[proletar] Tanggapan Atas TPA (Test Potensi Akademik) Untuk Anak SD & SMP di Surabaya
Kepada Yth.Ibu Walikota Surabaya Jl. Taman Surya Surabaya Dengan hormat, Menyimak berita dibeberapa media cetak, Bhirawa, JawaPos, Surya pada tanggal 28 Mei 2013, tentang Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2013, ada beberapa hal yang sangat dibanggakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Penanggungjawab Tes Potensi Akademik (TPA) dari Fakultas Psikologi Unair. Kami melihat hal yang lain pada rencana pelaksanaan Tes Potensi Akademik tahun 2013 ini. 1. Dikatakan, bahwa dengan TPA ini, maka akan dapat diketahui kemampuan anak dalam menerima pelajaran, daya nalar anak, minat dan bakat anak dan lain sebagainya. Kami sebagai masyarakat biasa, berpikir secara sederhana saja. Pada Sekolah Menengah Pertama, system belajar dan kurikulumnya adalah sama semua. Mata pelajaran pada kelas VII antara siswa yang satu dengan siswa yang lain adalah sama. Sehingga untuk apa dilakukan penelusuran minat dan bakat anak melalui TPA, toh semua siswa akan menerima materi yang sama. Begitu juga pada kelas VIII dan IX. Hal yang sama berlaku juga pada Sekolah Menengah Atas, hanya berbeda dengan adanya penjurusan IPA, IPS ataupun Bahasa. Penjurusan itupun berdasarkan prestasi siswa pada mata pelajaran pokok pada masing-masing jurusan. Untuk jurusan IPA, mahasiswa harus mempunyai nilai yang lebih pada mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan biologi. Pemilihan jurusan bukan dilakukan berdasarkan hasil TPA. 2. Materi pada TPA akan sangat berbeda dengan materi pelajaran yang telah diterima oleh siswa. Pada kelas VI SD dan pada kelas IX SMP, siswa menerima materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Pada saat mengikuti TPA, maka akan terjadi kebingungan pada siswa, karena tidak pernah mendapatkan materi seperti yang telah diungkapkan di surat kabar. 3. Hasil penilaian pada saat siswa mengikuti UN (Ujian Nasional) telah mempunyais tandarisasi yang jelas dan dapat diketahui oleh semua pihak, karena soal-soal yang diberikan juga mempunyai tolok ukur yang jelas. Pada TPA, soal-soal yang diberikan hanya diketahui oleh pihak Psikologi Unair dan metode penilaiannya pun hanya diketahui oleh pihak Psikologi Unair. 4. Bobot untuk TPA adalah 60% sedangkan bobot untuk UN adalah 40%. Bagaimana hal ini bias terjadi? Siswa dan guru yang selama ini selalu bekerja keras agar mendapatkan nilai UN yang tinggi, setelah itu dikalahkan oleh nilai TPA yang tidak jelas metode penilaiannya. Dari uraian secara singkat dan sederhana di atas yang dilakukan oleh masyarakat awam, tampak bahwa pelaksanaan TPA untuk seleksi masuk SMP dan SMA tidak berdasar sama sekali, belum lagi apabila dikaitkan dengan Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional. Yang harus diwaspadai dengan adanya rencana pemakaian TPA diatas adalah: 1. Terdapat kemudahan terjadinya jual beli bangku pada sekolah-sekolah kawasan tersebut. Terjadi kemungkinan semakin marak adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan ataupun sekolah. 2. Kemudahan bagi pihak Dinas Pendidikan untuk menerima titipan-titipan tanpa pungutan, yang biasanya dilakukan oleh para pejabat pemerintah. 3. Mohon diperhatikan juga adanya ikatan alumni antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan Fakultas Psikologi Unair. Hal ini akan memudahkan terjadinya kecurangan-kecurangan guna memuluskan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan. Demikianlah surat tanggapan kami. Surabaya, 29 Mei 2013JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M EkoHP: 085851391999 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Perlu langkah nyata: Aneh.. Orang Sakit Jiwa Jadi Ketua DPRD Jateng
Setuju pada pendapat Zaki IDEA dalam kasus ini dan hal2 lain yang merusak sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa & bernegara, kita harus buat langkah nyata, dan salah satu upaya, kami dari jarak akan menulis surat pada DPR, Presiden, KY, MK. semoga mereka semua masih punya naruni, sehingga negeri kita tidak makin terpuruk. dan ada perbaikan dimasa mendatang. Kita sadar bahwa tindakan membangun negeri tidak bisa dilakukan oleh satu orang, satu kelompok masyarakat saja, perlu ada kebersamaan dan gotong royong, maka kami mengharap juga ada langkah & tindakan anggota masyarakat yang lain sesuai dengan pemahaman & kemampuannya. Selain itu opini harus terus digencarkan, demi membuka hati, baik itu para pimpinan negeri maupun masyarakat. Semuanya demi masa depan Indonesia yang lebih baik, agar anak cucu bangsa ini tidak diwarisi keadaan yang mereka tidak bisa hidup adil, makmur, rukun, tentram dan sejahtera salam JARAK - Jaringan Anti Korupsi Koordinator Drs. M. Eko HP: 085851391999 - Sat, 11/10/12, Wasingatu Zakiyah wrote: Nampaknya harus kita tindaklanjuti dg langkah nyata untuk membuat pernyataan bersama. Pura2 sakit menjadi modus supaya tidak dihukum. Pura2 sehat juga menjadi modus supaya bisa duduk menjalankan jabatan. Utk kasus ini, seharusnya begitu ada pernyataan sehat maka koruptor harus menjalani hukumannya. Baru kemudian dinyatakan bebas. Siapa yang akan memulai gerakan ini. Salam Zaki-IDEA http://www.obornews.com/3113-berita-...etua_dprd.html Aneh.. Orang Sakit Jiwa Jadi Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi yang sejak tanggal 01 November 2012 lalu, resmi menggantikan Murdoko sebagai Ketua DPRD Jateng ternyata pernah dinyatakan tidak waras atau gila oleh tim medis Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo Semarang tahun 2009 lalu. Rukma dinyatakan gila saat harus berhadapan dengan kasus korupsi buku perpustakaan di Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat itu Rukma Setyabudi divonis satu setengah tahun. Hanya saja, hukuman tersebut tak harus dijalani oleh Rukma Setyabudi karena Rukma dinyatakan sakit jiwa yang bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Surat bernomor 441.3/2/17534 itu ditandatangani doketr Siti Nuraini SpKJ dan Ymt direktur Suprihhartini SpKJ pada tahun 2009. Anehnya, meski dinyatakan tidak sehat secara jasmani dan rohani, Rukma masih bisa duduk sebagai anggota legislatif. Bahkan sejak awal bulan ini malah duduk sebagai ketua DPRD Jateng menggantikan Murdoko yang terjerat kasus hukum. "Ya semuanya memang melalui proses dan prosedur yang ada. Saya hanya menjalankan amanah,"kata Rukma, saat diwawancara wartawan usai dilantik hari Kamis (1/11/2012) lalu. Selain itu Rukma juga mengatakan akan melanjutkan tugas Murdoko sebagai ketua DPRD Jateng. "Sesuai tupoksinya saya akan jalankan amanah ini," katanya. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo, dr Sri Widyayati SpKJ menyatakan ada kemungkinan bahwa Rukma Setyabudi dinyatakan tidak sehat jiwanya hanya pada saat surat itu diterbitkan. "Wah saya nggak hapal kalau soal surat. Yang pasti mekanismenya dokter menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaannya, kemudian diajukan ke direktur, baru diterbitkan," kata Sri Widyayati melalui ponselnya. Menurutnya RSJ mengeluarkan surat berdasar kondisi riil saat diperiksa. RSJ hanya menerbitkan surat rekomendasi saja, kalaupun tidak dijadikan bahan pertimbangan dan pasien itu tetap menjadi pejabat publik, tentu bukan salah RSJ. "Sebaiknya, dia diobati dulu trus diperiksa lagi. Kalau sudah tidak membahayakan, baru bisa bekerja lagi. Kami siap melayani, namun tentu atas perintah kejaksaan atau pengadilan, tak bisa sembarangan memeriksa. Termasuk dia sendiri mintapun, kami tak bisa kecuali jaksa atau pengadilan," kata Sri Widyayati. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Bagaimana Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Mobil pemadam Kebakaran Surabaya Rp. 14 Milyar
Surabaya, dll perlu bersikap atau mempertanyakan atau melakukan langkah untuk mencari solusi, kenapa ada uang negara/APBD bisa selama 2 tahun bisa ngendon di rekening pihak swasta, padahal uang tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan. Dan bagaimana uang negara itu dapat kembali secara utuh ke kas negara. 10. Pertanyaan lain yang muncul adalah, apakah karena uang sudah terlanjur dibayarkan kepada CV Kenari Jaya, maka posisi pemerintah kota Surabaya menjadi lemah dibandingkan dengan posisi CV Kenari Jaya, sehingga ada dugaan akhirnya CV kenari Jaya bisa mendikte pemerintah kota Surabaya dan lembaga negara lainnya? 11. Untuk itu menurut kami, aparat hukum bisa menjalankan upaya paksa, dengan memeriksa intensif masalah ini, dan jika uang negara tidak dikembalikan secara utuh tentunya ada kerugian negara. Dan CV Kenari Jaya dan pihak yang memerintahkan pembayaran bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Apalagi Perpres 54 telah jelas mengatur, dan dalam kontrak sudah jelas bahwa masa kontrak adalah sampai bulan Nopember 2010. Dan barang sampai 2 tahun (sampai tahun 2012) belum diterima, tapi uang negara sudah dibayarkan seluruhnya pada Desember 2010. JIka uang negara sudah dikembalikan secara utuh, tentunya baru bisa dikatakan tidak ada pelanggaran terhadap UU tindak pidana korupsi dan perpres 54/2010 12. Jika karena posisi aparatur negara menjadi lebih lemah dibanding posisi CV kenari Jaya karena proses sebagaimana tersebut diatas, sehingga nantinya persoalan ini dianggap selesai dan dinyatakan tidak ada pelanggaran hukum, dengan jalan keluar bahwa nantinya CV Kenari Jaya akan mengirim barang beberapa waktu kemudian, meski pekerjaan diselesaikan dalam waktu 2 tahun atau lebih, dan melanggar kontrak serta melanggar Perpres 54/2010. Akan bisa menimbulkan dugaan di masyarakat, jangan2 memang ada rekayasa agar hal yang jelas melanggar aturan ini dibiarkan dan dicarikan pembenaran yang akan tampak sah berdasar hukum. Jika hal ini dilakukan, maka akan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat dan birokrasi, serta aparat pemerintah. Dimana akan timbul anggapan bahwa Perpres 54/2010 serta UU tindak pidana korupsi boleh dilanggar dan diabaikan, atau lebih buruk lagi bisa dianggap peraturan2 itu sudah tidak berlaku lagi. 13. Bagi masyarakat, mungkin tidak masalah jika memang hukum dengan terpaksa tidak bisa ditegakkan. karena posisi aparatur negara kalah dibanding posisi CV Kenari Jaya, karena uang sudah terlanjur dikuasai dalam rekening CV Kenari Jaya. Akan tetapi tentunya langkah yang perlu dilakukan adalah menyelamatkan uang negara. Jika memang nantinya CV Kenari Jaya akhirnya melaksanakan pengiriman barang, dan bisa memaksa agar dinyatakan oleh penegak hukum tidak melanggar Perpres 54/2010 atau tidak melanggar UU tindak pidana korupsi, sebaiknya ada kompensansi berupa pemasukan bagi keuangan negara/APBD dan sanksi bagi CV Kenari Jaya, karena selama hampir 2 tahun (bahkan mungkin akan lebih lama lagi jika hal ini berlarut-larut) uang negara sudah masuk di rekening CV Kenari Jaya, dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, sampai saat ini. 14. Apalagi ada kemungkinan, jika kasus ini tidak terungkap di media massa, bisa jadi ada kemungkinan akan terjadi pembelian fiktif dan kasus akan hilang bagai ditelan bumi. padahal uang negara/ APBD sebesar 14 milyar sudah dibayarkan dan tidak ada barang yang dikirim. JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko HP: 085851391999 __ berita pertama http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1248:cv-kenari-jaya-pengadaan-mobil-damkar-tidak-fiktif-a-bebas-korupsi&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114 CV Kenari Jaya: Pengadaan Mobil Damkar Tidak Fiktif & Bebas Korupsi suaramandiri.com (Surabaya) - CV Kenari Jaya pemenang pengadaan mobil tangga damkar minimal 52 Meter tahun 2010 senilai hampir Rp 14 Miliar akhirnya bersedia menjawab polemik tudingan miring yang selama ini ditujukan kepada perusahaan pimpinan David Sumarno itu. "Polda sudah menyatakan tidak ada kerugian negara dalam pengadaan mobil damkar ini yang artinya bebas dari korupsi. Uang pembayaran di rekening CV Kenari Jaya senilai Rp 12,5 M juga sudah diblokir dan sisanya 1,5 M dibayarkan PPN dan PPH. Terkait informasi bila pengadaan mobil tangga damkar fiktif, itu sama sekali tidak benar. Sebab mobil tangga damkar sudah dikirim ke Dinas Kebakaran Kota Surabaya tanggal 30 Desember 2011, sekarang dalam kondisi ready disimpan di gudang dan siap diuji fungsi. Sebelumnya bulan Oktober dan November tahun kemarin, PPTK beserta PPKm sudah melakukan survey sekaligus uji fungsi di Korea sebagai negara asal produsen dan menyatakan telah sesuai ketentuan. Tapi saat uji coba pas tanggal diterima itu terjadi insiden tubrukan yang mengakibatkan As tangga patah sehingga pihak Dinas Damkar Kota Surabaya men
[proletar] Apresiasi pd Polda Jatim terhadap kasus pembelian fiktif mobil pemadam kebakaran Rp. 14 milyar
Kepada Yth. 1. Kapolda Jawa Timur 2. BPKP Perwakilan Jawa Timur 3. Walikota Surabaya Dengan Hormat, Bersama ini kami menyambut baik langkah positif yang diambil oleh Polda Jawa Timur, berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 14 milyar, sebagaimana berita terlampir. Untuk itu kami mempunyai pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa uang negara sudah dibayarkan kepada rekening CV Kenari Jaya adalah sebesar Rp. 14 milyar ( Rp. 13.999.898.000) 2. Sedangkan dana yang diblokir pada rekening CV Kenari Jaya hanya sebesar Rp. 12,5 milyar ( Rp. 12.508.272.504). berarti ada uang negara yang kurang yakni Rp. 1,5 Milyar (Rp. 1.491.625.496) 3. Selain itu potensi pendapatan yang seharusnya masuk kas negara, karena CV Kenari Jaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai selesai masa kontrak ditambah waktu maksimal yang dihitung denda ternyata barang belum ada sama sekali (bahkan sampai 1 tahun lebih setelah masa kontrak habis, pekerjaan tidak dikerjakan sama sekali alias 0%), maka sesuai perpres 54 tahun 2010 jaminan pelaksanaan 5% harus dicairkan. jadi potensi pendapatan negara dengan pencairan jaminan pelaksanaan adalah Rp. 699.994.900 4. Seluruh uang dari kas negara sebesar Rp. 13.999.898.000 yang sudah dikeluarkan untuk pembayaran pada CV Kenari Jaya itu harus dikembalikan pada kas negara seluruhnya, tidak boleh kurang dari nilai itu. Jika kurang dari itu maka sudah terjadi kerugian keuangan negara. 5. Potensi pendapatan negara berdasar Perpres 54/2010 sebesar Rp. 699.994.900 harus masuk kas negara. Jika tidak ada uang yang masuk berarti ada pelanggaran terhadap ketentuan Perpres 54/2010 dan terjadi kerugian keuangan negara 6. Sesuai Perpres 54/2010 untuk CV Kenari Jaya harus dilakukan pemutusan kontrak dan dikenakan blacklist. Jika hal ini tidak dilakukan tentunya telah terjadi pelanggaran hukum. 7. Untuk itu kami sangat menghargai dan memberikan apresiasi pada upaya yang sungguh2 dari Polda Jatim, karena jika Polda jatim saat itu tidak berinisiatif melakukan penyelidikan dengan sangat serius dan mendalam, maka bisa jadi peristiwa ini akan tertutup rapat, dan secara diam2 uang negara sebesar Rp. 14 milyar tiba2 hilang begitu saja, tanpa ada orang yang tahu. Dan menurut kami hal ini bisa menjurus pada perbuatan pembelian fiktif. Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih Surabaya, 10 April 2012 Hormat kami, JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko HP: 085851391999 _ http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:krimsus-subdit-3-gandeng-bpkp-bongkar-dugaan-korupsi-damkar&catid=178:headline Krimsus Subdit 3 Gandeng BPKP Bongkar Dugaan Korupsi Damkar suaramandiri.com (Surabaya) - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 'fiktif' mobil tangga damkar tahun anggaran 2010 senilai hampir 14 Miliar dimenangkan CV Kenari Jaya yang ditangani Krimsus Subdit 3 Polda Jatim masih terus berlanjut. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib, Rabu (04/04/2012). "Krimsus Subdit 3 sudah lakukan penyidikan atas adanya laporan masyarakat mengenai indikasi korupsi mobil damkar. Gelar perkara sudah dilakukan 14 Februari kemarin dan masih belum ditemukan kerugian negara. Rekening CV Kenari Jaya juga sudah diblokir," terangnya. Kombes Hilman Thayib menambahkan pihak Krimsus Subdit 3 sudah bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan dan sampai sekarang masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut. (Yudha) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Menguak Misteri Korupsi (Pembelian Fiktif) Mobil Pemadam Kebakaran Surabaya Sebesar Rp.14 milyar
alam kasus ini, sampai sekarang (lebih dari 1 tahun), meskipun belum ada mobil pemadam kebakaran yang dikirim, jangankan mobilnya, ban atau mur bautnya juga tidak ada sama sekali, artinya pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali, jangankan dihitung denda, dicairkan jaminan pelaksanaannya dan dikenakan blacklist. Yang terjadi malahan CV kenari Jaya sudah dibayar, artinya dalam laporan dibuat seolah pekerjaan sudah selesai, padahal masih 0%. Jika tidak ketahuan masyarakat, tentunya kasus ini tidak terungkap, dan bisa saja terjadi kemungkinan, uang negara sudah dinikmati pihak2 tertentu, sedangkan barang yang diadakan sama sekali tidak ada. Ini bisa dikategorikan korupsi dan pembelian fiktif yang merugikan keuangan negara. 11. Untuk itu sekarang perlu langkah konkret, yakni bahwa seluruh uang negara sebesar Rp. 13.999.898.000, harus dikembalikan kepada kas daerah (kas negara). Tidak boleh dikembalikan hanya Rp. 12.508.272.504. karena jika uang itu tidak dikembalikan seluruhnya dan hanya dikembalikan sebesar yang sekarang diblokir di rekening CV Kenari Jaya, artinya negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.491.625.496. Jika uang Rp. 1,5 milyar itu ternyata sudah dinikmati CV Kenari jaya, artinya sudah memberi keuntungan sangat besar tanpa melakukan pekerjaan, Jika uang itu digunakan untuk membayar pajak yang merupakan kewajiban CV Kenari Jaya, artinya pemerintah kota telah membayar pajak untuk CV Kenari Jaya untuk pembayaran pajak2 (PPN & PPh) terhadap barang yang tidak pernah diterima dan dipergunakannya. 12. Lebih parah lagi jika terjadi bahwa akhirnya kasus ini terlupakan karena tidak ada tindakan konkret dari pejabat yang berwenang, yang akhirnya mengakibatkan uang hampir Rp. 14 milyar itu, tidak pernah ditarik dari rekening CV Kenari Jaya dan dikembalikan ke kas daerah (kas negara) dan bisa saja terjadi karena kasus terlupakan, dan setelah tidak ada yang mengontrol bisa terjadi kemungkinan blokir rekening selesai, artinya CV Kenari jaya bisa mencairkan uang tersebut. Artinya keuangan negara dirugikan Rp. 14 milyar untuk pembelian fiktif. 13. Selain bahwa CV Kenari Jaya harus mengembalikan semua uang negara itu secara utuh (Rp. 13.999.898.000), karena memang tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, terhadap CV kenari Jaya juga harus dikenakan denda sebesar 5% (Rp. 699.994.900) dengan mencairkan jaminan pelaksanaannya (meskipun kemungkinan saat ini bahwa jaminan pelaksanaan sudah habis masa berlakunya, karena sudah lebih dari 1 tahun, sedangkan biasanya jaminan pelaksanaan mempunyai batas waktu tertentu) dan sesuai peraturan perundangan CV Kenari jaya harus dikenakan blacklist/ daftar hitam. 14. Pihak yang berwenang, harus meneliti kasus ini secara mendalam, untuk mengungkap kenapa hal ini bisa terjadi, dan siapa aktor intelektualnya. Karena berani melakukan perbuatan yang diduga secara terang-terangan melampaui kewenangan dan melanggar hukum serta merugikan keuangan yang sangat besar, tentunya kalau bukan orang yang sangat berkuasa sebagai aktor intelektual, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Surabaya, 14 Maret 2012 JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko HP: 085851391999 www.jaringanantikorupsi.blogspot.com http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1160:pidkor-polda-jatim-lidik-korupsi-pengadaan-mobil-damkar-dana-dibekukan&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114 Pidkor Polda Jatim Lidik Korupsi Mobil Damkar, Dana Dibekukan Pengadaan mobil tangga damkar Tahun Anggaran 2010 di lingkungan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya senilai Rp. 12,5 millyar (Rp.12.508.272.504, red), kini ditangani Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polda Jatim. Sementara Dana APBD 2010 Kota Surabaya senilai Rp. 12,5 millyar atas Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Minimal 52 meter, kini 'beku' atas nama CV. Kenari Jaya di Bank Jatim Cabang Utama. Hal ini berdasarkan surat No. 049/2345/CU tanggal 19 Desember 2011yang dilayangkan PT. Bank Jatim Cabang Utama yang ditujukan ke Kepala Dinas (Kadis) Kebakaran (Damkar) Kota Surabaya. SURABAYA (suaramandiri.com)- Menurut Simpati (Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi), sepak terjang CV. Kenari Jaya ini diduga kuat ada campur tangan mafia proyek, yaitu: Rudy Budiman dan Inggarwati. Dimana, dengan PD-nya Rudi Budiman yang sempat mengaku mengaku suruhan Kamar Dagang Industri (Kadin) Jatim ini banyak mendapatkan proyek milyaran rupiah. Informasi yang diterima menyebutkan, masalah ini berawal dari pelaksanaan pengadaaan barang/jasa dengan sumber APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 untuk paket pekerjaan” Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Min 52 meter” pada lelang periode IV tanggal 25 Januari 2010. Setelah dilakukan proses lelang, tanggal 31 Maret 2010 Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Dinas Kebakaran Kota Surabaya me
[proletar] Apa Kabar Kasus pembelian Fiktif Mobil Pemadam Kebakaran Rp. 14 Milyar di Surabaya ???
Apa kabar kasus dugaan pembelian fiktif (korupsi) mobil pemadam kebakaran senilai 14 milyar di Surabaya??? Kami sudah menulis surat dua kali ke walikota Surabaya ditembuskan kepada instansi terkait, dan infonya pejabat di pemerintah kota Surabaya sudah ada yang sempat diperiksa di Unit 2 Tipikor Polda Jawa Timur, Akankah kasus dilakukan penyelidikan lebih lanjut, atau secara diam2 akan dimasukkan peti es?? Salam JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 www.jaringanantikorupsi.blogspot.com == Surat ke 2 Kepada Yth. Walikota Surabaya Dengan Hormat, Sehubungan dengan polemik tentang dugaan korupsi pemadam kebakaran, sebagaimana analisa yang kami sampaikan pada walikota Surabaya sebelumnya, menurut kami, ada beberapa hal yang patut diperhatikan, dan agar tidak dibelok2kan isunya, dengan polemik atau bantahan dari kepala dinas pemadam kebakaran surabaya yang menyalahkan anak buahnya, maupun jawaban dari CV Kenari Jaya kepada wartawan, yakni: 1. Untuk pengadaan barang tentunya penyedia barang harus menawarkan barang sesuai spesifikasi yang diminta. Jika penyedia barang menawarkan barang tidak sesuai spesifikasi, dan dimenangkan, itu akan menimbulkan tanda tanya, ada apakah ini??? 2. Ketika sudah dimenangkan, dan sudah dilakukan kontrak, ternyata penyedia barang tidak dapat mengirim barang, sampai batas waktu kontrak habis, maka seharusnya mulai dihitung denda. 3. Jika sampai waktu kontrak habis dan ditambah batas waktu maksimal sesuai peraturan (yakni 50 hari kerja, setara dengan denda maksimal 5%), penyedia barang tidak juga mengirim barang, sesuai peraturan harus dilakukan pemutusan kontrak, jaminan peaksanaan dicairkan dan terhadap penyedia barang dilakukan black-list/ daftar hitam. Dalam kasus ini, bataswaktu ini sudah terlewati, kenapa tetap dilakukan pembayaran, meskipun barang belum dikirim sama sekali? Ini menimbulkan pertanyaan. Apalagi akhirnya barang baru dikirim beberapa bulan kemudian setelah batas waktu dimana seharusnya sudah dilakukan pemutusan kontrak. 4. Bantahan dari kepala dinas pemadam kebakaran Surabaya, yang terkesan lepas tangan dan menuding bawahannya sebagai pihak yang bertanggungjawab, menurut kami kurang tepat, karena perintah untuk membayar/ SPMU yang menandatangani adalah kepala dinas 5. Pertanyaan yang menggelitik adalah, uang Rp 14 milyar (yang katanya diblokir) adalah ditempatkan pada rekening bank milik orang tertentu. Jika dihitung bahwa uang sebesar itu ada didalam rekening dan mengendap selama setahun, tentunya mendapatkan bunga. Dihitung saja misalnya mendapat bunga paling minimal yakni 5% setahun. Tentunya ada bunga bank minimal sebesar Rp. 700 juta. Siapa yang menikmati uang bunga bank ini??? Demikian pendapat kami JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 www.jaringanantikorupsi.blogspot.com cc. Instansi Yang berwenang -- Surat ke 1 Kepada Yth Walikota Surabaya Dengan Hormat, Bersama ini kami menyampaikan bahwa dalam pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran di kota Surabaya dengan rincian: kode pembayaran : 2500.0002.10.9442 nama pekerjaan : mobil tangga pemadam kebakaran min 52 m waktu mulai : 25 Januari 2010 periode : eProc putaran IV TA 2010 waktu pengumuman pemenang : 10 maret 2010 penetapan pemenang : 30 Maret 2010 masa pelaksanaan : 6 bulan awal kontrak : April 2010 akhir pelaksanaan : Nopember 2010 pemenang : CV. Kenari Jaya Penawaran : Rp. 13.999.898.000,- Dimana dalam pengadaan ini pencairan dana telah dilakukan 31 Desember 2010 dengan nomor SP2D 18709 Dimana saat dana dicairkan 31 Desember 2010 tersebut , patut diduga barang yang diadakan belum datang. Diduga barang baru datang sekitar bulan Januari/ Februari 2011. Patut diduga ketika barang datang Januari/ Pebruari 2011, dilakukan uji coba, ternyata barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan, dan barang dikembalikan. Dan barang sampai sekarang (Januari 2012) tidak ada atau belum dikirim. Dari kronologis peristiwa ini, kami menyampaikan: a. panitia pengadaan, dalam hal ini pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran minimal 52 meter, jika melihat penawaran, dimana jika barang yang ditawarkan oleh penyedia barang, dalam hal ini CV. Kenari Jaya, tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan, maka seharusnya tidak ditetapkan sebagai pemenang b. jika sampai saat akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, barang belum dikirim, harusnya mulai dihitung denda sebagaimana ketentuan yang berlaku. c. karena barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang
[proletar] Dugaan pelanggaran UU Monopoli Dalam Pengadaan buku DAK Pendidikan di Lumajang
KepadaYth. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)di Tempat Dengan Hormat, bersama ini kami menyampaikan bahwadalam pelaksanaan pelelangan/pengadaan: a. Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB b. Pengadaan buku perpustakaan SMP di Kabupaten Lumajang, yang sumber dananya adalah dana alokasi khusus (DAK) pendidikan tahun 2010 kami menyampaikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan sanggahan dari peserta lelang (terlampir) , patut diduga ada pelanggaran Kepres 80 (saat itu lelang ini dijalankan berdasarkan Kepres 80 th 2003), yakni dalam pakta integritas. Karena beberapa peserta yang menawarkan barang dan salah satunya ditetapkan sebagai pemenang yakni PT. Budi Karya Mandiri dan beberapa perusahaan lain yang diduga ikut serta lelang hanya sebagai peserta pendamping, adalah milik orang yang sama. (terlampir surat sanggahan, akta perusahaan dari PT. Budi Karya Mandiri dan PT Cipta Inti Farmindo, yang menyebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah milik satu orang yang sama, yakni Liauw Inggarwati. Berkas tersebut, secara lengkap bisa dilihat pada dokumen pelelangan) 2. Untuk itu KPPU diharap dapat meminta dan memeriksa dokumen pelelangan tersebut kepada Dinas Pendidikan kabupaten Lumajang, yang beralamat, di Kawasan Wonorejo Terpadu, Kabupaten Lumajang, Tlp. 0334-881804. Hal ini tentunya sangat berguna untuk menggali data yang diperlukan serta identitas maupun alamat pihak2 yang terkait dalam dugaan pelanggaran UU Monopoli (UU no. 5 tahun 1999) 3. Selain itu tentunya pihak KPPU juga perlu menggali data dan memeriksa Bupati kabupaten Lumajang, yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara no.7 Lumajang, Tlp: 0334-881255, yang merupakan atasan dari Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Lumajang dan Panitia pengadaan buku yang sumber dananya adalah berasal dari dana alokasi khusus pendidikan 2010 tersebut. Adanya persekongkolan tersebut, telah melanggar: 4. Pakta integritas yang telah dibuat oleh masing-masing perusahaan peserta pelelangan, yang tertulis di dalam RKS. 5. Melanggar pasal 19 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. memibatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 6. Melanggar pasal 22 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 7. Melanggar pasal 24 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. 8. Melanggar pasal 26 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 48 dan pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Surabaya, 30 januari 2012 Hormat kami JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com
[proletar] Aparat Hukum Mulai Menyelidiki Dugaan Korupsi (Pembelian Fiktif) Mobil Pemadam Kebakaran Rp. 14 Milyar di Surabaya
Kami sangat menghargai pihak yang berwenang dan teman2 media massa, yang sigap. Semoga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan mampu membongkar kemungkinan persekongkolan yang melibatkan banyak pihak, sehingga terjadi indikasi pembelian fiktif mobil pemadam kebakaran di kota Surabaya yang menyedot uang negara hampir 14 Milyar. Dan yang lebih penting juga, semoga mampu menyelamatkan keuangan negara, baik dalam kasus ini maupun kasus yang lainnya. marilah kita terus memonitor kasus ini agar dapat dibongkar sampai tuntas. JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 www.jaringanantikorupsi.blogspot.com - Dari: Reporter KS2 Tanggal: Kamis, 26 Januari, 2012, 1:55 AM http://kabarsemeru.com/2012/01/berita-daerah-aparat-hukum-mulai.html Aparat Hukum Mulai Menyelidiki Dugaan Korupsi Pemadam Kebakaran Rp. 14 Milyar di Surabaya Terkait dengan pengaduan dari JARAK - Jaringan Anti Korupsi, aparat hukum, akhirnya menyelidiki dugaan korupsi mobil pemadam kebakaran senilai hampir Rp. 14 Milyar di Surabaya. Langkah pihak yang berwenang itu adalah telah membuat surat panggilan tertanggal 24 Januari 2012 kepada beberapa pejabat pemerintah kota Surabaya yang terkait dengan dugaan korupsi pembelian fiktif mobil pemadam kebakaran tersebut, untuk dimintai keterangan. == http://jurnal-korupsi.com/2012/01/journalkorupsi-menjawab-polemik-dugaan.html Kepada Yth. Walikota Surabaya Dengan Hormat, Sehubungan dengan polemik tentang dugaan korupsi pemadam kebakaran, sebagaimana analisa yang kami sampaikan pada walikota Surabaya sebelumnya, menurut kami, ada beberapa hal yang patut diperhatikan, dan agar tidak dibelok2kan isunya, dengan polemik atau bantahan dari kepala dinas pemadam kebakaran surabaya yang menyalahkan anak buahnya, maupun jawaban dari CV Kenari Jaya kepada wartawan, yakni: 1. Untuk pengadaan barang tentunya penyedia barang harus menawarkan barang sesuai spesifikasi yang diminta. Jika penyedia barang menawarkan barang tidak sesuai spesifikasi, dan dimenangkan, itu akan menimbulkan tanda tanya, ada apakah ini??? 2. Ketika sudah dimenangkan, dan sudah dilakukan kontrak, ternyata penyedia barang tidak dapat mengirim barang, sampai batas waktu kontrak habis, maka seharusnya mulai dihitung denda. 3. Jika sampai waktu kontrak habis dan ditambah batas waktu maksimal sesuai peraturan (yakni 50 hari kerja, setara dengan denda maksimal 5%), penyedia barang tidak juga mengirim barang, sesuai peraturan harus dilakukan pemutusan kontrak, jaminan peaksanaan dicairkan dan terhadap penyedia barang dilakukan black-list/ daftar hitam. Dalam kasus ini, bataswaktu ini sudah terlewati, kenapa tetap dilakukan pembayaran, meskipun barang belum dikirim sama sekali? Ini menimbulkan pertanyaan. Apalagi akhirnya barang baru dikirim beberapa bulan kemudian setelah batas waktu dimana seharusnya sudah dilakukan pemutusan kontrak. 4. Bantahan dari kepala dinas pemadam kebakaran Surabaya, yang terkesan lepas tangan dan menuding bawahannya sebagai pihak yang bertanggungjawab, menurut kami kurang tepat, karena perintah untuk membayar/ SPMU yang menandatangani adalah kepala dinas 5. Pertanyaan yang menggelitik adalah, uang Rp 14 milyar (yang katanya diblokir) adalah ditempatkan pada rekening bank milik orang tertentu. Jika dihitung bahwa uang sebesar itu ada didalam rekening dan mengendap selama setahun, tentunya mendapatkan bunga. Dihitung saja misalnya mendapat bunga paling minimal yakni 5% setahun. Tentunya ada bunga bank minimal sebesar Rp. 700 juta. Siapa yang menikmati uang bunga bank ini??? Demikian pendapat kami JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 www.jaringanantikorupsi.blogspot.com cc. Instansi Yang berwenang -- From: Al Fa <.@yahoo.com> Date: Tuesday, January 17, 2012, 10:33 PMhttp://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1063%3Apengadaan-mobil-damkar-mencapai-14-m-bermasalah-cv-kenari-jaya-berkelit&catid=178%3Aheadline Pengadaan Mobil Damkar Capai 14 M Bermasalah, CV Kenari Jaya Berkelit suaramandiri.com (Surabaya) - Pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran tahun anggaran 2010 yang nilainya mencapai hampir 14 Miliar menurut JARAK (Jaringan Anti Korupsi - http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/01/jurnalhukum-dugaan-korupsi-alat-pemadam.html) kental aroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasalnya, sampai sekarang mobil damkar tersebut belum terealisasi dan tidak ada serah terima dari rekanan yang menjadi pemenang, CV Kenari Jaya ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. CV Kenari Jaya melalui Adi sewaktu dihubungi suaramandiri.com, Selasa (17/01/2012) via selular membantah bila pengadaan mobil damkar bermasalah. &
[proletar] Menjawab Polemik: Dugaan Korupsi Pemadam Kebakaran di Surabaya Rp. 14 Milyar
Kepada Yth. Walikota Surabaya Dengan Hormat, Sehubungan dengan polemik tentang dugaan korupsi pemadam kebakaran, sebagaimana analisa yang kami sampaikan pada walikota Surabaya sebelumnya, menurut kami, ada beberapa hal yang patut diperhatikan, dan agar tidak dibelok2kan isunya, dengan polemik atau bantahan dari kepala dinas pemadam kebakaran surabaya yang menyalahkan anak buahnya, maupun jawaban dari CV Kenari Jaya kepada wartawan, yakni: 1. Untuk pengadaan barang tentunya penyedia barang harus menawarkan barang sesuai spesifikasi yang diminta. Jika penyedia barang menawarkan barang tidak sesuai spesifikasi, dan dimenangkan, itu akan menimbulkan tanda tanya, ada apakah ini??? 2. Ketika sudah dimenangkan, dan sudah dilakukan kontrak, ternyata penyedia barang tidak dapat mengirim barang, sampai batas waktu kontrak habis, maka seharusnya mulai dihitung denda. 3. Jika sampai waktu kontrak habis dan ditambah batas waktu maksimal sesuai peraturan (yakni 50 hari kerja, setara dengan denda maksimal 5%), penyedia barang tidak juga mengirim barang, sesuai peraturan harus dilakukan pemutusan kontrak, jaminan peaksanaan dicairkan dan terhadap penyedia barang dilakukan black-list/ daftar hitam. Dalam kasus ini, bataswaktu ini sudah terlewati, kenapa tetap dilakukan pembayaran, meskipun barang belum dikirim sama sekali? Ini menimbulkan pertanyaan. Apalagi akhirnya barang baru dikirim beberapa bulan kemudian setelah batas waktu dimana seharusnya sudah dilakukan pemutusan kontrak. 4. Bantahan dari kepala dinas pemadam kebakaran Surabaya, yang terkesan lepas tangan dan menuding bawahannya sebagai pihak yang bertanggungjawab, menurut kami kurang tepat, karena perintah untuk membayar/ SPMU yang menandatangani adalah kepala dinas 5. Pertanyaan yang menggelitik adalah, uang Rp 14 milyar (yang katanya diblokir) adalah ditempatkan pada rekening bank milik orang tertentu. Jika dihitung bahwa uang sebesar itu ada didalam rekening dan mengendap selama setahun, tentunya mendapatkan bunga. Dihitung saja misalnya mendapat bunga paling minimal yakni 5% setahun. Tentunya ada bunga bank minimal sebesar Rp. 700 juta. Siapa yang menikmati uang bunga bank ini??? Demikian pendapat kami JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 www.jaringanantikorupsi.blogspot.com cc. Instansi Tang berwenang -- From: Baso Salazar <.@gmail.com> Date: Tuesday, January 17, 2012, 11:52 PM Ada info katanya ini melibatkan oknum mafia terkenal bernama Rudy, yg juga pengurus Kadin (kamar dagang & industri) Jawa Timur, yang mengatur pengadaan tersebut, maka mungkin kasus tak berlanjut alias masuk peti es, biar dingin From: Al Faqir Ilmi <.@yahoo.com> Date: Tuesday, January 17, 2012, 10:33 PMhttp://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1063%3Apengadaan-mobil-damkar-mencapai-14-m-bermasalah-cv-kenari-jaya-berkelit&catid=178%3Aheadline Pengadaan Mobil Damkar Capai 14 M Bermasalah, CV Kenari Jaya Berkelit suaramandiri.com (Surabaya) - Pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran tahun anggaran 2010 yang nilainya mencapai hampir 14 Miliar menurut JARAK (Jaringan Anti Korupsi - http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/01/jurnalhukum-dugaan-korupsi-alat-pemadam.html) kental aroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasalnya, sampai sekarang mobil damkar tersebut belum terealisasi dan tidak ada serah terima dari rekanan yang menjadi pemenang, CV Kenari Jaya ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. CV Kenari Jaya melalui Adi sewaktu dihubungi suaramandiri.com, Selasa (17/01/2012) via selular membantah bila pengadaan mobil damkar bermasalah. "Sudah serah terima, tapi mobil damkar dikembalikan lagi karena rusak. Karena spare partnya impor semua, maka adanya Force Majeur itu yang membuat lambat dan semuanya dalam proses garansi," ucapnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Nusri Faroch, SH M. hum terkesan 'cuci tangan' dan membantah indikasi korupsi terkait pengadaan mobil damkar ini yang sampai sekarang belum terealisasi, sebab menurutnya uang belum dicairkan. Nusri Faroch malah balik menuding Kasubid Sarana dan Prasarana, Bergas sebagai pihak yang bertanggung jawab. Yudha - http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/01/jurnalhukum-dugaan-korupsi-alat-pemadam.html Dugaan Korupsi Alat Pemadam Kebakaran di Surabaya Rp. 14 Milyar Kepada Yth Walikota Surabaya Dengan Hormat, Bersama ini kami menyampaikan bahwa dalam pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran di kota Surabaya dengan rincian: kode pembaya
[proletar] Analisa Adanya Dugaan Korupsi Dana DAK Pendidikan Kabupaten Malang
ni sudah memenuhi persyaratan. hal ini perlu dilakukan penelitian dan penelusuran yang seksama, jangansampai anggaran yang mahal telah dikeluarkan, akan tetapi ternyata barang yang dibeli sama sekali tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian analisa ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Surabaya, 12 Januari 2012 Hormat kami JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M Eko Rusianto HP: 085851391999 http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/ LAMPIRAN - LAMPIRAN -- Lampiran berita pertama http://www.lawangpost.com/read/lelang-dak-pendidikan-kabupaten-malang-mengundang-masalah/1741/ Lelang DAK Pendidikan Kabupaten Malang Mengundang Masalah Malang, LP. (24/11) Hasil pantauan Lawang Post terhadap kegiatan pelaksanaan proyek DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Malang menemukan beberapa masalah yang patut untuk dijadikan perhatian bagi masyarakat dan pejabat terkait. Betapa tidak? Dari pelelangan jasa konstruksi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui LPSE Kabupaten Malang dalam portal www.lpse.malangkab.go.id sampai dengan tanggal 24 pagi tadi, masih dijumpai adanya 23 proyek yang belum ada pemenangnya walaupun proses lelang dinyatakan sudah selesai.Adapun 23 proyek lelang yang tidak ada pemenangnya tersebut adalah: 1. Pembangunan 1 Unit Perpustakaan SDN Kebobang 03, Kec. Wonosari. 2. Pembangunan RKB 2 Lokal SDN Ngijo 03, Kec. Karangploso. 3. Rehabilitasi Berat 3 Lokal SMP Angkasa Singosari, Kec. Singosari. 4. Rehabilitasi Berat 2 Lokal SDN Toyomarto 03, Kec. Singosari. 5. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Pakis, Kec. Pakis. 6. Rehab Berat 3 Lokal SDN Kemulan 02, Kec. Turen. 7. Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMPN 2 Pakisaji, Kec. Pakisaji. 8. Rehab Berat 5 Lokal SDN Bedali 02, Kec. Lawang 9. Rehab Berat 3 Lokal SDN Bocek 02, Kec. Karangploso. 10.Pembangunan 1 Unit Ruang Kelas Baru SMPN 2 Gondanglegi, Kec. Gondanglegi. 11.Rehab Berat 2 Lokal SDN sempol 01, Kec. Pagak. 12.Rehab Berat 2 Lokal SMPN 2 Kalipare, Kec. Kalipare. 13.Pembangunan 1 Unit Ruang Kelas Baru SMPN 3 Tirtoyudo Satu Atap, Kec. Tirtoyudo. 14.Rehab Berat 2 Lokal SMPN 1 Singosari, Kec. Singosari. 15.Rehab Berat 2 Lokal SMPN 2 Pakis, Kec. Pakis. 16.Pembangunan 1 Unit Perpustakaan SDN Sukoanyar 01, Kec. Pakis. 17.Pembangunan 1 Unit Perpustakaan SDN Mangliawan 01, Kec. Pakis. 18.Rehab Berat 2 Lokal SDN Sonowangi 01, Kec. Ampelgading. 19.Pembangunan 1 Unit Perpustakaan SDN Curungrejo 01, Kec. Kepanjen. 20.Pembangunan 1 Unit Perpustakaan SDN Madirejo 03, Kec. Pujon. 21.Pembangunan 1 Unit Ruang Kelas Baru SMPN 3 Singosari, Kec. Singosari. 22.Pembangunan 1 Unit Perpustakaan SDN Pandansari 03, Kec. Ngantang 23.Pembangunan 1 Unit Perpustakaan SDN Tulungrejo 01, Kec. Donomulyo.Permasalahannya, dibeberapa proyek tersebut antara lain SDN Bedali 02 Kec. Lawang, SDN Mangliawan 01 Kec. Pakis, SDN Sukoanyar 01, Kec. Pakis, SMPN 1 Pakis – Kec. Pakis dan SMPN 2 Pakis – Kec. Pakis sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor, walaupun sudah jelas dalam portal LPSE Kabupaten Malang tidak ada pemenangnya. Lho koq bisa?Ketika diadakan konfirmasi hal ini kepada Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Malang, mereka menjawab itu adalah urusan panitia. Sedangkan salah seorang panitia lelang mengatakan hal ini mungkin berkat adanya keterlambatan administrasi saja, oleh karenanya harus dimaklumi semua pihak. Namun ketika ditanyakan koq bisa kontraktor mengerjakan proyek, padahal di LPSE Kabupaten Malang dinyatakan belum ada pemenangnya walaupun proses lelang sudah dinyatakan selesai – mereka semuanya tidak berkomentar.Lawang Post akan menelusuri lebih dalam permasalahan ini, karena Bupati Malang sendiri dihadapan wartawan pada tanggal 22 Nopember 2011 siang dengan tegas menyatakan bahwa biarpun waktunya sangat terbatas, akan tetapi semuanya harus sesuai dengan prosedur administrasi, bila tidak tentu ada kesalahan--- Lampiran berita kedua http://www.indowatch.com/hukum/korupsi/2782-aji-kritik-dana-tutup-mulut-wartawan-rp-400-juta-di-proyek-dak-pendidikan-kabupaten-malang AJI Kritik Dana Tutup Mulut Wartawan Rp400 Juta di Proyek DAK Pendidikan Kabupaten Malang Senin, 09 Januari 2012 16:11 minto 0diggIndoWatch-Malang: Kabar yang dilansir sebuah media massa nasional dibawah ini, tentunya merupakan tantangan untuk wartawan & pemilik koran, di Negeri ini. Dengan mencuatnya kasus ini membuktikan bahwa dalam profesi jurnalistik ini masih ada yang tidak mau menerima uang tutup mulut hasil korupsi. Bahkan ada sebagian di antara insan Pers yang berani melakukan investigasi & reportase untuk membongkar korupsi. Kalau seperti sekarang
[proletar] dugaan pelanggaran UU monopoli oleh Tiga Serangkai Group di Sragen
KepadaYth. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jl. Ir. H. Juanda 36 Jakarta 10120 Dengan hormat, Sehubungan dengan pengumuman pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik (Paket Disdik 10-02) no. 602.4/129-ULP/2010 tgl, 27 Oktober 2010, yang dilakukan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan, Pemerintah Kabupaten Sragen, Jl Raya Sukowati no. 255 Sragen, tertulis bahwa pemenang lelang adalah: PT. Wangsa Jatra Lestari, alamat Jl. Pajang Kartasura Km 8 Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, direktur MN. Budianto, SE, dengan nilai penawaran sebesar Rp.6.815.267.590,-, sedangkan pemenang cadangan I adalah PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, alamat Jl. Dr. Supomo No.23 Solo, direktur Gatot Wahyudi, dengan nilai penawaran sebesar Rp.6.845.611.740,- Perlu diketahui bahwa antara PT Wangsa Jatra Lestari dengan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, patut diduga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, bahwa PT Wangsa Jatra Lestari dan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri merupakan bagian dari Tiga Serangkai Group yang bergerak dibidang penerbitan buku dan percetakan. Hal ini dapat dilihat pada website Tiga Serangkai (www.sb.tigaserangkai.com). Dapat juga diperiksa akte pendirian kedua perusahaan tersebut, adakah kesamaan komisaris ataupun direksi pada kedua perusahaan tersebut? Dalam hal pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik (Paket Disdik 10-02) , maka patut diduga telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sehingga keluarlah pemenang pelelangan seperti yang telah diumumkan tersebut diatas. Adanya persekongkolan tersebut, telah melanggar: 1. Pakta integritas yang telah dibuat oleh masing-masing perusahaan peserta pelelangan, yang tertulis di dalam RKS. 2. Melanggar pasal 19 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. memibatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 3. Melanggar pasal 22 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 4. Melanggar pasal 24 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. 5. Melanggar pasal 26 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 48 dan pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kenapa panitia dan dinas pendidikan setempat, sejak awal sudah mengetahui bahwa dokumen pelelangan, termasuk didalamnya adalah dokumen penawaran telah melanggar peraturan, tapi tetap meneruskan proses pengadaan? Demikian surat dari kami, terimakasih. Surabaya 10 Januari 2012, JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 www.jaringanantikorupsi.com [Non-text portions of this message have been removed
[proletar] Analisa dugaan korupsi dana DAK pendidikan di Pacitan
Kepada Yth. 1. Bupati Pacitan 2. Pihak Yang Berkompeten Dengan Hormat, Bersama ini disampaikan analisa dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan di Pacitan yang dananya berasal dari APBN, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2010 sebagai berikut: 1. Pada pengadaan alat peraga pendidikan dan TIK/komputer dengan pengumuman pelelangan 12.1.2/ULP.I.3/PASCA?VII/2011, telah menetapkan CV Kenari Jaya dengan nilai penawaran Rp. 6.658.983.045. Keputusan yang dibuat panitia lelang tersebut patut diduga adanya upaya memenangkan penawar dengan nilai yang tinggi, meskipun barang yang ditawarkan tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan oleh petunjuk teknis DAK 2010. 2. Beberapa spesifikasi pada alat peraga yang perlu diteliti karena tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan (under-spek) oleh petunjuk teknis DAK 2010 tersebut adalah: a. pada alat peraga matematika pemula - ukuran mata rantai - pada lantai permainan elektronik - pada jam analog b. pada alat peraga matematika permainan - pada balok transparan - pada limas segitiga c. pada kit IPA sains d. pada kit IPBA e. pada cd pembelajaran matematika f. pada notebook Sebelum barang diterima, dan dilakukan pembayaran yang memakai uang negara, seharusnya tim teknis dan dinas pendidikan memeriksa. Akan tetapi patut diduga hal itu tidak dilakukan atau patut diduga mengabaikan meskipun mengetahui bahwa barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi (under-spek), dan tetap dilakukan pembayaran, meskipun barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi minimal dalam petunjuk teknis DAK pendidikan dan dokumen pelelangan/RKS. Apalagi sudah banyak saran dari masyarakat dan berita yang menyorot tentang dugaan korupsi di pacitan, akan tetapi saran tersebut mungkin diabaikan oleh panitia dan dinas pendidikan pacitan. Apakah ini ada kemungkinan karena sejak awal ada dugaan motif tertentu? 3. Pada pengadaan buku SMP menetapkan cv. empera sebagai pemenang dengan penawaran Rp. 2.428.460.020. padahal dalam dokumen penawaran terlihat jelas bahwa, cv empera mendapatkan surat dukungan dari PT. Tiga Serangkai yang juga menjadi salah satu peserta lelang tersebut. Selain itu dalam verifikasi barang, jelas bahwa yang menyediakan barang sample bagi cv. empera untuk diperiksa oleh panitia adalah PT. Tiga Serangkai. Hal ini sudah menyalahi/melanggar pakta integritas yang ada di dalam dokumen pelelangan/RKS, dimana tidak boleh ada kerjasama antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Seharusnya panitia lelang, menggugurkan cv. empera dan PT. Tiga Serangkai, dan memasukkan mereka dalam daftar blacklist. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh panitia dan dinas pendidikan. Ada apakah ini? 4. Melihat dari proses lelang peraga pendidikan & TIK/komputer serta buku SMP, yang terlihat ada dugaan motif tertentu baik dari panitia maupun penyedia barang, baik secara sendiri2 maupun dilakukan bersama2, untuk itu perlu juga diperiksa, apakah buku yang dikirim kesekolah sudah sesuai dengan petunjuk teknis DAK pendidikan 2010? Maka muncul pertanyaan kenapa tetap dilakukan pembayaran, meskipun dari proses dan barang yang dikirim ada kecenderungan dan dugaan kuat melanggar aturan dan tidak memenuhi spesifikasi minimal yang telah ditetapkan juknis DAK pendidikan 2010? 5. Dalam pengadaan buku SD/SDLB, telah menetapkan cv. fajar jaya sebagai pemenang dengan nilai penawaran tertinggi Rp. 7.896.252.675. Melihat dari lelang buku SMP dan lelang alat peraga & TIK/komputer, adanya kecenderungan dan dugaan bahwa panitia, dinas pendidikan berlaku tidak fair dan memang sudah mengarahkan agar pelelangan diarahkan untuk memenangkan jago2nya, apalagi sebelumnya sudah sering muncul berita tentang adanya dugaan konspirasi & korupsi, sehingga ada kecenderungan kuat mengabaikan peraturan, maka harus dilihat, apakah barang yang dikirim telah sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam juknis DAK pendidikan 2010. Dimana yang harus diperiksa adalah: a. Apakah buku yang dikirim jumlah halamannya minimal 48 halaman sesuai dengan ketentuan juknis DAK dan dokumen pelelangan? b. Apakah buku yang dikirim adalah buku baru sesuai ketentuan juknis DAK pendidikan 2010? Karena ada info buku yang dikirim adalah bukan buku baru, akan tetapi buku lama/ buku sisa cuci gudang/buku bekas. Jika dinas pendidikan telah memeriksa tetapi mengabaikan hal ini, dan tetap dilakukan pembayaran, akan menimbulkan pertanyaan, ada apakah ini? Demikian analisa ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih Surabaya, 3 Januari 2011 Hormat kami JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.
[proletar] Dugaan Korupsi Alat Pemadam Kebakaran di Surabaya Rp. 14 Milyar
Kepada Yth Walikota Surabaya Dengan Hormat, Bersama ini kami menyampaikan bahwa dalam pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran di kota Surabaya dengan rincian: kode pembayaran : 2500.0002.10.9442 nama pekerjaan : mobil tangga pemadam kebakaran min 52 m waktu mulai : 25 Januari 2010 periode : eProc putaran IV TA 2010 waktu pengumuman pemenang : 10 maret 2010 penetapan pemenang : 30 Maret 2010 masa pelaksanaan : 6 bulan awal kontrak : April 2010 akhir pelaksanaan : Nopember 2010 pemenang : CV. Kenari Jaya Penawaran : Rp. 13.999.898.000,- Dimana dalam pengadaan ini pencairan dana telah dilakukan 31 Desember 2010 dengan nomor SP2D 18709 Dimana saat dana dicairkan 31 Desember 2010 tersebut , patut diduga barang yang diadakan belum datang. Diduga barang baru datang sekitar bulan Januari/ Februari 2011. Patut diduga ketika barang datang Januari/ Pebruari 2011, dilakukan uji coba, ternyata barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan, dan barang dikembalikan. Dan barang sampai sekarang (Januari 2012) tidak ada atau belum dikirim. Dari kronologis peristiwa ini, kami menyampaikan: a. panitia pengadaan, dalam hal ini pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran minimal 52 meter, jika melihat penawaran, dimana jika barang yang ditawarkan oleh penyedia barang, dalam hal ini CV. Kenari Jaya, tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan, maka seharusnya tidak ditetapkan sebagai pemenang b. jika sampai saat akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, barang belum dikirim, harusnya mulai dihitung denda sebagaimana ketentuan yang berlaku. c. karena barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, lalu dikembalikan, dan sampai saat barang belum dikirim ( 1 tahun lebih dari masa akhir pelaksanaan) seharusnya tidak dilakukan pencairan dana, dan seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Anggaran (PA), melakukan pemutusan kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan sejak bulan Januari atau Pebruari 2011. Dan penyedia barang dikenakan blacklist. d. kenapa sampai saat ini hal itu tidak dilakukan tindakan demikian? dan dilakukan pembayaran, meskipun ada info bahwa dana tersebut diblokir dan baru bisa dicairkan setelah barang selesai dikirim nantinya (sampai saat ini, Januari 2012)? Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surabaya, 3 Januari 2012 Hormat kami, JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 Tembusan: Kepada Yth. Pejabat Yang Berwenang Memeriksa [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
