CiKEAS Anak Terlantar RI Capai 5,4 Juta
Refleksi : Kenaikan angka penduduk miskin di negara kleptokratik adalah gejala yang tidak dapat dihindarkan. Pemberian uang tunai hanya oleh-oleh untuk waktu singkat. Hal ini banyak dilakukan, teristimewa menjelang masa kampanye pemilu untuk memperharum nama caleg, caper etc, tetapi bukan sebagai obat mujarab untuk membasmi kemiskinan dan akar-akarnya. http://www.antaranews.com/berita/1268547583/anak-terlantar-ri-capai-5-4-juta Anak Terlantar RI Capai 5,4 Juta Minggu, 14 Maret 2010 13:19 WIB | Peristiwa | Umum | Mataram (ANTARA News) - Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, menyatakan bahwa anak terlantar di Indonesia yang usianya dibawah 18 tahun terus bertambah dan kini jumlahnya telah mencapai 5,4 juta orang. Tingkat pertumbuhan anak-anak terlantar itu jelas tidak sehat karena tidak di rumah, dan kurang mendapat perlindungan seperti akses belajar, kesehatan dan lain-lain, kata Salim Segaf dalam pertemuan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Minggu. Ia mengatakan, dari 5,4 juta anak terlantar itu, sebanyak 232 ribu diantaranya merupakan anak jalanan yang terbagi atas tiga kelompok yakni kelompok anak-anak yang seluruh hidupnya di jalan, kelompok anak yang 4-5 jam di jalanan, dan kelompok anak yang mendekati jalanan. Khusus di Jakarta, jumlah anak jalanan telah mencapai 12 ribu orang, sesuai hasil pendataan dinas sosial setempat, kalau di daerah lain seperti NTB juga cukup banyak tapi saya tidak ingat datanya, ujarnya. Mensos Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II itu juga mengungkapkan jumlah penyandang cacat di Indonesia yang telah mencapai 1,6 juta orang, termasuk penyandang cacat berat (kesulitan bergerak) mencapai 163 ribu orang. Dari 163 ribu penyandang cacat berat itu, baru 17 ribu orang yang mendapat santunan dari pemerintah berupa uang tunai sebesar Rp300 ribu/bulan yang diterima melalui PT Posindo. Selain itu, jumlah lansia terlantar usia 60-80 tahun di Indonesia saat ini telah mencapai 1,7 juta jiwa, dan baru sekitar 10 ribu orang diantaranya yang mendapat santuan sebesar Rp300 ribu/bulan, juga melalui PT Posindo. Jadi, belum banyak yang kita berikan santuan terkait keterbatasan anggaran namun akan terus diupayakan untuk meningkatkannya, ujarnya. Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyebut jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni masih mencapai 2,3 juta keluarga. Penduduk yang belum memiliki rumah layak huni itu, termasuk yang tinggal diatas pohon seperti di Irian Jaya (Papua), dan beberapa provinsi yang pernah saya kunjungi, ujarnya. Demikian pula, jumlah Komunitas Atas Terpencil (KAT) di berbagai daerah di Indonesia yang jumlahnya mencapai 225 ribu keluarga, termasuk yang ada di wilayah NTB. Menurut Salim Segaf, secara keseluruhan, pemberdayaan KAT di Indonesia baru sekitar 31,2 persen sehingga masih sekitar 68,8 persen yang belum diberdayakan. Semuanya itu jumlahnya cukup signifikan, termasuk wanita yang mempunyai permasalahan ekonomi, sosial, juga cukup banyak, jumlahnya jutaan orang, ujarnya. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial itu, menurut Salim Segaf, harus ada keterpaduan antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan serta kesadaran berbagai komponen masyarakat. Kalau setiap orang membantu seorang saja untuk keluar dari permasalahan sosial itu, maka masalahnya akan selesai, itu yang diharapkan pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujarnya. (T. ANT/P003)
CiKEAS Dicari Pelukis Ilsutrator/Kartun
Dicari Pelukis Islustrator/Kartun Terima kasih kepada pak Modie yang telah meloloskan artikel ini. Dalam waktu dekat ini kami merencanakan akan menerbitkan sebuah buku untuk ini dicari pelukis Ilustrator/Kartun yang berbakat dan bersedia untuk membantu kami. Adapun pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan freelance atau sampingan, sehingga dengan mana Anda dapat mengerjakannya dirumah Apabila Anda memiliki bakat dan mampu melukis Ilustrator untuk menghias sebuah buku, silahkan kirimkan CV maupun beberapa contoh dari hasil lukisan Anda ke alamat Redaksi: redaksiatkabarindonesia.com Harian Online KabarIndonesia www.kabarindonesia.com
Re: CiKEAS promo modem bundling XL hanya Rp599 ribu
selain ini, ada yang lain ga mas? yang gratisnya setaun gitu.. :) On 3/14/10, herman sahputra hermansa...@yahoo.com wrote: bagi yang membutuhkan modem untuk laptop, kami sedang promo besar-besaran modem haier wm220 bundling xl hanya Rp599.000 (sudah termasuk free penggunaan selama satu bulan). promo ini hanya berlaku hingga akhir maret ini.. buruaaan informasi lebih lanjut bisa mengklik : http://nyambungterus.com/order_modem/ Get your preferred Email name! Now you can @ymail.com and @rocketmail.com. http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
CiKEAS I'm staying put, declares Sheik Mansour Leghaei
http://www.theaustralian.com.au/news/nation/im-staying-put-declares-sheik-mansour-leghaei/story-e6frg6nf-1225840678715 Sheik Mansour Leghaei with his wife Marzieh, right, daughter Fatima and son Ali. Picture: Jane Dempster I'm staying put, declares Sheik Mansour Leghaei Natasha Robinson, ethnic affairs reporter From: The Australian March 15, 2010 12:00AM HE has been given just days to leave the country or be deported, but Iranian sheik Mansour Leghaei has no intention of packing his bags. Like Indian doctor Mohamed Haneef before him, he is convinced that the intelligence that has caused the Australian government to view him with suspicion will eventually be revealed as false. I am not the first person that they have proven to be wrong in their assessment, Sheik Mansour said yesterday. You remember the story of Dr Haneef? I have never doubted that I am going to win this case, not only because I believe I am innocent and very unfairly treated. There have been many innocent people before me and after me as well. The federal government is under increasing pressure to re-examine whether the Iranian sheik - who came to Australia in 1994 and has a reputation as a leading moderate Shia cleric - should be deported on the basis that he has been deemed a risk to national security. The government is believed to suspect Dr Leghaei of spying. While Dr Leghaei has launched numerous legal battles seeking to have his security assessment reviewed in courts, all have failed. His only available avenue of review now lies with Immigration Minister Chris Evans. The sheik must demonstrate that new information that was not before a tribunal or court has emerged in his case in order to meet Immigration Department guidelines for a case review. But he will also be appealing to Senator Evans on humanitarian grounds. In an interview with The Australian yesterday at the Imam Husain Islamic Centre in Earlwood in Sydney's inner southwest, Dr Leghaei cried as he described the impact of his impending deportation on his family. The sheik has three sons and one daughter. Two of his sons have permanent residency, as does his daughter, Fatima, who was born here. Son Ali, 21, does not have Australian citizenship and also faces deportation with his father. Dr Leghaei has been given until Friday to leave the country. A spokeswoman for the Immigration Department said the government had not yet received a request for ministerial intervention in Dr Leghaei's case. She said when such requests were received, it was standard for the applicant to be able to remain in Australia on a bridging visa pending the outcome of the review. Related Coverage a.. Muslim cleric hard to replace The Australian, 2 days ago b.. Sheik in last-ditch bid to stay here The Australian, 5 days ago c.. Iranian cleric ordered to leave Perth Now, 22 Feb 2010 d.. Iranian on brink of deportation The Australian, 31 Jan 2010 e.. 'Poison pen' sheik unrepentant The Australian, 10 Nov 2009 654327-sheik-mansour-leghaei-15-03-10.jpg
CiKEAS 'We feel the pain of Balibo killings'
http://www.theaustralian.com.au/news/opinion/we-feel-the-pain-of-balibo-killings/story-e6frg6zo-1225840197257 'We feel the pain of Balibo killings' Greg Sheridan, Foreign editor From: The Australian March 13, 2010 12:00AM THE Indonesian President, Susilo Bambang Yudhoyono, discussed the ongoing controversy over the Balibo five - the five Australian journalists killed at Balibo during Indonesia's invasion of East Timor in 1975 - with his Foreign Minister, Marty Natalegawa, and other senior officials before deciding to make a serious gesture of sympathy to their families on his visit to Australia this week. Natalegawa, in an exclusive interview with The Weekend Australian, revealed that this was a considered and deliberate action by the Indonesians to take somecontrol of the issue to help put it to rest. We thought about this a lot, Natalegawa told me in the course of a long discussion. We don't want to deny what we have been saying in the past - that we want to remain forward looking, not looking backwards. We have a mechanism for addressing the past with Timor Leste (East Timor), the Truth and Friendship Commission. So we didn't want to contradict everything we have previously said, but there was an urgent need to reach out in a personal way to the grieving families. We want to show them that we feel their pain, we feel their grief. We are looking forward but, in looking forward, we don't want to be insensitive to the sufferings of the families. We want to express our sensitivity to them. SBY's gesture on the Balibo Five was precisely calibrated. A statement was issued from the office of Prime Minister Kevin Rudd saying that the two leaders - SBY and Rudd - both expressed their sympathy for those bereaved by the tragedy including Shirley Shackleton. Shackleton, the widow of Greg Shackleton, attended the formal lunch in parliament house for SBY as a guest of independent senator Nick Xenophon. SBY and Rudd had discussed the fact that she had a letter for the President and during the lunch one of the President's officials approached her and received the letter on SBY's behalf. The Indonesian official extended his condolences to Shackleton. This demonstrates the political maturity and self confidence of SBY's presidency. It also displays a growing willingness of the Indonesian political culture to deal with the Balibo Five issue, that has plagued Australia-Indonesia relations for 35 years. When the Australian film, Balibo, came out, Tempo, Indonesia's most prestigious news magazine, ran a cover story which interviewed a witness to the killings. Although the Tempo account pointed out some of the many inaccuracies in the film, it did support the narrative that the journalists were captured by Indonesian soldiers and shot after being captured. Although the film was banned in Indonesia it has received countless private and even semi-public screenings. The editor of the English edition of Tempo later wrote: While Indonesians do not condone the tragic incident, they feel there must come a time to move on. But Natalegawa's revelation demonstrates the reality of the new, democratic Indonesia. It also demonstrates the depth of SBY's commitment to the relationship with Australia. There are no domestic points for him in this issue, and there are some risks, but he is willing to acknowledge the wrongs of the past and ask Australians to look at the new Indonesia and judge it fairly. In a substantial interview, Natalegawa offered a range of positives on the relationship but also gently suggested some limitations. I asked him when Indonesia was likely to pass a law making people-smuggling a criminal offence. SBY, in his speech to parliament, promised such a law, and that it would contain prison terms of up to five years for people-smugglers. But Natalegawa was cautious: I don't think I can put a time line on that. I would say the earlier the better, but I can't put a time on it. People understand it's not an insignificant decision on our part. We understand more than anyone the need for urgency in this matter. But I'm certainly not in a position to be in control of the legislative calendar of our parliament. But as far as the executive is concerned, we have taken the decision. This law was first proposed in 2008 and according to news reports out of Jakarta it is still only in the drafting stage. There is no need to doubt the good faith of the Indonesian administration in saying they will present such a law to parliament, but there is every prospect the law could take years to pass in a feisty parliament where the President does not control the numbers and cannot automatically rely on legislation passing. There are also lengthy internal Indonesian procedures to go through before the law even gets to parliament. Natalegawa believes the new framework agreement between Canberra and Jakarta on how to respond to people-smuggling - the details of which
CiKEAS Bang Idris Beragama Buddha atau Islam ???
Bang Idris Beragama Buddha atau Islam ??? Kalo seorang bernama Muhammad Jibril tentunya pasti beragama Islam, karena mengambil nama nabi Muhammad yang menyebarkan agama Islam. Lalu karena Idris itu dalam Quran dikenal sebagai nabi yang beragama dan menyebarkan agama Buddha, maka mungkin bang Idris ini juga beragama Buddha. Tapi itu semua cuma angan2 saja untuk menista agama Buddha karena bang Idris pada galibnya juga beragama Islam meskipun dalam Quran dan Hadisnya dianggap nabi penyebar agama Buddha. Yang dimaksudkan Idris adalah nabi agama Buddha artinya bahwa ajaran sang Buddha itu sebenarnya sudah dipalsukan karena ajaran Buddha yang aselinya adalah ayat2 yang tertulis dalam Quran. Lebih tepatnya, nabi Idris itu adalah nabi penyebar agama Buddha yang kitab sucinya bernama Al-Quran. Ny. Muslim binti Muskitawati.
Re: CiKEAS promo modem bundling XL hanya Rp599 ribu
hehehehee.. ini sudah termasuk murah looh mbak --- On Sun, 14/3/10, :: nepha :: nephas...@gmail.com wrote: From: :: nepha :: nephas...@gmail.com Subject: Re: CiKEAS promo modem bundling XL hanya Rp599 ribu To: CIKEAS@yahoogroups.com Date: Sunday, 14 March, 2010, 7:14 PM selain ini, ada yang lain ga mas? yang gratisnya setaun gitu.. :) On 3/14/10, herman sahputra hermansah79@ yahoo.com wrote: bagi yang membutuhkan modem untuk laptop, kami sedang promo besar-besaran modem haier wm220 bundling xl hanya Rp599.000 (sudah termasuk free penggunaan selama satu bulan). promo ini hanya berlaku hingga akhir maret ini.. buruaaan informasi lebih lanjut bisa mengklik : http://nyambungteru s.com/order_ modem/ Get your preferred Email name! Now you can @ymail.com and @rocketmail. com. http://mail. promotions. yahoo.com/ newdomains/ aa/ Get your preferred Email name! Now you can @ymail.com and @rocketmail.com. http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
CiKEAS We must make the running with Indonesia
http://www.theaustralian.com.au/news/world/we-must-make-the-running-with-indonesia/story-e6frg6so-1225840630651 We must make the running with Indonesia Rowan Callick From: The Australian March 15, 2010 12:00AM THE visit of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono last week was a triumph. What can top it? A visit by the US President? As it happens, Barack Obama is due here soon, although the visit has been put back and shortened because he needs to sort out the US health system. But he will be here. And by then we'll have filed the SBY visit away with other happy snaps. We have become accustomed, ever since our founding as a nation by Britain, to weighing our international relations by standards other than proximity. The people-smuggling waves, the terrorist bombings and the drug sentences on Australians directly affect our relationship with Indonesia, and all bear weight because of proximity. During SBY's visit, measures were promised to ameliorate these problems. Jakarta Post columnist Ati Nurbaiti wrote explaining the roots of the latter issue: While in Australia people get `slapped on the wrist' for carrying illegal drugs, it's hard for Australians to understand how people could be jailed, let alone put to death, for such a crime. Start of sidebar. Skip to end of sidebar. Such differences of understanding, emerging from a cultural chasm, are at the root of the fragility of the overall relationship, however warm the sentiments between the two political elites. Lowy Institute polling, and similar surveys in Indonesia, highlight the persistence of out-of-date negative stereotypes. Such patterns tend to emerge from experience. Islamist terrorists are still at large in Indonesia, whose military continues to act cruelly in West Papua and elsewhere, while we still have supporters of White Australia, and our universities provide support for West Papuan independence activists, seen in Indonesia as part of a neo-colonial imperative to pull the nation apart. But such people are on the margins these days. The Jakarta Post editorialised as SBY arrived: In the greater theme of Indonesia-Australia relations, (the visit) should not be regarded as a historic milestone any more. As closest neighbours, such visits should be rudimentary in the same way as one visits the house next door. Nothing special, but no less important. An admirable sentiment. But the visit was special to us, more than to Indonesia, for two reasons. First, because SBY is so special - we may not for a long time have such a supportive leader next door. And second, because Indonesia is crucial to our security and to our economic future. Indonesia, the world's third-largest democracy, grew its economy at 4 per cent through the global downturn last year, and will return to 6 per cent-plus growth this year. Yet our trade is only half that with New Zealand, and our investment less than 1 per cent of our total overseas. Under Suharto, Indonesia's economy developed, but only so far, and the benefits were distributed very unevenly. Today, democratic and internationally minded Indonesia is fast catching up with its formerly more successful Asian peers. It is fostering a vast middle class, several times larger than the entire Australian population. If we miss out in Indonesia, what would that say about our economic future? Because of past prejudices, Australians have become used to viewing ourselves as the courted party in this relationship. But we must begin getting used to the reality that as the smaller nation, we have to make the running. Tim Lindsey, director of the Asian Law Centre at the University of Melbourne and one of Australia's leading Indonesia experts, commended SBY's announcement about criminalising people-smuggling, pointing out: Australia is the destination country and Indonesia the transit country. It's not really their problem - there's nothing in it for them. Professor Lindsey, now in Jakarta, said the Oceanic Viking saga involving Sri Lankan asylum-seekers, was not a big story in Indonesia. They have many displaced people of their own internally. He says the big question is what to do next, beyond more frequent political exchanges. The challenge is for Australia to respond to the people-smuggling move by changing its official travel warnings. Many Australians routinely ignore advisory notices when travelling to Bali as tourists, as Tony Abbott pointed out, but business, public service and especially educational visits are still restricted because of the insurance consequences of defying them. Educational and other institutions are unable to make such judgment calls on their own. And the engagement of tourists with Indonesians is limited - some don't even realise Bali is part of Indonesia. Professor Lindsey said that despite some restoration of funding for Asian languages by the Rudd government, Indonesian studies were in crisis. The subject had declined
CiKEAS Think-tank warns of developing world 'arms race'
http://www.hindustantimes.com/Think-tank-warns-of-world-arms-race/H1-Article1-519056.aspx Think-tank warns of developing world 'arms race' Agence France-Presse Stockholm, March 14, 2010 Developing countries have entered a dangerous arms race in the last five years with huge sums ploughed into combat aircraft, a leading defence think-tank said on Monday. The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) said in an annual report that global arms sales had risen 22 percent in the period from 2005 to 2009 compared to 2000 to 2004. Imports of combat aircraft accounted for 27 per cent of the volume in the last five years. Orders and deliveries of these potentially destabilising weapon systems have led to arms race concerns in the following regions of tension: the Middle East, North Africa, South America, South Asia and South East Asia, it said. According to the expert in charge of the report, Paul Holtom, resource-rich countries were setting the trend by using their earnings to build out their combat aircraft fleets. Neighbouring rivals have reacted to these acquisitions with orders of their own. One can question whether this is an appropriate allocation of resources in regions with high levels of poverty, he added. In the case of South America, the institute found arms imports were 150 per cent higher during the last five years compared to the beginning of the millennium. We see evidence of competitive behaviour in arms acquisitions in South America, said SIPRI Latin America expert Mark Bromley. This clearly shows we need improved transparency and confidence-building measures to reduce tension in the region. Brazil is currently looking to buy 36 combat aircraft with the French-made Rafale, Sweden's Gripen and the US F/A-18 in the running for the contract. South East Asia also saw a dramatic increase between 2005 and 2009 with Malaysia ramping up its arms imports by 722 percent, Singapore 146 percent and Indonesia 84 percent. The increase in arms imports to Singapore made the island country the first member of ASEAN to make SIPRI's list of top 10 biggest arms importers since the end of the Vietnam war, giving the nation seventh place overall. The current wave of South East Asian acquisitions could destabilise the region, jeopardising decades of peace, said SIPRI Asia expert Siemon Wezeman. Vietnam has also been busy building up its military capabilities, ordering submarines and long-range combat aircraft in 2009. Like Singapore, Algeria made it into the list of top ten biggest arms importers for the first time with the ninth place. The United States kept its position as the world's biggest arms exporter, accounting for 30 per cent of global volume. The Asia Pacific region took in 39 per cent of US arms exports followed by the Middle East with 36 per cent. Combat aircraft made up 40 per cent of Russian exports of conventional weapons and 39 per cent of US deliveries. The report is available on the Internet site: www.sipri.org/databases/armstransfers.
CiKEAS Societal perspectives on terrorism
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010\03\14\story_14-3-2010_pg3_2 Sunday, March 14, 2010 ANALYSIS: Societal perspectives on terrorism -Dr Hasan-Askari Rizvi At least one generation has been socialised into a favourable disposition towards Islamic conservatism and militancy. They have a natural sympathy towards the political discourse of the militants even if they do not support their violent methods The terrorist attacks in Lahore on March 8 and 12 are a reminder of how terrorism continues to threaten internal order and stability in Pakistan. These attacks also show that the terrorists are not only present in the cities but they have also developed strong networking with each other to the detriment of the Pakistani government and the people. The last major terrorist attack in Lahore was on December 7, 2009, when two bombs exploded in a marketplace, killing at least 70 people. The peace in Lahore over the last three months created the false impression that the worst was over. The latest incidents show that the dislodging of the terrorists from Swat and most of South Waziristan has weakened them but their threat is still formidable. A combined security operation by the army, the air force and the paramilitary forces was successful in ending the territorial control of the Taliban in Swat/Malakand and most of South Waziristan. Most of the Taliban that survived the attack fled to the mountains, Afghanistan and other tribal agencies. As the security forces initiated operations in Bajaur, Khyber, Orakzai, Kurram agencies, some of the Taliban moved to the settled areas of Pakistan, especially the major cities. The recent Taliban activities have shown two noticeable trends. There are growing linkages between the Pakistani and the Afghan Taliban. They collaborate and cooperate with each other for pursuing their respective agendas against Pakistan and Afghanistan respectively. These linkages were exposed after the TTP leadership lost control of South Waziristan and some of its activists were accommodated by the Afghan Taliban in Afghanistan. Further, these linkages were also confirmed by the video showing the Jordanian double agent who killed several US intelligence officers in Afghanistan in December with the chief of the TTP, Hakimullah Mehsud. The more significant linkages are between the TTP and the Punjab based Islamic hardline and sectarian groups, especially their splinter elements. These linkages came into the limelight in 2009 when the TTP engaged in suicide attacks and violent actions in different cities in the Punjab and NWFP. The suicide bombers and other militant activists from the tribal areas parked themselves with the militant and sectarian groups in and around the target city. Some terrorist operations in 2009 were undertaken jointly by the Taliban and the local Punjabi groups. The latter also launched their exclusive operations. Some militant and sectarian groups were banned in 2001-2002 but these resurfaced under new names towards the end of 2002 or in 2003. Now, these militants are not merely confined to well-known militant and sectarian groups but they have also penetrated all kinds of Islamic groups and movements. The religious-denominational identities are critical to building support for militancy. Most Deobandi, Wahabbi and Ahle-Hadees elements express varying degrees of support or sympathy for the Taliban and other militants. The other Islamic denominational groups like the Barelvis and the Shias or those subscribing to some Sufi traditions are generally critical of their violent methods but share their notion of an Islamic religious order and the dichotomised worldview characterised by the hostility of the powerful states of the West towards Islam and the Muslims. The other major source of support to militancy is the political right that overlaps with religious-conservative and orthodox circles. This perspective enjoyed the patronage of the Pakistani state and especially the military and intelligence establishment for years when they used militant and hardline Islamic groups as the instruments of foreign and security policies in Afghanistan and Indian-administered Kashmir. These young individuals were socialised into this perspective through education in state institution and the state-controlled media from the mid-1980s to 2004-2005. At least one generation has been socialised into a favourable disposition towards Islamic conservatism and militancy that is now holding middle level jobs in government (civil and military) and the private sector. Their political discourse is laden with a strongly conservative Islamic worldview that invariably views international and local politics as a function of religion and religion-based conflict in the international system. They have a natural sympathy towards the political discourse of the militants even if they do not support their violent methods. Though Pakistan's
CiKEAS One Child's Hunger Just Tip of the Iceberg of Indonesian M alnutrition
http://www.thejakartaglobe.com/home/one-childs-hunger-just-tip-of-the-iceberg-of-indonesian-malnutrition/363888 March 14, 2010 One Child's Hunger Just Tip of the Iceberg of Indonesian Malnutrition Cikarang, West Java. Eight months ago, 7-year-old Puji began a battle with acute malnutrition, a condition that her family's poverty makes nearly impossible to address. She now weighs just 10 kilograms, less than half the average healthy weight for her age, according to a growth chart from the US-based National Center for Health. Now she cannot even digest food normally, her father, Suryadi, 26, said during an interview at the family's house in the village of Jati Mulya in Bekasi, West Java, on Saturday. Suryadi said he was deeply concerned about his daughter's condition. Puji appeared to be weak and had difficulty moving as she remained on her bed. He said Puji's mother, Liah, 26, would spend hours feeding her daughter daily with porridge and powdered milk. He said despite the child's dire condition, they lacked the funds needed to pay for medical care. Liah said she and her husband work as vegetable vendors, earning between Rp 50,000 ($5.45) and Rp 100,000 on their busiest days - not nearly enough for a hospital stay. Ropi, the head of Jati Mulya, said he had provided the family with an official letter confirming their low-income status for hospital discounts, and promised to pay for Puji's treatment at the Bekasi Public Hospital. According to World Vision Indonesia, a nongovernmental organization tackling malnutrition, Puji is just one of more than five million Indonesian children suffering from malnutrition. The group calls it an iceberg phenomenon, meaning the actual number of malnourished children is much higher than treatment statistics indicate. 4_9_15v.gif4_14_1.gif sig.jsp?pc=ZSzeb097pp=GRfox000 Description: Binary data
CiKEAS Kebersihan Masih Menjadi Kendala Pariwisata
http://regional.kompas.com/read/2010/03/14/12443420/Kebersihan.Masih.Menjadi.Kendala.Pariwisata Kebersihan Masih Menjadi Kendala Pariwisata Minggu, 14 Maret 2010 | 12:44 WIB MANADO, KOMPAS.com - Pakar pariwisata Sulawesi Utara (Sulut) Dr Joice Lapian mengatakan masalah kebersihan masih menjadi kendala pengembangan pariwisata di provinsi tersebut. Toilet di tempat umum seperti bandara masih sering dikeluhkan, demikian juga kebersihan fasilitas umum lainnya perlu dibenahi lagi, kata pakar pariwisata dari Universitas Sam Ratulangi tersebut di Manado, Minggu (14/3/2010). Dr Joice mengatakan, sering mendapat keluhan dari para turis tentang masalah kebersihan di sejumlah sarana umum. Untuk itu pemerintah daerah perlu memerhatikan soal ini. Tentang lokasi wisata di Sulut, harus dilengkapi dengan fasilitas kebersihan seperti toilet dan kamar mandi. Banyak lokasi yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata menarik, tetapi sayangnya tidak punya toilet dan kamar mandi, akibatnya tidak mampu berkembang menjadi lokasi wisata potensial, kata Joice. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi itu mengatakan optimistis Sulut bisa bersaing dengan Bali sebagai daerah kunjungan wisata sepanjang mampu mengembangkan sarana dan prasarana yang menarik, layak dan bersih. Sebagai destinasi pariwisata, sudah saatnya Manado berbenah dengan memperbaiki semua sarana dan prasarana yang ada sehingga layak menjadi daerah tujuan wisata potensial, kata Joice. Pelaku pariwisata Sulut Freddy Walandaouw mengatakan, Sulut menjadi andalan kunjungan turis selain Bali sehingga membutuhkan dukungan semua stakeholder. Pengembangan pariwisata tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu instansi, tetapi dibutuhkan keterlibatan banyak pihak sehingga koordinasi sangat penting, katanya. Pakar Ekonomi Sulut Jack Parera MA, mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Sulut tetapi hingga kini belum memberi banyak andil terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sudah sekian tahun Pemerintah Provinsi Sulut menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan sayangnya devisa yang diperoleh masih jauh dari harapan, sehingga perlu terus didorong dimulai dari pembenahan sarana dan prasarana pariwisata, kata Jack
CiKEAS Ribuan Muslim Kalsel Demo Tolak Obama + PKS Dukung Kehadiran Obama ke Indonesia
http://regional.kompas.com/read/2010/03/14/09484784/Ribuan.Muslim.Kalsel.Demo.Tolak.Obama. Ribuan Muslim Kalsel Demo Tolak Obama Laporan wartawan KOMPAS Defri Werdiono Minggu, 14 Maret 2010 | 09:48 WIB KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Aktivis Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) melempar gambar Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama dengan sepatu saat menggelar aksi di depan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2010). Mereka secara tegas menolak kedatangan Obama ke Indonesia yang dilakukan 20-22 Maret 2010. BANJARMASIN, KOMPAS.com - Ribuan umat Islam di Kota Banjarmasin dan daerah lain di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia Kalsel, Minggu (14/3/2010), berunjuk rasa menolak rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia. Unjuk rasa yang juga diikuti oleh ibu-ibu dan anak ini dilakukan di ruas jalan yang mengelilingi Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Kota Banjarmasin. Sebelumnya, mereka melakukan longmarch menyusuri Jalan MT Haryono, Pangeran Samudera, Lambung Mangkurat, Sudirman, dan Suprapto. Sebelum longmarch, mereka juga melakukan konvoi kendaraan dari delapan titik. Selain berorasi dan menggelar poster, mereka juga memasang spanduk warna putih untuk pengumpulan tanda tangan. Menurut pengunjuk rasa, Obama adalah tamu yang bermasalah. Obama adalah presiden dari negara yang jelas-jelas menjajah kaum Muslim, seperti Irak dan Afganistan. Banyak kebijakan Amerika yang selalu mendiskreditkan umat Islam. Kita tidak ada hubungan baik dengan Amerika jika Amerika masih saja mempertahankan pasukannya di negeri-negeri Islam. Pemerintah harus menunjukkan sikap mewakili dunia Islam, ujar Hidayatul Akbar, Humas Hizbut Tahrir Indonesia Kalsel. Menurut Akbar, kalaupun kedatangan Obama ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi, investasi mereka di sini hanyalah bentuk gurita kapitalisme yang tidak banyak menguntungkan bagi Indonesia. Yang kita dapatkan hanya kerusakan lingkungan. Sebagian besar keuntungan mengalir ke luar, ujarnya. http://www.antaranews.com/berita/1268566951/pks-dukung-kehadiran-obama-ke-indonesia PKS Dukung Kehadiran Obama ke Indonesia Minggu, 14 Maret 2010 18:42 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Bandarlampung (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq mengatakan, pihaknya mendukung kehadiran Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia. Kehadirannya sebagai tamu negara. Kita `welcome`. Kitapun mendukung saling kesepahaman antara Indonesia dan AS, untuk menuju Indonesia yang lebih baik, katanya di Kantor DPW PKS Lampung, di Bandarlampung, Minggu. Sementara terkait dengan pengamanan yang ekstra ketat, Luthfi mengharapkan jangan sampai melanggar hak-hak sipil. Kita berharap semua berjalan lancar dan tidak mengganggu hak sipil. Mudah-mudahan ini sudah diantisipasi oleh pihak keamanan, kata dia, usai meresmikan ruang media DPW PKS Lampung. Terkait dengan ancaman terorisme terhadap kehadiran Presiden AS itu, Luthfi mengaku semua diserahkan ke aparat keamanan. Selain itu, dia berharap pihak keamanan untuk menangkap tersangka terorisme hidup sehingga bisa diurai jaringan mereka dan dapat diselesaikan secara hukum kasusnya. Masing-masing tersangka `kan memiliki peran berbeda dan hukumannya pun beda, karena itu jika dimungkinkan untuk menangkap para tersangka dalam kondisi hidup, ujarnya. Presiden PKS menjelaskan, aksi yang dilakukan teroris, umumnya terkait perubahan di negeri ini dan cara mereka melakukannya seperti itu. Karena itu, perlunya pendekatan persuasif. Represif bagi mereka yang melanggar hukum, kata dia. PKS cenderung menginginkan tersangka terorisme untuk dibawa ke ranah hukum, daripada dieksekusi di lapangan. Kehadiran Presiden PKS ke Lampung untuk melakukan beberapa agenda, antara lain, konsolidasi kader dan pertemuan dengan bakal calon kepala daerah yang diusung partai tersebut.1907218p.jpg
CiKEAS Ancaman Penjara 1 Tahun, Berciuman di Restoran Dubai
Refleksi : Jangan berciuman di restauran, jalan sambil pegang tangan antara perempuan dan laki-lali pun bisa dipenjarakan 3 bulan. http://www.republika.co.id/berita/106709/ancaman-penjara-1-tahun-berciuman-di-restoran-dubai Ancaman Penjara 1 Tahun, Berciuman di Restoran Dubai Senin, 15 Maret 2010, 07:33 WIB bbc.co.uk Masih ada perbedaan, Dubai yang dicitrakan modern dan nilai-nilai Islam. DUBAI--Seorang pria dan perempuan Inggris hadir di pengadilan banding atas dakwaan berciuman di depan umum. Keputusan pengadilan banding pada Ahad waktu setempat (14/3) ditunda sampai bulan depan. Ayman Nafaji, yang sudah bekerja di Dubai selama 18 bulan, dan teman perempuannya yang sedang berkunjung ke Dubai ditangkap polisi pada bulan November karena berciuman dan bersentuhan di salah satu restoran di Dubai. Seorang perempuan setempat yang sedang berada di dalam restoran bersama keluarganya merasa tersinggung dengan yang dia saksikan dan melaporkannya kepada polisi. Di pengadilan, Najafi mengatakan dia hanya mencium teman perempuannya di bagian pipi, namun alasan itu ditolak oleh hakim. Keduanya masih bisa menikmati kebebasan sambil menunggu keputusan pengadilan banding, namun dengan jaminan, dan pihak berwenang Dubai menyita paspor mereka. Nafaji, 24 tahun, dan teman perempuannya yang berusia 25 tahun diancam dengan hukuman satu tahun penjara jika permohonan banding mereka ditolak. Sidang atas kedua warga negara Inggris ini merupakan kasus terbaru yang menyita perhatian sehubungan dengan undang-undang yang ketat di Dubai. Bulan Januari lalu, seorang perempuan Inggris ditangkap karena didakwa minum alkohol secara tidak sah dan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sebelumnya, Juli 2008, sepasang warga Inggris ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena dituduh melakukan hubungan seksual di pantai. Kasus yang dialami Nafaji dan temannya ini mengangkat kembali perbedaan besar antara citra Dubai yang moder, yang tampaknya ingin dikembangkan, dengan nilai-nilai Islam. dubai226.jpg
Re: CiKEAS Ancaman Penjara 1 Tahun, Berciuman di Restoran Dubai
Tapi kalau TKI yang diperkosa kok gak hebo spt ini. Apa memang perempuan Indonesia sangat hina sehingga dibiarkan disiksa? Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: sunny am...@tele2.se Date: Mon, 15 Mar 2010 02:28:04 To: Undisclosed-Recipient:;Invalid address Subject: CiKEAS Ancaman Penjara 1 Tahun, Berciuman di Restoran Dubai Refleksi : Jangan berciuman di restauran, jalan sambil pegang tangan antara perempuan dan laki-lali pun bisa dipenjarakan 3 bulan. http://www.republika.co.id/berita/106709/ancaman-penjara-1-tahun-berciuman-di-restoran-dubai Ancaman Penjara 1 Tahun, Berciuman di Restoran Dubai Senin, 15 Maret 2010, 07:33 WIB bbc.co.uk Masih ada perbedaan, Dubai yang dicitrakan modern dan nilai-nilai Islam. DUBAI--Seorang pria dan perempuan Inggris hadir di pengadilan banding atas dakwaan berciuman di depan umum. Keputusan pengadilan banding pada Ahad waktu setempat (14/3) ditunda sampai bulan depan. Ayman Nafaji, yang sudah bekerja di Dubai selama 18 bulan, dan teman perempuannya yang sedang berkunjung ke Dubai ditangkap polisi pada bulan November karena berciuman dan bersentuhan di salah satu restoran di Dubai. Seorang perempuan setempat yang sedang berada di dalam restoran bersama keluarganya merasa tersinggung dengan yang dia saksikan dan melaporkannya kepada polisi. Di pengadilan, Najafi mengatakan dia hanya mencium teman perempuannya di bagian pipi, namun alasan itu ditolak oleh hakim. Keduanya masih bisa menikmati kebebasan sambil menunggu keputusan pengadilan banding, namun dengan jaminan, dan pihak berwenang Dubai menyita paspor mereka. Nafaji, 24 tahun, dan teman perempuannya yang berusia 25 tahun diancam dengan hukuman satu tahun penjara jika permohonan banding mereka ditolak. Sidang atas kedua warga negara Inggris ini merupakan kasus terbaru yang menyita perhatian sehubungan dengan undang-undang yang ketat di Dubai. Bulan Januari lalu, seorang perempuan Inggris ditangkap karena didakwa minum alkohol secara tidak sah dan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sebelumnya, Juli 2008, sepasang warga Inggris ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena dituduh melakukan hubungan seksual di pantai. Kasus yang dialami Nafaji dan temannya ini mengangkat kembali perbedaan besar antara citra Dubai yang moder, yang tampaknya ingin dikembangkan, dengan nilai-nilai Islam. dubai226.jpg
CiKEAS [ADVOKATKU] Perilaku Pialang Berjangka yang bertanggung Jawab
Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dalam menjaring nasabahnya, Pialang Berjangka wajib dan harus tunduk pada ketentuan etika/ pedoman perilaku sebagaimana dimaksud dan diatur Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komodiTI). Pasal 50 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, mensyaratkan bahwasanya Pialang Berjangka dalam menjalankan usahanya dan ketika berhadapan dengan calon nasabah/ nasabah wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya (pasal 50 ayat (1) UU No. 32/1997). Bahwa kemudian, dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Dokumen keterangan perusahaan ini tidak sama dengan dokumen “company profile” yang kerap ditawar-tawarkan pihak marketing kepada calon klien/ nasabahnya. Adapun yang dikatakan Dokumen keterangan Perusahaan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kepala Bappebti No. 64/ Bappebti/ per/ 1/ 2009 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No.63/Bappebti/per/9/2008 tentang KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA yakni dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor: IV.PRO.9. Setelah menjelaskan dokumen keterangan perusahaan, Pialang Berjangka diwajibkan terlebih dahulu untuk menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, Nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya (pasal 50 ayat (2) UU No. 32/1997). Perlu diperhatikan, bahwasanya berdasarkan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Kepala Bappebti No.64/Bappebti/per/1/2009, Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang: secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka. Jadi, dalam aktifitasnya mencari nasabah, wakil pialang dan atau marketing Pialang Berjangka tidak diperkenankan untuk memberikan prediksi keadaan pasar bursa berjangka kepada calon nasabah/ nasabahnya apalagi menjanjikan suatu keuntungan (profit) dari nilai investasi yang diberikan. -- Posting oleh NM. WAHYU KUNCORO, SH ke ADVOKATKU pada 3/14/2010 07:28:00 PM
CiKEAS Kalo Idrus Diakui Nabi, Kenapa Ghulam Akhmad Tidak ???
Kalo Idrus Diakui Nabi, Kenapa Ghulam Akhmad Tidak ??? Idrus dalam Quran dan Hadist diakui nabi yaitu nabi yang menyebarkan agama Buddha. Idrus itu adalah Sidharta Gautama. Padahal si Idrus itu enggak bisa bahasa Arab, tidak tahu kalimat Syahadat, belum pernah baca Quran, bahkan tidak menyembah Allah. Tetapi dia tetap dianggap nabi yang diakui juga Islam. Lalu gimana bisa Ghulam Ahmad yang fasih berbahasa Arab, menyebut kalimah Syahadah, rajin membaca Quran, rajin bertahajut, menyembah Allah, tapi dia ditolak dianggap nabi bahkan ditolak dianggap Islam. Lebih parah lagi, umatnya malah di-uber2, diusir, dirampas tanah dan rumahnya, dijarah harta bendanya, dibakar mesjid2nya, dibunuh pengikut2nya dan kesemuanya ini dianggap halal karena agama Islam Ahmadiah ini dianggap menodai Islam. Padahal Bible dan agama Nasrani juga bisa juga dianggap menodai Islam karena menyamakan Yesus dengan Tuhan, atau sebaliknya, umat Nasrani juga merasa agamanya dinodai oleh umat Islam karena umat Islam menganggap Yesus itu cuma nabi bukan Tuhan. Disinilah bukti keimanan Islam itu merusak akal sehat. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Bersaksi Bohong Dalam Ucapan Syahadat !!!
Bersaksi Bohong Dalam Ucapan Syahadat !!! Mengaku bersaksi tanpa menyaksikannya jelas berbohong, disebut juga sebagai kesaksian palsu. Syahadat adalah ucapan wajib bagi setiap umat Islam untuk memberi kesaksian bohong atau kesaksian palsu kepada Allah !!! Agama Islam satu2nya agama yang mewajibkan umatnya berbohong demi memuliakan nama Allahnya. Syahadat ini sebenarnya menodai, menista, dan menghina Islam itu sendiri dengan mewajibkan umatnya untuk selalu berbohong. Jadi, kalo kita sebagai muslimin berani jujur, seharusnya kita berani untuk mengubah kata bersaksi disini menjadi tidak bersaksi atau tidak menyaksikan. Bersaksi itu tidak sama artinya dengan percaya, jadi kata2 bersaksi tidak bisa diubah dengan kata percaya, tapi lebih jujur jadinya kalo diganti dengan kata tidak menyaksikan. rezameutia rezameu...@... wrote: kata 'bersaksi' memang bukan kata kunci di dua kalimat syahadat. kata kuncinya adalah allah itu tauhid dan muhammad adalah rasul allah. kata saksi mau diganti kata janji, ikrar, sumpah atau apapun juga nggak ada masalah, selama dua kata kunci tersebut tidak dirubah. Kalo bersaksi dalam syahadat bukan kata kunci, bagaimana kalo kata ini kita ganti saja dengan kata tidak bersaksi atau tidak menyaksikan ??? Justru kalo diganti dengan kata tidak bersaksi maka permasalahannya jadi jelas, yaitu tidak lagi berbohong. Karena kalo kita gunakan kata bersaksi biarpun bukan kata kunci sekalipun tetap saja berbohong karena kenyataannya kan tidak menyaksikan !!! Berbohong memang halal dalam Islam asal bertujuan untuk memuliakan nama Allah. Konsekuensinya, umat yang berbohong memuliakan Allahnya sebenarnya justru menistakan Allahnya karena cuma memuliakan bohong2an aja. Enggak salah kalo Islam banyak disebut sebagai Agama Kebohongan disamping sebagai Agama Kebencian. Ny. Muslim binti Muskitawati.
