moral dan kebusukan mental ini sebenarnya sudah terjadi sejak lahirnya kekuasaan rejim militer Orde Baru, yang diteruskan oleh berbagai pemerintahan yang menyusulnya (pemerintahan Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY-JK sekarang). Dan bagi mereka yang benar-benar serius mengamati perkembangan rakyat dan bangsa adalah jelas sekali bahwa terutama sekali Orde Barunya Suharto-lah yang telah menimbulkan kerusakan moral dan pembusukan mental di banyak kalangan masyarakat. Kerusakan moral ini tidak hanya tercermin dalam pelanggaran HAM secara besar-besaran terhadap jutaan golongan kiri pendukung politik Bung Karno saja. Dan, juga, tidak hanya terwujud dalam merajalelanya korupsi secara parah dan ganas. Jauh lebih luas dan lebih besar dari itu semua ! Orde Barunya rejim militer Suharto telah mengubur segala yang luhur dan besar dari tradisi perjuangan banyak perintis kemerdekaan, hanya oleh karena perintis kemerdekaan ini pada umumnya dianggap kiri, atau simpatisan dan pendukung gagasan-gagasan besar Bung Karno. Seperti kita saksikan bersama, selama pemerintahan Orde Baru perkataan revolusi tidak banyak terdengar lagi, karena revolusi adalah musuh rejim militer Suharto. Begitu juga perkataan gotong royong, berdikari, kolonialisme dan imperialisme, sosialisme, dan NASAKOM adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh Bung Karno, yang kemudian dijadikan taboo selama jaman Orde Baru itu. De-Sukarnoisasi yang dijalankan oleh Orde Baru adalah pada dasarnya pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, masyarakat sosialis à la Indonesia dan penguburan jiwa revolusioner sebagian besar rakyat Indonesia melawan imperialisme. Sejak diberlakukannya de-Sukarnoisasi ini Orde Baru bukan saja menjadikan bangsa kita sebagai antek imperialisme (terutama AS), dan negara kita sebagai ladang pengurasan kekayaan bagi kepentingan modal asing, melainkan juga telah merusak besar-besaran jiwa bangsa lewat berbagai indoktrinasi yang menyesatkan. Akibat buruk berbagai macam indoktrinasi yang menyesatkan ini kita bisa saksikan di berbagai bidang kehidupan bangsa sampai sekarang. Jadi, proses pembusukan moral secara besar-besaran ini sudah berjalan lebih dari 40 tahun, dan dimulai sejak dibangunnya Orde Baru oleh golongan tua TNI-AD di bawah pimpinan Suharto. Pembusukan moral inilah yang menimbulkan di seluruh negeri kita berbagai masalah sulit dan parah sekarang ini di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, termasuk agama. Tidak mungkin ada perubahan dan perbaikan, kalau .. Sampai akhir tahun 2007, kalau kita baca suratkabar atau majalah Indonesia (dan kita lihat tayangan di TV), maka tercerminlah di situ betapa banyaknya persoalan-persoalan besar dan rumit yang harus dihadapi bangsa dan negara
CiKEAS> Merebut kekuasaan politik
(Tulisan ini juga disajikan di website http://kontak.club.fr/index.htm) Merebut kekuasaan politik Menjelang ditutupnya tahun 2007, berikut ini adalah sekadar bahan untuk renungan bersama mengenai masa depan rakyat beserta negara RI : Dengan datangnya tahun baru 2008, maka mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya apakah tahun baru ini akan bisa mendatangkan perubahan-perubahan besar yang menguntungkan negara dan bangsa, serta bisa memperbaiki kehidupan sebagian terbesar rakyat Indonesia? Mohon maaf terlebih dulu kepada para pembaca yang sekiranya mempunyai harapan (atau ilusi?) bahwa tahun 2008 bisa merupakan tahun yang membawa perubahan-perubahan besar yang menguntungkan rakyat. Sebab, tulisan ini dengan terus-terang menyatakan bahwa tahun 2008 akan tetap mengecewakan atau akan terus menyedihkan bagi sebagian terbesar rakyat kita. Terutama bagi rakyat miskin yang jumlahnya lebih dari 40 juta orang, serta bagi orang yang menganggur (termasuk pengangguran di kalangan orang muda) yang juga puluhan juta jumlahnya. Di samping itu, korupsi akan tetap terus merajalela, baik di kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan dan praktek-praktek bathil lainnya akan terus banyak terjadi di berbagai bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketidakjujuran dan ketidakadilan para hakim, para jaksa, para pejabat kepolisian, akan tetap menjadikan hukum di Indonesia dilecehkan oleh banyak orang. Kebejatan moral yang sangat meluas ini akan terus - dalam tahun 2008 menjadikan bangsa kita sakit parah. Dan ketika sebagian terbesar rakyat kita mengalami penderitaan berat akibat kehidupan sehari-hari yang sulit (bahkan banyak yang busung lapar) maka kita akan menyaksikan juga bahwa sebagian kecil bangsa kita hidup dengan kelewat mewah berlebih-lebihan. Yang patut kita kutuk atau kita hujat adalah bahwa banyak kehidupan bermewah-mewah dan berfoya-foya itu adalah hasil curian atau praktek-praktek kriminal lainnya, yang merugikan kepentingan rakyat dan negara. Orde Baru adalah sumber banyak penyakit parah Seperti yang sudah kita saksikan atau alami sendiri masing-masing, kebobrokan moral dan kebusukan mental ini sebenarnya sudah terjadi sejak lahirnya kekuasaan rejim militer Orde Baru, yang diteruskan oleh berbagai pemerintahan yang menyusulnya (pemerintahan Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY-JK sekarang). Dan bagi mereka yang benar-benar serius mengamati perkembangan rakyat dan bangsa adalah jelas sekali bahwa terutama sekali Orde Barunya Suharto-lah yang telah menimbulkan kerusakan moral dan pembusukan mental di banyak kalangan masyarakat. Kerusakan moral ini tidak hanya tercermin dalam pelanggaran HAM secara besar-besaran terhadap jutaan golongan kiri pendukung politik Bung Karno saja. Dan, juga, tidak hanya terwujud dalam merajalelanya korupsi secara parah dan ganas. Jauh lebih luas dan lebih besar dari itu semua ! Orde Barunya rejim militer Suharto telah mengubur segala yang luhur dan besar dari tradisi perjuangan banyak perintis kemerdekaan, hanya oleh karena perintis kemerdekaan ini pada umumnya dianggap kiri, atau simpatisan dan pendukung gagasan-gagasan besar Bung Karno. Seperti kita saksikan bersama, selama pemerintahan Orde Baru perkataan revolusi tidak banyak terdengar lagi, karena revolusi adalah musuh rejim militer Suharto. Begitu juga perkataan gotong royong, berdikari, kolonialisme dan imperialisme, sosialisme, dan NASAKOM adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh Bung Karno, yang kemudian dijadikan taboo selama jaman Orde Baru itu. De-Sukarnoisasi yang dijalankan oleh Orde Baru adalah pada dasarnya pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, masyarakat sosialis à la Indonesia dan penguburan jiwa revolusioner sebagian besar rakyat Indonesia melawan imperialisme. Sejak diberlakukannya de-Sukarnoisasi ini Orde Baru bukan saja menjadikan bangsa kita sebagai antek imperialisme (terutama AS), dan negara kita sebagai ladang pengurasan kekayaan bagi kepentingan modal asing, melainkan juga telah merusak besar-besaran jiwa bangsa lewat berbagai indoktrinasi yang menyesatkan. Akibat buruk berbagai macam indoktrinasi yang menyesatkan ini kita bisa saksikan di berbagai bidang kehidupan bangsa sampai sekarang. Jadi, proses pembusukan moral secara besar-besaran ini sudah berjalan lebih dari 40 tahun, dan dimulai sejak dibangunnya Orde Baru oleh golongan tua TNI-AD di bawah pimpinan Suharto. Pembusukan moral inilah yang menimbulkan di seluruh negeri kita berbagai masalah sulit dan parah sekarang ini di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, termasuk agama. Tidak mungkin ada perubahan dan perbaikan, kalau .. Sampai akhir tahun 2007, kalau kita baca suratkabar atau majalah Indonesia (dan kita lihat tayangan di TV), maka tercerminlah di situ betapa banyaknya persoalan-persoalan besar dan rumit yang harus dihadapi bangsa dan negara
Balasan: CiKEAS> 26.720 Penduduk Solo Mengungsi
Pernyataan Bupati Karanganyar soal penyebab banjir terlalu prematur!!! pernyataan Bupati karanganyar tentang penyebab musibah tanah longsor di tawangmangu, karanganyar jawa tengah baru2 ini dengan menimpakan penyebab pada perilaku pertanian warga yang menanam tanaman ladang yang tidak bisa menyangga tanah terlalu prematur, dan justifikatif, alangkah baiknya apabila dilakukan analisis singkat terlebih dahulu yang komprehensif dari berbagai perspektif mengenai penyebab longsor tsb. Tidak bijaksana dan malah justru bisa memperkeruh suasana berkabung warga yang menjadi korban apabila pernyataan dari pejabat yang menjadi pucuk pimpinan di kabupaten karanganyar tersebut, - Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! Answers
CiKEAS> Kaji Ulang Penjualan Gas Tangguh
Refleksi: Penanggung jawab rezim zaman Megawati seharusnya bisa memberikan penjelasan seluas-luasnya, apabila tidak mau dicap ada rejeki nomplok bagi oknom-oknom tertentu dibalik persetujuan Tangguh. http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/27/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kaji Ulang Penjualan Gas Tangguh [JAKARTA] Pemerintah masih berkesempatan mengkaji ulang penjualan gas Tangguh, Papua ke sejumlah negara. Sebab penjualan yang disepakati pada masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu harganya terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 15 triliun tiap tahun.Demikian disampaikan Koordinator Badan Pekerja Society Corruption Investigation Asmawi HS dan Ketua Nusantara Corruption Watch (NCW) Gobuan Harahap di Jakarta, Rabu (26/12). Asmawi menilai, kontrak gas itu merugikan bangsa. Pengelolaan migas negeri ini, kata dia, buruk bahkan disetting untuk dijual murah dengan argumentasi lemah. "Padahal industri dalam negeri teriak kekurangan gas. Pengelolaan gas tak lagi mengacu pada aturan, tapi kepentingan kelompok dan golongan," tegasnya. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri menandatangani kontrak penjualan gas Tangguh selama 25 tahun untuk Fujian (Tiongkok) sebanyak 2,6 juta ton/tahun seharga US$ 3,35 per Million British Thermal Unit (MBTU), ke Sempra Energy Pantai Barat Amerika 3,7 juta ton/tahun senilai US$ 5,94 per MBTU. Juga dipasok untuk SK Power Korsel sebanyak 0,55 juta ton/tahun seharga US$ 3,7/MBTU dan untuk Posco Korsel seharga US$ 3,36/MBTU sebanyak 0,55 juta ton. Gobuan menambahkan, harga itu di bawah harga pasar apalagi sekarang harga minyak dunia terus naik. Bila kontrak ditinjau ulang, paling tidak bisa meminimalkan kerugian Rp 15 triliun per tahun. Meski kontrak penjualan gas sudah ditandatangani, proyek Tangguh di Teluk Bintuni, Kabupaten Bintuni, Papua Barat itu mulai berproduksi kuartal empat 2008 dan siap beroperasi komersial pertengahan Januari 2009. Tinjau Ulang "Kita baru bisa jual setelah berproduksi Januari 2009 dengan kapasitas 7,6 juta ton per tahun. Bila penjualan mengacu harga gas dunia saat ini (US$ 12/MBTU), hasilnya bisa US$ 2,49 miliar atau Rp 30,9 triliun," katanya. Pembagian yang adil, kata dia, masyarakat lokal mendapat dana segar Rp 9,79 triliun/tahun. Sebelumnya, Komisi VII DPR RI sepakat akan meninjau ulang kontrak penjualan gas Tangguh ke sejumlah negara dengan alasan serupa . "Kami akan kaji ulang dan mendesak pemerintah dan BP Migas melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan proyek baik sebagai tenaga kerja maupun suplier," ujar Alvin Lie dari Komisi VII pekan lalu. Anggota Komisi VII lainnya, Sony Keraf meminta BP Migas dan semua pihak terkait, melibatkan masyarakat dalam proyek daerahnya. Tokoh pemuda Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Ferry Korain mengungkapkan, pemerintah tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proyek itu. "Pada 1999 saat Amdal disetujui, Kepala Suku dan masyarakat lokal menyambut baik karena pemerintah berjanji melibatkan kami. Tapi setelah proyek itu jalan, tak satupun tenaga lokal dilibatkan," katanya. Kepala Suku Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni, GM Braweri menyatakan, masyarakatnya punya gas, tapi tetap miskin. [Y-4] Last modified: 27/12/07
CiKEAS> Antisipasi Kenaikan Harga
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/27/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY TAJUK RENCANA I Antisipasi Kenaikan Harga Tahun baru sebentar lagi kita masuki. Setumpuk harapan ikut menanti. Harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun bangsa ini. Gemah ripah loh jinawi. Penduduk yang begitu banyak dan beragam, dengan rukun bersama-sama membangun negeri yang subur dan berlimpah sumber daya alamnya. Mewujudkan bangsa yang tangguh dan maju. Itulah harapan yang bila kita serius mewujudkannya, bukan lagi menjadi sebuah kemustahilan. Tetapi, di akhir tahun ini kita disuguhi berbagai prediksi yang mau tidak mau membuat dahi kita berkerut. Lihatlah, Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar pekan lalu menyampaikan hasil kajian lapangan tim gabungan dari Perum Bulog, Departemen Pertanian, dan Departemen Perdagangan dari sejumlah daerah. Hasilnya, harga beras pada Januari hingga Februari 2008 diperkirakan naik lagi. Kenaikan harga beras tersebut sebenarnya sangat rasional karena jumlah beras di pasar mulai menipis akibat paceklik musim kemarau lalu. Penyebab lainnya adalah terjadinya penimbunan beras oleh para spekulan. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan naiknya gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2008 menjadi pemicu para spekulan melancarkan aksinya, menimbun beras. Dan aksi inilah yang perlu diwaspadai karena bisa menciptakan instabilitas harga. Ulah spekulan itu juga merupakan hal yang wajar jika dilihat dari kepentingan pedagang. Harga premium yang tahun depan diperkirakan mencapai Rp 6.000 per liter merupakan angka signifikan dibanding harga saat ini, yang Rp 4.500. Kenaikan harga itu akan memberikan dampak pada ongkos produksi dan distribusi barang, sehingga harga barang-barang juga akan meningkat. Selain itu, kenaikan gaji menambah daya beli pegawai negeri, sehingga ikut mendongkrak harga barang. Oleh ka- rena itu, spekulan memilih membo- rong barang dan menjualnya di tahun depan agar mendapatkan keuntungan besar. Namun, kenaikan harga barang-barang, termasuk ulah spekulan tersebut, terasa tidak adil terutama bagi rakyat kecil yang masih mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk membeli beras. Bagi golongan ini, kenaikan harga beras sangat berpengaruh bagi kehidupan rumah tangga mereka. Sedangkan rakyat yang berpenghasilan menengah ke atas tidak begitu terpengaruh. Oleh karena itu, prediksi kenaikan harga beras dan bahan pangan lainnya perlu mendapat perhatian khusus dan diantisipasi agar tidak menggoncangkan kehidupan rumah tangga rakyat miskin. Harus diakui, kenaikan harga bahan pangan sebenarnya menguntungkan bagi para petani, karena produksi dijual dengan harga yang lebih tinggi. Namun, yang kita jumpai di lapangan adalah para petani tidak menikmati kenaikan harga tersebut karena mereka menjual gabah dengan harga relatif rendah. Pada akhirnya, petani juga harus membeli beras yang harganya sudah tinggi. Kita berharap pemerintah aktif mengantisipasi kenaikan harga beras ini, yakni menyediakan beras murah bagi rakyat miskin melalui operasi pasar, seperti yang biasa dilakukan. Peran Bulog sebagai penyangga pangan juga harus diperkuat, jangan mengimpor beras karena dijadikan proyek, sehingga pejabatnya yang untung sedang rakyat buntung. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya menaikkan penghasilan rakyat untuk meningkatkan daya beli. Memang disayangkan, saat ini perkembangan sektor riil masih belum menggembirakan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Hal itulah yang membuat sebagian rakyat tidak sanggup membeli beras yang harganya terus merangkak. Last modified: 27/12/0
CiKEAS> Kebebasan Semakin Terancam
Refleksi: Untuk membongkar kebobrokan penyebab ketidakadilan dan kemiskinan dibutuhkan kebebasan pers. Tanpa kebebasan pers akan makin diperketat cengkraman ketidakadilan sosial dan ekonomi kehidupan rakyat mayoritas. Kebebasan pers adalah salah satu landasan pokok untuk memberantas ketidakadilan di masyarakat demi untuk bisa diciptakan kehidupan manusia beradab berazaskan hak-hak azasinya. http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/27/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Catatan Akhir Tahun LBH Pers Kebebasan Semakin Terancam [JAKARTA] Pemerintah dan DPR harus membuat regulasi yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Hal itu sebagai jaminan pemenuhan hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi bagi masyarakat. Demikian catatan akhir tahun 2007 yang dikeluarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LBH Pers di Jakarta, Rabu (27/12). Menurut Direktur Eksekutif LBH Pers, Hendrayana, pihaknya juga meminta pemerintah memperkuat peran Dewan Pers sebagai lembaga penyelesaian sengketa pers dalam tahap tertentu. Langkah tersebut untuk merubah paradigma rezim ketertutupan dengan membuka akses informasi kepada masyarakat untuk terwujudnya clean and good governance. Selain itu, tidak melakukan intervensi terhadap kebebasan pers dengan menghambat dan menekan pers nasional. LBH Pers juga meminta aparat penegak hukum agar menggunakan UU Pers dalam menyelesaikan sengketa pers. Penyelesaian sengketa pers dimulai dengan dengan mengadukan ke Dewan Pers sebelum mengajukan gugatan atau laporan ke pihak kepolisian. Aparat penegak hukum terutama hakim dalam gugatan, tuntutan, dan dakwaan perkara pers hendaknya menolak bila tidak ditempuhnya mekanisme penyelesaian sengketa pers dengan UU Pers. Hendrayana mengatakan, kondisi kebebasan pers di Indonesia sepanjang tahun 2007, sangat memprihatinkan. Kasus-kasus kekerasan fisik dan nonfisik terhadap jurnalis masih dominan dan menjadi ancaman serius terhadap keselamatan jurnalis. Lebih memprihatinkan lagi, kata dia, tahun 2007 merupakan rekor sejarah kebebasan pers di Indonesia sepanjang reformasi, di mana dua orang jurnalis masuk penjara karena pemberitaan yang dibuatnya. "Pemenjaraan jurnalis jelas menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di masa datang karena menimbulkan ketakutan bagi jurnalis dan media dalam melakukan pengawasan, koreksi, dan kontrol sosial terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum," kata dia. Dikatakan, lembaga peradilan yang seharusnya turut menjaga dan melindungi pers sebagai pilar demokrasi keempat, justru turut menjadi bagian pelaku yang memberangus kebebasan pers dengan putusan-putusan yang kontroversial. Mahkamah Agung (MA) sebagai benteng terakhir yang seharusnya menjaga dan melindungi kebebasan pers, kini menjelma menjadi institusi yang antikebebasan pers. Selama 2007, MA telah mengebiri dan memasung pers dengan putusannya yang sangat kontroversial dalam menghukum Majalah Time dengan denda Rp 1 triliun rupiah terkait perkara Soeharto melawan majalah itu, serta menghukum Group Jawa Pos sebesar US$ 600.000 dalam perkara perdata antara Kedaulatan Rakyat melawan Group Jawa Pos. Hendrayana mengatakan, ada sejumlah kebijakan pemerintah yang menghambat kebebasan pers seperti beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang telah masuk dalam agenda program legislasi nasional di DPR. Salah satunya keinginan untuk merevisi UU 40/1999 Tentang Pers oleh Departemen Informasi dan Komunikasi, sebagai upaya pemerintah mengontrol kembali pers. [E-8] Last modified: 27/12/07
CiKEAS> Angka Kemiskinan Turun atau Turun-temurun?
Refelksi: Zaman raja-raja feodal inlander rakyat miskin. Zaman penjajahan rakyat miskin. Zaman NKRI rakyat tetap miskin, terkecuali pejabat wakil rakyat bin penguasa kleptokratik serta konco-konco kongkalikong mereka. Kemiskinanan menjadi pusaka abadi turun temurun. Awas bahaya! Barang siapa yang mau merusak pilar-pilar kemiskanan guna perbaikan hidup alam sejahtera bisa dihukum dengan alasan komnuis perusak tatacara negara dan dasar-dasarnya. http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/27/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Catatan Akhir Tahun 2007 Angka Kemiskinan Turun atau Turun-temurun? Tepat di bibir Hotel Salak, Bogor, yang berhadapan muka dengan Istana Presiden, seorang pria berusia 65 tahun yang biasa disapa Abah Markum duduk santai mengibaskan topi lusuh di wajahnya yang bercucur peluh. Setiap hari, kakek enam cucu itu selama 12 jam berburu penumpang untuk mendapat rupiah guna membeli kebutuhan keluarga dengan mengayuh becak. Sudah puluhan tahun, becak dayung yang dibeli menjadi andalannya. Kendaraan tradisional beroda tiga itu sangat berjasa bagi keluarga Abah. Sebagai tukang becak, keempat anaknya dibesarkan. "Kalau tidak salah pekerjaan sebagai tukang becak sudah Abah lakukan sejak 1963. Awalnya narik becak di Petamburan dan Tanah Abang, Jakarta. Tapi karena terlalu jauh dari rumah, akhirnya Abah pulang ke Bogor dan mangkal di sekitar stasiun kereta api dan di samping hotel," ujar warga Gang Masjid, Desa Neglasari, Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor. Berbagai pekerjaan sudah digeluti Abah, tapi semuanya tidak membuahkan hasil. Ia pernah menjadi pedagang, namun malah gulung tikar. Modal pengetahuan yang hanya sampai kelas dua sekolah rakyat, tidak memberinya pe- luang bekerja di kantor. Akhirnya, penarik becak menjadi pilihan terakhir. Dia menuturkan, kalau dulu dengan Rp 5.000 cukup menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi sekarang penghasilan Rp 20.000 per hari masih sangat kurang. "Paling yang bisa dibawa ke rumah hanya cukup membeli beras satu atau dua liter. Kondisinya cukup sulit, tapi mau gimana lagi. Kalau Abah bisa punya rumah atau mobil itu mah cuma mimpi. Abah cuma berdoa semoga cucu-cucu Abah nanti tidak miskin kayak kakek atau orangtuanya," ujarnya pasrah. Lain lagi dengan Mang Ja'ini, Koordinator Komunitas Becak Pondok Gede, Bekasi ini, mengaku hampir seluruh pengemudi becak yang ada di tempatnya semakin hari semakin sulit mengumpulkan uang. "Jangan mimpi tukang becak punya tabungan atau simpanan. Pendapatan rata-rata sehari hanya Rp 15.000 - Rp 25.000. Untuk makan tiga kali dengan lauk sayur atau tempe dan tahu, sudah syukur. Belum lagi uang setoran becak Rp 5.000 sehari. Sekali makan paling murah Rp 3.000 hingga Rp 4.000," ujarnya. Akar Permasalahan Persoalan yang terkait dengan tukang becak, pengemis, anak jalanan, pedagang kaki lima, sopir kendaraan umum yang mengambil dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, pengguna kendaraan umum yang naik-turun sesuka hati, bukanlah semata-mata persoalan ketertiban umum. Akar permasalahannya adalah kemiskinan, tata ruang kota, dan disiplin warga kota. "Untuk mengatasi ketiga akar masalah ini hanya dengan melarang lewat peraturan dan ancaman kurungan serta denda yang berat, tanpa kebijakan dan program konkret menunjukkan cara pandang hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Alih-alih memecahkan masalah, peraturan ini membuka masalah baru, karena menghilangkan hak tinggal dan hak kerja kaum marginal kota," ujar Arif Suherman dari Koalisi Masyarakat Anti-Kemiskinan di Jakarta, Rabu (26/12). Dengan proses yang tidak transparan dan tanpa konsultasi publik, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Sebagai revisi Perda 11/1988, Perda ini terkesan sebagai upaya menampilkan citra Jakarta yang megapolitan, indah, sejahtera tanpa kemiskinan dan dengan warga yang penuh disiplin. "Namun, larangan-larangan dengan ancaman hukuman yang berat dalam Perda ini terlihat hanya menyembunyikan bopeng dan karut-marut kota, bukan mengatasinya," tegas Arif Suherman. Optimistis Terkait persoalan kemiskinan, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan tingkat kemiskinan relatif berkurang. Untuk melihat angka kemiskinan, pemerintah menggunakan ukuran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi milik negara. Dia menyebutkan angka kemiskinan pada saat ini mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen populasi penduduk. Angka itu lebih baik dibanding tahun lalu, saat kemiskinan meliputi 39,30 juta jiwa atau 17,75 persen populasi penduduk. Menurutnya, tingkat kemiskinan dalam periode 2006-2007 menurun seiring peningkatan daya beli masyarakat yang mencapai 6,36 persen. Bahkan, peningkatan daya beli masyarakat desa lebih tinggi (7,54 persen) dibanding masyarakat kota (5,56 persen). Jika digunakan ukuran internasional, yaitu US$ 1/PPP (purchasing power parity)/kapita/hari, maka angka kemiskinan
CiKEAS> Teka-Teki Eksekusi Mati Imam Samudra dkk.
Kamis ini, 27 Desember 2007 adalah hari pertama dari hitungan mundur pelaksanaan eksekusi mati terhadap pelaku Bom Bali I. Menurut keluarga Imam Samudra, jika pelaksanaan eksekusi tidak jadi dilakukan, Imam Samudra akan diantar oleh pihak keluarga ke Palestina atau Irak. Sebuah wawancara melalui email dengan Lulu Jamaludin adik Imam Samudra tentang eksekusi mati terhadap Abdul Aziz, kakaknya. Oleh Rusdi Mathari SAYA tiba di Serang pada Jumat 21 Desember 2007 sore hari. Tujuan saya melakukan wawancara dengan istri, ibu dan anggota keluarga dari Abdul Aziz yang popular dengan nama Imam Samdudra. Pernyataan dari pejabat Kejaksaan Agung yang dikeluarkan pada Rabu 20 Desember 2007 tentang batas waktu 30 hari yang diberikan kepada Imam dkk. untuk mengajukan grasi kepada Presiden RI membuat saya ingin mengetahui reaksi keluarga Imam . Sekitar seminggu sebelum keluar pernyataan dari pejabat Kejaksaan Agung itu, saya mendapat informasi bahwa keluarga Imam pergi Nusakambangan untuk menjenguk Imam. Saya berpikir, jangan-jangan kunjungan mereka akan menjadi kunjungan terakhir sehingga saya juga menduga, akan ada sebuah pembicaraan khusus antara pihak keluarga dengan Imam. Maka berangkatlah saya dengan bis AC ekonomi Primajasa dari Kampung Rambutan Jakarta menuju Serang. Sepanjang Jumat itu, sebelum dan sesudah saya tiba di Serang, saya dua kali berkirim SMS kepada Lulu Jamaludin, adik Imam. Berkali-kali pula saya berusaha menghubungi secara langsung dua nomor telepon genggam dia tapi tidak ada jawaban dari telepon Lulu. Dua nomor telepon genggam Lulu, saya dapatkan dari seorang teman di Serang, yang pernah satu sekolah dengan istri Imam , ketika SD. Sabtu sehabis subuh saya kembali menghubungi HP Lulu. Ada nada tunggu dengan sebuah lagu tentang khilafah dari sebuah kelompok nasid tapi tetap tidak ada jawaban dari pemilik telepon. Sekitar pukul 7 pagi saya lalu memutuskan untuk berangkat ke rumah Keluarga Imam di daerah Lopang, dekat Pasar Lama tapi kemudian telepon genggam saya mendapat balasan SMS dari Lulu. Isinya permintaan maaf karena HP-nya diprogram tidak berdering sehingga tidak mengetahui ada telepon maupun SMS. Saya lalu berinisiatif meneleponnya. Dalam pembicaraan di telepon saya utarakan niat saya untuk wawancara. Lulu menjawab bersedia, tapi menurut dia, ibunya hanya mau diwawancarai jika didampingi oleh Tim Pembela Muslim. Ada pun untuk wawancara dengan istri Imam, menurut Lulu, sampai kapanpun saya tidak akan bisa mewawancarai istri Imam . "Saya no comment," kata Lulu. Lulu juga mengaku sedang tidak di Serang, ketika hari itu saya usulkan "Kalau begitu wawancara dengan Anda saja." Saya sebenarnya bisa saja datang langsung menemui ibu dan istri Imam di Lopang, namun saya mencoba menghormati keputusan Lulu Saya akhirnya memutuskan untuk melalukan wawancara melalui email dan dia setuju. Saya berkirim email dua kali dengan Lulu. Email pertama saya kirim pada 23 Desember 2007. Lewat SMS saya memberitahu Lulu bahwa email telah saya kirim. "Saya sudah tunggung-tunggu sejak Jumat," kata Lulu. Lulu menjawab email saya pada 24 Desember 2007. Membaca jawaban Lulu, saya kembali mengirim pertanyaan dan jawaban kedua dari Lulu saya terima pada Kamis 27 Desember 2007. "Saya belum sempat mengangkses internet, mau bersabar kan?" jawab Lulu ketika sehari setelah Natal saya mengirimkan SMS menanyakan kapan email saya akan dijawab. Imam bersama Amrozi dan Ali Gufron (Mukhlas) adalah terpidana mati kasus Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Vonis itu dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam persidangan yang berbeda antara Agutus-Oktober 2003. Mereka lantas mendekap di LP Krobokan, Denpasar selama hampir 3 tahun sebelum dipindah ke LP Nusakambangan, di Cilacap Jawa Tengah pada pertengahan Okober 2005. Selama itu, ketiganya melakukan berbagai upaya hukum, mulai dari banding hingga kasasi. Semua upaya hukum itu ditolak. Terakhir permohonan Peninjauan Kembali atau PK mereka juga ditolak oleh Mahkamah Agung (lihat "MA Tolak PK Imam Samudra dan Ali Ghufron" tempointeraktif, 24 September 2007). Satu-satunya upaya hukum yang belum mereka lakukan adalah permohonan grasi kepada Presiden RI. Ihwal semacam itulah yang saya tanyakan kepada Lulu lewat email. Awalnya saya bertanya tentang kapan kali terakhir pihak keluarga menjenguk Imam , menggunakan kendaraan apa, dan asal-usul ongkos mereka. Jawaban yang saya peroleh ternyata sesuai dengan informasi awal yang saya terima dari seorang teman. Keluarga Imam ke Nusamkambangan pada 15 Desember 2007, atau lima hari sebelum keluar pernyataan dari Kejaksaan Agung tentang eksekusi mati untuk Imam dkk. Mengendarai mobil sewaan, bertujuh mereka pergi mengunjungi Imam. Selain Lulu, istri dan anaknya, ada Ibu dari Imam , kakaknya bernama Wawan Setiabudi dan aliyah Dedi Chaidir (adik). Semua biaya perjalanan ditanggung sendiri oleh keluarga Imam dan sebagian disumbang oleh teman-teman, dan tidak ada sumbangan dari kepolisi
CiKEAS> Menangkan Penghargaan HOKI Spesial Akhir Tahun!
26-Des-2007, 12:17:17 WIB - [www.kabarindonesia.com] KabarIndonesia Dalam rangka menggelorakan semangat memperbaiki, merawat, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya di lingkungan tempat tinggal masing-masing, Harian Online KabarIndonesia (HOKI) meluncurkan program peduli lingkungan melalui "Gerakan Penanaman Pohon Hoki 2007" sebagai kegiatan pamungkas tahun ini. Gerakan tersebut dimaksudkan untuk memotivasi setiap penulis dan pembaca HOKI agar turut serta membantu masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan sekitar melalui penanaman pohon. Gerakan ini, selanjutnya diharapkan akan menularkan semangat sadar lingkungan kepada masyarakata luas. Implementasi program ini amat sederhana yakni sebagai berikut: 1. Setiap penulis dan pembaca HOKI mengusahakan mencari minimal satu bibit pohon apa saja, diutamakan tanaman keras tahunan, baik tanaman buah-buahan maupun pohon kayu-kayuan lainnya. 2. Menanam bibit pohon tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2007, di halaman rumah, kantor, sekolah, dan lain-lain. Lebih dekat dari tempat tinggal lebih bagus, sehingga kelangsungan hidup sang pohon dapat lebih terjamin. 3. Memberi nama pohon yang baru saja ditanam dengan kata "Hoki" kemudian diikuti nama penanam. Misalnya, Mang Soleh menanam pohon duren di tepi kali dekat rumah, kemudian dinamai Pohon "Hoki Soleh". Setidaknya, sepuluh tahun kemudian, pohon Hoki Soleh akan membawa hoki (keberuntungan) bagi Mang Soleh maupun warga lainnya dengan kehadiran buah durennya. 4. Bila diperlukan, membuatkan pagar pengaman pohon yang baru saja ditanam, disiram air secukupnya, dan beri perhatian padanya di hari- hari selanjutnya. 5. Mengajak anggota keluarga, teman, sahabat dekat maupun jauh, tetangga, dan lainnya untuk turut serta melakukan hal yang sama di tempat masing-masing. Penanaman pohon dapat dilakukan bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Keterangan lengkap tentang program ini dapat dibaca pada Berita Redaksi sebelumnya di link ini http://kabarindonesia.com/berita.php? pil=25&dn=20071223042641. Harapan Redaksi, para penulis, pembaca, dan masyarakata luas kiranya tergerak hati dengan kesadaran yang tinggi atas kebutuhan jangka panjang ke masa depan, turut serta berpartisipasi menyukseskan "Gerakan Menanam Pohon Hoki 2007" ini. Bila bukan kita, dus siapa lagi yang kita harapkan? Bila bukan sekarang, dus kapan lagi kita bisa berbuat bagi keselamatan bumi ini? Marilah bersama- sama menanam pohon Hoki, dan berikan hoki pada diri sendiri, juga kepada orang lain. Sebagai harian online yang amat konsern dengan persoalan lingkungan hidup secara global, maka dengan segenap daya upaya yang dimiliki HOKI, kami akan berbuat yang terbaik bagi melayani masyarakat dan dunia. Dalam pelaksanaan program ini, HOKI akan menyediakan penghargaan spesial berupa Piagam Penghargaan Ekslusif bagi pengirim berita foto dan artikel terbaik yang menceritakan tentang pelaksanaan kegiatan ini di lingkungan masing-masing. Untuk itu, kami menyarankan kepada setiap penulis, pembaca, dan siapa saja yang ikut serta, baik sebagai peserta maupun hanya menyaksikan kegiatan penanaman pohon Hoki di tempat masing-masing agar mengirimkan foto di kolom Berita Foto dan artikel berita (boleh salah satu maupun keduanya) ke website KabarIndonesia di http://www.kabarindonesia.com//. Ada Piagam Spesial menanti Anda sebagai penghargaan atas karya terbaik yang sudah Anda lakukan di akhir tahun 2007. Selain itu, Redaksi juga masih menyediakan hadiah istimewa bagi pemenang berupa "bibit pohon terbaik" dari Negeri Belanda, yang akan dibawa langsung dari Belanda! Untuk itu, buruan jangan ketinggalan!! Ikuti program menanam pohon Hoki di tempat Anda dan dapatkan hadiah-hadiah spesial dari Harian Online KabarIndonesia (HOKI). Penghargaan tersebut pasti akan sangat berkesan, akan dikenang sepanjang masa, dan yang jelas Anda serta masyarakat sekitar akan menikmati hoki (keberuntungan) sepanjang masa sumbangan berbagai pohon Hoki Soleh yang ditanam pada tanggal 31 Desember 2007 tersebut. Cerita dan foto-foto hasil karya terbaik Anda tentang pelaksanaan program "Gerakan Menanam Pohon Hoki 2007" di tempat masing-masing ditunggu di meja Redaksi untuk menjadi bacaan ringan bagi pembaca HOKI lainnya. Bila Anda belum terdaftar menjadi Penulis di Harian Online KabarIndonesia (HOKI) ini, dengan senang hati kami persilahkan untuk mendaftarkan diri dengan meng-klik menu "Daftar Jadi Penulis" pada situs ini. Bagilah cerita, harapan, ide, dan bahkan hoki Anda di HOKI kapan saja Anda mau dan punya waktu luang. Sekali lagi, Ayo Para Penulis dan Pembaca HOKI semua di manapun berada, sukseskan "Gerakan Menanam Pohon Hoki 2007" menuju tahun pengharapan yang penuh hoki, 2008. Terima kasih dan salam hangat selalu. Redaksi HOKI Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): [EMAIL PROTECTED] Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: www.kabarindonesi
CiKEAS> Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PKS
Menjelang Pemilu 2009, partai-partai politik di Indonesia semakin sibuk. Sibuk menjalin aliansi temporer, sibuk menggalang massa, sibuk membuat pernyataan. Lihat saja geliat di tubuh pengurus Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung masih meributkan ihwal Konvensi Partai. Akbar Tanjung berharap partai beringin ini menyelenggarakan konvensi, dimana ia memungkinkan untuk masuk sebagai kandidat. Di sisi lain, Jusuf Kalla ingin mengamankan pencalonannya sebagai presiden/wakil presiden. Pencalonan kandidat tanpa konvensi berarti kemunduran bagi Golkar. Karena hanya elit partai saja yang masuk dalam daftar kandidat. Sedangkan orang-orang partai di luar pengurus dan orang diluar partai tidak mendapat tempat untuk maju bertarung. Langkah mundur bagi Golkar, sebab semakin mengecilkan kesiapan Golkar pada perubahan iklim politik di Indonesia. Selain Golkar, yang sudah sibuk duluan ya, PDIP. Megawati dan pendukungnya sudah sibuk membangun citra kandidat. Memang, PDIP sudah identik dengan Megawati. Begitu pula sebaliknya. Terkesan, geliat di tubuh PDIP hanya untuk pencalonan Megawati saja. Tidak terlihat keluar, bagaimana persiapan PDIP dalam usaha menambah anggota di parlemen. PDIP masih sibuk dengan sosok Megawati. Berbeda dengan geliat di Partai Demokrat. Demokrat masih sibuk membangun cabang dan merumuskan strategi. Kandidat presiden yang diusung oleh partai ini pasti SBY. Sebuah keputusan yang susah untuk diubah. Dari berita-berita dapat dilihat naiknya aktivitas partai untuk membangun jaringan di seluruh Indonesia. Sang ketua umum partai sibuk bertemu, membuka, meresmikan cabang-cabang partai. Tiga partai tersebut di atas sibuk dengan pencalonan presiden/wakil presiden, PKS lain lagi. Partai ini lebih sibuk untuk menambah kursi di parlemen. Tidak memaksakan diri untuk mencalonkan orang dari internal partai. Partai ini lebih senang "melihat ke depan", membangun kekuatan setahap demi setahap. Sebuah partai kader yang semakin lama semakin besar. Bagaimana dengan partai-partai kecil yang mau ikut Pemilu. Untuk kandidat presiden/wakil presiden mereka masih melihat-lihat untuk mendukung siapa dan partai mana. Strategi yang disiapkan masih seputar bersekutu dengan partai mana dan mendukung siapa. Sedang untuk kursi di parlemen, mereka pasti mengejar kursi sebanyak mungkin. ARAHMAN ALI http://dewa-api.blogspot.com
