[ekonomi-nasional] Teks Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

2010-02-12 Thread andre andreas 
baca juga Maklumat Pembentukan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Lata 
belakang, Visi, Misi, Tujuan, Program dan Rencana Aksi)
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/02/asosiasi-ekonomi-politik-indonesia-aepi.html
Bahwa, cita-cita mewujudkan perekonomian bangsa yang mandiri, demokratis, dan 
berkeadilan adalah bagian yang sah dari cita-cita perjuangan kemerdekaan 
Indonesia. Namun sejak hari pertama setelah proklamasi, jaringan 
neokolonialisme dan para agennya tidak pernah berhenti berusaha merongrong 
pengamalan cita-cita tersebut. Akibatnya, 65 tahun setelah proklamasi, struktur 
perekonomian Indonesia yang bercorak kolonial masih terus bertahan. Bahkan 
dalam satu dekade terakhir, kecenderungan untuk mensubordinasikan perekonomian 
Indonesia di bawah struktur kapitalisme internasional itu diperparah oleh 
pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif yang didukung oleh 
kemajuan teknologi informasi. Ekspansi modal asing dan usaha-usaha besar 
difasilitasi. Penghancuran lingkungan hidup dibiarkan. Pemenuhan hak-hak dasar 
para pelaku ekonomi rakyat cenderung terabaikan. Kesenjangan dan ketidakadilan 
sosial, yang ditutupi dengan pemaparan indikator-indikator
 yang mengagumkan di atas kertas, kini menjadi kenyataan sehari-hari. Muaranya, 
sebagian rakyat Indonesia, sebagai pemilik sah negeri ini, yang seharusnya 
meningkat derajat dan martabatnya sebagai tuan di negeri sendiri, terpaksa 
bertahan hidup dengan menjadi kuli kelas dunia.

Bahwa, belenggu struktur ekonomi kolonial serta pengingkaran terhadap cita-cita 
proklamasi dan amanat konstitusi itu harus segera dihentikan. Sebab itu, kami 
yang berkumpul di sini bertekad untuk :

Pertama, melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dalam mewujudkan 
perekonomian yang mandiri, demokratis dan berkeadilan sebagaimana digariskan 
dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya;

Kedua, mengkaji dan mengoreksi berbagai kebijakan ekonomi-politik Indonesia 
agar sejalan dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi;

Ketiga, merumuskan menyebarluaskan gagasan mengenai urgensi peningkatan 
kemandirian dan demokratisasi perekonomian Indonesia bagi peningkatan 
kesejahteraan rakyat;

Keempat, meningkatkan derajat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia sebagai 
tuan di negeri sendiri;

Kelima, membentuk wadah perjuangan kaum terpelajar yang berpihak kepada 
konstitusi, yang kami beri nama Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.

Bahwa kami percaya, bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi sebuah bangsa yang 
besar dan dihormati oleh masyarakat Internasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati cita-cita dan perjuangan kami.

Jakarta 9 Februari 2010

Beberapa wakil deklarator yang memberi sambutan pada Acara Deklarasi AEPI 
tanggal 9 Februari 2010 di Gedung Perpustakaan Nasional Salemba Jakarta.

Syamsul Hadi, PhD (Universitas Indonesia), Hendri Saparini, PhD (ECONIT), Prof. 
Dr. Muhammad Yunus (Universitas Hasanuddin) Drs. Deliarnov, MSc (Universitas 
Riau), Drs. M. Ridwan Rangkuty, MA (Universitas Sumatera Utara), Henry Saragih 
(Serikat Petani Indonesia), Dr. Ignatius Wibowo (Universitas Indonesia), 
Ichsanuddin Noorsy (Pustek UGM) Dr. Fahmy Radhi, MBA (Universitas Gajah Mada) , 
Revrisond Baswir (Universitas Gajah Mada)
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]

[ekonomi-nasional] Beroposisi: Untuk Apa, Siapa dan Ke Mana?

2010-02-12 Thread mundo 

*Buletin Elektronik**www.Prakarsa-Rakyat.org*

*SADAR *

*Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi*
* Edisi: 273 Tahun VI - 2010
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org*



*BEROPOSISI: UNTUK APA, SIAPA DAN KE MANA?*




*Oleh Nining Elitos **



Oposisi, sebuah kata yang pada bulan-bulan ini menjadi /trend/ di 
masyarakat Indonesia khususnya di kalangan organisasi massa, dan politik 
semenjak Pemilu 2009. Oposisi yang memiliki padanan kata berseberangan 
dan melawan, adalah menunjukkan sikap tidak mau bekerja sama.


Oposisi yang berkembang di Indonesia menunjukkan pendidikan politik yang 
berjalan menuju kualitas yang baru. Politik yang terbuka dari massa 
rakyat menghadapi rezim penguasa. Namun, harus diwaspadai arah dari 
oposisi ini. Oposisi bisa menuju pada arah kompromi terhadap kekuasaan 
sehingga menukar kepentingan utama menjadi raihan posisi di dalam 
kekuasaan. Namun oposisi juga bisa menuju pada arah yang berlebihan, 
yakni menguatnya kekuatan oposisi untuk mengambilalih kekuasaan yang ada 
dan menyingkirkan penguasa yang dioposisi.


Selanjutnya:
http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin%20SADAR/SADAR%20273%20tahun%20VI%202010.html

 

*webmas...@prakarsa-rakyat.org    *



[Non-text portions of this message have been removed]

[ekonomi-nasional] Re: BUMN sebagai buffer krisis ekonomi...

2010-02-12 Thread A Nizami 
Harusnya pemerintah memberdayakan BUMN sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam 
negeri dan membuka lapangan kerja.
Contoh kebutuhan kendaraan bermotor di Indonesia sekitar rp 200 trilyun/tahun.

Nah jika dana Rp 6,7 trilyun yang disuntikkan ke Bank Century tsb dipakai untuk 
menambah modal @ Rp 1 trilyun ke Pindad yang sudah bikin panser, INKA yang 
sudah membuat mobil GEA, dan IPTN yang sudah bikin pesawat untuk membuat mobil 
nasional dengan harga tidak lebih dari Rp 50 juta, niscaya Pasar Kendaraan 
Bermotor yang semula dikuasai pabrikan asing dapat dikuasai oleh bangsa 
Indonesia.

Biayanya cuma Rp 3 trilyun. Kurang dari separuh dana yang sudah disuntikkan ke 
Bank Century yang ternyata dimiliki oleh Perampok Swasta. Rp 200 trilyun dari 
pasar kendaraan bermotor diraih, lapangan kerja bagi ratusan ribu warga 
Indonesia terbuka. Belum lagi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai produsen 
mobil sendiri.

 ===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com


>
>Dari: Harlizon MBAu 
>Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com; indone...@nextbetter.net
>Cc: sman2padang ; sma2pdg-81 
>; redaksi-indone...@yahoogroups.com; 
>wartawan-indone...@yahoogroups.com
>Terkirim: Jum, 12 Februari, 2010 15:07:07
>Judul: [ekonomi-nasional] BUMN sebagai buffer krisis ekonomi...
>
> >
>
>
>
>
>  >
>>  
> 
>Jika dari dulu BUMN dimanfaatkan oleh negara untuk melaksanakan
>>program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan daerah
>>yang pebisnis atau perusahaan swasta biasa menghindarinya karena tidak
>>menguntungkan. ..
>>Kalau pemerintah lagi cekak untuk biaya pembangunan dan penyelenggaraan
>>negara, lalu ngambil talangannya dari BUMN
>>termasuk sebagai penyangga krisis ekonomi...
>
>>Lalu, mau di rekayasa untuk kemudian di jual kepada pribadi-pribadi?
>
>http://www.endonesi a.com/mod. php?mod=publishe r&op=viewarticle &cid=5&artid= 
>2079
>
>>Antisipasi Krisis, BUMN Diimbau Tarik Investasi Dolar Oleh Endonesia
>
>>Senin, 06-Oktober-2008, 16:40:30
>
>>Jakarta, Kominfo Newsroom -- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
>>Sofyan A Djalil menghimbau kepada BUMN yang berinvestasi di luar negeri
>>dalam bentuk dolar AS (valuta asing) agar dialihkan ke perbankan dalam
>>negeri.
>
>>Menurut Menteri, langkah tersebut dipilih untuk mengantisipasi proyek besar
>>maupun kegiatan korporasi BUMN lainnya yang berada diluar negeri atas
>>kemungkinan terjadinya gejolak krisis ekonomi global akibat krisis keuangan
>>di Amerika Serikat.
>
>>''Kami akan minta mereka (BUMN-BUMN) menaruh uang dolar AS di dalam negeri
>>dari pada di luar negeri karena kita butuh devisa,'' kata Sofyan di Gedung
>>Garuda, Jakarta, Senin (6/10)..
>
>>BUMN yang punya banyak dolar di luar negeri dihimbau supaya dipindahkan pada
>>sistem perbankan domestik. Kecuali untuk hal-hal tertentu dan mereka
>>benar-benar memerlukannya di luar negeri.
>
>>Menteri berharap aksi korporasi yang cenderung dimiliki oleh BUMN besar
>>seperti PT PLN, Pertamina, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Perusahaan
>>Gas Negara Tbk, PT Telkom Tbk dapat dipindahkan kepada sistem perbankan
>>domestik.
>
>>''Kec uali untuk hal-hal tertentu yang memang diperlukan disimpan diluar
>>negeri untuk kepentingan BUMN tersebut,'' kata Sofyan seraya menambahkan
>>bahwa pihaknya segera melakukan evaluasi tindakan-tindakan korporasi yang
>>berlebihan bahkan over exposure dari BUMN-BUMN tersebut.
>
>>Ia mengaku belum mendapatkan laporan secara detail dari BUMN-BUMN mengenai
>>dampak dari krisis ekonomi Amerika Serikat itu maupun kerugian akibat
>>investasi dolar AS mereka yang berada diluar negeri.(T.Ve/ toeb/b)
>
>>< /p>
>
>>*Berita Bisnis>cid=5>Lainnya
>>* *.* Kadin Sampaikan Rekomendasi untuk Cegah Krisis Keuangan
>>Global>&cid=5&artid= 2075>
>>*.* Istri Bos First Media pun Diperiksa
>>KPK>&cid=5&artid= 2065>
>>*.* Pemerintah Siap Ambil Alih Saham
>>BPUI>&cid=5&artid= 2059>
>>*.* SBY Perintahkan Gubernur Sultra Datang ke
>>Jakarta>&cid=5&artid= 2056>
>>*.* Uang Kiriman TKI 2008 Capai Rp 40
>>Triliun>&cid=5&artid= 2053>
>>*.* Arang Bakau Batam
>>Ditertibkan>&cid=5&artid= 2045>
>>*.* Badan POM Diminta Awasi Susu
>>China>&cid=5&artid= 2040>
>>*.* 3 BUMN Dapat Restu Go
>>Public>&cid=5&artid= 2033>
>>*.* 3 Perusahaan Bersedia Bayar Royalti
>>Batubara

[ekonomi-nasional] TRANSPARANSI perlu dimulai dari BANK...

2010-02-12 Thread Harlizon MBAu 
Menurut doktrin ekonomi NeoKolonial, "Transparansi menjadikan organisasi
tersebut lebih baik, dan juga lebih baik buat masyarakat"

Bagaimana kalau transparansi dimulai dari perbankan dan bursa dahulu?
Misalnya membuka rekening-rekening pejabat atau para penyedot kekayaan
negara ini.
Atau, berapa uang nasabah yang hilang akibat permainan currency trading,
stock trading yang dilakukan oleh Bank.
Setidaknya, mengumumkan grafik distibusi rekening para nasabah berdasarkan
segmennya.
Atau ditribusi stock trading transaction, pemain-pemainnya serta untung
ruginya bagi mereka dan negara.

Barangkali memang perlu di dukung transparansi yang seperti ini...

Salam Z


[Non-text portions of this message have been removed]

[ekonomi-nasional] BUMN sebagai buffer krisis ekonomi...

2010-02-12 Thread Harlizon MBAu 
Jika dari dulu BUMN dimanfaatkan oleh negara untuk melaksanakan
program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan daerah
yang pebisnis atau perusahaan swasta biasa menghindarinya karena tidak
menguntungkan...
Kalau pemerintah lagi cekak untuk biaya pembangunan dan penyelenggaraan
negara, lalu ngambil talangannya dari BUMN...
termasuk sebagai penyangga krisis ekonomi...

Lalu, mau di rekayasa untuk kemudian di jual kepada pribadi-pribadi?


http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=2079


Antisipasi Krisis, BUMN Diimbau Tarik Investasi Dolar Oleh Endonesia

Senin, 06-Oktober-2008, 16:40:30




Jakarta, Kominfo Newsroom -- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sofyan A Djalil menghimbau kepada BUMN yang berinvestasi di luar negeri
dalam bentuk dolar AS (valuta asing) agar dialihkan ke perbankan dalam
negeri.

Menurut Menteri, langkah tersebut dipilih untuk mengantisipasi proyek besar
maupun kegiatan korporasi BUMN lainnya yang berada diluar negeri atas
kemungkinan terjadinya gejolak krisis ekonomi global akibat krisis keuangan
di Amerika Serikat.

''Kami akan minta mereka (BUMN-BUMN) menaruh uang dolar AS di dalam negeri
dari pada di luar negeri karena kita butuh devisa,'' kata Sofyan di Gedung
Garuda, Jakarta, Senin (6/10).

BUMN yang punya banyak dolar di luar negeri dihimbau supaya dipindahkan pada
sistem perbankan domestik. Kecuali untuk hal-hal tertentu dan mereka
benar-benar memerlukannya di luar negeri.

Menteri berharap aksi korporasi yang cenderung dimiliki oleh BUMN besar
seperti PT PLN, Pertamina, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Perusahaan
Gas Negara Tbk, PT Telkom Tbk dapat dipindahkan kepada sistem perbankan
domestik.

''Kec uali untuk hal-hal tertentu yang memang diperlukan disimpan diluar
negeri untuk kepentingan BUMN tersebut,'' kata Sofyan seraya menambahkan
bahwa pihaknya segera melakukan evaluasi tindakan-tindakan korporasi yang
berlebihan bahkan over exposure dari BUMN-BUMN tersebut.

Ia mengaku belum mendapatkan laporan secara detail dari BUMN-BUMN mengenai
dampak dari krisis ekonomi Amerika Serikat itu maupun kerugian akibat
investasi dolar AS mereka yang berada diluar negeri.(T.Ve/toeb/b)

< /p>

  *Berita 
BisnisLainnya
* *.* Kadin Sampaikan Rekomendasi untuk Cegah Krisis Keuangan
Global
*.* Istri Bos First Media pun Diperiksa
KPK
*.* Pemerintah Siap Ambil Alih Saham
BPUI
*.* SBY Perintahkan Gubernur Sultra Datang ke
Jakarta
*.* Uang Kiriman TKI 2008 Capai Rp 40
Triliun
*.* Arang Bakau Batam
Ditertibkan
*.* Badan POM Diminta Awasi Susu
China
*.* 3 BUMN Dapat Restu Go
Public
*.* 3 Perusahaan Bersedia Bayar Royalti
Batubara
*.* Penjualan Industri Tekstil Turun 27
Persen


[Non-text portions of this message have been removed]

[ekonomi-nasional] Siapa Bilang Swasta Pasti Untung dan BUMN Pasti Rugi? Tantangan BUMN 2010: Tranparansi: teori khayalan dari mana?

2010-02-12 Thread A Nizami 
Telkom dan Indosat sebelum diprivatisasi, itu sudah untung trilyunan per tahun. 
Harap diingat, ketika go public di BEJ waktu itu persyaratan yang bisa Go 
public adalah perusahaan harus untung 3 tahun terakhir selama berturut-turut.

Sebaliknya jika diprivatisasi, belum tentu transparan dan untung. Contohnya 
Enron di AS ternyata akhirnya bangkrut meski sudah Go Public dan auditornya 
bilang untung dan auditnya wajar. BHS Bank habis dirampok pemiliknya Hendra 
Rahardja, Belum lagi Bank Century dan Summa Bank

Buang jauh2 pikiran yang swasta itu pasti untung dan transparan.


Sering orang-orang Neoliberalis
mendesak pemerintah untuk memprivatisasi BUMN-BUMN untuk dijual ke
asing dengan alasan rugi segala macam. Padahal tidak semuanya benar.
Justru banyak BUMN yang untung sampai
Rp 80 trilyun/tahun. Celakanya justru BUMN-BUMN yang untung itu yang
diprivatisasi/dijual sehingga 85% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh
asing.
Padahal tahun 2009 saja BUMN menyumbang sebagian keuntungannya ke negara 
sebesar Rp 29 trilyun.
Jadi kalau menjual BUMN, itu sama
dengan menjual angsa bertelur emas. Dapat hasil penjualan sekali,
setelah itu tidak dapat uang lagi. Beda jika dikelola terus sehingga
mendapat keuntungan setiap tahun.

Banyak orang berkata bahwa jika BUMN
diprivatisasi jadi perusahaan Swasta, maka akan lebih baik. Karena
Swasta menggunakan dananya sendiri, maka mereka jadi lebih hati-hati.
Begitu alasannya.
Namun pendapat tersebut tidak
sepenuhnya benar. Karena kalau perusahaan tersebut menengah kecil,
mungkin masih murni memakai uang sendiri. Tapi umumnya perusahaan
swasta menengah atas, apalagi asetnya sudah sampai trilyunan rupiah
lebih, hanya sebagian kecil yang menggunakan uang pribadi. Umumnya
menggunakan dana pihak lain atau uang rakyat mulai dari sekedar
pinjaman Bank, atau pun dengan menarik dana masyarakat dengan melempar
saham di Bursa Saham.
Bahkan jika perusahaan tersebut berupa
Bank Swasta atau pun Pialang Saham Swasta, mereka dengan mudah menarik
dana masyarakat yang menjadi nasabahnya sampai ratusan trilyun lebih.
Apakah perusahaan Swasta tersebut jadi bagus dan tidak rugi?
Kita lihat betapa banyak perusahaan
swasta yang merugi. BHS Bank bangkrut dan pemiliknya kabur dengan
trilyunan uang nasabah. Lehman Brothers juga bangkrut dengan kerugian
300 milyar dollar AS. Sarijaya Securities bangkrut dengan menghilangkan
Rp 245 milyar uang nasabahnya. Enron yang sudah Go Public dan Chrysler
bangkrut, sementara AIG harus “dinasionalisasi” dengan dana US$ 85
milyar dari uang rakyat AS.
Pada Krisis Moneter di tahun 1998,
pemerintah harus menalangi Bank-bank Swasta seperti BCA, Danamon,
Lippo, dan sebagainya dengan uang rakyat sebesar Rp 600 trilyun melalui
KLBI/BLBI. Itu adalah jumlah yang sangat besar karena melampaui jumlah
APBN Indonesia saat itu. Bank-bank Swasta tersebut merugi dan
diambil-alih pihak lain.
Banyak perusahaan swasta yang
kreditnya macet. Meski perusahaan merugi, namun pemilik perusahaan
tetap bebas menikmati kekayaannya yang mungkin berasal dari kredit
tersebut (misalnya berupa deviden/gaji sebagai komisaris/direktur)
karena sebagai PT, tanggung-jawabnya hanya sebatas PT (Perseroan
Terbatas). Harta pribadinya tidak bisa diganggu-gugat.
Perusahaan yang Go Public pun yang
katanya akan jadi bagus dan sulit bangkrut karena dimiliki publik
sehingga lebih transparan dan terawasi, tetap saja bangkrut. Contohnya
adalah Enron, Daya Guna Samudera (DGSA), Bintuni Minaraya (BMRA), Super
Mitory (SUMI), dan sebagainya.
Perusahaan Inggris Thames yang
mengambil alih PAM Jaya jadi TPJ (Thames Pam Jaya), ternyata merugi dan
diambil-alih oleh AETRA. Padahal seluruh infrastruktur PAM dari
jaringan pipa di Jakarta atau pun fasilitas penyaringan air sudah
dibangun oleh BUMD PAM Jaya. Namun TPJ tetap merugi padahal perbaikan
untuk meningkatkan mutu air PAM nyaris tidak ada.
http://infoindonesia.wordpress.com/2009/08/26/siapa-bilang-swasta-tidak-bisa-rugi-atau-bangkrut/
http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme/
http://infoindonesia.wordpress.com/2009/07/30/siapa-bilang-bumn-selalu-rugi-dan-harus-diprivatisasi/

 ===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com



- Pesan Asli 
> Dari: Harlizon MBAu 
> Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
> Cc: indone...@nextbetter.net
> Terkirim: Jum, 12 Februari, 2010 14:42:15
> Judul: Re: [ekonomi-nasional] Tantangan BUMN 2010: Tranparansi: teori  
> khayalan dari mana?
> 
> Om infobank,
> 
> Semoga pembenahannya akan baik buat BUMN ybs dan rakyat Indonesia...
> Saya juga ex-bumn, barangkali bisa dibilang ex bumn terbaik di Indonesia...
> Juga banyak menghabiskan waktu kerja di pengembangan bisnis Internasional
> (dan lokal)...
> Yang saya mau tanyakan, darimana dapat doktrin "privatisasi" akan lebih
> transparant?
> Juga, darimana dapat teori khayalan bahwa "transparansi" adalah selalu lebih
> baik?
> Coba kita lihat BUMN-BUMN atau perusahaan