Siapa yang waras ya? Yang satu itu atau 45 (yang lain) ya? Lieur euy..
Benarkah Indonesia dijajah bukan hanya oleh asing; tetapi juga oleh
bangsanya sendiri sebagai agennya?
CMIIW..
Wassalam,
Irwan.K
http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/04/07/20/98428/drajad-wibowo-saat-voting-saya-menolak
Fiskal Moneter
Drajad Wibowo: Saat Voting Saya Menolak
Senin, 7 April 2008 - 18:14 wib
Nuria - Okezone
JAKARTA - Komisi XI DPR hampir saja menerima Boediono sebagai cagub BI
secara aklamasi. Namun terdapat satu suara menolaknya, yakni Drajad Wibowo.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN itu mengaku secara terang-terangan
bahwa dirinyalah yang tidak menerima Menko Perekonomian Boediono.
Secara aklamasi saya menolak. Saat voting saya juga tetap menolak,
tegasnya, usai mengikuti voting calon tunggal gubernur BI, di ruang Komisi?
XI DPR, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/4/2008).
Hasil voting usai uji kepatutan dan kelayakan tersebut menunjukkan dari 46
anggota DPR yang hadir, 45 anggota di antaranya menerima. Hanya satu anggota
saja yang menolak calon tunggal gubernur BI yang diajukan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, jawaban mengenai dugaan keterkaitan Boediono dalam kasus BLBI
masih menggantung. Karena, banyak hujan interupsi sehingga Drajad tidak bisa
memberikan adjusment. Direktur yang lainkan di penjara, kenapa dia tidak
ikut dipenjara? tanyanya heran. (rhs)
On Tue, Apr 8, 2008 at 12:42 PM, Narliswandi Piliang [EMAIL PROTECTED]
wrote:
Yth Bapak Adijoyo,
Di bawah ini saya copy paste-kan tulisan saya di www.presstalk.info.
rasanya tak perlu dibahas lagi bagaimana langgam tiga doktor yang Anda
masksud. Mereka memang cuma diawang-awang yang berpenampilan berpihak ke
rakyat kebanyakan. Padahal faktanya mereka kaki tangan penjajah.
Jangan heran bila kita dijajah oleh bangsa sendiri
wassalam,
[EMAIL PROTECTED] iwan.piliang%40yahoo.com
Kamis, 3 April 2008
BAIK
DI DALAM hidup berbangsa dan bernegara, ternyata mencari orang baik saja
tidak cukup. Di dalam jurnalisme, kata baik setara langsung dengan
profesional. Di dalam buku Sembilan Elemen Jurnalsime-nya Bill Kovach - -
sosok yang kini dianggap sebagai hati nuraninya jurnalisme Amerika Serikat -
- mengatakan bahwa jurnalis berpihak kepada warga.
Rosihan Anwar, wartawan senior, menuliskan keprihatinan di penghujung
2007.
Wartawan harus pro poor, tutur Rosihan.
Berapa media, berapa jurnalis yang jelas keberpihakannya kini?
Laporan dari kawan yang sedang membentuk pengurus Persatuan Wartawan
Indonesia Reformasi (PWI-Reformasi) di Kalimantan Timur, mengatakan di dalam
Pilkada Kaltim yang akan berlangsung Mei 2008 ini, semua jurnalis sudah
memihak ke masing-masing kandidat gubernur. Hal demikian terindikasi terjadi
di semua propinsi dan semua kabupaten di Indonesia. Bagaimana dengan tugas
jurnalistik wartawan, bisakah mereka menyajikan berita yang pro warga?
Bagaimana trias politika; pemerintah jernih keberpihakannya bagi rakyat
kini?
Sebelum nama Boediono, Menko Perekonomian diusulkan oleh SBY sebagai calon
Gubernur Bank Indonesia, Alif Hesrudin Gaffar, Ketua Umum Gerakan Menuju
Masyarakat Madani (GNM3) yang membawahi beberapa LSM, sudah menduga bahwa
sesungguhnya yang akan masuk diusulkan SBY adalah Boediono. Dari awal!
Namun agar kelihatan cantik, dijajal dulu nama lain, ujar Alif.
Dua nama calon yang ditolak DPR, Agus Martowardoyo, Dirut Bank Mandiri dan
Raden Pardede, Wakil Direktur Utama PT Pengelola Aset (perusahaan pengganti
BPPN), bisa jadi hanyalah tumbal belaka, dari permainan politik kekuasaan
- - yang diindikasikan memang sudah diatur di DPR yang berpihak murni kepada
kekuasaan, murni mempertahankan kekuasaan.
Kekuasaan yang ingin mempertahankan kekuasaan, memang terjabarkan dalam
langkah strategis pemerintah. Kian hari kebijakan SBY untuk masyarakat
kebanyakan, memang kian tidak populer.
Harga kebutuhan pokok kian tinggi, sektor riil tidak tumbuh, harga-harga
kebutuhan hidup mendasar juga kian tidak terjangkau. Sudah tak terhitung
tulisan media yang memaparkan bahwa, misalnya, tujuh belas ribu anak balita
kurang gizi di Nusa Tenggara Timur. Bahkan kolom KOMPAS hari ini ada judul
Negara Lapar, semuanya mengingatkan pemerintah, bahwa keadaan di bawah
mendekati lampu merah.
Sindrom kekuasaan, memang membuat candu.
Jika tidak memihak rakyat, keberpihakan kekuasaan mereka buat sangat jelas
ke arah lain. Mereka kini berpihak kepada kekuatan multinasional company,
kekuataan dana besar panas jangka pendek yang bermain di bursa saham, yang
setiap hari dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi.
Bahkan ada dana panas jangka pendek yang mendem di Bank Indonesia dalam
bentuk SBI, yang harus dibayar bunganya oleh negara, oleh rakyat
sesungguhnya. Dana menumpuk di SBI, bahkan dari dana Pemda di daerah, telah
membuat peredaran uang untuk kegiatan berproduktif tidak bergairah.
Mereka di kekuasaan kini berpihak kepada order negara besar yang
berkepentingan
