Re: This is the hecked
Mending cari pegangan aja dech ...:) FNU Brawijaya, RPI, Troy, NY wrote: Maksud buat yg mana ya...? Kalau bingung ya tinggal cari tiang buat pegangan ikut bingung apa sih yg dibingungkan. Blucer Rajagukguk wrote: mas, maksudnya apa sich bingung . Brawijaya wrote: Weleh-weleh...semangatnya kok ditumpahkan ke saya. Ya...pelanggaran aturan yg lain jangan dijadikan alasan untuk melanggar aturan yg lain lagi. Nanti semua main langgar-langgaran. Yang namanya pelanggaran pasti akan ada. Korupsi dilarang ya bakal tetap ada. Cuma yg jadi masalah sampai seberapa besar kebocoran yg masih dapat diterima. Yang namanya sistem pasti ya ada bocornya toh? Sebagai conto, mosok pemerintah AS nggak ada korupsi? Yg bener aje...hehehe... Masalah orang keturunan nggak membantu proses kemerdekaan mah pendapat pribadi temennya tuh. Orang lain nggak ada yg bilang gitu kok. Sebatas kapasitas ana sebagai kuli sih, jelas bukan itu alasannya. Alasannya mungkin dapat ditelusuri sendiri tuh. Kayaknya ada sejarahnya. Masalah bener tidaknya ya dinilai sendiri... Diskusi semacam itu pernah ada di milis yg dikomandoi syracuse juga tuh. Coba aja tanya, sekalian ngetest kemampuan meretrieve data merekahehe... Sampai kapan bisa direalisasi? Ya jangan tanya ke saya mas, lha wong student kuli bangunan kok ditanya. Memang agendanya orang masih pada padat mau bagaimana lagi Ya memang semua penting, tapi tetap ada yg lebih penting dari yg penting tho Rak yo ngono tho den... Monggo,
Re: This is the hecked
Pake barongsai juga no problem. Biarkan budaya lain memperkaya budaya Indonesia. Apakah Natal dari Indonesia?? Apakah Idul Fitri dari Indonesia? Apakah Galungan dari Indonesia?? Bukankah semua perayaan ini berasal dari bangsa lain. Sekarang jaman globalisasi, sudah saatnya kita membuka wawasan dengan mau menerima kebudayaan lain. Apakah ada yang salah dengan barongsai selain budaya itu berasal dari Cina?? Jadi jelas yang dipertentangkan karena barongsai itu menunjukkan budaya Cina yang banyak dimusuhi pihak tertentu. peace. Andrew G Pattiwael wrote: Dear Permias@, Saya dan rekan dari Norwich baru saja membicarakan topik ini, mengenai pelarangan merayakan Imlek oleh Pemda Kalbar. Teman saya berpendapat, tidak seharusnya para warga keturunan merayakan hari Imlek dengan wah-wah. Saya setuju, bukankah begitu juga dengan para umat Kristen yang diwanti-wanti oleh Habibie agar tidak terlalu mewah dalam merayakan Natal, yang memang tidak seharusnya dirayakan dengan kemewahan. Saya tidak tau dengan umat Muslim. Yang saya pertanyakan, kok merayakan di Vihara saja tidak boleh? kita yang merayakan di Gereja, Mesjid, Pura BOLEH! Kenapa mereka tidak boleh? Lalu kata teman saya, karena Kong Hu Cu bukanlah agama yang diakui oleh Pemerintah. Mungkin benar, tetapi bukankah kita mengakui HAK ASASI MANUSIA yang tidak menilai manusia berdasarkan agamanya. Saya lihat peraturan pemerintah dan Hak Asasi Manusia ini sekarang bertentangan. Masih perlukah kita / pemerintah hanya mengakui 5 Agama Besar saja? Apakah Agama itu hanya 5 saja : ISLAM, KRISTEN (Pros and Kat), HINDU, BUDDHA? Buktinya Dukun aja masih jadi pegangan... Kalau perayaan Baronsai, pawai di jalan, saya bisa maklumi kalau itu dilarang (Yang seharusnya tidak kan). Mungkin sebaiknya kita /Pemerintah tidak melarang tapi menyarankan agar jangan dirayakan terlalu mencolok D/A ngga usah pakai barongsai etc... Pemerintahan Reformasi? katanya Habibie di negara kita sekarang, jaman kita sekarang, sudah tidak ada lagi diskriminasi...kok saya lihat pernyataan Habibie ini hanyalah suatu PEMANIS MULUT yang sebenarnya SEPAT SEKALI. Saya kalau jadi Habibie sekarang malu sekali nih...sudah begitu berapi-apinya menuduh Singapur diskriminasi, eh sekarang anak buah saya yang terang-terang diskriminasi thd minoritas. Bawahan kaya gini yang seharusnya ditembak ditempat. Bukan mahasiswa yang dijadikan sasaran tembak. Maaf, saya hanya bercanda, jangan bawa image ABRI dengan yang saya ucapkan. seperti kata pepatah, Gajah yang ada di pelupuk mata tidak kelihatan, sedangkan Kuman jauh nun di seberang terlihat. Salam Permias@, Andrew On Sun, 14 Feb 1999, Indi Soemardjan wrote: Pemerintah SARA Minggu, 14 Februari 1999 Imlek dan Cap Gomeh tak Boleh di Vihara http://www.kompas.com/kompas-cetak/9902/14/UTAMA/imle12.htm Mengapa Pemerintah masih bersikap diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa meskipun kita sudah memasuki era reformasi? Aneh sekali... -- Indi Visit my world: http://pagina.de/indradi
Re: This is the hecked
mas, maksudnya apa sich bingung . Brawijaya wrote: Weleh-weleh...semangatnya kok ditumpahkan ke saya. Ya...pelanggaran aturan yg lain jangan dijadikan alasan untuk melanggar aturan yg lain lagi. Nanti semua main langgar-langgaran. Yang namanya pelanggaran pasti akan ada. Korupsi dilarang ya bakal tetap ada. Cuma yg jadi masalah sampai seberapa besar kebocoran yg masih dapat diterima. Yang namanya sistem pasti ya ada bocornya toh? Sebagai conto, mosok pemerintah AS nggak ada korupsi? Yg bener aje...hehehe... Masalah orang keturunan nggak membantu proses kemerdekaan mah pendapat pribadi temennya tuh. Orang lain nggak ada yg bilang gitu kok. Sebatas kapasitas ana sebagai kuli sih, jelas bukan itu alasannya. Alasannya mungkin dapat ditelusuri sendiri tuh. Kayaknya ada sejarahnya. Masalah bener tidaknya ya dinilai sendiri... Diskusi semacam itu pernah ada di milis yg dikomandoi syracuse juga tuh. Coba aja tanya, sekalian ngetest kemampuan meretrieve data merekahehe... Sampai kapan bisa direalisasi? Ya jangan tanya ke saya mas, lha wong student kuli bangunan kok ditanya. Memang agendanya orang masih pada padat mau bagaimana lagi Ya memang semua penting, tapi tetap ada yg lebih penting dari yg penting tho Rak yo ngono tho den... Monggo, On Feb 14, 4:25pm, Andrew G Pattiwael wrote: Subject: Re: This is the hecked Bukan semangat lagi, Berdasarkan keputusan inpres, masih relevant ngga untuk jaman sekarang (jaman reformasi)? Perubahan ini harus dilakukan dari pusat, memang betul. aturan-aturan, tapi apakah kita yang aparat juga ikut menegakkan? buktinya korupsi dilarang dan jelas-jelas tercantum dalam UU tapi malah tetap ada...malah DIHALALKAN (pengunaan kata DIHALALKAN hanya sarcasm saya saja) apasih landasan dengan dilarangnya imlek itu sendiri? apa karena itu kebudayaan orang cina? atau kata temen saya lagi yang di norwich, karena cina tidak pernah membantu dalam merebut kemerdekaan ?! (Topik Baru Nih !) Bersikap adil itu kepada semua, bukan setengah-setengah.. jangan kita bersikap lunak saja kepada para koruptor (YG pribuminya juga banyak). bersikap keras (atau sesuai peraturan) harus kepada semua. jangan mentang-mentang anak menteri/jendral dapat kemudahan. kali ? sampai kapan ? sampai lebaran monyet? kalau terus diundur-undur, kapan selesainya, masalah terus numpuk, penyelesaian penembakan trisakti saja belum kelar, eh nyusul penembakan atmajaya, belum lagi penculikan oleh anggota koppasus, kasus PDI, kasus TIM-TIM, kasus ninja, kasus KETAPANG-KUPANG-AMBON, kasus pemerkosaan MEI lalu, kasus SOEHARTO, kasus-kasus lainnya... nambah terus Untuk Yahudi, ide bagus tuh, pengakuan negara israel, atau pembukaan hubungan diplomasi dengan negara israel. Perjanjian damai kan telah ditandatangani oleh Palestina dan Israel. Tapi jangan-jangan terbentur lagi dengan kesepakatan antar negara2 anggota OKI. Ya susah lagi-susah lagi Salam Permias@, Andrew Pattiwael On Sun, 14 Feb 1999, Brawijaya wrote: Wah semangat bangettapi bagus itu... Cuma dicheck lagi berita surat kabar itu tuh Yang melarang adalah Pemda berdasarkan inpres. Bukan berarti pak walikotanya salah, ia cuma mau menegakkan aturan. Sebagai aparat ya sudah tugas dia. Yang aneh kalau ada aparat yg mendiamkan perayaan Imlek, kalau ada kejadiannya. Aturan ya aturan, mesti ditegakkan. Kalau mau, bila dinilai nggak relevan ya Inpres-nya yang dicabut dulu, yang tentunya makan waktu. Mungkin setelah agenda Pemilu dan Timtim selesai kali 'Kali... Buat nambah fuel, kenapa agama Yahudi nggak diakui juga di Ind? Toh Quran dan Injil mengakui agama Yahudi..
Re: This is the hecked
Maksud buat yg mana ya...? Kalau bingung ya tinggal cari tiang buat pegangan ikut bingung apa sih yg dibingungkan. Blucer Rajagukguk wrote: mas, maksudnya apa sich bingung . Brawijaya wrote: Weleh-weleh...semangatnya kok ditumpahkan ke saya. Ya...pelanggaran aturan yg lain jangan dijadikan alasan untuk melanggar aturan yg lain lagi. Nanti semua main langgar-langgaran. Yang namanya pelanggaran pasti akan ada. Korupsi dilarang ya bakal tetap ada. Cuma yg jadi masalah sampai seberapa besar kebocoran yg masih dapat diterima. Yang namanya sistem pasti ya ada bocornya toh? Sebagai conto, mosok pemerintah AS nggak ada korupsi? Yg bener aje...hehehe... Masalah orang keturunan nggak membantu proses kemerdekaan mah pendapat pribadi temennya tuh. Orang lain nggak ada yg bilang gitu kok. Sebatas kapasitas ana sebagai kuli sih, jelas bukan itu alasannya. Alasannya mungkin dapat ditelusuri sendiri tuh. Kayaknya ada sejarahnya. Masalah bener tidaknya ya dinilai sendiri... Diskusi semacam itu pernah ada di milis yg dikomandoi syracuse juga tuh. Coba aja tanya, sekalian ngetest kemampuan meretrieve data merekahehe... Sampai kapan bisa direalisasi? Ya jangan tanya ke saya mas, lha wong student kuli bangunan kok ditanya. Memang agendanya orang masih pada padat mau bagaimana lagi Ya memang semua penting, tapi tetap ada yg lebih penting dari yg penting tho Rak yo ngono tho den... Monggo,
This is the hecked
Dear Permias@, Saya dan rekan dari Norwich baru saja membicarakan topik ini, mengenai pelarangan merayakan Imlek oleh Pemda Kalbar. Teman saya berpendapat, tidak seharusnya para warga keturunan merayakan hari Imlek dengan wah-wah. Saya setuju, bukankah begitu juga dengan para umat Kristen yang diwanti-wanti oleh Habibie agar tidak terlalu mewah dalam merayakan Natal, yang memang tidak seharusnya dirayakan dengan kemewahan. Saya tidak tau dengan umat Muslim. Yang saya pertanyakan, kok merayakan di Vihara saja tidak boleh? kita yang merayakan di Gereja, Mesjid, Pura BOLEH! Kenapa mereka tidak boleh? Lalu kata teman saya, karena Kong Hu Cu bukanlah agama yang diakui oleh Pemerintah. Mungkin benar, tetapi bukankah kita mengakui HAK ASASI MANUSIA yang tidak menilai manusia berdasarkan agamanya. Saya lihat peraturan pemerintah dan Hak Asasi Manusia ini sekarang bertentangan. Masih perlukah kita / pemerintah hanya mengakui 5 Agama Besar saja? Apakah Agama itu hanya 5 saja : ISLAM, KRISTEN (Pros and Kat), HINDU, BUDDHA? Buktinya Dukun aja masih jadi pegangan... Kalau perayaan Baronsai, pawai di jalan, saya bisa maklumi kalau itu dilarang (Yang seharusnya tidak kan). Mungkin sebaiknya kita /Pemerintah tidak melarang tapi menyarankan agar jangan dirayakan terlalu mencolok D/A ngga usah pakai barongsai etc... Pemerintahan Reformasi? katanya Habibie di negara kita sekarang, jaman kita sekarang, sudah tidak ada lagi diskriminasi...kok saya lihat pernyataan Habibie ini hanyalah suatu PEMANIS MULUT yang sebenarnya SEPAT SEKALI. Saya kalau jadi Habibie sekarang malu sekali nih...sudah begitu berapi-apinya menuduh Singapur diskriminasi, eh sekarang anak buah saya yang terang-terang diskriminasi thd minoritas. Bawahan kaya gini yang seharusnya ditembak ditempat. Bukan mahasiswa yang dijadikan sasaran tembak. Maaf, saya hanya bercanda, jangan bawa image ABRI dengan yang saya ucapkan. seperti kata pepatah, Gajah yang ada di pelupuk mata tidak kelihatan, sedangkan Kuman jauh nun di seberang terlihat. Salam Permias@, Andrew On Sun, 14 Feb 1999, Indi Soemardjan wrote: Pemerintah SARA Minggu, 14 Februari 1999 Imlek dan Cap Gomeh tak Boleh di Vihara http://www.kompas.com/kompas-cetak/9902/14/UTAMA/imle12.htm Mengapa Pemerintah masih bersikap diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa meskipun kita sudah memasuki era reformasi? Aneh sekali... -- Indi Visit my world: http://pagina.de/indradi
Re: This is the hecked
Wah semangat bangettapi bagus itu... Cuma dicheck lagi berita surat kabar itu tuh Yang melarang adalah Pemda berdasarkan inpres. Bukan berarti pak walikotanya salah, ia cuma mau menegakkan aturan. Sebagai aparat ya sudah tugas dia. Yang aneh kalau ada aparat yg mendiamkan perayaan Imlek, kalau ada kejadiannya. Aturan ya aturan, mesti ditegakkan. Kalau mau, bila dinilai nggak relevan ya Inpres-nya yang dicabut dulu, yang tentunya makan waktu. Mungkin setelah agenda Pemilu dan Timtim selesai kali 'Kali... Buat nambah fuel, kenapa agama Yahudi nggak diakui juga di Ind? Toh Quran dan Injil mengakui agama Yahudi.. Andrew G Pattiwael wrote: Dear Permias@, Saya dan rekan dari Norwich baru saja membicarakan topik ini, mengenai pelarangan merayakan Imlek oleh Pemda Kalbar. Teman saya berpendapat, tidak seharusnya para warga keturunan merayakan hari Imlek dengan wah-wah. Saya setuju, bukankah begitu juga dengan para umat Kristen yang diwanti-wanti oleh Habibie agar tidak terlalu mewah dalam merayakan Natal, yang memang tidak seharusnya dirayakan dengan kemewahan. Saya tidak tau dengan umat Muslim. Yang saya pertanyakan, kok merayakan di Vihara saja tidak boleh? kita yang merayakan di Gereja, Mesjid, Pura BOLEH! Kenapa mereka tidak boleh? Lalu kata teman saya, karena Kong Hu Cu bukanlah agama yang diakui oleh Pemerintah. Mungkin benar, tetapi bukankah kita mengakui HAK ASASI MANUSIA yang tidak menilai manusia berdasarkan agamanya. Saya lihat peraturan pemerintah dan Hak Asasi Manusia ini sekarang bertentangan. Masih perlukah kita / pemerintah hanya mengakui 5 Agama Besar saja? Apakah Agama itu hanya 5 saja : ISLAM, KRISTEN (Pros and Kat), HINDU, BUDDHA? Buktinya Dukun aja masih jadi pegangan... Kalau perayaan Baronsai, pawai di jalan, saya bisa maklumi kalau itu dilarang (Yang seharusnya tidak kan). Mungkin sebaiknya kita /Pemerintah tidak melarang tapi menyarankan agar jangan dirayakan terlalu mencolok D/A ngga usah pakai barongsai etc... Pemerintahan Reformasi? katanya Habibie di negara kita sekarang, jaman kita sekarang, sudah tidak ada lagi diskriminasi...kok saya lihat pernyataan Habibie ini hanyalah suatu PEMANIS MULUT yang sebenarnya SEPAT SEKALI. Saya kalau jadi Habibie sekarang malu sekali nih...sudah begitu berapi-apinya menuduh Singapur diskriminasi, eh sekarang anak buah saya yang terang-terang diskriminasi thd minoritas. Bawahan kaya gini yang seharusnya ditembak ditempat. Bukan mahasiswa yang dijadikan sasaran tembak. Maaf, saya hanya bercanda, jangan bawa image ABRI dengan yang saya ucapkan. seperti kata pepatah, Gajah yang ada di pelupuk mata tidak kelihatan, sedangkan Kuman jauh nun di seberang terlihat. Salam Permias@, Andrew On Sun, 14 Feb 1999, Indi Soemardjan wrote: Pemerintah SARA Minggu, 14 Februari 1999 Imlek dan Cap Gomeh tak Boleh di Vihara http://www.kompas.com/kompas-cetak/9902/14/UTAMA/imle12.htm Mengapa Pemerintah masih bersikap diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa meskipun kita sudah memasuki era reformasi? Aneh sekali... -- Indi Visit my world: http://pagina.de/indradi
Re: This is the hecked
Bukan semangat lagi, Berdasarkan keputusan inpres, masih relevant ngga untuk jaman sekarang (jaman reformasi)? Perubahan ini harus dilakukan dari pusat, memang betul. aturan-aturan, tapi apakah kita yang aparat juga ikut menegakkan? buktinya korupsi dilarang dan jelas-jelas tercantum dalam UU tapi malah tetap ada...malah DIHALALKAN (pengunaan kata DIHALALKAN hanya sarcasm saya saja) apasih landasan dengan dilarangnya imlek itu sendiri? apa karena itu kebudayaan orang cina? atau kata temen saya lagi yang di norwich, karena cina tidak pernah membantu dalam merebut kemerdekaan ?! (Topik Baru Nih !) Bersikap adil itu kepada semua, bukan setengah-setengah.. jangan kita bersikap lunak saja kepada para koruptor (YG pribuminya juga banyak). bersikap keras (atau sesuai peraturan) harus kepada semua. jangan mentang-mentang anak menteri/jendral dapat kemudahan. kali ? sampai kapan ? sampai lebaran monyet? kalau terus diundur-undur, kapan selesainya, masalah terus numpuk, penyelesaian penembakan trisakti saja belum kelar, eh nyusul penembakan atmajaya, belum lagi penculikan oleh anggota koppasus, kasus PDI, kasus TIM-TIM, kasus ninja, kasus KETAPANG-KUPANG-AMBON, kasus pemerkosaan MEI lalu, kasus SOEHARTO, kasus-kasus lainnya... nambah terus Untuk Yahudi, ide bagus tuh, pengakuan negara israel, atau pembukaan hubungan diplomasi dengan negara israel. Perjanjian damai kan telah ditandatangani oleh Palestina dan Israel. Tapi jangan-jangan terbentur lagi dengan kesepakatan antar negara2 anggota OKI. Ya susah lagi-susah lagi Salam Permias@, Andrew Pattiwael On Sun, 14 Feb 1999, Brawijaya wrote: Wah semangat bangettapi bagus itu... Cuma dicheck lagi berita surat kabar itu tuh Yang melarang adalah Pemda berdasarkan inpres. Bukan berarti pak walikotanya salah, ia cuma mau menegakkan aturan. Sebagai aparat ya sudah tugas dia. Yang aneh kalau ada aparat yg mendiamkan perayaan Imlek, kalau ada kejadiannya. Aturan ya aturan, mesti ditegakkan. Kalau mau, bila dinilai nggak relevan ya Inpres-nya yang dicabut dulu, yang tentunya makan waktu. Mungkin setelah agenda Pemilu dan Timtim selesai kali 'Kali... Buat nambah fuel, kenapa agama Yahudi nggak diakui juga di Ind? Toh Quran dan Injil mengakui agama Yahudi.. Andrew G Pattiwael wrote: Dear Permias@, Saya dan rekan dari Norwich baru saja membicarakan topik ini, mengenai pelarangan merayakan Imlek oleh Pemda Kalbar. Teman saya berpendapat, tidak seharusnya para warga keturunan merayakan hari Imlek dengan wah-wah. Saya setuju, bukankah begitu juga dengan para umat Kristen yang diwanti-wanti oleh Habibie agar tidak terlalu mewah dalam merayakan Natal, yang memang tidak seharusnya dirayakan dengan kemewahan. Saya tidak tau dengan umat Muslim. Yang saya pertanyakan, kok merayakan di Vihara saja tidak boleh? kita yang merayakan di Gereja, Mesjid, Pura BOLEH! Kenapa mereka tidak boleh? Lalu kata teman saya, karena Kong Hu Cu bukanlah agama yang diakui oleh Pemerintah. Mungkin benar, tetapi bukankah kita mengakui HAK ASASI MANUSIA yang tidak menilai manusia berdasarkan agamanya. Saya lihat peraturan pemerintah dan Hak Asasi Manusia ini sekarang bertentangan. Masih perlukah kita / pemerintah hanya mengakui 5 Agama Besar saja? Apakah Agama itu hanya 5 saja : ISLAM, KRISTEN (Pros and Kat), HINDU, BUDDHA? Buktinya Dukun aja masih jadi pegangan... Kalau perayaan Baronsai, pawai di jalan, saya bisa maklumi kalau itu dilarang (Yang seharusnya tidak kan). Mungkin sebaiknya kita /Pemerintah tidak melarang tapi menyarankan agar jangan dirayakan terlalu mencolok D/A ngga usah pakai barongsai etc... Pemerintahan Reformasi? katanya Habibie di negara kita sekarang, jaman kita sekarang, sudah tidak ada lagi diskriminasi...kok saya lihat pernyataan Habibie ini hanyalah suatu PEMANIS MULUT yang sebenarnya SEPAT SEKALI. Saya kalau jadi Habibie sekarang malu sekali nih...sudah begitu berapi-apinya menuduh Singapur diskriminasi, eh sekarang anak buah saya yang terang-terang diskriminasi thd minoritas. Bawahan kaya gini yang seharusnya ditembak ditempat. Bukan mahasiswa yang dijadikan sasaran tembak. Maaf, saya hanya bercanda, jangan bawa image ABRI dengan yang saya ucapkan. seperti kata pepatah, Gajah yang ada di pelupuk mata tidak kelihatan, sedangkan Kuman jauh nun di seberang terlihat. Salam Permias@, Andrew On Sun, 14 Feb 1999, Indi Soemardjan wrote: Pemerintah SARA Minggu, 14 Februari 1999 Imlek dan Cap Gomeh tak Boleh di Vihara http://www.kompas.com/kompas-cetak/9902/14/UTAMA/imle12.htm Mengapa Pemerintah masih bersikap diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa meskipun kita sudah memasuki era reformasi? Aneh sekali... -- Indi Visit my world: http://pagina.de/indradi
Re: This is the hecked
Weleh-weleh...semangatnya kok ditumpahkan ke saya. Ya...pelanggaran aturan yg lain jangan dijadikan alasan untuk melanggar aturan yg lain lagi. Nanti semua main langgar-langgaran. Yang namanya pelanggaran pasti akan ada. Korupsi dilarang ya bakal tetap ada. Cuma yg jadi masalah sampai seberapa besar kebocoran yg masih dapat diterima. Yang namanya sistem pasti ya ada bocornya toh? Sebagai conto, mosok pemerintah AS nggak ada korupsi? Yg bener aje...hehehe... Masalah orang keturunan nggak membantu proses kemerdekaan mah pendapat pribadi temennya tuh. Orang lain nggak ada yg bilang gitu kok. Sebatas kapasitas ana sebagai kuli sih, jelas bukan itu alasannya. Alasannya mungkin dapat ditelusuri sendiri tuh. Kayaknya ada sejarahnya. Masalah bener tidaknya ya dinilai sendiri... Diskusi semacam itu pernah ada di milis yg dikomandoi syracuse juga tuh. Coba aja tanya, sekalian ngetest kemampuan meretrieve data merekahehe... Sampai kapan bisa direalisasi? Ya jangan tanya ke saya mas, lha wong student kuli bangunan kok ditanya. Memang agendanya orang masih pada padat mau bagaimana lagi Ya memang semua penting, tapi tetap ada yg lebih penting dari yg penting tho Rak yo ngono tho den... Monggo, On Feb 14, 4:25pm, Andrew G Pattiwael wrote: Subject: Re: This is the hecked Bukan semangat lagi, Berdasarkan keputusan inpres, masih relevant ngga untuk jaman sekarang (jaman reformasi)? Perubahan ini harus dilakukan dari pusat, memang betul. aturan-aturan, tapi apakah kita yang aparat juga ikut menegakkan? buktinya korupsi dilarang dan jelas-jelas tercantum dalam UU tapi malah tetap ada...malah DIHALALKAN (pengunaan kata DIHALALKAN hanya sarcasm saya saja) apasih landasan dengan dilarangnya imlek itu sendiri? apa karena itu kebudayaan orang cina? atau kata temen saya lagi yang di norwich, karena cina tidak pernah membantu dalam merebut kemerdekaan ?! (Topik Baru Nih !) Bersikap adil itu kepada semua, bukan setengah-setengah.. jangan kita bersikap lunak saja kepada para koruptor (YG pribuminya juga banyak). bersikap keras (atau sesuai peraturan) harus kepada semua. jangan mentang-mentang anak menteri/jendral dapat kemudahan. kali ? sampai kapan ? sampai lebaran monyet? kalau terus diundur-undur, kapan selesainya, masalah terus numpuk, penyelesaian penembakan trisakti saja belum kelar, eh nyusul penembakan atmajaya, belum lagi penculikan oleh anggota koppasus, kasus PDI, kasus TIM-TIM, kasus ninja, kasus KETAPANG-KUPANG-AMBON, kasus pemerkosaan MEI lalu, kasus SOEHARTO, kasus-kasus lainnya... nambah terus Untuk Yahudi, ide bagus tuh, pengakuan negara israel, atau pembukaan hubungan diplomasi dengan negara israel. Perjanjian damai kan telah ditandatangani oleh Palestina dan Israel. Tapi jangan-jangan terbentur lagi dengan kesepakatan antar negara2 anggota OKI. Ya susah lagi-susah lagi Salam Permias@, Andrew Pattiwael On Sun, 14 Feb 1999, Brawijaya wrote: Wah semangat bangettapi bagus itu... Cuma dicheck lagi berita surat kabar itu tuh Yang melarang adalah Pemda berdasarkan inpres. Bukan berarti pak walikotanya salah, ia cuma mau menegakkan aturan. Sebagai aparat ya sudah tugas dia. Yang aneh kalau ada aparat yg mendiamkan perayaan Imlek, kalau ada kejadiannya. Aturan ya aturan, mesti ditegakkan. Kalau mau, bila dinilai nggak relevan ya Inpres-nya yang dicabut dulu, yang tentunya makan waktu. Mungkin setelah agenda Pemilu dan Timtim selesai kali 'Kali... Buat nambah fuel, kenapa agama Yahudi nggak diakui juga di Ind? Toh Quran dan Injil mengakui agama Yahudi..
Re: This is the hecked
Ya disini tumpahin semangat kesitu karena hanya situ yang bisa nyemangatin sini...heheheheh situ student kuli bangunan/tukang insiyur, sini calon tukang gebuk :) hayo mas brawi, kapan naik ke vt, kan deket dari troy... entar kalau naik ke vt, bilang-bilang salam, pattiwael On Sun, 14 Feb 1999, . Brawijaya wrote: Weleh-weleh...semangatnya kok ditumpahkan ke saya. Ya...pelanggaran aturan yg lain jangan dijadikan alasan untuk melanggar aturan yg lain lagi. Nanti semua main langgar-langgaran. Yang namanya pelanggaran pasti akan ada. Korupsi dilarang ya bakal tetap ada. Cuma yg jadi masalah sampai seberapa besar kebocoran yg masih dapat diterima. Yang namanya sistem pasti ya ada bocornya toh? Sebagai conto, mosok pemerintah AS nggak ada korupsi? Yg bener aje...hehehe... Masalah orang keturunan nggak membantu proses kemerdekaan mah pendapat pribadi temennya tuh. Orang lain nggak ada yg bilang gitu kok. Sebatas kapasitas ana sebagai kuli sih, jelas bukan itu alasannya. Alasannya mungkin dapat ditelusuri sendiri tuh. Kayaknya ada sejarahnya. Masalah bener tidaknya ya dinilai sendiri... Diskusi semacam itu pernah ada di milis yg dikomandoi syracuse juga tuh. Coba aja tanya, sekalian ngetest kemampuan meretrieve data merekahehe... Sampai kapan bisa direalisasi? Ya jangan tanya ke saya mas, lha wong student kuli bangunan kok ditanya. Memang agendanya orang masih pada padat mau bagaimana lagi Ya memang semua penting, tapi tetap ada yg lebih penting dari yg penting tho Rak yo ngono tho den... Monggo, On Feb 14, 4:25pm, Andrew G Pattiwael wrote: Subject: Re: This is the hecked Bukan semangat lagi, Berdasarkan keputusan inpres, masih relevant ngga untuk jaman sekarang (jaman reformasi)? Perubahan ini harus dilakukan dari pusat, memang betul. aturan-aturan, tapi apakah kita yang aparat juga ikut menegakkan? buktinya korupsi dilarang dan jelas-jelas tercantum dalam UU tapi malah tetap ada...malah DIHALALKAN (pengunaan kata DIHALALKAN hanya sarcasm saya saja) apasih landasan dengan dilarangnya imlek itu sendiri? apa karena itu kebudayaan orang cina? atau kata temen saya lagi yang di norwich, karena cina tidak pernah membantu dalam merebut kemerdekaan ?! (Topik Baru Nih !) Bersikap adil itu kepada semua, bukan setengah-setengah.. jangan kita bersikap lunak saja kepada para koruptor (YG pribuminya juga banyak). bersikap keras (atau sesuai peraturan) harus kepada semua. jangan mentang-mentang anak menteri/jendral dapat kemudahan. kali ? sampai kapan ? sampai lebaran monyet? kalau terus diundur-undur, kapan selesainya, masalah terus numpuk, penyelesaian penembakan trisakti saja belum kelar, eh nyusul penembakan atmajaya, belum lagi penculikan oleh anggota koppasus, kasus PDI, kasus TIM-TIM, kasus ninja, kasus KETAPANG-KUPANG-AMBON, kasus pemerkosaan MEI lalu, kasus SOEHARTO, kasus-kasus lainnya... nambah terus Untuk Yahudi, ide bagus tuh, pengakuan negara israel, atau pembukaan hubungan diplomasi dengan negara israel. Perjanjian damai kan telah ditandatangani oleh Palestina dan Israel. Tapi jangan-jangan terbentur lagi dengan kesepakatan antar negara2 anggota OKI. Ya susah lagi-susah lagi Salam Permias@, Andrew Pattiwael On Sun, 14 Feb 1999, Brawijaya wrote: Wah semangat bangettapi bagus itu... Cuma dicheck lagi berita surat kabar itu tuh Yang melarang adalah Pemda berdasarkan inpres. Bukan berarti pak walikotanya salah, ia cuma mau menegakkan aturan. Sebagai aparat ya sudah tugas dia. Yang aneh kalau ada aparat yg mendiamkan perayaan Imlek, kalau ada kejadiannya. Aturan ya aturan, mesti ditegakkan. Kalau mau, bila dinilai nggak relevan ya Inpres-nya yang dicabut dulu, yang tentunya makan waktu. Mungkin setelah agenda Pemilu dan Timtim selesai kali 'Kali... Buat nambah fuel, kenapa agama Yahudi nggak diakui juga di Ind? Toh Quran dan Injil mengakui agama Yahudi..
