CiKEAS> UN Trust Fund Provides Hope for Indonesian Women Trafficked Abroad
Refleksi : Bagus PBB menyediakan dana tetapi kalau rezim berkuasa seperti di Indonesia mempraktek penjualan tenaga kerja sebagai kambing ternak, maka hasilnya dari dana ini tidak seberapa bisa membantu menyelasiakan "human trafficking" teristimewa dari Indonesia. Alasannya ialah rezim berkuasa NKRI acuh tak acuh memperhatikan masalah tsb. terutama apabila dikirim tenaga kerja ke negeri-negeri gurun pasir yang dianggap negeri sahabat dalam agama. http://www.voanews.com/english/news/Indonesian-Women-Trafficked-Abroad-Find-Hope-in-UN-Trust-Fund-102283959.html UN Trust Fund Provides Hope for Indonesian Women Trafficked Abroad Angela Dewan | Jakarta 06 September 2010 Photo: Credit - A. Dewan Elly Anita is one of many Indonesian women who have been trafficked to the Middle East for forced labor Related Articles a.. Human Rights Groups Urge Indonesia to Stop Torture The United Nations has established a new multi-donor trust fund to aid victims of human trafficking around the world. Indonesian women remain among the most vulnerable to trafficking, despite the country's progress in passing laws to combat the problem. Anita's story In 2006, Elly Anita from East Java moved to Dubai to work as a secretary. After two months of sexual harassment by her boss and having received no wages, she asked for a transfer. She was sent to Kurdistan, which she was told was a part of Italy. When Anita stepped off the plane and called her agent, he refused to tell her where she was. "I couldn't sleep that night. I was thinking, where am I? Oh my god. I was so afraid," Anita recalled. It took her two weeks to figure out that she had been sent to war-torn Iraq. Anita's story is not unique. In recent years, the number of reported cases of abuse has sharply increased. Target areas The vast majority of reports of violence last year occurred in the Middle East and Malaysia, comprising 63 percent and 33 percent, respectively, according to the Foreign Affairs Ministry. Gary Lewis, the East Asia and Pacific representative from the U.N. Office of Drugs and Crime, says that although the number of reports has risen, the lack of data makes it difficult to measure the true extent of the problem. "If we don't know that outcomes are resulting, if we don't know, for example, that there are fewer women being arrested for soliciting who have been victims, if we don't know that there are a greater number of brothel keepers and kingpins who are being arrested, prosecuted and convicted for these crimes, we won't know that our actions are leading to anything conclusive or useful at all," said Lewis. "So we need baseline data not only to see if the problem is growing, but we need it to see if our actions are actually having a proper impact." Agency role The UN agency will be responsible for administering a multi-donor trust find as part of the UN Global Action Plan to Combat Human Trafficking, launched last week. The money will strengthen support for trafficked victims. Nora Murat, director of Amnesty International Malaysia, says the money should address victims' immediate needs. "The urgent need right now is to build a center for them, for them to wait until their cases are heard in court," Murat said. "Because right now, them being put into detention centers is not really helping, both for the prosecution and also the victim. I would put the money there first, and also to look into their personal human rights - the right to food the right to health and access to water." Lack of assistance When Anita tried to escape Iraq, she had no such shelter to go to. She went back to her agent's office and found around 40 other women victims sleeping on the floor. Instead of helping her, Anita's agent confiscated her cellphone and refused to return her passport. She resorted to stealing the security guard's phone, and contacting the Indonesian Embassy in Jordan. "When I talked to my government, nothing," said Anita. "They didn't even give me a small response. So no one. I just talked to my god and found a solution by myself, because I couldn't depend on anyone. Even my government." Happy ending Victims who do not get government help often rely on non-governmental organizations for support. Anita finally found help when she contacted Migrant Care, a local NGO for whom she now works. While still in Iraq, her story circulated on the internet. When her agent heard about the publicity, he and his workers beat Anita. "The pulled my hair, they beat me, they kicked me also, they tried to strangle me," Anita added. "They wanted to kill me at that time, because they said all this damage was because of me." With the help of Migrant Care, Anita found her way home to Indonesia. Since her ordeal, Indonesia has made some progress on the issue, passing an anti-trafficking law and signing all U.N. conventions and protocols relating to human trafficking. Implementation of these laws, however, re
CiKEAS> Laksamana Agus Suhartono Calon Tunggal Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono Calon Tunggal Panglima TNI Jakarta, KabariNews.com - Teka-teki siapa yang akan menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso sebagai Panglima TNI terjawab sudah.Untuk artikel selengkapnya klik http://www.KabariNews.com/?35519
CiKEAS> Segarkan Wajah Dengan Timun
Segarkan Wajah Dengan TimunJika Anda sudah menyiapkan hati dengan beribadah selama bulan suci Ramadhan, hmm…Bagaimana dengan penampilan Anda?Untuk artikel selengkapnya klik http://www.KabariNews.com/?35514
CiKEAS> Inilah Prajurit TNI Pengkritik SBY
Inilah Prajurit TNI Pengkritik SBYPertama kalinya seorang anggota TNI aktif, Kolonel Penerbang Adjie Suradji, membuat tulisan opini di media massa yang berisi tentang kritik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tulisan yang dimuat di Harian Umum Nasional Kompas pada Senin 6 September 2010 berjudul 'Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan'.Untuk artikel selengkapnya klik http://www.KabariNews.com/?35518
CiKEAS> Rintihan Seorang Mayor TNI AL di Indonesia Timur
Rintihan Seorang Mayor TNI AL di Indonesia Timur
Tribunnews.com - Minggu, 5 September 2010 01:54 WIB
Share
+
–
123istTambang Emas di Timika Papua yang memiliki cadangan emas terbesar di
dunia.istPembabatan hutan di Kalimantan terus berlangsungistIlustrasi
perdagangan senjata ilegal di samudera Pasifik sangat marak
#yiv1345723542 .yiv1345723542side_box_news {
background-color:#eff1f9;padding-left:10px;float:right;}
#yiv1345723542
Yang membuatnya sedih adalah kasus "perampokan" paling akbar oleh
Amerika di bumi Papua Indonesia, pembalakan liar hutan hutan di
Kalimantan dan Papua yang di-majikan-i orang Malaysia. Serta kasus
penyelundupan besar-besaran dengan 'kongkalikong' antara pelaku dengan
instansi yang berwenang. Serta perdagangan senjata di perbatasan
Filipina, Malaysia dan Australia yang tentu saja ada "becking"nya orang
besar di Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM- Melihat
hubungan Indonesia dengan Malaysia yang memanas tidak begitu membuatnya
risau karena yakin akan bisa diselesaikan dengan bijaksana.
Kalaupun harus berperang maka TNI yakin menang dan sudah siap siaga karena
dunia tahu kekuatan tentara Indonesia adalah terbaik ke-13 di dunia.
Dan dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara cinta damai dan
pemimpin ASEAN yang memayungi. Sehingga bisa dipastikan "tidak akan
terjadi" perang.
Banyaknya aksi perampokan di darat serta berbagai isu terorisme tidak
membuatnya sedih si Mayor TNI AL ini karena yakin hal-hal begitu bisa
diselesaikan dengan baik dan tidak makan waktu lama.
Yang membuatnya sedih adalah kasus "perampokan" paling akbar oleh Amerika di
bumi Papua Indonesia, pembalakan liar hutan hutan di Kalimantan dan Papua yang
di-majikan-i orang Malaysia. Serta kasus penyelundupan besar-besaran dengan
'kongkalikong' antara pelaku dengan instansi yang berwenang. Serta perdagangan
senjata di perbatasan Filipina, Malaysia dan Australia yang tentu saja ada
"becking"nya orang besar di Indonesia.
Untuk
keempat kasus tersebut si Mayor ini harus prihatin karena menahan
gejolak idealisme sebagai TNI yang harus mengamankan NKRI, tapi di sisi
lain "para pembesar" justru merusak negerinya sendiri. "Saya hanya
seorang mayor bisa berbuat apa?" kata si Mayor kepada tribunnews.com,
Sabtu (4/9/2010) malam.
Coba bayangkan kasus penambangan EMAS di PAPUA.
Si Mayor pernah berhasil menyelinap masuk ke lokasi pertambangan itu
dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Amerika mengeruk harta
karun Indonesia secara besar-besaran dan "dilegalkan" oleh pemerintah
dengan "kontrak" yang sangat merugikan rakyat Indonesia.
Dalam
sehari saja, perusahaan Amerika itu bisa mengangkut sekitar 175.000 ton
biji pasir emas dari bumi Papua melewati perairan Samudera Pasifik.
Indonesia dapat apa?? tidak ada sama sekali uang masuk ke kas negara.
Kalau 20 persen saja dari jumlah emas yang diangkut itu untuk kas
negara maka sudah cukup untuk biaya pendidikan dan kesehatan GRATIS seluruh
Indonesia selama-lamanya.
Penambangan
emas di Timika, terbesar di dunia, memang sejak awal sangat merugikan
rakyat Indonesia karena hanya 0% untuk kas negara.
Indonesia
sewajarnya mendapat manfaat yang proposional dari tambang yang dimilki.
Hal ini bisa dicapai jika kontrak kerja yang ditandatangani antara lain
berisi ketentuan-ketentuan yang adil, transparan, dan memihak
kepentingan negara dan rakyat. Ternyata pemerintah pada masa lalu,
hingga kini tidak mampu mengambil manfaat optimal.
Hingga Tahun 1976 perusahaan itu gratis atau setor ke negara 0%, enak kan?
Tahun 1976-1983 pemerintah kenakan (PPh) sebesar 35% (bukan produk yang dikenai
pajak tapi hanya penghasilan !)
Tahun 1984 pemerintah dapat royalti 1% atas penjualan emas dan perak.
Tahun 1994 pemerintah mengeluarkan PP No.20/1994 belum maksimal.
Seharusnya
Presiden SBY bisa mengeluarkan PP untuk menghilangkan berbagai
kerugian dengan menjadikan BUMN dan BUMD sebagai pemegang saham mayoritas di
Freeport atau Timika
Perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan pemerintah untuk mengeruk emas
terbesar di dunia itu,
diduga ada penyelewengan, manipulasi, dugaan KKN, tekanan politik, dan
jauh dari kaidah-kaidah bisnis dan negara yang terpuji dan beradab.
Coba hitung lagi jika di bawah emas itu terdapat cadangan URANIUM
terbesar di dunia. Berapa nilainya?? Harga URANIUN berapa kali lipat dari harga
emas?? Indonesia itu SANGAT KAYA!
Selama
42 tahun periode tambang (1967-2009) bangsa Indonesia tidak mendapatkan
hasil yang optimal dan sebanding dari potensi tambang Timika.
Dan jika Presiden tidak melakukan perubahan dengan PP maka harta karun di Papua
itu akan terus dikeruk hingga tahun 2041. Menagislah rakyat Indonesia tanpa
sadar kekayaannya diangkut ke Amerika.
Padahal
kalau rakyat tahu, berbagai manipulasi data dilakukan oleh perusahaan
tersebut untuk mengelabuhi pajak kepada pemerintah. Katakanlah ada 100
kapal yang mengangkut emas dari Papua ke Amerika maka yang dilaporkan
hanya 10 kapal saja agar pajak royalti 1
CiKEAS> Freeport Kuras Uranium di Papua
Freeport Kuras Uranium di Papua Jayapura - Freeport diduga menggali bahan baku uranium secara diam-diam sejak delapan bulan silam, kata Yan Permenas Mandenas S.Sos Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua di Jayapura, Selasa, di ruang kerjanya. "Kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung cukup lama," ungkapnya yang juga anggota Komisi C DPRDP. Ia menambahkan, Freeport telah mencuri hasil kekayaan masyarakat Papua dan membohongi pemerintah dengan hasil tambang yang disalurkan lewat jaringan pipa-pipa bawah tanah. "Selain emas, uranium juga diproduksi oleh Freeport," tambahnya. Informasi ini menurutnya, didapatkan dari sejumlah masyarakat dan karyawan Freeport di Timika. "Selain karyawan dan masyarakat, saya juga mendapat laporan dari sumber yang dapat dipercaya," tandasnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat pajak yang didapatkan dari perusahaan emas terbesar di dunia ini, hanya berjumlah Rp30 milyar pada tahun lalu. Mandenas juga mengeluhkan, bahwa dewan belum bisa bergerak karena terkendala masalah klasik, yaitu belum ada alokasi dana untuk turun ke lapangan. "Kami belum bisa ke lapangan karena terkendala dana," katanya http://www.theglobejournal.com/kategori/ekonomi/freeport-kuras-uranium-di-papua.php
CiKEAS> Berdebat Harus Ada Patokannya Bukan Debat Kusir !!!
Berdebat Harus Ada Patokannya Bukan Debat Kusir !!! Muslim2 extreemist pendukung teror jihad banyak yang mengajak aku berdebat, padahal sudah berulangkali debat pun ternyata mereka kalah, mereka tersungkur enggak bisa menyanggah argument2 yang merupakan kenyataan2 yang aku susun dalam bentuk kata2. Mereka enggak ngerti berdebat, mereka cuma memfitnah, mencaci maki, kemudian mempropagandakan ayat2 Quran yang sudah usang yang enggak bisa jadi rujukan apapun juga. Oleh karena itu, sekali lagi aku tegaskan disini, bahwa AKU bersedia meladeni segala bentuk perdebatan apapun topiknya, TAPI DENGAN SYARAT, yaitu, apapun topik perdebatannya harus ada rujukan yang sama sehingga landasan perdebatannya jadi jelas dan tidak akan bisa disesatkan jadi debat kusir seperti yang dilakukan para pedakwah2 Islam pada umumnya. Pendakwah2 agama Islam itu modal debatnya ngawur, landasannya bisa pindah2 dari kepercayaan bisa jadi logika, dan dari logika bisa jadi hati nurani, dan akhir kesemuanya mereka bilang itu kemauan Allah, padahal Allahnya itu sendiri tidak bisa dibuktikannya. Jadi berdebat dengan kelas ulama2 kerdil begini sudah tahu aku kemana akhirnya, nama Allah itulah yang jadi keranjang sampah mereka untuk se-olah2 menjadi menang. Naaah... Aku enggak bisa diakalin model debat kusir seperti itu, oleh karena itu kita harus bikin patokan yang sama sehingga enggak bisa lari dari patokan itu, enggak bisa dipelintir lagi jadi debat kusir. Patokannya juga harus diterima dan disetujui semua orang diseluruh dunia bukan cuma muslimin saja, karena kalo patokan yang dibuat muslimin itu cuma Quran dan hadisnya saja yang selain tafsirnya beda2, juga Qurannya tidak sama, lalu mau kemana akhirnya selain jadi debat Kusir Demikianlah, patokannya harus universal, yaitu landasannya Demokrasi dan Deklarasi HAM, karena hal ini sudah diterima diseluruh dunia termasuk semua negara2 Islam juga. Jadi jangan coba bedebat kalo enggak ada patokannya, dan jangan harap bisa menang berdebat dengan rujukan Quran dan hadisnya, karena hadis itu cuma tafsir bukan kenyataan bukan kepercayaan, karena tafsir itu berasal dari kata bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesianya berarti "tebak2an". Demikianlah, berdebat itu bukan tebak2an, jadi tidak bisa pakai landasan Quran dan Hadisnya, apalagi enggak ada didunia yang pernah menanda tangani menerima Syariah Islam, bahkan Arab Saudia saja yang menggunakan Syariah Islam tapi ternyata menolak Syariah Islamnya buatan Iran. Jadi yang begini bukan dinamakan patokan melainkan debat kusir, dan debat kusir itu bukan perdebatan melainkan akal2an saja menipu pendengarnya DAN itulah cara2 umum dakwah dalam agama Islam. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS> Masih Ada 8,3 Juta Orang Buta Aksara
Refleksi : Apakah jumlah buta aksara cuma 8,3 juta? Mengapa ada buta askara di negeri yang hampir di setiap sudut jalan ada rumah ibadah? http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/masih-ada-83-juta-orang-buta-aksara/ Selasa, 07 September 2010 13:38 Masih Ada 8,3 Juta Orang Buta Aksara OLEH: NAOMI SIAGIAN Jakarta - Jumlah buta aksara yang ada di Indonesia ditargetkan mencapai 8,3 juta orang di tahun 2010. Tahun 2009, jumlah buta aksara mencapai 8,7 juta orang, berusia di atas 15 tahun. Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Hamid Muhammad menegaskan, pihaknya akan fokus pada penanganan untuk menuntaskan buta aksara di tujuh provinsi Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. "Ada 142 kabupaten yang nanti akan menjadi fokus program kita ke depan. Jumlah absolutnya dari yang paling tinggi 232.000 orang di Kabupaten Jember, sampai yang terkecil Kabupaten Bengkulu Utara masih tersisa 16.402 orang," kata Hamid di Jakarta, saat jumpa pers menyambut peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-45. Peringatan HAI tahun ini diselenggarakan 10 Oktober 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tema peringatan adalah Aksara Membangun Keadaban dan Karakter Bangsa. Dari jumlah penduduk yang buta aksara, sebagian besar adalah penduduk berusia di atas 45 tahun (70-80 persen) dan berjenis kelamin perempuan (64 persen). Disparitas gender yang dihadapi ini merupakan tantangan berat. Permasalahan lain untuk memberantas buta aksara adalah mereka kelompok masyarakat yang tersulit, miskin serta secara geografis berada di lokasi terpencil dan perbatasan. Bahkan, ada kelompok masyarakat yang sudah mendapat pendidikan keaksaraan dasar, kembali menjadi buta aksara karena faktor kemiskinan maupun akses pendidikan yang sulit terjangkau. Indonesia termasuk sembilan negara yang berpenduduk terbesar di dunia penyandang buta aksara. Negara lainnya adalah India, Pakistan, China, Meksiko, Bangladesh, Mesir, Brasil, Indonesia, dan Nigeria. Negara-negara ini tergabung dalam Literacy Initiative for Empowerment (LIFE), sebuah program yang digulirkan oleh UNESCO. Evaluasi Untuk menuntaskan program buta aksara, Kemendiknas akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan keaksaraan. Fokus pendidikan keaksaraan ke depan tidak hanya keaksaraan dasar, tetapi memberdayakan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Diharapkan pendidikan keaksaraan dapat bermakna bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan saat ini. Hamid menjelaskan, sejalan dengan kerangka LIFE, penyelenggaraan program penuntasan buta aksara sejak tahun 2009 dibangun dalam kerangka kerja Aksara agar Berdaya (Akrab). "Upaya penuntasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan terintegrasi dengan kecakapan hidup dan program pengentasan kemiskinan secara umum," ujarnya. Pada 1965, UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai HAI. Sejak saat itu, Indonesia aktif memperingati HAI dengan tujuan utama untuk memotivasi dan membangkitkan semangat belajar masyarakat, khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara. Hal ini sekaligus untuk memacu percepatan pemberantasan buta aksara. n Kembali ke : Cetak
CiKEAS> Kepercayaan Turun, Warga Serang Kantor Polisi
Refleksi : Tentu saja kalau polisi menjadi tukang pungli dan macam-amacam lagi seperti petinggi-petinggimya punya rekning gendut di bank belum lagi ada yang bantu teroris, maka tidak ada jalan lain bagi penduduk untuk menghajar mereka, apabila mereka terus dengan bermain aturan bandit. http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/kepercayaan-turun-warga-serang-kantor-polisi/ Senin, 06 September 2010 12:51 Kepercayaan Turun, Warga Serang Kantor Polisi OLEH: DEYTRI ARITONANG/ RIKANDO SOMBA Jakarta - Aksi penyerangan ke kantor polisi meningkat. Peningkatan itu diakui disebabkan menurunnya kepercayaan warga terhadap Polri. Ada sejumlah tindakan oknum Polri belakangan ini yang menjadi ihwal turunnya kepercayaan masyarakat di sejumlah daerah. "Aksi-aksi penyerangan kantor polisi menunjukkan sikap polisi setempat kurang diterima masyarakat. Polisi kurang dapat membawa dirinya di lapangan," aku Kadiv Humas Polri Brigjen Iskandar Hasan kepada SH, Minggu (5/9). Dia mengakui adanya anggota polisi yang masih bersikap arogan terhadap masyarakat. Hal itu, katanya, membuat geram warga dan bereaksi de-ngan mengambil tindakan di luar hukum. Diakuinya, kepolisian menghadapi dilema da-lam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Penindakan tegas, kata dia, menimbulkan kegeraman warga. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum tidak memberikan efek jera. Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali. Dia mengutarakan, telah terjadi resistensi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Novel berpendapat, sikap arogan oknum polisi dalam memperlakukan tahanan, tidak menimbulkan rasa hormat, melainkan rasa takut. Ketakutan itu, menurutnya, mendorong warga menghimpun kekuatan dengan melakukan perlawanan. Salah satunya adalah dengan melakukan penyerangan dengan membakar kantor polisi. Dia mengungkapkan, aksi penyerangan warga terhadap markas kepolisian, terutama di daerah selain Jakarta, sering terjadi. Maka, kata dia, seharusnya kepolisian, mulai dari kapolsek hingga kapolda, melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya di lapangan. "Sebaiknya dibentuk tim evaluasi monitoring yang melibatkan pihak ketiga, misalnya dari Kompolnas, DPR, juga LSM," lanjut dia. Akhir pekan, Markas Polsek Ulu Rawa, Polres Mura, Sumatera Selatan, dibakar massa. Iskandar mengungkapkan, pembakaran dipicu Operasi Cipta Kondisi di depan Mapolsek, Sabtu (4/9) pukul 17.00 WIB. Razia itu, ungkap jenderal bintang satu ini, menyebabkan Khairul, warga Lesung Batu, Ulu Rawas, terjatuh dan mengalami luka saat mencoba menghindar dari pengejaran. Sekitar pukul 21.30 WIB, ratusan warga mendatangi mapolsek kemudian merusak dan membakar markas. Aksi tersebut menyebabkan kantor polisi dan kendaraan patroli ludes terbakar. Untuk mengatasi hal itu, Kapolres Mura melakukan dialog dengan tokoh masyarakat. Hasilnya, memulangkan 23 warga diamankan juga 14 unit sepeda motor yang disita. Sementara itu, Tim Investigasi dari Mabes Polri yang diterjunkan ke Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Rabu (1/9) lalu hingga kini, masih mengumpulkan bukti-bukti ihwal kerusuhan. Belum ada satu pun yang tegas dijadikan tersangka dalam kasus itu. n
CiKEAS> Dewan Kepausan: Bersama Mengatasi Kekerasan
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/dewan-kepausan-bersama-mengatasi-kekerasan/ Selasa, 07 September 2010 13:22 Idul Fitri 1431 H Dewan Kepausan: Bersama Mengatasi Kekerasan OLEH: RM BENNY SUSETYO Setiap tahun, dalam kesempatan-kesempatan penting keagamaan, Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama mengeluarkan pesan khusus. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Dewan Kepausan mengeluarkan pesan yang menyuarakan kerja sama dalam mengatasi kekerasan di antara para penganut agama yang berbeda. Tema tahun ini yang diusulkan oleh Dewan Kepausan adalah "Christians and Muslims: Together in overcoming violence among followers of different religions (Umat Kristen dan Kaum Muslim: Bersama mengatasi kekerasan di kalangan penganut agama yang berbeda)." Sesungguhnya ini merupakan hal yang mendesak, setidaknya di sejumlah kawasan di dunia. Dalam Joint Committee for Dialogue (Komisi Bersama untuk Dialog) yang dibentuk Dewan Kepausan dan al-Azhar Permanent Committee for Dialogue among the Monotheistic Religions (Komisi Tetap al-Azhar untuk Dialog di antara Agama-agama Monoteis) juga sudah memilih pokok ini sebagai bahan studi, refleksi, dan pertukaran dalam pertemuan tahunan terakhir mereka (Kairo, 23-24 Februari 2010). Izinkanlah saya berbagi dengan Anda beberapa kesimpulan yang dikeluarkan pada akhir pertemuan ini. Ada banyak penyebab kekerasan di kalangan penganut agama, antara lain manipulasi agama untuk tujuan politis atau tujuan-tujuan lainnya; diskriminasi berlandaskan etnis atau agama; perpecahan, dan tegangan sosial. Kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan pembangunan juga, langsung maupun tak langsung, turut menyebabkan kekerasan dalam komunitas-komunitas agama. Semoga para pemimpin agama dan penguasa sipil turut membenahi semua situasi ini demi kepentingan bersama seluruh masyarakat! Semoga penguasa sipil menegakkan hukum dengan memastikan adanya keadilan yang sesungguhnya guna menghentikan tindakan para pelaku dan pendukung kekerasan! Dalam bahan yang telah disebut di atas, juga ada rekomendasi-rekomendasi penting: membuka hati untuk saling mengampuni dan berdamai, demi hidup bersama yang damai dan berguna; mengakui apa yang sama dan menghormati apa yang berbeda di antara kita, sebagai landasan untuk dialog budaya. Selain itu, juga diperlukan untuk mengakui dan menghormati martabat, serta hak setiap manusia tanpa bias etnis atau agama apa pun; pentingnya memberlakukan undang-undang yang adil yang menjamin kesetaraan fundamental semua orang; menekankan kembali kepentingan pendidikan demi terciptanya penghormatan, dialog, dan persaudaraan dalam pelbagai ranah pendidikan: baik di rumah, sekolah, gereja, dan masjid. Dengan demikian, kita akan mampu melawan kekerasan di antara para pemeluk agama dan mempromosikan perdamaian dan kerukunan di antara berbagai komunitas agama. Ajaran para pemimpin agama, baik dalam buku-buku pelajaran yang memaparkan agama secara objektif, serta ajaran-ajaran lain pada umumnya, memiliki dampak yang menentukan dalam pendidikan dan pembentukan generasi muda. Kesalehan Sosial Dialog yang menciptakan kebersaman untuk mengatasi kekerasan harus bisa terwujud. Dialog antaragama tidak boleh berhenti sebatas formalitas belaka. Pembumian makna dialog ini berarti menepis hal-hal yang berbau ritual dan formal, tetapi lebih menjunjung tinggi aspek semangat dan rohnya. Lebih jauh lagi, pembumian makna dialog juga berarti bagaimana masyarakat bawah menerima cahaya kedamaian ini guna menjalankan kehidupan dalam suasana yang tenang tanpa ketakutan dan kecemasan. Yang perlu mendapat prioritas adalah bagaimana membangun kesadaran dalam beragama. Keberagamaan kita mestinya tidak sekadar berwajah kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial. Kesalehan sosial, selain bermakna kepedulian di bidang ekonomi, juga kepedulian untuk tidak menghardik umat agama lain. Jika agama kita berwajah seperti itu, wajah agama kita amat manusiawi, sebab orientasinya tidak egoistik, tetapi mengandung relasi dengan sesama, bahkan altruistik. Jika demikian, tiap ibadat pun lebih dilandasi sikap hati yang tulus untuk memberi penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Mempersembahkan korban bukan hal utama dalam agama, tetapi pemihakan pada nilai-nilai kemanusiaan, itulah yang dipentingkan. Tugas umat beriman adalah menyucikan dunia dengan menegakkan kemanusiaan manusia dan keadilan yang bermoral. Keberagamaannya bukan untuk kepentingan yang egostik, tetapi sebaliknya altruistik. Romo Mangunwijaya (alm) mengatakan, orang yang memiliki religiositas itu tidak memikirkan diri sendiri, tetapi justru memberikan diri untuk keselamatan orang lain. Iman harus menghasilkan buah kebaikan, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Intinya, beragama secara benar adalah bila kita mampu mengendalikan organ tubuh kita sendiri untuk tidak memuaskan diri sendiri. Upaya menciptakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama sering kal
CiKEAS> Lulusan SMA Menghadapi Ketidakpastian
Refleksi : Kalau lulus SMA menghadapi ketidakpastian maka tentu sekali bisa dipertanyakan: apa yang bisa diharapkan dari rezim SBY dan konco-konco berkuasanya yang mendesign dan menjalankan politik pendidikan dan penempatan tenaga kerja? http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/lulusan-sma-menghadapi-ketidakpastian/ Selasa, 21 April 2009 01:04 Lulusan SMA Menghadapi Ketidakpastian Sedikitnya 2,2 juta siswa kelas tiga SMA di seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia di 13 negara, mulai Senin (20/4) ini mengikuti ujian nasional (UN). Mereka berjuang agar lulus, kemudian setelah itu memasuki alam kesulitan. Teradang biaya masuk perguruan tinggi, sulit mencari lapangan pekerjaan dan berpeluang besar menjadi penganggur. Gambaran di atas terjadi berulang-ulang, dari tahun ke tahun. Setiap upaya untuk mengatasinya tak pernah berhasil, lantaran perbandingannya seperti penyu dengan lumba-lumba. Pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan. Dari total anggaran belanja 2009 yang mencapai Rp 1.122 triliun, sejumlah 20% di antaranya diarahkan ke sektor pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional memperoleh Rp 51,9 triliun, anggaran pendidikan Rp 69 triliun dan tambahan anggaran pendidikan Rp 46,1 triliun. Selain itu ditambah dengan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di setiap provinsi sebanyak Rp 20 triliun. Anggaran pendidikan yang diturunkan pada tahun pemilu itu, lebih tinggi ketimbang tahun lalu yang mencapai 15,6% dari total APBN 2008. Penambahan ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang menetapkan 20% dari total anggaran belanja. Penambahan itu sangat bermanfaat dan merupakan langkah maju. Penambahan ini menunjukkan pemerintah mulai menaruh perhatian besar, kendati bernuansa politis sebab merupakan pelipur lara di tengah kondisi sulit dan tahun pemilu. Pemerintah pun terbukti tak menyia-nyiakannya dengan membuat berbagai iklan tentang pendidikan gratis dan lain-lain. Perubahan sikap pemerintah memberi pengaruh yang sangat berarti terhadap sektor pendidikan, tetapi masih belum cukup sebab persoalan di sektor pendidikan sudah bertumpuk sejak belasan tahun lalu. Mengapa bisa jadi begitu? Beberapa rezim pemerintahan yang berkuasa memang memberi perhatian pada sektor pendidikan, namun kurang memadai. Pemerintah terjepit keharusan membayar cicilan bunga maupun utang pokok pinjaman, yang makin lama makin membesar hingga melampaui tingkat batas yang ditoleransi, dari 20% hingga melebihi 30%. Di lain pihak, sektor-sektor lain seperti infrastruktur juga memerlukan perhatian. Ironisnya, anggaran yang sudah menipis itu masih juga dikorupsi hingga yang terkadang hanya cukup untuk kegiatan rutin. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tidak memiliki dana khusus yang memadai buat anak didik yang berbakat dan cemerlang serta bermoral baik. Berbeda dengan kerajaan Malaysia, yang secara khusus menyediakan anggaran pendidikan untuk anak didik berprestasi. Alhasil, sekalian anak didik itu, dan direlakan pemerintah, mengambil beasiswa yang disediakan pihak swasta maupun pemerintah asing. Padahal, pihak asing bisa saja mempunyai agenda atau persyaratan sendiri yang belum tentu sesuai kepentingan nasional. Perbedaan kepentingan itu sudah menjadi isu nasional dan sangat memprihatinkan. Berbagai fakta menunjukkan, kebijaksanaan yang diterbitkan terkadang malah melemahkan potensi nasional. Hal ini terutama dapat dilihat dari iklim di sektor investasi yang sangat liberal. Atas nama globalisasi, investor asing leluasa menguasai sektor-sektor vital seperti pertambangan, telekomunikasi, perbankan bahkan hingga eceran. Memang pemerintah memperoleh pajak, tetapi berapa kerugian yang ditimbulkan akibat kebijaksanaan yang liberal itu. Begitulah, kita melihat ketimpangan yang mendasar. Para anak didik didorong untuk meraih angka kelulusan yang meningkat dari tahun ke tahun, namun setelah itu tidak mempunyai kepastian. Bila dilihat dalam bentuk piramida, mereka yang berada di tengah hingga ke puncak umumnya adalah anak orang tua yang diuntungkan dari strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Sulit bagi anak lain untuk menerobos ke atas sebab tangga-tangga yang tersedia sedikit dan diperebutkan. Inilah ironi di tengah kegemaran berwacana. n
CiKEAS> Teror Pencitraan Jelang Lebaran
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=7 [ Selasa, 07 September 2010 ] Teror Pencitraan Jelang Lebaran Oleh Atik Catur Budiati ADA sebuah guyonan dari seorang ulama dari Jombang ketika bertemu penulis pada acara seminar di Australia. "Mendekati akhir puasa, jamaah masjid mulai mengalami 'kamajuan signifikan'," kata dia. Pernyataan itu cukup mengherankan karena sejak dulu negeri kita memang dikenal berpenduduk muslim terbesar di dunia. Pernyataan ulama tersebut jelas kontradiktif dan terkesan tidak realistis. Lantas, apa maksud "kemajuan signifikan" itu? Dengan sedikit senyum merekah dari bibirnya, beliau pun segera menyudahi keheranan saya. Menurut dia, "Kemajuan signifikan yang saya maksud adalah barisan jamaah yang semakin lama semakin maju. Dengan begitu, jamaah salat yang dulu memadati masjid sampai ke barisan paling belakang, mendekati Lebaran, kini mulai berkurang dan tinggal dua barisan di paling depan saja". Itu tentu sindiran pedas dan kritik tajam bagi masyarakat muslim di negeri Indonesia. Di Negeri Nonmuslim Hal tersebut jelas cukup berbeda dengan keadaan di negeri rantau, misalnya, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang jumlah jamaahnya di masjid selalu "stabil", pada awal puasa hingga detik-detik menjelang Lebaran tiba. Itu menunjukkan bahwa umat beragama di negeri yang mayoritas penduduknya nonmuslim memiliki kekokohan dan solidaritas keagamaan yang masif. Dalam teori solidaritas sosial-teologis Durkheim, fenomena tersebut merupakan ungkapan emosional dan ekpresi kebatinan kolektif yang secara otomatis membangkitkan spirit kebersamaan dan rasa tali persaudaraan tanpa mengenal batas wilayah dan ideologi keagamaan. Dengan demikian, komunitas teologis yang berbeda sudut pandang dalam tafsiran ayat suci sebuah agama akan menjadi tampak biasa dan saling meleburkan diri di negeri Barat. Islam sudah ada dan eksis di negeri Barat. Umat Islam yang berasal dari negeri mayoritas muslim (Indonesia, Timur Tengah, dan lain-lain) justru cenderung mengurai konflik horizontal yang memanas dan eskalatif di negeri sendiri. Rasa superioritas komunitas itu akan mencair dan melebur menjadi rasa toleransi apabila mereka berada di negeri Barat dan Eropa. Yang lebih unik lagi, masjid di Barat akan selalu diupayakan diisi dengan beragam kegiatan keagamaan mulai yang sunah hingga yang wajib, baik pada masa-masa normal maupun masa Ramadan. Citra yang ingin dibentuk di negeri Barat adalah umat Islam merupakan komunitas yang solid, penuh persaudaraan, toleran, antiteror, inklusif, dan taat menjalankan nilai-nilai agama. Kegiatan teologis umat Islam di Barat, khususnya pada Ramadan kali ini, terbilang berbeda dengan Ramadan yang sudah-sudah. Kegiatan teologis muslim di Barat, mulai mengagendakan aksi syiar Islam ke luar masjid hingga saling berdialog dengan nonmuslim. Itu dilakukan karena akhir Ramadan dan Lebaran kali ini bertepatan dengan peringatan 11 September di AS. Terlebih, ada seorang pastor di AS yang menyerukan melakukan gerakan membakar kitab suci umat Islam (Alquran) pada saat momen peringatan 11 September mendatang (tepat pada saat umat Islam merayakan Lebaran). Nah, sikap umat Islam di Barat itu merupakan upaya counter pencitraan orang Barat yang berpikiran naif, sempit, dan dikotomis. Citra yang berusaha dikibarkan oleh umat Islam di Barat berkaitan dengan citra Islam yang notabene secara hakiki adalah rahmatan lil alamin (agama rahmat bagi alam semesta), cinta damai, dan nir kekerasan. Membalikkan Nilai-Nilai Logika terbalik dan kontradiktif justru terjadi di negeri kita sendiri. Hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat kita yang justru membangun citra buruk di mata orang luar. Korupsi merajalela, teror bom dilakukan atas nama tuhan (jihad), kekerasan dijadikan solusi oleh kelompok garis keras saat menertibkan kegiataan yang mengganggu bulan Ramadan, serta konflik masal terjadi di antara umat Islam sendiri karena persoalan tafsir dan kegiatan keagamaan yang dianggap patologi. Masih banyak lagi contoh kasusnya. Kasus mutakhir yang sering disuguhkan ke hadapan publik adalah praktik konsumtif. Menjelang akhir puasa dan memasuki detik-detik Lebaran, banyak masyarakat muslim di negeri ini yang kecanduaan pergi ke mal secara masal. Mulai pagi hingga tengah malam, mereka sibuk membeli baju, celana, dan perlengkan Lebaran yang bermerek serta trendi di mal-mal. Data sementara menunjukkan, mal-mal di kota besar (Jakarta, Surabaya, Jogja, Medan, dan lain-lain) mengalami peningkatan pengunjung, terutama pada malam hari. Mal semakin ramai hingga tengah malam karena ada diskon midnight hingga 70 persen yang ditawarkan oleh konter-konter pakaian. Akibatnya, masjid yang seharusnya digunakan untuk beriktikaf dan tadarus secara intensif menjelang akhir Ramadan justru tampak sepi, sedangkan mal tampak semakin padat merayap. Ada semacam teror pencitraan dari iklan-iklan komersial yang telah merasuk ke jiwa dan pik
CiKEAS> Transaksi di Pegadaian Meningkat
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/09/07/64476/Transaksi-di-Pegadaian-Meningkathttp://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/09/07/64476/Transaksi-di-Pegadaian-Meningkat 07 September 2010 | 22:51 wib | Daerah Transaksi di Pegadaian Meningkat Semarang, CyberNews. Menjelang Lebaran tahun ini, sejumlah pegadaian di Semarang ramai. Jumlah nasabah di pegadaian mengalami peningkatan. Antrian pun mulai terjadi di beberapa pegadaian. Kepala Pegadaian Cabang Pedurungan Sutrisno mengatakan, menjelang Lebaran ini pegadaian cabang pedurungan dan delapan unit lainnya telah menyiapkan dana Rp 13 miliar. "Mulai sepekan ini, transaksi meningkat hingga 50% dibanding bulan biasa. Per hari rata-rata transaksi mencapai Rp 650 juta," jelasnya, Selasa (7/9). Menurutnya, pada H-6 hingga H-3 Lebaran akan terjadi puncak transaksi di pegadaian. Setiap harinya untuk transaksi gadai mencapai Rp 300 juta per hari, sedang untuk transaksi tebus mencapai Rp 400 juta per hari. "Untuk transaksi penebusan juga mengalami peningkatan 50% dibanding sebelumnya yang hanya mencapai Rp 150 juta per hari," terangnya. Hal yang sama juga terjadi di pegadaian cabang Banyumanik yang telah menyiapkan dana hingga Rp 6 miliar. "Meski baru minggu pertama, transaksi menjelang Lebaran sudah mulai terasa. Jumlah transaksi pun meningkat hingga 20 persen," ujar Pemimpin Pegadaian Cabang Banyumanik, Nirawan Hadi. Menurutnya, pada bulan biasa jumlah transaksi tercatat mencapai Rp 150 juta. Terhitung mulai awal Agustus jumlah transaksi sudah mencapai Rp 3 miliar, atau sekitar 50 persen dari target. "Biasanya tiga hari menjelang Lebaran masyarakat mulai berdatangan untuk menjaminkan emas atau barang mereka," ungkapnya. ( Fani Ayudea , Fista Novianti/CN14 )
CiKEAS> Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025 Indonesia Jadi 44 Provinsi
Refleksi : Makin banyak raja kecil, makin mudah kkn subur? http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=24550 2010-09-07 Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025 Indonesia Jadi 44 Provinsi [JAKARTA] Kendati berulang kali menyatakan moratorium pemekaran daerah, diam-diam pemerintah telah memproyeksikan penambahan 11 provinsi dan 54 kabupaten/kota baru dalam rentang waktu 15 tahun ke depan. Dengan penambahan tersebut, Indonesia akan memiliki 44 provinsi dan 545 kabupaten/kota pada tahun 2025 nanti. Demikian yang tertuang dalam dokumen Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berjudul "Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025" yang diterima SP di Jakarta, akhir pekan lalu. Desain itu akan dibahas bersama DPR setelah Lebaran untuk disetujui atau diperbarui. Dokumen setebal 70 halaman dan ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi pada 21 Juni 2010 itu menyebutkan, sejak diberlakukannya UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemu- dian diganti dengan UU 32/2004, aspirasi pemekaran daerah sedemikian deras mengalir dan sulit dibendung. Merespons hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di depan Sidang Paripurna DPR pada 3 Agustus 2009, menyatakan untuk memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran, sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alasannya, untuk mencegah pemborosan dan penghamburan sumber dana negara secara tidak tepat. Sejak keran pemekaran daerah baru dibuka, sebanyak 205 daerah otonom baru (DOB) terbentuk hanya dalam waktu 10 tahun (1999-2009). Daerah itu meliputi 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 524 daerah otonom, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di DKI Jakarta. Jumlah tersebut akan terus bertambah, karena usulan yang masuk melalui pintu Kemdagri dan DPR terus mengalir. Motivasi pembentukan daerah otonom baru adalah untuk pemerataan pembangunan, setidaknya, akan ada aliran dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), membuka peluang kerja sebagai PNS, memunculkan elite-elite baru yang akan duduk di DPR, serta meningkatkan eksistensi identitas lokal. Pada titik inilah, dalam banyak kasus, upaya pemekaran daerah menjadi arena bagi para pemburu rente (rent-seeker), maupun para petualangan politik yang mengejar kepentingan sendiri dan kepentingan jangka pendek. Beban APBN Ledakan pemekaran selama 1999-2010 menyebabkan lonjakan beban APBN yang luar biasa. Disebutkan, pada 2003, pemerintah pusat harus menyediakan DAU Rp 1,33 triliun bagi 22 DOB hasil pemekaran sepanjang tahun 2002. Jumlah tersebut melonjak dua kali lipat pada tahun 2004, di mana pemerintah harus mentransfer Rp 2,6 triliun alokasi DAU bagi 40 DOB. Sementara tahun 2010, pemerintah terpaksa mengucurkan Rp 47,9 triliun sebagai DAU untuk daerah pemekaran. Beban terhadap APBN makin bertambah, akibat lemahnya daya dukung keuangan sebagian besar DOB. Di beberapa daerah pemekaran, pemerintah pusat harus mengalokasikan DAK untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Karena itu, pemerintah membatasi ambisi pemekaran dengan hanya ada 8 daerah yang dimekarkan hingga 2025. Daerah tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. "Untuk setiap daerah tersebut hanya diperbolehkan memekarkan satu provinsi baru. Kecuali untuk Papua, diperbolehkan mendapatkan empat provinsi baru. Untuk pemekaran kabupaten/kota yang baru itu, juga hanya bisa dilakukan di tujuh daerah saja. Untuk daerah Sumatera hanya akan ada 10 kabupaten/kota baru yang bisa mekar. Lalu untuk Jawa, hanya diperbolehkan tujuh. Kemudian Kalimantan hanya ada 10 kabupaten/kota baru yang terbentuk. Sulawesi hanya ada 11 kabupaten/kota. Di Bali dan Nusa Tenggara akan ada tiga kabupaten/kota yang terbentuk. Maluku ada empat kabupaten/kota yang mekar dari daerah induknya. Dan di daerah Papua, diperbolehkan sembilan kabupaten/kota. Pemerintah menyusun desain besar ini guna menjawab banyaknya daerah-daerah yang minta pemekaran. Saat ini di DPR terdapat 33 usulan calon daerah baru yang tengah diproses. Usulan tersebut, terbagi atas 10 provinsi, 21 kabupaten, dan 2 kota. Mendagri Gamawan Fauzi belum mau bicara banyak soal desain besar tersebut. "Saya belum bisa berkomentar karena belum ada pembahasan dengan DPR. Jika sudah mulai pembahasan, maka saya siap membuka ke publik," katanya kepada SP di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurutnya pembahasan bersama DPR baru akan dimulai 16 September mendatang. Karena itu, pihaknya baru akan bicara kepada publik terkait desain pemekaran pada saat tersebut. Menanggapi desain tersebut, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo belum mau berkomentar soal kuantitas wilayah yang akan dimekarkan. Baginya yang terpenting adalah apakah memang perlu pemekaran atau cukup digabung saja, ataukah harus ada w
CiKEAS> British MP's wife found working as a sex worker
Indo-Asian News Service London, September 06, 2010 First Published: 14:21 IST(6/9/2010) Last Updated: 17:48 IST(6/9/2010) British MP's wife found working as a sex worker A British MP's wife works as a prostitute charging 70 pounds "for oral sex without a condom followed by full sex with a condom", said a media report in London. The revelation left the MP stunned as he said: "That's a horrible shock". Sunday Mirror reported that Tory MP Mike Weatherley's Brazilian wife Carla, 39, works at three seedy brothels. The expose could prove embarrassing to Prime Minister David Cameron, who campaigned alongside Weatherley at the general election earlier this year. Weatherley met Carla 10 years ago while he was on a business trip to Rio de Janeiro. Sources say that she was already then a sex worker. There is, however, nothing to suggest that Weatherley knew. After starting a relationship, Weatherley may have bought Carla an apartment in the Copacabana beach area. Later, Weatherley moved Carla to Britain, where they married in Brighton, East Sussex, in 2003. Carla's occupation was listed as housewife in the marriage certificate and initially, she put her past behind her. However, in February, as Weatherley geared up for the poll campaign, she re-entered the sex industry. During the campaign, Weatherley took Carla to a number of political functions in the Hove and Portslade constituency. Sunday Mirror reporter met her at a South London massage parlour where she offered to perform a list of sex acts. She then stripped off and danced naked. The media report said that Carla walked into the room in pink lingerie and said she was "Bea". She then rattled off a price list - "30 pounds for hand relief, 40 pounds for oral sex with a condom followed by sex and 70 pounds for oral sex without a condom followed by full sex with a condom". She also spoke about two brothels where she works - North Cheam Massage and Intimate Massage in Bedford. "I started working in Bedford in February, but it is very far away. Here we have two houses, this one and one in Cheam. And I work there at the moment. I cover for my friend because she's on holiday. I work on Thursday there and on Friday in London. Then, when she is back, I will work on Mondays. Thursdays here, Mondays there," she was quoted as saying. She added: "I like it here, nice clients, nice people, nice place and good money." Weatherley said he was not aware that his wife was a prostitute and added: "Oh no. It's a bit of a shock. We separated in February and I had absolutely no idea at all. We've kept in touch and have lunch together every week so we're still good friends." "That's a horrible shock... thank you for letting me know." http://www.hindustantimes.com/StoryPage/Print/596677.aspx © Copyright 2009 Hindustan Times
CiKEAS> Rescued after three weeks on a leaky boat
http://www.smh.com.au/world/rescued-after-three-weeks-on-a-leaky-boat-20100907-14zit.html Rescued after three weeks on a leaky boat Russell Skelton and Adam Carey September 8, 2010 Home and dry ... Benedict Jor is taken aboard the Wangaratta after his three week ordeal, above. LAST night fisherman Benedict Jor finally set foot on dry land again after a dramatic rescue at sea. Mr Jor and the crew of the ANL Wangaratta berthed at Melbourne's docks, where Mr Jor will spend the next two days before the container ship leaves for Sydney, where he will fly back home to his family in PNG. Lost at sea, Benedict Jor survived on coconuts and rain water for three weeks before the crew of the giant container ship spotted his tiny fishing craft drifting in the Saint Andrew Strait off the Papua New Guinea coast. The 20-year-old from the village of Noga near Rabaul had been fishing alone for tuna between two islands when a change in wind and currents swept his boat out to sea. Last night Mr Jor was adjusting to his new surrounds. "It's strange [here]. I've never been to a city like this because I've grown up in a village,'' he said from on board the ship, surrounded by the bright lights of Melbourne. The young fisherman feared he would die at sea after several boats passed by without spotting him, despite his frantic waving. But a break in the rain and a burst of sunshine was enough for the crew of the Wangaratta to detect him. He had been sleeping under a blanket of banana leaves, huddling from the heavy rain, before the ship came into view. His ordeal ended on Thursday when the Wangaratta, en route from China to Melbourne with a cargo of electrical goods, picked him up. He was about 50 nautical miles from the coast when he was sighted by crew members from the deck of the Wangaratta. "I'd like to the thank them for what they have done for me and I thank God for them. I'm very pleased they saved my life," he said. Mr Jor's parents still have no idea of his fate and he has no phone number to reach them on. PNG officials hope Mr Jor could be united with his family by the weekend. Stephen Allaker, captain and master of the Wangaratta, said when Mr Jor was first spotted, there were fears he might not have been alone. "We were initially concerned that we could only see a lone person, but he assured us he had been on his own throughout." The rescue had been a tricky operation that involved turning the fully laden container ship about and then manoeuvring it to within 40 metres of Mr Jor's boat, which had capsized. A lifebuoy attached to a rope was tossed to the young man. "We then pulled him to the ship's ladder," Captain Allaker said. He said Jor was immediately admitted to the ship's hospital where he was treated for hypothermia, dehydration and shock. ''He had a small cut on his left side that cleared up very quickly. Within 24hours, he had made a full recovery.'' Mr Jor said yesterday that he was feeling fine, but anxious to get home after his extraordinary adventure. A spokesman for ANL said Mr Jor had been lucky to have been in the shipping channel in the middle of the day rather than at night when the Wangaratta came across him. The Wangaratta berthed at West Swanson dock in Melbourne Port late last night. Mr Jor will be kept on board until the ship returns to Sydney where he will pass through immigration and be met by PNG consular officials, who will assist in his return home.
CiKEAS> Soft power
http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/04/soft-power.html Soft power The Jakarta Post | Sat, 09/04/2010 5:37 PM | Opinion Soft power JP/Irma Rahmi Damayanti Related News >> a.. SBY silences war-drum sentiment vs Malaysia b.. SBY wants peaceful solution to row with Malaysia c.. Politicians under fire over Malaysian feud d.. Govt, legislators divided over mending fences with Malaysia | | | | | | | | Post Comments | Comments (17)
CiKEAS> Group lobbying for 'permanent residency'
Refleksi : Bagimana kalau peraturan serupa diberlakukan terhada warganegara Indonesia yang berdiam di luar negeri? http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/07/group-lobbying-%E2%80%98permanent-residency%E2%80%99.html Group lobbying for 'permanent residency' Arghea Desafti Hapsari, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 09/07/2010 9:37 AM | Headlines When the Asian financial crisis hit in 1997, Australian national Elora (not her real name) saw her Indonesian husband's business caving in, and went to pieces. Being a foreigner sponsored to live in Indonesia by her husband's company, Elora could no longer get permission to stay. A work permit is issued to foreigners who have sponsorship from a company or other organization. The government imposes strict guidelines on what expertise workers need to be entitled to such permits. While she lacked the expertise, Elora found work - to make ends meet. "It's not easy living on a single income," she told The Jakarta Post on Monday. Her discreet job as a freelance translator required her to use her husband's name on the payroll. Several groups have voiced concerns regarding the matter and are currently pushing for Indonesia to recognize permanent residency, which, if granted, would allow a foreign spouse of an Indonesian to gain the same rights to live and work in Indonesia as Indonesians have. "Permanent residents will have almost the same rights as Indonesian citizens, except for the right to vote and run for office," said Dewi Tjakrawinata of the International Rainbow Alliance (APAB). The concept of permanent residency has been long adopted by other Southeast Asian countries including Thailand, Singapore and Malaysia. In these countries, permanent resident status can be gained easily by foreigners who are married to locals, and by their children. The APAB has been advocating legislators deliberating the bill on immigration. Permanent residency, the alliance says, needs to be regulated in the bill. Lawmakers are targeting to pass the bill into law by the end of the month. Julie Mace from the APAB said recently that by granting permanent residency to foreign spouses of Indonesians, "family reunification would be made easier and would be guaranteed." Mixed-marriage families have often faced times when their children, who are of foreign nationalities, are not allowed to live permanently with their parents and earn a living in Indonesia. Such is the case when the children reach more than 18 years of age, when they are no longer entitled to parental sponsorship to reside in Indonesia. Foreigners who want to live in Indonesia are currently given stay permits, which can be temporary (KITAS) or "permanent" stay (KITAP) permits. The latter lasts five years. Such permits are given to, among others, foreign investors, foreign experts, top foreign managers of companies, children joining Indonesian parents or foreign spouses joining an Indonesian husband or wife. In the latter case, a foreigner must first arrange sponsorship from his or her Indonesian spouse before applying for a stay permit. "Problems arise when marriages break up or get into trouble. The Indonesian husband or wife can easily deny their spouse sponsorship and thus make it harder for them to get a stay permit here," said Marilyn Ardipraja, another member of the APAB. Marilyn, who has spent 34 years living in Indonesia with her Indonesian husband, also lamented the fact that her children, who are of Australian nationality, can only visit her on a tourist visa, which is valid for just two months.
CiKEAS> Christians open free resting area for travelers in Semarang
Refleksi : Mudah-mudahan tidak dibilang usaha murtadisasi, seperti dengan super mie. http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/07/christians-open-free-resting-area-travelers-semarang.html Christians open free resting area for travelers in Semarang Suherdjoko, The Jakarta Post, Semarang, Central Java | Tue, 09/07/2010 9:13 PM | Archipelago Gereformed Church and Kristen Karangsaru Church congregation in Semarang has opened a free resting area called Peduli Kasih (Care with Compassion) on Jl. Sultan Agung in Semarang, Central Java, to serve travelers who were passing on the city before reaching their respective destinations during Idul Fitri exodus. The resting area, which provides free meals, beverages and health service, will last until Thursday, which is one day prior to the holiday. "Let's not see this as a religious matter because it is pure about humanity. We are moved to help our brothers and sisters who are on journey. They are surely tired, even some of them got sick during the trip, but we will do our best to make their homecoming trip safe and sound," volunteers chief Rev. Rahmat Paska Rajaguguk said Tuesday. The resting area, which is run by 20 volunteers from the churches, has been serving the travelers since 2007. Homecomer Aris Dwi Setyono, 31, said that it was the first time for him and family to visit the resting area. "It was quite a surprise to recognize that our Christian brothers and sisters run the service," he added.
CiKEAS> Polemik tentang Regulasi Zakat!
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010090801183515 Rabu, 8 September 2010 BURAS Polemik tentang Regulasi Zakat! "ORANG kota sudah datang!" Pak Modin, pengurus keagamaan dusun, menyambut kehadiran Temon di musala. "Langsung mau bayar zakat fitrah?" "Itulah salah satu alasan mudik, membayar fitrah di kampung!" jawab Temon. Seusai bayar fitrah ke amil, sambil duduk dekat Pak Modin ia menukas, "Jangan-jangan ini jadi kesempatan terakhir membayar zakat fitrah ke amil musala!" "Memangnya ada apa?" tanya Modin. "Saya baca di koran, pemerintah menyiapkan perubahan menyeluruh Undang-Undang (UU) tentang Zakat Nomor 38/1999 untuk meregulasi zakat! (Koran Tempo, Editorial, [6-9]). Maksudnya, pengelolaan zakat yang sekarang ini ditangani masyarakat, nantinya dikelola negara!" jelas Temon. "Dengan dikelola negara itu, wajib zakat akan diberi sanksi denda dan hukuman jika enggan atau lalai menunaikan kewajibannya!" "Begitu? Perubahan luar biasa itu!" timpal Modin. "Kami para petugas amil zakat musala tentu amat senang menyambutnya, tak perlu repot lagi menangani zakat warga karena bakal ada pejabat negara yang mengurusnya!" "Jadi Pak Modin setuju?" tanya Temon. "Kalau UU-nya begitu, siapa berani melanggar?" jawab Modin. "Soal zakat diurus negara, di zaman sahabat sebagai khalifah dahulu begitu! Sedang sanksi hukumnya, mungkin sebanding dengan penegasan Abu Bakar Siddik ra., bahwa dia akan memerangi siapa yang tidak melunasi zakatnya!" "Tapi kenapa koran itu menentang pengalihan pengelolaan zakat dari masyarakat ke negara dengan sanksi hukum itu?" timpal Temon. "Polemik itu mungkin karena masyarakat sudah terbiasa pada pengelolaan zakat yang sekarang!" jawab Modin. "Juga kepercayaan masyarakat pada badan amil zakat (BAZ) pelat merah masih kurang, sehingga lebih banyak orang memilih untuk membayar zakat ke masjid dan musala, atau lembaga amil zakat (LAZ) swasta yang terlihat nyata penggunaan dananya bagi umat!" "Soal kepercayaan itu yang penting!" timpal Temon. "Kalau zakat dikelola negara seperti pajak, bisa-bisa ditangani ala Gayus Tambunan pula!" "Tak perlu suuzan!" tegas Modin. "Tapi sebaiknya Presiden dan DPR memikirkan masak-masak soal ini, agar maksud baik tak malah jadi bencana! Juga, yang selama ini sudah berjalan baik tak berubah justru menjadi buruk!" "Paling tidak buktikan dahulu pengelolaan uang negara bersih dari korupsi, baru masukkan zakat dalam keranjang keuangan negara!" timpal Temon. "Kan lucu kalau yang tak bayar zakat dibui, padahal uang zakatnya dikorupsi!" H. Bambang Eka Wijaya
CiKEAS> Europe raids on file-sharing groups
http://english.aljazeera.net/news/europe/2010/09/20109719310578178.html Europe raids on file-sharing groups Police in 14 European countries crackdown on suspected online file-sharing network, with seven Swedish locations raided. Last Modified: 07 Sep 2010 20:32 GMT Authorities in more than a dozen European nations have launched a crackdown on an online file-sharing network. Swedish officials said that raids had been undertaken in 14 countries on Tuesday in a major operation that followed two years of investigations by Belgian police. The majority of the police action occurred in Sweden, according to TorrentFreak, a file-sharing news website. A network named The Scene was a key target, according to a statement from Swedish prosecutors. The Scene was said to have offered films before they were available on DVD. Paul Pinter, a Swedish police officer from the minor crimes unit, said that police targetted 48 sites across Europe that were part of the network. Police raided seven locations in Sweden, including one in a suburb of Stockholm, containing servers used by file-sharing website The Pirate Bay and Wikileaks, the whisteblowing website. However, that service provider said that officers had visited them but only asked questions over two suspect IP addresses, and that no computers or other goods had been seized. Frederick Ingblad, a Swedish Prosecutor, confirmed to local media that Wikileaks was not involved in the current action. Locations in Malmo, Umea University and Eskilstuna were also raided in Sweden. Reports state that four people are reportedly being questioned on alleged breach of copyright law, with servers and computers having been taken by authorities. Raids were also said to have been carried out in the Netherlands, Norway, Germany, the UK, the Czech Republic and Hungary.
