[proletar] Mendukung.. Petisi Solidaritas: 900 Kepala Sekolah di Jember Akan Ditetapkan Sebagai Tersangka
Turut mendukung, semoga sukses. Guru harus diperjuangkan nasibnya, karena masa depan negeri juga dipengaruhi mereka. Harapan lainnya adalah, semoga guru tidak direpoti masalah lain, yang mengganggu konsentrasi mereka mendidik generasi penerus. Dan yang paling penting adalah agar para guru juga tidak ikut penyakit menular.. korupsi --- Original message --- From : serikatmahasi...@yahoo.com Forwaded from : jurnal_indone...@yahoogroups.com Saya Mendukung solidaritas ini dan melalui www.change.org saya telah membuat petisi "Dinas Pendidikan Jember & Kejaksaan Negeri Jember Jawa Timur: Dalam Kasus Korupsi Laptop Rp. 9 Milyar, Guru Jangan Dikorbankan" dan perlu bantuan Anda agar berhasil. Semoga manfaat bagi para guru dll, jika berkenan mohon petisi ini dilanjutkan pada teman2 anda yang lain. Maukah Anda menyisihkan 30 detik untuk menandatanganinya sekarang? Berikut tautannya: http://www.change.org/id/petisi/dinas-pendidikan-jember-kejaksaan-negeri-jember-jawa-timur-dalam-kasus-korupsi-laptop-rp-9-milyar-guru-jangan-dikorbankan Berikutlah mengapa hal ini penting: http://soeloeh-indonesia.blogspot.com/2013/01/solidaritas-900-kepala-sekolah-di.html Solidaritas: 900 Kepala Sekolah di Jember Akan Ditetapkan Sebagai Tersangka Untuk Menyelamatkan Liauw Inggarwati & Dinas Pendidikan Jember dari Masalah Hukum, Dalam Kasus Korupsi Laptop Rp 9 Milyar Jember Membaca berita terbaru dari radio Kiss FM Jember, 15 Januari 2013 tentang kasus korupsi laptop Rp. 9 Milyar di Jember, yang menyatakan bahwa 900 kepala sekolah akan ditetapkan sebagai tersangka dibawah ini. Yang dikuatirkan dari solidaritas mahasiswa jember sebelumnya, akhirnya benar2 terjadi. Dimana ada dugaan untuk menyelamatkan Liauw Inggarwati dan dinas pendidikan Jember agar lolos dari masalah hukum, maka dengan melakukan langkah koordinasi antara Liauw Inggarwati, dinas pendidikan Jember bersama kejaksaan negeri Jember, dari langkah dinas pendidikan yang memerintahkan kepala sekolah agar menyetor dari uang pribadi pada rekening dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), maka sekarang kepala sekolah yang akhirnya digiring jadi tersangka. Sedangkan Liauw Inggarwati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2009 (berarti sudah 4 tahun) dan dinas pendidikan jember, sama sekali tidak pernah diperiksa. Tentunya ini hal yang aneh. Untuk itu perlu dukungan masyarakat luas, agar memberikan solidaritas, agar janganlah para guru & kepala sekolah dikorbankan. Solidaritas bisa dilakukan dengan telpon/sms pada pejabat kejaksaan negeri Jember & pejabat dinas pendidikan Jember yang nomor HPnya sudah disampaikan pada solidaritas sebelumnya yang ada dibawah ini. Solidaritas, bisa juga dengan surat yang isinya singkat, baik berupa ketikan atau tulisan tangan. Inti surat solidaritas kira2 adalah (terserah anda): 1. Dalam kasus korupsi laptop para guru janganlah dikorbankan dengan dijadikan tersangka. karena yang melakukan korupsi bukanlah para guru & kepala sekolah. 2. Sebaiknya pelaku dugaan korupsi yakni Liauw Inggarwati dkk, yang sudah sejak tahun 2009 ditetapkan sebagai tersangka itulah yang harus diperiksa, demikian juga dinas pendidikan jember yang harus diperiksa. 3. Jika kejaksaan takut pada Liauw Inggarwati dan mau menyelamatkan Liauw Inggarwati & dinas pendidikan jember dari masalah hukum, sebaiknya kasus korupsi ini dipeti-es saja. Lebih baik jaksa malu, daripada guru2 & kepala sekolah dipenjara karena korupsi yang dilakukan oleh Liauw Inggarwati dkk bekerjasama dengan dinas pendidikan Jember. 4. surat solidaritas bisa dikirim via pos ber-perangko pada atasan kejaksaan negeri Jember, yakni: 1. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jl. Ahmad Yani no. 54-56, Surabaya - Jawa Timur 2. Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin no.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Solidaritas, baik berupa telpon/sms maupun surat diperlukan, agar para guru & kepala sekolah dikorbankan dan memenuhi penjara, akibat korupsi yang dilakukan orang lain, karena ityu hal yang sangat dhlolim. Dan mungkin karena Jember adalah kota kecil dan mungkin tidak ada perguruan tinggi disana, maka kasus yang ironis seperti ini tidak ada mahasiswa yang membela nasib para guru disana. Tetunya sangat kasihan sekali nasib para guru itu jika tidak ada yang membelanya Salam Serikat Mahasiswa Indonesia Radio Kiss FM Jember, 15 Januari 2013 http://kissfmjember.com/2013/01/15/900-kepala-sekolah-akan-ditetapkan-sebagai-tersangka.html 900 Kepala Sekolah Akan Ditetapkan Sebagai Tersangka? Tidak menutup kemungkinan, 900 kepala sekolah yang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptob, dari sumber dana bantuan operasional sekolah, bos, statusnya naik menjadi tersangka. Kepada Kiss Fm Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Hambali menjelaskan, dalam kasus dugaan korupsi ini, kepala sekolah diperiksa sebagai saksi, karena menjadi kuasa pengguna anggaran dana bos. Jika dalam hasi
[proletar] Ada apa?: Universitas Airlangga Temukan Vaksin Flu Burung, Pemerintah Kurang Cepat Merespon
Ada apa? wartawan, pemilik koran, dokter, pejabat dll, apakah memang benar ada kekuatan besar sehingga harus menutup2i sesuatu yang bisa menyelamatkan umat manusia ini? Apakah kepentingan ekonomi sudah mengalahkan kepentingan dan rasa kemanusiaan? --- syam wrote in chatroom: http://soeloeh-indonesia.blogspot.com/2013/01/universitas-airlangga-temukan-vaksin.html AIRC Unair Temukan Vaksin Flu Burung Pemerintah Kurang Cepat Merespon SURABAYA – MMA Tim penanganan Flu Burung Riset Center atau Asian Influenza Research Center (AIRC) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, berhasil menemukan vaksin untuk mengatasi penyebaran flu burung pada manusia. Namun pemerintah terkesan lamban, sehingga hasil temuan tersebut belum dikembangkan untuk penanganan warga yang terserang flu burung. “Sudah selesai kok, tapi belum dikembangkan oleh pemerintah. Saya tidak tahu alasan pemerintah belum mengembangkannya. Padahal jika vaksin itu diteruskan (red : dikembangkan), sangat membantu untuk menanggulangi penyebaran flu burung ke manusia,” tandas Dr C A Nidhom, Ketua AIRC Unair Surabaya, pada Media Mahasiswa Airlangga (kamis 17/1/2013) Dijelaskan, secara strategis, vaksin yang ditemukan tersebut sengaja diperuntukkan untuk manusia dengan alasan ekonomis. Karena jika membuat vaksin untuk unggas, biayanya akan semakin besar lantaran jumlah unggas di Indonesia berlipat-lipat dibanding jumlah penduduk. Selain itu penyebaran unggas juga merata di seluruh daratan di Indonesia. “Warganya yang divaksin. Sehingga kebal terhadap penyebaran flu burung dan tidak takut lagi serta bebas pergi ke manapun,” imbuh Dr C A Nidhom. FLU Burung Varian Baru Terkait penyebaran flu burung yang terjadi sekitar dua minggu terakhir, dari hasil penelitian AIRC Unair Surabaya, menunjukkan flu burung tersebut adalah jenis varian baru. Bahkan AIRC Unair menduga, varian flu burung tersebut sengaja dimasukkan ke Indonesia oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan ekonomi. “Hasil penelitian tim Unair di Blitar, Lamongan dan sejumlah daerah lainnya di Jawa Tengah menunjukkan virus yang beredar sekarang adalah varian baru. Tapi setidaknya jika vaksin hasil temuan tim Unair dikembangkan oleh pemerintah, paling tidak dapat untuk mengatasi sementara waktu atau bahkan justru bekerja sempurna,” tegas Dr C A Nidhom. Lebih detil Dr C A Nidhom menjelaskan tentang keberadaan flu burung (H5N1), yang di dunia ini terdiri dari 9 varian. Dan sejak munculnya flu burung pada 2003 lalu, varian yang masuk ke Indonesia adalah varian nomor 2. Di Indonesia sendiri, dari varian 2 tersebut, terdapat lagi varian 2.1 yang penyebarannya terjadi pada 2003. Kemudian berlanjut menjadi sub varian 2.1.1 yang menyerang ayam. Namun pada 2005, varian 2 subnya bertambah lagi menjadi sub varian 2.1.2 yang menyerang unggas, babi, kucing dan lainnya. Selanjutnya berkembang dengan sub varian 2.1.3 yang menyerang semuanya, termasuk manusia. “Untuk virus yang menyebar saat ini, bukan berasal dari Indonesia. Varian masuk dalam 2.3.2 dan asalnya dari China Barat dan Timur. Makanya kami menduga jika varian virus yang menyebar saat ini sengaja dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia dengan alasan ekonomi,” ujar Dr CA Nidhom. Menurut Nidhom, varian virus yang dimasukkan orang dari luar negeri tersebut sebenarnya untuk ayam, tapi bocor dan yang terserang justru bebek. Sehingga tidak dampak ekonominya tidak terlalu parah. Selain itu juga disampaikan proses penyebaran flu burung yang terjadi akhir-akhir ini. Kemungkinan pertama karena terjadinya migrasi burung secara besar-besaran. Kedua karena kesengajaan import daging dari luar negeri dan lebih parah lagi, jika virusnya yang memang sengaja dimasukkan. “Kekhawatiran kami saat ini justru virus yang menyerang bebek saat ini justru meloncat menyerang ayam. Padahal secara ekonomis, kebutuhan masyarakat terhadap ayam, jauh lebih besar dari pada bebek,” urai Nidhom. Karena khawatir terjadi lompatan virus dari yang menyerang bebek dan berpindah menyerang ayam tersebut, Tim AIRC Unair Surabaya, menghimbau masyarakat terutama peternak bebek mengambil langkah yang diperlukan. Langkah pertama, bebek jangan diberi air dari aliran sungai atau drainase lainnya. Karena kemungkinan penyebaran terbesar virus flu burung yang berkembang saat ini berasal dari drainase air tersebut. Masyarakat dan peternak dihimbau untuk memberikan minum ke bebek dengan menggunakan air sumur yang disemprot dengan disinfektan. Bahkan disarankan ari minum untuk bebek yang sudah diberi disinfektan tersebut, dicampur atau ditambah dengan air rebusan daun sirih. “Dari penelitian kami di sejumlah daerah, air minum untuk bebek yang ditambah beberapa tetes rebusan daun sirih, membuat daya tahan tubuh bebek lebih kuat. Karena daun sirih tersebut dapat membersihkan pencernaan bebek,” urai Nidhom. Sedangkan langkah yang kedua, AIRC Unair Surabaya, menghimbau warga dan peternak untuk tidak angon bebek (m
[proletar] Mendukung, Solidaritas: Babak Baru Korupsi Laptop Rp. 9 Milyar Jember: Kepsek se-Jember Diperintahkan Kembalikan Dana Laptop Dari Uang Pribadi
Saya mendukung, Guru janganlah didhlolimi Djoko comment: ganyang koruptor!!! Joko P 081233734112 Serikat Mahasiswa send in chatroom: http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/01/medianusantara-solidaritas-babak-baru.html Solidaritas: Babak Baru Korupsi Laptop Rp. 9 Milyar Jember: Kepsek se-Jember Diperintahkan Kembalikan Dana Laptop Dari Uang Pribadi Untuk melawan kedhloliman, ada baiknya kita beri dukungan moral pada para guru di Jember dengan cara tlp/ sms pada dinas pendidikan & kejaksaan jember, agar para guru jangan dikorbankan dlm kasus korupsi laptop 9M di Jember ini, karena yang bersalah Liauw Inggarwati, kok para guru yang disuruh berkorban 1. Kepala Dinas Pendidikan Jember, Bpk. Bambang, HP: 081336150999 2. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Bpk Aris Surya, HP: 08129901285 3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember (yang infonya sangat dekat dengan Liauw Inggarwati), Bpk. Eko, HP: 087859943147 4. Staff dinas pendidikan Jember, Bpk. Junindito, HP: 08124931001 5. Staff dinas pendidikan Jember, Bpk. Sugianto, HP: 081249718160 6. Staff dinas pendidikan Jember, Bpk. Yasin, HP: 081234350245 7. Staff dinas pendidikan Jember, Ibu Yoni, HP: 08124912623 Semoga dengan dukungan moril kita, para pejabat dinas pendidikan & kejaksaan Jember terketuk hatinya, dan tidak meneruskan niatnya untuk menjadikan para guru sebagai korban Serikat Mahasiswa Jember _ http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/12/babak-baru-korupsi-laptop-rp-9-milyar.html Babak Baru Korupsi Laptop Rp. 9 Milyar Jember: Kepsek se-Jember Diperintahkan Kembalikan Dana Laptop Dari Uang Pribadi Mengamati berita pertama,dari koran Sindo, dimana seluruh kepala sekolah & guru di Jember diperintah oleh dinas pendidikan untuk mengganti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diduga dikorupsi Liauw Inggarwati dkk dalam kasus korupsi laptop Rp. 9 Milyar di Jember, dan penggantian itu adalah dari uang pribadi para kepala sekolah & guru, kami mempunyai pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa seharusnya dinas pendidikan memerintahkan Liauw Inggarwati dkk untuk mengembalikan dana Bos yang dahulu dikorupsinya. Jadi bukannya memerintahkan kepala sekolah & guru untuk mengganti dana Bos yang dikorupsi Liauw Inggarwati dkk, dengan uang pribadi kepala sekolah & guru. 2. Karena dahulu pada tahun 2009 para kepala sekolah membeli laptop memakai dana BOS dengan harga 2x lipat dibanding harga pasaran, diduga atas perintah dari dinas pendidikan yang bekerjasama dengan Liauw Inggarwati cs. Sebab jika tidak ada perintah dari dinas pendidikan sebagai lembaga yang harus dipatuhi oleh para kepala sekolah & guru, tentunya kepala sekolah & guru akan berpikir seribu kali untuk membelanjakan dana Bos untuk membeli laptop dengan harga 2x lipat dibanding harga pasaran. karena jelas dana Bos tidak boleh dipergunakan untuk pembelian laptop untuk kepala sekolah & guru, karena hal ini jelas melanggar aturan, apalagi ada indikasi mark-up 3. Perintah dari dinas pendidikan pada seluruh kepala sekolah ini, bisa menimbulkan dugaan dari masyarakat bahwa ada tendensi untuk menyelamatkan Liauw Inggarwati dkk & dinas pendidikan, agar tidak terjerat masalah hukum/ korupsi. karena hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan) pada tahun 2010 telah menyatakan bahwa dana BOS tidak boleh dipergunakan digunakan untuk membeli laptop bagi para kepala sekolah, apalagi ada indikasi mark-up harga 2x lipat dibanding harga pasaran. 4. Maka perintah dari dinas pendidikan ini bisa menimbulokan dugaan dari masyarakat bahwa hal ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan Liauw Inggarwati dkk & dinas pendidikan Jember agar tidak terkena tuduhan korupsi. Tapi dengan cara mengorbankan para kepala sekolah dan seluruh guru2 di Jember. 5. Dugaan masyarakat bahwa ada upaya untuk menyelamatkan Liauw Inggarwati dkk & Dinas Pendidikan agar tidak terjerat masalah hukum, juga bisa mengarah pada aparat hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jember dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Karena Liauw Inggarwati sudah dinyatakan sebagai tersangka, tapi belum pernah terdengar berita bahwa Liauw Inggarwati pernah diperiksa. Padahal sudah ada hasil audit BPKP sejak tahun 2010, yang menyatakan bahwa dana BOS tidak boleh dipergunakan untuk membeli laptop bagi para kepala sekolah & guru, apalagi ada indikasi mark-up. 6. Kenapa tidak memeriksa si tersangka, dengan berbagai alasan sebagaimana berita kedua dan berita ketiga dibawah ini, yakni berita dari Koran Surabaya Pagi & Koran Tempo. Tapi malah terkesan memberi peluang pada dinas pendidikan & Liauw Inggarwati dkk, dimana dinas pendidikan memerintahkan pada kepala sekolah & guru untuk mengembalikan dana BOS itu dengan memakai uang pribadi dari para kepala sekolah & guru. 7. langkah dari dinas pendidikan yang memerintahkan pada para kepala sekolah & guru untuk mengganti dana BOS yang diduga dikorupsi ol
[proletar] Gila: Pengin Jadi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Dituding Gali Dana Dengan Cara Pungli & Korupsi
Kalau tidak tercapai ambisinya untuk jadi Bupati, mungkin pejabat seperti ini bisa jadi gila __ Moh. Usman send a link http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/warta-online-pengin-jadi-bupati-kepala.html Pengin Jadi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Dituding Gali Dana Dengan Cara Pungli & Korupsi Korupsi semacam ini perlu ditindak agar tidak terulang lagi dimasa depan. Sebab korupsi dana pendidikan sebagaimana ketiga berita dibawah ini, tentu akan sangat merugikan dan bisa membawa bangsa pada kebodohan & pembodohan. Jika yang diberitakan pada berita pertama harian cetak Surya (Kompas Group, OnLine-Tribun News) benar2 terjadi, tentunya sangat memprihatinkan, karena untuk pencalonan diri sebagai kepala daerah & biayanya dicari dengan cara menyalahgunakan wewenang dengan memaksa pungutan liar. Dan sebagaimana berita kedua & ketiga dimana penggalangan dana juga dilakukan dengan pembelian fiktif dan korupsi. Maka diharapkan aparat hukum bertindak tegas, jangan sampai telah menemukan adanya kerugian negara ratusan juta rupiah sebagaimana berita ketiga, lalu tahu2 kasus ini hilang ditengah jalan. Ini akan menguatkan dugaan, bahwa korupsi dana pendidikan di Tulungagung terus diulang2, karena tidak ada tindakan hukum. Ini bisa menimbulkan anggapan bahwa aparat hukum di Tulungagung bisa disuap atau mendapatkan bagian dari hasil korupsi, atau bahkan bisa dituding ikut andil dalam terjadinya korupsi. Untuk mebuktikan bahwa aparat hukum tidak terlibat dalam korupsi itu, maka buktinya ditunggu masyarakat. Apalagi sebagaimana dalam berita ketiga, adanya dugaan korupsi dana hibah (block grant) yang dananya langsung dari kementrian pendidikan. Jangan sampai puluhan milyar dana dari kementrian pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memajukan pendidikan di Tulungagung, ternyata habis dimakan tikus. Dalam berita ketiga disebutkan adanya dugaan korupsi dana hibah untuk SMP. yang perlu diketahui masyarakat, dana hibah dari kementrian itu, ada juga dana hibah dari kementrian pendidikan untuk SD, SMP dan SMA. Maka dengan adanya indikasi korupsi pada dana hibah SMP, tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada dana hibah yang SD dan SMA. Ketegasan Aparat hukum diperlukan, agar pada masa mendatang koruptor takut merampok dana pendidikan. Karena Pendidikan adalah masa depan bangsa. Dan juga agar memberi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa untuk maju sebagai kepala daerah, tentunya jangan dengan merampok uang negara yang seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat, sebagaimana janji2 setiap calon kepala daerah. Dan juga pembelajaran bahwa jika seseorang terpilih sebagai kepala daerah, tentunya jangan karena habis biaya banyak, lalu melakukan korupsi besar2an untuk mengembalikan modal. Sebab jika fenomena semacam ini terus berlanjut, maka bisa dipastikan demokrasi (baca; demokrasi seolah2) seperti ini akan mematikan anak bangsanya sendiri dan menghancurkan negara kesatuan RI --- Berita Pertama Harian Surya/TribunNews http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2012/09/03/kadis-pendidikan-dituding-gali-dana-kampanye Kepala Dinas Pendidikan Dituding Gali Dana kampanye Senin, 3 September 2012 20:44 WIB SURYA Online, TULUNGAGUNG - Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Bambang Setya Sukardjono yang mempopulerkan nama dirinya menjadi BK dilaporkan ke Bupati Tulungaung oleh forum kepala sekolah. Pasalnya BK dinilai menggali dana kampanye terkait pencalonannya sebagai Bupati melalui sekolah-sekolah. Selain ke Bupati Tulungagung, surat aduan tersebut juga ditembuskan ke DPRD Tulungagung, Ketua Dewan Pendidikan, Kepala Inspektorat, Kejaksaan Negeri, Polres Tulungagung dan media massa. Dalam aduannya, forum kepala sekolah ini mencantumkan empat poin penyimpangan BK kepada sekolah-sekolah. Diantaranya, mewajibkan sekolah favorit untuk memungut sejumlah uang kepada siswa baru dan wacana BK merombak jajaran kepala sekolah dengan tujuan tertentu. Sayangnya saat akan dikonfirmasi, BK tidak ada di kantornya. Demikian juga saat dihubungi lewat telepon, BK tidak pernah mau mengangkat. BK menyatakan diri maju sebagai calon Bupati Tulungagung pada Pilkada mendatang. BK mengaku pantas mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung, karena merasa berhasil memajukan pendidikan di Tulungagung. Berita kedua Jurnal Korupsi http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/12/korupsi-berjamaah-dana-pendidikan.html Korupsi Berjamaah Dana Pendidikan Tulungagung Akankah Terbongkar Karena Mafia pendidikan Dilaporkan ke Polisi Karena Bawa Kabur Uang ??? Sehubungan saat ini sedang ada permasalahan hukum antara salah satu distributor buku dengan seseorang yang merupakan pengatur penyediaan buku di Tulungagung (copy berita terlampir), maka
[proletar] Korupsi Berjamaah Dana Pendidikan Tulungagung Akankah Terbongkar Karena Mafia pendidikan Dilaporkan ke Polisi Karena Bawa Kabur Uang ???
http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/12/korupsi-berjamaah-dana-pendidikan.html Korupsi Berjamaah Dana Pendidikan Tulungagung Akankah Terbongkar Secara Tidak Sengaja, Karena Mafia pendidikan Dilaporkan ke Polisi Karena Bawa Kabur Uang ??? Sehubungan saat ini sedang ada permasalahan hukum antara salah satu distributor buku dengan seseorang yang merupakan pengatur penyediaan buku di Tulungagung (copy berita terlampir), maka dengan ini kami memberitahukan sebagai berikut. Bahwa dalam pengadaan buku SD dan alat peraga SD pada tahun 2010 yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, memang ada masalah, mulai proses pelelangan sampai pada pelaksanaannya. Saat proses pengadaan berlangsung juga telah dilaporkan oleh elemen warga Tulungangung, yang mendapat bocoran pertemuan antara kepala dinas pendidikan, Bambang Kardjono, bersama Indra Fauzi (sekarang sekda kab Tulungagung) dengan para mafia pendidikan yakni Liauw Inggarwati cs di hotel elmi & hotel mojopahit Surabaya, dalam rangka mengatur pengadaan itu (foto2 dan berita pertemuan itu pernah dilaporkan pada Bupati, DPRD dll, bahkan pernah diungkap di mendia massa, tapi sampai sekarang belum ada respon. Dimana bocoran foto2 dan hasil pertemuan itu berasal dari salah seorang yang ikut pertemuan, tapi tidak puas dengan hasil pertemuan) Karena sejak awal sudah merupakan niat untuk korupsi, maka akhirnya pekerjaan berlangsung, dan hasilnya bisa diduga. Ternyata buku2 dan alat peraga yang dikirim jumlahnya dikurangi 10-20% dari jumlah barang yang seharusnya dikirim (sesuai penawaran dari penyedia barang). Tapi pembayaran dari uang negara (kas daerah) tetap membayar 100% dan dibuat laporan seolah2 barang yang dikirim jumlahnya adalah 100%, padahal realitanya barang yang dikirim jumlahnya hanya 80%. Karenanya akhirnya selisih 20% dari pembayaran itu diminta oleh dinas pendidikan dan karena kabarnya semua atas perintah dari Bupati dan Indra Fauzy (sekarang Sekda Kab Tulungagung), maka 20% itu menurut keluhan Kepala dinas pendidikan pada beberapa orangnya, semuanya disetorkan pada Bupati dan diantaranya dipakai untuk membayar biaya tertentu agar Indra Fauzy bisa menjadi Sekda Kab Tulungagung. Bambang sebagai kepala dinas pendidikan mengeluh, karena dulu janjinya akan dibantu untuk bisa menjadi calon bupati/ calon wakil bupati, akan tetapi, ternyata dibalik itu semua Bupati dan Sekda Kab Tulungagung Indra Fauzy, punya jago tersendiri, yakni wakil Bupati sekarang sebagai calon bupati mendatang berpasangan dengan Anas Lutfi pengurus PAN Jatim. Maka sebagian dana hasil korupsi itu juga untuk membiayai pencalonan tersebut. Sedangkan pencalonan dari Bambang sama sekali tidak dibantu. Akhirnya dengan berbagai cara Bambang mencari dana, sehingga barang sudah dikurangi 20% sehingga harga yang dibayar juga hanya 80% (tapi dibuat seolah2 membayar 100%, sedangkan yang 20% dikembalikan pada bambang untuk disetorkan pada Bupati & Indra Fauzy), selain itu selanjutnya kepala dinas pendidikan melakukan negoisasi sendiri pada Liauw Inggarwati, untuk mengurangi kualitas buku dan alat peraga pendidikan yang dikirim ke sekolah2, dengan itu bambang sebagai kepala dinas pendidikan bisa meminta 20% bagian, karena kualitas buku & peraga dimabilkan barang yang kualitas nomor 4, yang lebih murah, sehingga tidak memenuhi ketentuan spesifikasi yang ditentukan oleh permendiknas tentak DAK pendidikan 2010 Maka untuk mengetahui keberadaan sebenarnya, anggota DPRD perlu turun langsung ke sekolah2 SD penerima buku & alat peraga pendidikan yang pengadaannya dilakukan tahun 2010, seperti usul kami sebelumnya. Untuk mengecek jumlah barang yang ada sebenarnya, dengan penawaran dari penyedia barang maupun laporan palsu yang dibuat oleh dinas pendidikan. Sebenarnya mudah bagi DPRD untuk mengecek itu, yakni dengan cara diambil secara sampling tiap kecamatan 1 sekolah SD untuk diperiksa. karena semua sekolah jumlah barang yang dikirim memang jumlahnya dikurangi 10-20%. selain jumlah barang, periksalah bukunya, maka akan tampak banyak buku adalah buku bekas/ buku stok lama. Demikian juga halnya pada alat peraga pendidikan Sepandai2 menyimpan kebusukan akhirnya terbongkar juga, dimana karena pada pertemuan di hotel elmi & hotel mojopahit surabaya dibocorkan, maka hal itu dicium oleh media massa, dan akhirnya diketahui juga oleh aparat hukum BPK, kejaksaan dll. Maka infonya, untuk menutup wartawan & LSM se Tulungagung agar persoalan tidak mencuat keluar, maka para wartawan dan LSM itu dikumpulkan di malang oleh koordinatornya bersama oknum dinas dan dibagilah uang disana. Ada wartawan dan LSM yang mau menerima dan ada juga yang tidak mau menerima. Selain itu juga diberikan pada anggota BPK yang sedang memeriksa di Tulungagung, agar jumlah barang yang sengaja dikurangi tadi tidak muncul ke permukaan, , dan untuk DPRD kabarnya menerima uang. Sedangkan agar hal ini tidak diperiksa kejaksaan, infonya kepala dinas baru saja mengeluh karena bulan lalu harus me
[proletar] Pudak Scientific dalangnya?: Mafia Pendidikan diduga Lakukan Pemalsuan Hak Cipta & Merk Alat Peraga Pendidikan
harus dibongkar sampai tuntas, agar tidak kurang ajar - Putu Artaya comment in chatting room: jangan2 dalang mafia pendidikan si Liauw Inggarwati selama ini adalah Pudak Scientific ini. Dan si Liauw ini mungkin cuma wayangnya Al Fa send in chatting room: Mafia Pendidikan diduga Lakukan Pemalsuan Hak Cipta & Merk Alat Peraga Pendidikan, Setelah Dugaan Korupsi Laptop dapat di Amankan ( Siapakah Pudak Scientific ??? ) Sehubungan dengan berita bahwa mafia pendidikan dinyatakan sebagai tersangka (berita koran tempo & harian suarabaya pagi terlampir), dalam kasus korupsi laptop Rp. 9 Milyar di Jember jawa Timur, maka kami mempertanyakan kenapa sampai sejauh ini belum ada tindakan konkret yang tegas dari Kejaksaan Negeri Jember. dalam hal ini jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi Liauw Inggarwati sendiri belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Bahkan dalam beberapa berita lain, terkesan kejaksaan negeri Jember terkesan enggan meneruskan kasus ini, sebagaimana dimuat dibeberapa media yang lain, bahwa mereka beralasan terkendala liburan sekolah, liburan sekolah dll. Padahal, dalam hal ini jelas sekali bahwa dalam penggunaan dana BOS tidak boleh digunakan yang tidak sesuai peruntukkannya, dalam hal ini jelas ada unsur pelanggaran hukum. Dan harga laptop yang dibelanjakan memakai dana BOS itu harganya dua kali lipat dari harga pasaran saat itu sehingga merugikan keuangan negara Rp. 9 milyar. Artinya dalam hal ini juga sudah ada unsur adanya kerugian negara. Karena tidak pernah ada tindakan hukum atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang itu, bisa jadi dimasa mendatang perbuatan itu akan diulang kembali, karena mungkin ada anggapan bahwa hukum bisa dibeli. Masyarakat menunggu tindak lanjut dari kejaksaan negeri Jember, karena pada bulan Nopember 2012 ada pengadaan alat peraga pendidikan di Jember. Entah karena dinas pendidikan yang menganggap boleh korupsi dan melanggar hukum karena Liauw Inggarwati yang menjadi penyedia barangnya, entah mungkin juga ada paksaan dari kejaksaan negeri Jember atas perintah Liauw Inggarwati, sehingga dalam pengadaan alat peraga tersebut dinas pendidikan Jember dengan berani menentukan bahwa penyedia barang adalah Liauw Inggarwati (meski memakai perusahaan lain yang dikendalikan oleh Ronny dan Marno, tapi banyak pihak yang tahu bahwa Ronny & Marno adalah pegawai dari Liauw Inggarwati) Akibatnya dalam pengadaan alat peraga pendidikan tersebut, penyedia barang akhirnya menawarkan & menyediakan alat peraga pendidikan dengan hak Cipta dan Hak Merk palsu. Bisa dilihat dalam dokumen pengadaan alat peraga pendidikan tersebut, merk yang ditawarkan dan dikirim adalah dari produsen Pudak Scientific akan tetapi hak cipta dan hak merk dari beberapa bagian alat peraga merk Pudak Scientific itu adalah milik perusahaan lain. Tentunya aneh, padahal peserta pengadaan lain menawarkan produk yang mempunyai hak cipta dan hak merk sendiri, malah dikalahkan. Bahkan panitia pengadaan dan dinas pendidikan tidak segan menjawab bahwa tidak etis jika masyarakat menilai apa yang dilakukan oleh pantia pengadaan dan dinas pendidikan. Padahal dari peristiwa dugaan pemalsuan hak cipta & merk ini, ini sudah bisa diduga nantinya sangat kuat kemungkinan bahwa alat peraga pendidikan yang dibagikan ke sekolah2 di Jember adalah alat peraga pendidikan yang kualitasnya tidak memadai, dan belum lagi kemungkinan kualitas dan jumlahnya dikurangi sebagaimana yang terjadi pada tahun 2009 pada kasus korupsi laptop Kami tidak mempermasalahkan hal ini, karena itu nantinya adalah resiko dinas pendidikan dan penyedia barang jika bermasalah dengan hukum. Tapi karena kuat sekali dugaan bahwa kejaksaan Negeri Jember, Dinas Pendidikan Jember, Bupati Jember dan pejabat2 di jember berada dibawah kendali Liauw Inggarwati, maka perbuatan melanggar hukum selalu diulang2, tanpa ragu dengan sengaja melanggar hukum. Semua dugaan itu akan bisa dibuktikan tidak benar, jika kejaksaan negeri Jember serius menangani kasus korupsi laptop yang sudah terjadi sejak tahun 2009. Jika tidak ada tindak lanjut dari kasus korupsi laptop dan pemalsuan hak cipta & hak merk pada pengadaan alat peraga pendidikan ini, menguatkan indikasi bahwa kasus ini dibiarkan berlarut2 agar menjadi kedaluwarsa dan barang bukti bisa dihilangkan semua. Gempar - Gerakan Tampar Koruptor W Winarnosumber: http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-mafia-pendidikan-diduga.html lampiran berita dari media massa Berita PertamaMafia Pendidikan Resmi jadi Tersangka JEMBER - Dua orang rekanan Dinas Pendidikan (Disdik) Jember, David Gunawan dan Inggarwati, Kamis (15/3), resmi ditetapkan sebagai tersangka
[proletar] OPM (dibantu asing?) vs Masyarakat Papua & seluruh warga negara RI (pemerintah RI apakah mendukung warganya?)
Bulan Desember 2012, menjelang perayaan OPM (Organisasi Papua merdeka) yang dengan jelas OPM menyebut telah membentuk militer angkatan perang, bahkan panglimanya menyebut diri sebagai jenderal... 3 anggota Polri disalah satu Polsek disana tewas diserbu puluhan orang yang menyerbu dengan senjata api, bahkan kapolseknya tewas dengan anggota tubuh dipotong dan dibakar.. bahkan rombongan kapolda juga diserbu Apakah pembantaian para anggota Polri yang notabene juga berasal dari warga asli papua itu menjadi berita nasional? ternyata tidak. tapi coba jika salah satu penyerbu tewas... atau luka2 saja... pasti akan jadi berita hangat diluar negeri dan kemudian beritanya akan disadur oleh media massa nasional.. bagaimana tanggapan presiden? seperti biasa menyesalkan dan berharap ada solusi damai... konkret langkah & kebijaksanaannya bagaimana? Memang benar harus ada solusi damai untuk papua dan juga seluruh wilayah Indonesia, yakni bahwa harus ada kemakmuran di papua khususnya dan Indonesia umumnya.. Tapi yang perlu diingat bahwa perbuatan pidana, dalam hal ini pembunuhan juga harus diselesaikan secara hukum.. Karena jika hukum tidak ditegakkan baik pada aparat maupun pada masyarakat... adalah merupakan sebuah himbauan atau ajakan dari pemerintah agar masyarakatnya anarkis Jika kemakmuran masyarakat tidak merupakan prioritas dari sebuah pemerintahan maka hal itu merupakan dorongan atau ajakan dari pemerintah agar di masyarakatnya terjadi disintegrasi Salam untuk masa depan Indonesia yang lebih baik Dari sisa2 rakyat Indonesia yang masih peduli pada masyarakat, bangsa & negara [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Takut: Bagaimana Kelanjutannya, Mafia Pendidikan Dilaporkan ke Polisi Oleh Distributor Buku
Aparat hukum vs mafia pendidikan Jika aparat takut: peraturan jadi kode buntut, masyarakat sakit akut, negara bangkrut Masyarakat Peduli Pendidikan send Jurnal Hukum http://jurnalh.blogspot.com/2012/11/bagaimana-kelanjutannya-mafia.html Pertanyaan Pada Polisi (Polda Jawa Timur) Bagaimana Kelanjutan Laporan PT Bintang Ilmu ke Polda Jatim Tentang Penggelapan Uang oleh Mafia Pendidikan Liauw Inggarwati? Beberapa waktu yang lalu infonya, distributor buku PT Bintang Ilmu melaporkan mafia pendidikan, Liauw Inggarwati dkk ke Polda jatim, karena dugaan melakukan penggelapan uang. Dugaan penggelapan uang ini terjadi dikarenakan bahwa Liauw Inggarwati dkk adalah yang mengatur proyek pengadaan buku di kabupaten Probolinggo, Pacitan, Lumajang, Tulungagung & Magetan pada tahun 2010, yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Untuk memenuhi kontrak pengadaan buku di beberapa kabupaten tersebut, Liauw inggarwati dkk mengambil barang dari PT Bintang Ilmu selaku distributor buku. Akan tetapi sampai sekarang (tahun 2012) setelah barang2 dikirim ke sekolah2 di kabupaten2 terebut, Liauw Inggarwati dkk belum membayar pada PT. Bintang Ilmu. Alasan yang disampaikan oleh Liauw Inggarwati, bahwa buku yang berasal dari PT. Bintang Ilmu tersebut, yang dikirimkan oleh Liauw Inggarwati dkk ke sekolah2 di beberapa kabupaten tersebut, belum lengkap alias kurang sangat banyak, diperkirakan kurangnya kira2 20%. Sehingga Liauw Inggarwati beralasan karena buku masih kurang banyak, sehingga dia tidak bisa memenuhi pengiriman barang sesuai kontrak dengan beberapa kabupaten tersebut, maka beberapa kabupaten tersebut belum membayar kepada Liauw Inggarwati. Akan tetapi info lain menyebutkan, bahwa alasan Liauw Inggarwati tersebut adalah alasan yang mengada2, karena beberapa kabupaten tersebut telah membayar lunas di tahun 2010 kepada Liauw Inggarwati dkk melalui perusahaan2 yang dipakai Liauw cs sebagai perusahaan pemenang lelang & penyedia pengadaan buku di beberapa kabupaten tersebut. Meskipun buku2 yang dikirim jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan kontrak kerja yang harus dipenuhi, akan tetapi untuk kelancaran program pembangunan, maka pemerintah daerah dibeberapa kabupaten tersebut melalui kas daerah, tetap melakukan pembayaran. Sedangkan sisa kekurangan barang bisa dikirimkan kemudian. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, setiap ditagih oleh distributor buku, Liauw Inggarwati selalu menyatakan bahwa belum dibayar oleh beberapa pemerintah daerah tersebut, dengan alasan bahwa buku yang dikirim masih kurang sangat banyak. Tetapi jika ditanya bahwa buku apa saja yang kurang, Liauw inggarwati selalu menghindar dan tidak mau dihubungi. Untuk itu kami menanyakan kepada polisi dalam hal ini Polda Jatim, bagaimanakah perkembangan kasus ini, karena hal ini meliputi uang sejumlah puluhan milyar rupiah. Apakah kasus ini masuk peti es atau bagaimana? Pertanyaan ini disampaikan bukan dengan maksud mencampuri urusan perselisihan antara distributor dengan Liauw Inggarwati cs, akan tetapi didasari untuk menghindarkan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Bupati, Dinas Pendidikan beserta seluruh jajarannya, agar nantinya tidak terimbas masalah karena perselisihan tersebut. Sebab jika kasus ini tidak diusut tuntas, tentunya kasihan para pejabat di beberapa kabupaten tersebut, bisa terkena tuduhan tindak pidana sebagaimana diatur oleh KUHP (Kitab Undang2 Hukum Pidana) yakni tindak pidana penadahan, karena memakai uang negara untuk membeli barang yang berasal dari tindak kejahatan. Selain itu, para pejabat tersebut, bisa terkena tuduhan korupsi alias mark-up, karena membeli barang sejumlah 100%, dan sudah membayar lunas, akan tetapi realitanya barang yang dibeli jumlahnya hanya kira2 80%. Karena dengan adanya perselisihan antara distributor & Liauw Inggarwati itu, kekurangan barang sampai saat ini (tahun 2012) akhirnya sama sekali tidak terkirim dan tidak jelas kelanjutannya. Apakah Liauw Inggarwati dkk mau meneruskan pekerjaan pengadaan barang tersebut dengan melengkapi buku2 sesuai kontrak atau malah kemudian tidak merasa bertanggung-jawab karena adanya konflik tersebut? Padahal pemerintah daerah sudah membayar lunas. Maka masyarakat perlu kejelasan kelanjutan masalah ini, agar pelaksanaan pembangunan dalam pendidikan tidak terganggu. Salam Masyarakat Peduli Pendidikan Note: demi kejelasan masalah, masyarakat yang peduli pendidikan bisa menghubungi 1. Alim Tualeka, Direktur PT Bintang Ilmu, HP: 0811812616 2. Liauw Inggarwati HP: 08100888 ;08214353 3. Rony Nasrul (pegawai/pelaksana Liauw Inggarwati saat ini) yang memakai perusahaan PT Darmabhakti HP: 0816089 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@
[proletar] Keledai.. Pelakunya Diduga Sama: Korupsi Dana Pendidikan di Barito Kuala Kalimantan Selatan & Kredit Fiktif Bank Jatim 50 Milyar
Keledai saja tidak jatuh pada lobang yang sama untuk ke dua kali para pejabat bisa jatuh pada lobang yang sama berkali2 karena keserakahan keserakahan menyeret manusia pada keadaan yang lebih rendah dari hewan -- Fri, 11/2/12, B Ariwibowo mengirim: http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/11/mafia-rampok-uang-rakyat-dengan-modus_1.html Analisis GETAR - Gerakan Tampar Koruptor Studi Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim 50 Milyar & Berkuasanya Para Mafia Perusak Negeri (Kasus Korupsi Dana Pendidikan di Barito Kuala, Kalimantan Selatan) Baca koran yang sama yakni Jawa Pos edisi 27 Oktober 2012, ternyata pelaku pembobolan bank Jatim ini, diberitakan bahwa yang bersangkutan juga terjerat kasus korupsi dana DAK pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun lalu, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala. Tapi yang aneh sekarang ini (tahun 2012), sebagaimana berita kedua dibawah ini, tindakan dugaan korupsi rupanya diulangi oleh komplotan mafia yang sama di tempat yang sama yakni kabupaten Barito Kuala dan pada bidang yang sama yakni korupsi dana DAK pendidikan. Padahal upaya korupsi bisa terjadi karena ada kerjasama dengan pejabat setempat. Dengan para mafia itu bisa dengan leluasa mengulangi lagi tindakannya di kabupaten Barito Kuala, ini mengindikasikan bahwa ada 3 kemungkinan. yang pertama: pejabat kabupaten Barito Kuala tidak jeli & tidak waspada yang kedua: memang ada dugaan kuat terjadi korupsi berjamaah antara komplotan mafia & pejabat di kabupaten Barito Kuala yang ketiga: karena aparat hukum setempat terkesan ogah2an menindak para koruptor, maka koruptor bersikap arogan, seolah menjadi majikan dari aparat hukum setempat Hipotesa: Apakah ini merupakan cermin pengelolaan masyarakat, bangsa & negara di seluruh Indonesia saat ini??? Berita Pertama http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/10/mafia-rampok-uang-rakyat-dengan-modus.html Mafia Pendidikan Rampok Uang Rakyat Dengan Modus Kredit Fiktif Bank Jatim 50 Milyar Harian milik Dahlan Iskan, Terbitan jawa Timur, yakni Jawa Pos 3 hari berturut2 (24,25, 26 Oktober 2012) memberitakan kasus kredit fiktif yang menguras dana masyarakat di Bank Plat Merah/ Bank milik Pemerintah, yakni Bank Jatim sebesar Rp.50 Milyar. Dalam berita tersebut diberitakan bahwa Polisi dalam hal ini Polda Jatim telah menetapkan 13 tersangka, yakni 6 orang pegawai bank jatim & 7 orang & perusahaan pengaju kredit fiktif. Dalam berita tersebut disebutkan otak dari kredit fiktif ini adalah Yudi Setiawan dengan memakai perusahaan PT. Cipta Inti Parmindo. Sedangkan perusahaan2 lain adalah perusahaan2 milik Yudi juga, dimana yang dijadikan pimpinan adalah anak, sopir, pembantu, pegawai dari Yudi. Dan diketahui semua kredit yang diterima dari bank jatim pada perusahaan2 itu semua dananya akhirnya mengalir ke Yudi atau PT Cipta Inti Parmindo. Sekilas dari berita ini tidak ada yang aneh. Tapi jika ditelusuri sebenarnya banyak hal yang bisa membuat otak kita berkerut. Hal2 itu adalah: 1. Dalam berita yang ditahan hanyalah pegawai dari Bank Jatim, dengan alasan dikuatirkan akan mempersulit penyidikan. Tapi pemilik perusahaan2 yang menerima uang tidak ditahan. Apa polisi tidak akan kesulitan melakukan penyidikan, jika perusahaan2 itu menghilangkan barang bukti atau pemiliknya lari keluar negeri? karena sampai sekarang juga tidak ada uang hasil pembobolan yang disita ataupun rekening milik orang2/perusahaan2 itu yang diblokir dll. Apakah tidak terpikir untuk menyelamatkan uang negara yang dibobol? 2. Disebut2 pemilik PT. Cipta Inti Parmindo adalah otak dari kredit fiktif, tapi kenapa yang dinyatakan tersangka adalah hanya Yudi Setiawan? Padahal pengendali utama dari perusahaan ini adalah Liauw Inggarwati, yang sering disebut sebagai mafia pendidikan dan dalam akta perusahaan merupakan komisaris dari perusahaan ini. Apalagi kredit fiktif ini disebut2 dalam berita terkait dengan kegiatan dan proyek fiktif dunia pendidikan. seharusnya aparat hukum juga menyelidiki aliran uang yang mengalir ke Liauw Inggarwati, dan menyelidiki keterlibatannya, karena Yudi Setiawan (keponakan Liauw Inggarwati) hanyalah pelaksana yang dipasang sebagai Direktur perusahaan ini, dan yang bisa mengatur kemulusan kredit2 fiktif dari bank plat merah ini adalah Liauw Inggarwati. 3. Melihat begitu gampangnya uang bank sedemikian besar diberikan secara cuma2 atau dipersilahkan dengan mudah untuk dikuras/dirampok, bisa diduga ini adalah pekerjaan para mafia. Dan para pejabat seperti dalam berita kasus ini diduga mendapatkan sedikit upah dan imbalan dari para mafia 4. Yang memprihatinkan kredit2 fiktif ini diambilkan dari dana KUR (Kredit Usaha Rakyat), yang seharusnya digunakan untuk memajukan ekonomi rakyat. Tapi malah diberikan untuk dihabiskan oleh para mafia. 5. Untuk itu patut diselidiki apakah KUR diseluruh bank pemerintah yang dalam pernyataan menteri keuangan senilai pulu
[proletar] Polisi Biarkan Kekerasan Oleh Preman di Kantor Polisi (kantor Polda)
Hmmm.. bagaimana masyarakat tidak menjadi masyarakat yang anarkis, bagaimana negara tidak menjadi ruwet... jika aparat hukum memberi contoh konkret yang buruk. Masa ada peristiwa kekerasan oleh para preman di markas polisi, polisi diam saja & saat itu juga ketika korban minta bantuan & melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh para preman itu, malah petugas polisi menolak menerima laporan & menolak memberi bantuan.. Kekerasan oleh para preman ini terjadi dikantor Polisi Besar, yakni Polda.. bagaimana kalau itu terjadi ditingkat polsek yang terpencil??? bisa2 kantor polisi dihancurkan, dan polisinya diam saja.. enak sekali ya dapat bayaran dari negara, dari uang rakyat (pajak dll) tapi tidak mau melakukan apa2 untuk negara, tidak mau melayani masyarakat - http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1478%3Akomnas-pkpu-mapolda-jatim-diobrak-abrik-debt-collector&catid=178%3Aheadline Komnas PKPU : Mapolda Jatim Diobrak Abrik Debt Collector Tindakan penagih utang atau yang beken disebut Debt Collector semakin meresahkan. Hal ini diungkap Komnas (Komite Nasional) PKPU (Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha) via email ke redaksi suaramandiri.com, Rabu (03/10/2012). Ceritanya berawal sewaktu beberapa anggota Komnas PKPU berada di Mapolda Jatim tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 19.30 WIB bertujuan melaporkan anggota polisi mengancam masyarakat dengan mengeluarkan senjata api sehinga membuat anak - anak kecil ketakutan. Tiba - tiba datang serombongan orang tidak dikenal yang mengaku debt collector sebuah leasing (lembaga pembiayaan kredit, red) merampas mobil yang dikendarai anggota Komnas PKPU. Sontak terjadi keributan antara anggota Komnas PKPU dan gerombolan tukang tagih tersebut, tetapi sayangnya anggota Polda Jatim yang bertugas tidak berusaha menangkap dan hanya diam saja. Karuan saja saat itu juga anggota Komnas PKPU berinisiatif melapor ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Jatim. Tetapi ternyata petugas SPKT menolak laporan tersebut meski anggota Komnas PKPU sudah mengingatkan tentang Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 8 yang isinya setiap anggota Polri dilarang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yah sah dan dilarang menolak permintaan bantuan dari seseorang dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan yang sah. Nyatanya Perkap tersebut diabaikan dan terpaksa anggota SPKT Polda Jatim yang bertugas saat itu diadukan anggota Komnas PKPU ke Yanduan Propam Polda Jatim untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan Polri dan UU yang berlaku. "Kalau anggota Polri sudah berani melawan dan melecehkan peraturan yang dibuat Kapolri, terus apa gunanya Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Jika tugas dan fungsi ini sudah tidak dijalankan sebaiknya Polri dibubarkan saja. Atensi Kapolri menabuh genderang perang terhadap premanisme tidak dipatuhi berpotensi merusak citra polisi di mata masyarakat," tulis Komnas PKPU. (Yudha) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Ancur: Persekongkolan & Korupsi dana DAK Pendidikan di Pacitan Kambuh Lagi
Pantesan, pendidikan di daerah gak maju2, malah ancur -- 9/29/12, Aji wrote: http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/09/persekongkolan-korupsi-dana-dak.html Persekongkolan & Korupsi dana DAK Pendidikan di Pacitan Kambuh Lagi Karena dugaan korupsi & pelanggaranUU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan persekongkolan/ praktek monopoli, yang terjadi di Pacitan ditahun 2010 & 2011 tidak pernah disentuh oleh aparat hukum, maka sekarang (tahun 2012) hal ini diduga diulang lagi oleh pemerintah kabupaten Pacitan, dalam hal ini dinas pendidikan pacitan & unit layanan pengadaan/ LPSE pacitan. Bahkan sekarang dengan cara yang lebih vulgar. Dugaan persekongkolan yang bertujuan untuk korupsi itu bisa dilihat dengan jelas sebagai berikut: 1. Pengadaan buku SD/SDLB sebagaimana dalam link LPSE Pacitan http://lpse.pacitankab.go.id/eproc/app;jsessionid=02B093FD4CE87AD3BD912245E07687A0?service=direct/1/LelangCari/$PublicLelangList.$DirectLink$2&sp=6c313939303538&sp=1784619707 Dimana sangat jelas bahwa ada persekongkolan antara CV Fajar Jaya (milik Sugeng, tokoh Partai PAN Jawa Timur) dengan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Hal ini bisa dilihat pada dokumen lelang bahwa CV. Fajar Jaya maupun perusahaan lain yang dikoordinir oleh Sugeng, mendapat dukungan untuk pengadaan buku tersebut dari PT Tiga Serangkai, yang juga merupakan peserta pelelangan pengadaan tersebut. Maka bisa diduga sebelumnya, maka yang akan jadi pemenang adalah perusahaan yang dikoordinir Sugeng dan yang mendapat dukungan dari PT Tiga Serangkai yang juga merupakan salah satu peserta pelelangan Hal ini jelas melanggar: a. Pakta Integritas sebagaimana tertuang dalam dokumen pelelangan/ RKS b. pasal 19, pasal 22, pasal 24, pasal 26 UU nomor 5 tahun 1999 Maka jika itu terjadi, maka seharusnya pelelangan dibatalkan. tapi bisa diduga pelelangan akan diteruskan dengan pemenang adalah, CV Fajar Jaya atau PT Tiga Serangkai atau perusahaan lain yang dikoordinir Sugeng dan mendapat dukungan dari PT Tiga Serangkai. Karena para pelaku persekongkolan yakin bahwa mereka kebal hukum. Sebab di tahun2 sebelumnya dan juga di kota lain seperti kabupaten Sragen tahun 2010, dimana persekongkolan oleh PT Tiga Serangkai Group ternyata tidak tersentuh hukum, mungkin aparat takut memeriksa PT Tiga Serangkai yang konon merupakan mafia kuat & bisa menentukan karir aparat penegak hukum 2. Pengadaan alat peraga/praktek SD/SDLB sebagaimana link LPSE Pacitan http://lpse.pacitankab.go.id/eproc/app;jsessionid=02B093FD4CE87AD3BD912245E07687A0?service=direct/1/LelangCari/$PublicLelangList.$DirectLink$2&sp=6c323031303538&sp=564794475 Dimana sangat jelas pada link tersebut bahwa hanya ada 2 peserta yang memasukkan penawaran, padahal sesuai aturan, dalam pelelangan harus ada minimal 3 perusahaan yang memasukkan penawaran. Untuk tetap memenangkan CV Eka Jaya (milik Sugeng, karena tahun 2009 CV Fajar Jaya, CV Eka Jaya telah divonis oleh KPPU melakukan persekongkolan, karena milik orang yang sama dan ikut pada pengadaan yang sama). Sekarang ini oleh dinas pendidikan & LPSE pacitan sedang dicarikan pembenar bahwa seolah sudah ada minimal 3 perusahaan yang memasukkan penawaran, dengan alasan ada 1 lagi peserta yang gagal upload penawaran sehingga penawarannya tidak terbaca. Prosesnya saat ini mereka sedang berkoordinasi dengan LKPP dengan memberikan info tidak benar, sehingga LKPP secara langsung/ tidak langsung akan memberi legitimasi pada tindakan persekongkolan tersebut sehingga lelang dianggap sah, dan bisa dipastikan bahwa CV Eka Jaya akan tampil sebagai pemenangnya 3. Pengadaan alat peraga/ praktek SMP sebagaimana link LPSE Pacitan http://lpse.pacitankab.go.id/eproc/app;jsessionid=02B093FD4CE87AD3BD912245E07687A0?service=direct/1/LelangCari/$PublicLelangList.$DirectLink$2&sp=6c323030303538&sp=-322709206 Dimana jelas dalam link ini terlihat, bahwa sama sekali tidak ada perusahaan yang berhasil upload penawaran, akan tetapi dalam keterangan diberikan bahwa saat ini memasuki masa sanggah, artinya sudah ada perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang. Heran bukan? 4. Pada pengadaan buku SMP sebagaimana link LPSE pacitan http://lpse.pacitankab.go.id/eproc/app;jsessionid=02B093FD4CE87AD3BD912245E07687A0?service=direct/1/LelangCari/$PublicLelangList.$DirectLink$2&sp=6c313938303538&sp=897116026 Dimana jelas dalam link ini terlihat, bahwa sama sekali tidak ada perusahaan yang berhasil upload penawaran, akan tetapi dalam keterangan diberikan bahwa saat ini memasuki masa sanggah, artinya sudah ada perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang. Heran bukan? Untuk info yang lebih jelas, bisa dihubungi 1. Sugeng, pemilik CV Fajar Jaya, CV Eka Jaya dll, HP: 0811322928 2. Gatot, pemilik PT Tiga Serangkai, HP: 0811263865 ; 081393315333 3. Yusron, PT Tiga Serangkai, HP: 08122235408 4. Sarno, Dinas pendidikan Pacitan, HP: 085230773330 5. Turmudi, Dinas pendidikan Pacitan, HP: 08125945478 ; 08125949664
[proletar] Lapindo Sudah Keluar Minyak Bumi & Dieksploitasi? hasilnya Dikirim/Dijual Secara Ilegal?
http://serikatm.blogspot.com/2012/09/warta-online-lapindo-sudah-keluar_24.html Lapindo Sudah Keluar Minyak Bumi & Dieksploitasi? hasilnya Dikirim/Dijual Secara Ilegal? Dari Lapindo sudah keluar minyak bumi dan dieksploitasi? Dan hasilnya dikirim/dijual secara ilegal? Bagaimana tanggungjawab Lapindo pada masyarakat korban lumpur & bagaimana peran negara untuk mengamankan kekayaan alam RI? Padahal untuk membayar uang jual-beli (bukan ganti rugi) tanah rakyat yang tenggelam lumpur & biaya mengatasi bencana (bukan bencana alam) akibat pengeboran perusahaan milik keluarga Bakrie ini adalah beban keuangan negara.Heran, disebuah negara, ada pemerintah yang mau dijajah & dibodohi seperti ini.. Pemerintah negeri berpikir untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa & negara.. atau.. berpikir asal dapat bagian, tidak perduli masyarakat, bangsa & negara runtuh, dan jatuh miskin.. (tragedi somalia: rakyat kelaparan sampai kelihatan tulang, terjadi karena hal seperti ini terus menerus).. Tapi apakah memang bangsa ini dikutuk atau bernasib buruk?... karena rakyatnya sama sekali tak peduli, sehingga pembuat bencana dengan tanpa rasa malu bisa menjadi tokoh panutan, bahkan tokoh sebuah partai yang besar & cukup berperan mengendalikan keputusan2 negara, karena dipilih oleh cukup banyak rakyat. Jadi apakah benar jika dikatakan bahwa masyarakat ikut bersalah pada kehancuran negeri ini? http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2012-09-24/147328/_Polisi_Amankan_36_Ribu_Liter_Minyak_Tanpa_Ijin_Angkut Polisi Amankan 36 Ribu Liter Minyak tanpa Ijin Angkut Senin 24 September 2012 Tuban (beritajatim.com) - Petugas kepolisian dari Polres Tuban berhasil melakukan penangkapan 2 truk tangki besar yang melakukan penangkutan minyak mentah (Crude Oil) dari Lapindo yang akan di kirim ke JOB Pertamina- Petrochina, Tuban. Saat ditangkap pengemudi tangki tersebut tidak memiliki ijin angkut minyak bumi itu. Dua truk tangki besar yang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tuban itu adalah truk tangki nopol L 8587 UR yang dikemudikan oleh Supendi (55), warga Desa Kedawung, Kecamatan Grati, Pasuruan. Tangki tersebut mengangkut seberat 16 ribu liter minyak mentah. Dan truk tangki nopol L 8456 UE, yang dikemudikan oleh Banyu Candra (30), warga Perum Made, Kelurahan Made, Kecamatan Lamongan, Lamonga, ia membawa sebanyak 20 ribu liter minyak mentah dari Lapindo, Sidoarjo. Penangkapan dari 2 truk tangki yang bermuatan 36 ribu liter minyak bumi yang merupakan milik dari CV Sari Fama tersebut berawal saat petugas kepolisian dari jajaran Polres Tuban melakukan razia kendaraan di wilayah Kecamatan Soko, Tuban yang merupakan jalan menuju JOB Pertamina- Petrochina, Tuban. "Saat melakukan razia dan memeriksaan sejumlah kendaraan ternyata 2 tangki itu tidak memiliki surat perintah angkut, dan surat ijinnya tidak sah karena tidak ada stampel. Sehingga langsung diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," terang Kaur Binops Polres Tuban, Iptu Simon Triyono, Senin (24/09/2012). Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penangkapan 2 kendaraan tangki yang bermuatan minyak mentah tersebut, petugas kepolisian Polres Tuban telah melakukan pemanggilan terhadap pemilik kendaraan yang mengankut minyak mentah itu. "Kita telah melakukan pemanggilan terhadap pemilik namun belum datang, Kita masih terus melakukan pengembangan dalam kasus ini. Untuk barang bukti berupa 2 kendaraan tangki berserta dengan 36 ribu liter minyak bumi kita amankan di Mapolres Tuban," lanjut Simon.[mut/ted] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Benarkah Kejaksaan Dikendalikan oleh Mafia?.. Cermin Dari Sebuah Acara Di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Betul, rakyat butuh pemimpin yang ber-tanggungjawab Bukan pemimpin yang tanggung menjawab Kam, 6/9/12, Syam menulis: http://soeloeh-indonesia.blogspot.com/2012/09/benarkah-kejaksaan-dikendalikan-oleh.html Benarkah Kejaksaan Dikendalikan oleh Mafia? Ada yang menarik dari acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dimana acara yang berlangsung tanggal 4 September 2012 dan dibarengkan dengan acara halal bi halal sesuai dengan link berita di bawah ini, dikatakan adalah acara intern & tertutup, termasuk tertutup untuk wartawan. Bahkan tamu dari institusi pemerintah yang lain, termasuk dari kepolisian yang akan berkomunikasi dengan kantor kejaksaan tinggi berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas juga harus menunggu dikantin yang ada dipinggir lapangan kantor kejaksaan tinggi, menunggu acara ramah tamah intern di lantai 8 gedung kejaksaan tinggi tersebut selesai. Akan tetapi acara intern di kejaksaan tinggi jawa timur, yang juga dihadiri oleh seluruh pimpinan kejaksaan negeri kabupaten/kota se jawa timur dalam rangka halal bi halal sekaligus pisah sambut antara Kajati yang lama & Kajati yang baru tersebut, patut disangka ada sesuatu yang disembunyikan & agar tidak diketahui publik. Karena jika dikatakan acara intern dimana wartawan, bahkan petugas dari instansi pemerintah yang lain saja tidak mendapat jawaban pasti apakah hari itu atau besoknya mereka bisa berhubungan dengan kantor kejaksaan tinggi jatim dalam rangka tugas. Ternyata ada info bahwa pada acara tersebut hadir tamu istimewa, bukan wartawan bukan pejabat dari intern kejaksaan bukan pejabat dari instasi pemerintah. Siapakah para tamu istimewa tersebut? infonya tamu istimewa tersebut adalah orang bernama Lutfi yang beralamat di jalan Pacar no.1 Surabaya, yang infonya adalah orang kepercayaan JamWas Kejakgung, Marwan Effendi. Lutfi membawa rombongan yang diberitakan merupakan para mafia proyek seperti Liauw Inggarwati, Rudy Budiman dll. Para mafia ini diperkenalkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru dan juga diperkenalkan pada para Kepala Kejaksaan Negeri se Jawa Timur. Apakah hal ini memperkuat rumor bahwa siapa mengganggu para mafia yang melaksanakan proyek dari pejabat kejaksaan agung itu akan dipindah, atau apakah memperkuat rumor bahwa para pejabat kejaksaan harus melindungi dan membantu para mafia itu agar "menghimbau" pejabat daerah, baik propinsi & kabupaten/kota supaya proyek2 pemerintah di daerah2 diserahkan untuk diatur oleh para mafia itu, karena para mafia itu infonya merupakan pelaksana dari pejabat kejaksaan agung tersebut? Tidak ada yang tahu kepastian tentang rumor tersebut. Tapi yang jelas ada beberapa kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh para mafia itu mandeg meski ada beberapa data awal & LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah membeberkan beberapa temuan, yang bisa digunakan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu ada rumor bahwa pejabat Kajati yang lama diganti karena berusaha mengungkap kasus dugaan korupsi para mafia tersebut. Misalnya pernah diberitakan media massa beberapa saat yang lalu bahwa Kajati jatim dan kajari Jember menyatakan Inggarwati sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian Laptop untuk guru menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di kabupaten Jember senilai 9 milyar, sehingga Kajati jatim & Kajari jember akhirnya dipindah. dan beberapa dugaan kasus korupsi yang lain. Apakah rumor itu benar? tentu saja masyarakat tinggal melihat fakta yang akan terjadi, misalnya kasus dugaan korupsi pembelian laptop di Jember itu, dimana Liauw Inggarwati sudah dinyatakan oleh pejabat kejaksaan yang lama bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi sudah jelas aturannya bahwa dana BOS tidak boleh dipergunakan untuk keperluan tersebut, Masyarakat tinggal melihat apakah kasus tersebut akan diteruskan atau kasus akan mandeg. Jawaban berupa pernyataan dari pejabat tinggi kejaksaan, tentunya bisa dilihat apakah pernyataan itu sesuai kenyataan atau tidak. JIka kasus ini mandeg, apapun jawaban dan alasan, bisa membuat masyarakat percaya bahwa rumor itu benar. http://www.radjawarta.com/acara-pisah-sambut-kejati-hentikan-layanan-masyarakat Acara Pisah Sambut Kejati "Hentikan" Layanan Masyarakat Selasa, 4 September 2012 Alasan apapun layanan masyarakat di Kejati Jatim tidak boleh terhenti, termasuk acara pisah-sambut dari Kejati Jatim Palty Sumanjuntak ke penggantinya, Arminsyah. Acara yang digelar gedung serba guna Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim itu, membuat layanan kepada masyarakat jadi terganggu. Terganggunya layanan masyarakat itu bisa dilihat dari ditolaknya kedatangan polisi dari Jakarta dengan tujuan memeriksa barang-bukti. Ketiga polisi itu dihadang petugas jaga karena mau masuk ke Kantor utama Kejati Jatim. Lukman Fauzi salah satu polisi asal Jakarta yang akan
[proletar] Mafia Pendidikan Dilaporkan ke Polisi Karena Gelapkan Puluhan Milyar Rupiah
Di negara2 yang terjamin kepastian hukumnya, karena aparat hukum bekerja dengan sungguh2, maka kejahatan bisa dtekan dan dampaknya masyarakat merasa terlindungi, penjahat akan berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan. Di negara2 yang tidak terjamin kepastian hukumnya, biasanya terjadi karena aparat hukum masih menganggap hukum bisa dimain2kan, sehingga masyarakat masih sulit mencari keadilan, dan para penjahat (apalagi penjahat yang punya uang banyak) meraja-lela. Jika berkelanjutan karena tidak ada perbaikan sistem dan mental, maka lama2 membuat masyarakat tidak percaya hukum dan aparatnya, maka lama2 akan makin sering terjadi anarkisme. Semoga makin mendewasakan masyarakat (juga aparat), demi hari esok RI yang lebih baik http://portal-nasional.com/hukum-dan-kriminal/2012/08/25/mafia-pendidikan-dilaporkan-ke-polisi-karena-gelapkan-puluhan-milyar-uang-negara/ Mafia Pendidikan Liauw Inggarwati, Rudy Budiman cs Dilaporkan Polisi oleh Distributor Buku Karena Menggelapkan Uang Puluhan Milyar Rupiah Sosok mafia2 yang terkenal kebal hukum, Liauw inggarwati, Rudy Budiman dkk, dilaporkan oleh Direktur distributor buku PT. Bintang Ilmu, Alim Tualeka ke Bagian Pidana Umum Polda Jatim, berkaitan tuduhan dugaan tindak pidana kejahatan penggelapan uang sebesar puluhan milyar rupiah. Dugaan tindak pidana kejahatan penggelapan uang bernilai puluhan milyar rupiah itu dikarenakan Liauw Inggarwati dkk tidak membayar ribuan eksemplar buku yang dibeli dari PT. Bintang Ilmu, padahal buku2 itu telah dikirimkan oleh Inggarwati dkk ke sekolah2 dibeberapa kabupaten di Jawa Timur. Info yang didapat menyatakan bahwa pada tahun 2010 & 2011 Liauw Inggarwati cs adalah pengatur, pemenang & penyedia dalam lelang pengadaan buku yang didanai oleh dana APBN, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dibeberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Kabupaten Probolinggo, Pacitan, Ngawi, Lumajang, Tulungagung, Magetan dll. total bernilai puluhan sampai ratusan milyar rupiah. Meskipun sudah dibayar oleh pemerintah daerah/ kas daerah setempat, seperti misalnya di kabupaten Pacitan, Probolinggo, Lumajang dll telah dibayar lunas pada tahun 2010, dan misalnya di Tulungagung, Magetan telah dibayar lunas pada tahun 2011, akan tetapi sampai Agustus2012 Liauw Inggarwati dkk ternyata enggan bahkan terkesan tidak mau membayar kepada distributor PT. Bintang Ilmu yang mensuplai seluruh buku yang telah dibagikan ke kabupaten2 dimana Liauw Inggarwati dkk merupakan penyedia buku yang dibagikan ke sekolah2 di daerah2 tersebut. Liauw Inggarwati cs beralasan bahwa mereka belum mau membayar karena sampai Agustus 2012 buku2 yang dikirim oleh PT Bintang Ilmu untuk memenuhi kebutuhan pengadaan di daerah2 tersebut, belum lengkap alias kurang dan kurangnya cukup besar yakni sekitar 20% dari buku yang harusnya dikirim ke sekolah2 di daerah2 tersebut. Dan karena kurang, maka mereka (Liauw Cs) belum dibayar oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan Info yang lain menyatakan bahwa daerah2 tersebut telah membayar lunas kepada Liauw Inggarwati, maka PT. Bintang Ilmu memang sengaja tidak mau mengirim 20% buku dari total keseluruhan buku yang merupakan kewajiban Liauw Inggarwati dkk sebagai penyedia barang untuk dibagikan ke sekolah2 di daerah2 tersebut. Hal ini karena ada gejala tidak ada itikad baik dari Liauw Inggarwati dan komplotannya untuk membayar buku2 pada PT. Bintang Ilmu Group. Jika mereka (Liauw cs) sudah membayar tentunya sisa kekurangan buku yang 20% itu akan dikirim oleh PT Bintang Ilmu Group. Apalagi sebenarnya uang dari daerah2 itu sudah dibayarkan pada Liauw Inggarwati cs. Sebenarnya dalam kaca mata hukum, karena Liauw Inggarwati cs beralasan bahwa mereka belum mau membayar pada PT. Bintang Ilmu dikarenakan daerah2 belum membayar pada mereka, maka PT. Bintang Ilmu bisa saja menarik seluruh buku2 yang sudah dibagikan pada sekolah2 didaerah2 tersebut. Akan tetapi apakah dalam negara yang belum terjamin adanya kepastian hukum, langkah seperti ini akan bisa terlaksana? Apalagi Liauw Inggarwati cs dikabarkan merupakan mafia2 yang cenderung kebal hukum dan aparat hukum takut berhadapan dengan mereka. Untuk Info lebih akurat & mendetail, masyarakat bisa konfirmasi pada pihak Polda Jatim, khususnya Bagian Pelayanan Masyarakat & bagian Tindak Pidana Umum Polda Jatim. Juga bisa pada dinas pendidikan maupun pemerintah di daerah2 yang bersangkutan. Dan untuk info yang lebih seimbang masyarakat bisa berkomunikasi langsung pada pihak yang bersengketa, karena hal ini bisa terkait pada masalah Pidana Umum/ Kejahatan maupun sengketa perdata di Pengadilan. pihak2 yang bersengketa: Liauw Inggarwati HP: 08100888 Rudy Budiman HP: 0811371218 Alim HP: 0817307677 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsub
[proletar] Setuju ide GRUSaK- Gerakan Rakyat Untuk Santet Koruptor: PT Offistarindo Adhiprima vs KPK = KPK Ragu?: Padahal BPK Telah Ungkap Dugaan Korupsi Departemen Agama, Laboratorium Madrasah Rp.18M
Setuju ide bung Monang tentang GRUSak (Gerakan Rakyat Untuk Santet Koruptor), atau bisa juga para koruptor rame2 didoain agar sadar, kalau gak sadar biar sakit parah sampai sadar, bahwa sakitnya karena telah menyengsarakan masyarakat bangsa & negara atau bisa juga diberlakukan hukum adat/ kebiasaan masyarakat, kalau ada koruptor mati, biar aja mayatnya jalan sendiri ke kuburan, gak ada yang mau mengangkut hehehe aya aya wae ___ monang ringo wrote: Ha..ha. Mungkin perlu di bentuk Gerakan Rakyat untuk santet Koruptor ( GRUSaK ) Nah supaya ada yang mau nyantet, mari saweran, untuk mendukung orang pintar yang mau nyantet si Koruptor. Sebab , kalau dengan tindakan Bacok, bisa ketangkap tangan, Tapi kalau santet.. he..he. ngak ada dalil hukumnya. Ayo Santet aja. - Monang Ringo - http://wanita-wanita-muslimah.blogspot.com/2012/07/wanita-muslimah-pt-offistarindo.html PT Offistarindo Adhiprima vs KPK = KPK Ragu? Siapakah dibelakang perusahaan ini, sampai bisa membuat KPK takut? Jika hukum tidak bisa menjangkau, sangat setuju pernyataan Teten Masduki dari ICW, Bacok Koruptor Salam, Pendukung GNBK Gerakan Nasional Bacok Koruptor http://basic-n.blogspot.com/2012/07/ideliar-kenapa-kpk-ragu-bpk-ungkap.html Kenapa KPK Ragu?: BPK Ungkap Kejanggalan Proyek Laboratorium Madrasah Rp.18M Kenapa KPK ragu dalam menangani 2 kasus yang secara bersamaan sedang ditelisiknya? Untuk dugaan kasus korupsi proyek pengadaan Al Quran Rp.20M KPK langsung bergerak dan menetapkan tersangka, menggeledah dll. Sedangkan untuk dugaan kasus korupsi proyek laboratorium bahasa Rp.18M yang sudah jelas ada temuan dan rekomendasi dari BPK (Badan pemeriksa Keuangan) sebagaimana berita koran tempo dibawah ini, KPK terkesan masih ragu2 melangkah, dengan alasan masih sibuk ngurus korupsi Al Quran. Ada apa? Pertanyaan2 semacam ini sebaiknya mendapat penjelasan yang tegas dan jujur dari KPK. Sehingga bisa menimbulkan dugaan di masyarakat bahwa KPK melakukan penanganan korupsi secara tebang pilih. Artinya KPK hanya merupakan lembaga untuk cari nama seolah2 lembaga ini melakukan pemberantasan korupsi, akan tetapi sebenarnya tidak. Jika pertanyaan tidak segera ditindak-lanjuti dengan action, yakni memeriksa intensif dugaan korupsi laboratorium bahasa tersebut, Lembaga KPK bisa dipandang masyarakat hanya merupakan alat menggiring opini bahwa di Indonesia ada sebuah lembaga yang bersih untuk memberantas korupsi, padahal sebenarnya tidak. Bahkan bisa saja dianggap bahwa KPK merupakan lembaga yang dijadikan alat untuk menjadikan seseorang sebagai pelaku dugaan tindak pidana korupsi, jika orang itu bukan merupakan bagian dari sebuah konspirasi (gangster) dimana bisa membuat kesan bahwa KPK hanyalah alat dari konspirasi (gangster) besar dan atau hanya menindak mereka2 yang tidak bisa memberi setoran besar. Sudah saatnya KPK tidak hanya melakukan tindakan yang hanya bertujuan menciptakan pencitraan pada dirinya Pertanyaan lain yang menggelitik, siapakah pemilik PT. OA (Offistarindo Adhiprima) agen tunggal alat laboratorium bahasa merk longsea yang diduga merupakan barang impor dari China yang di beberapa daerah di Indonesia di beri kesan sebagai produk lokal (lihat www.mediatek-lab.com) yang dalam berita koran tempo dibawah ini disebutkan tidak bisa memberi manfaat tapi dijual pada proyek pemerintah dengan harga mahal dari kepatutan? KOK BISA MEMBUAT KPK JADI RAGU-RAGU Hal ini perlu ditelusuri, karena jika dilihat dalam www.mediatek-lab.com produk tersebut juga dijual pada proyek pemerintah melalui program dana alokasi khusus pendidikan yang merupakan program dari kementrian pendidikan nasional. Artinya alat laboratorium bahasa merk longsea ini selain ada dugaan korupsi di kementrian agama dan sudah tersebar di madrasah, bisa juga terjadi dugaan korupsi dikementrian pendidikan, dan sudah tersebar disekolah2 di Indonesia. Untuk itu perlu diselidiki, apakah memang produk laboratorium bahasa itu diberi merk longsea, karena disana memang ada pabrik produk laboratorium bahasa dengan merk longsea, atau hanya merupakan produk impor serabutan, tidak jelas kualitasnya (abal2) lalu kemudian diberi merk asal2an, dengan nama longsea Salam dari anak negeri yang sedang belajar di negeri seberang _ Fri, 7/6/12 "Sunny" wrote: http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/07/05/ArticleHtmls/KASUS-KORUPSI-KEMENTERIAN-AGAMA-BPK-Ungkap-Kejanggalan-Proyek-05072012003014.shtml?Mode=0 KASUS KORUPSI KEMENTERIAN AGAMA BPK Ungkap Kejanggalan Proyek Laboratorium Madrasah "Seharusnya sudah ditindaklanjuti." Pengadaan alat laboratorium bahasa untuk madrasah tsanawiyah pada 2010 senilai Rp 18 miliar di Kementerian Agama diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan meyakini proyek itu, “Berpotensi merugikan keuangan ne
[proletar] Duuhh.. PT Offistarindo Adhiprima vs KPK = KPK Ragu?: Padahal BPK Telah Ungkap Dugaan Korupsi Departemen Agama, Laboratorium Madrasah Rp.18M
Duhh.. KPK kok takut??? _ "PT. Manaeungteung Anugerah Mandiri Ajimut" wrote: perusahaan seperti PT Offistarindo Adhiprima ini secara tidak langsung merusak dunia pendidikan, dan membuat dana pendidikan dihambur2kan secara percuma. karena memberi barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Ini selain mencemarkan kredibilitas dunia usaha, juga membuat pembangunan dalam dunia pendidikan bisa terpuruk http://basic-n.blogspot.com/2012/07/ideliar-kenapa-kpk-ragu-bpk-ungkap.html Kenapa KPK Ragu?: BPK Ungkap Kejanggalan Proyek Laboratorium Madrasah Rp.18M Kenapa KPK ragu dalam menangani 2 kasus yang secara bersamaan sedang ditelisiknya? Untuk dugaan kasus korupsi proyek pengadaan Al Quran Rp.20M KPK langsung bergerak dan menetapkan tersangka, menggeledah dll. Sedangkan untuk dugaan kasus korupsi proyek laboratorium bahasa Rp.18M yang sudah jelas ada temuan dan rekomendasi dari BPK (Badan pemeriksa Keuangan) sebagaimana berita koran tempo dibawah ini, KPK terkesan masih ragu2 melangkah, dengan alasan masih sibuk ngurus korupsi Al Quran. Ada apa? Pertanyaan2 semacam ini sebaiknya mendapat penjelasan yang tegas dan jujur dari KPK. Sehingga bisa menimbulkan dugaan di masyarakat bahwa KPK melakukan penanganan korupsi secara tebang pilih. Artinya KPK hanya merupakan lembaga untuk cari nama seolah2 lembaga ini melakukan pemberantasan korupsi, akan tetapi sebenarnya tidak. Jika pertanyaan tidak segera ditindak-lanjuti dengan action, yakni memeriksa intensif dugaan korupsi laboratorium bahasa tersebut, Lembaga KPK bisa dipandang masyarakat hanya merupakan alat menggiring opini bahwa di Indonesia ada sebuah lembaga yang bersih untuk memberantas korupsi, padahal sebenarnya tidak. Bahkan bisa saja dianggap bahwa KPK merupakan lembaga yang dijadikan alat untuk menjadikan seseorang sebagai pelaku dugaan tindak pidana korupsi, jika orang itu bukan merupakan bagian dari sebuah konspirasi (gangster) dimana bisa membuat kesan bahwa KPK hanyalah alat dari konspirasi (gangster) besar dan atau hanya menindak mereka2 yang tidak bisa memberi setoran besar. Sudah saatnya KPK tidak hanya melakukan tindakan yang hanya bertujuan menciptakan pencitraan pada dirinya Pertanyaan lain yang menggelitik, siapakah pemilik PT. OA (Offistarindo Adhiprima) agen tunggal alat laboratorium bahasa merk longsea yang diduga merupakan barang impor dari China yang di beberapa daerah di Indonesia di beri kesan sebagai produk lokal (lihat www.mediatek-lab.com) yang dalam berita koran tempo dibawah ini disebutkan tidak bisa memberi manfaat tapi dijual pada proyek pemerintah dengan harga mahal dari kepatutan? KOK BISA MEMBUAT KPK JADI RAGU-RAGU Hal ini perlu ditelusuri, karena jika dilihat dalam www.mediatek-lab.com produk tersebut juga dijual pada proyek pemerintah melalui program dana alokasi khusus pendidikan yang merupakan program dari kementrian pendidikan nasional. Artinya alat laboratorium bahasa merk longsea ini selain ada dugaan korupsi di kementrian agama dan sudah tersebar di madrasah, bisa juga terjadi dugaan korupsi dikementrian pendidikan, dan sudah tersebar disekolah2 di Indonesia. Untuk itu perlu diselidiki, apakah memang produk laboratorium bahasa itu diberi merk longsea, karena disana memang ada pabrik produk laboratorium bahasa dengan merk longsea, atau hanya merupakan produk impor serabutan, tidak jelas kualitasnya (abal2) lalu kemudian diberi merk asal2an, dengan nama longsea Salam dari anak negeri yang sedang belajar di negeri seberang Erik Sastro _ Fri, 7/6/12 "Sunny" wrote: http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/07/05/ArticleHtmls/KASUS-KORUPSI-KEMENTERIAN-AGAMA-BPK-Ungkap-Kejanggalan-Proyek-05072012003014.shtml?Mode=0 KASUS KORUPSI KEMENTERIAN AGAMA BPK Ungkap Kejanggalan Proyek Laboratorium Madrasah "Seharusnya sudah ditindaklanjuti." Pengadaan alat laboratorium bahasa untuk madrasah tsanawiyah pada 2010 senilai Rp 18 miliar di Kementerian Agama diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan meyakini proyek itu, “Berpotensi merugikan keuangan negara jika harga barang yang diterima di bawah nilai kontrak,” demikian tertulis dalam hasil audit proyek yang diperoleh Tempo kemarin. Proyek pengadaan alat laboratorium dan AlQuran tahun 2010-2011 ini tengah ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Komisi Agama di Badan Anggaran DPR dari Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, dan putra sulungnya, Dendy Prasetya, Direktur Utama PT Sinergi Alam Indonesia, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap untuk kedua proyek tersebut. Mereka diduga menerima duit Rp 4 miliar. Hasil audit proyek yang ditandatangani akuntan register negara Acep Mulyadi pada 23 Mei 2011 menyebutkan pengadaan laboratorium besar kemungkinan tak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedo
[proletar] Setuju: Patut direnungkan: Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di Luar Negeri
Setuju, jawabannya adalah membangun seluruh wilayah Indonesia dengan baik. dan itu bisa berhasil jika tidak dikorupsi oleh pejabat pusat dan pejabat daerah. Bangsa ini butuh pemimpin yang punya niat membangun negeri Yang ada sekarang mungkin hanya pemimpin yang ingin tampil, ingin populer dan ingin lebih kaya dibanding masyarakat yang lain, sehingga sama sekali tidak ada niat (apalagi tindakan) untuk membangun negeri. Mereka mungkin tidak berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu langsung maupun tidak langsung adalah membunuh anak cucu bangsa ini dimasa depan (termasuk anak keturunan mereka sendiri) jadi yang ada sekarang adalah pemimpin yang egois Hal ini diperparah oleh sikap sebagian besar masyarakat, yang melanggengkan hal itu, dengan sikap cueknya, dan dengan sikap asal dapat duit sehingga mengabaikan masa depan dirinya sendiri (bisa dilihat dalam pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah, ternyata uang receh dianggap oleh sebagian besar masyarakat lebih berharga daripada masa depan) __ 23/7/12, Erik Sastro menulis: hal lain yang patut dipikirkan dan dikerjakan oleh pemerintah kita adalah bagaimana membangun papua dengan baik, sehingga dengan kekayaan alam yang demikian melimpah, mereka tidak hidup layaknya dijaman batu. bagaimana juga pembangunan itu dananya tidak nyangkut ke kantong pejabat pusat dan daerah, sehingga memang bisa membangun papua semoga papua bisa maju tanpa harus lepas dari Indonesia, karena propaganda asing-pun juga akan menghasilkan penjajahan baru, seperti yang terjadi di afrika selatan dll ___ 21/7/12, Satrio Arismunandar wrote: http://politik.kompasiana.com/2012/07/08/daftar-organisasi-pendukung-gerakan-papua-merdeka-di-luar-negeri/ Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di Luar Negeri Belajar dari kasus Timor Timur yang kini telah berubah menjadi Negara Timor Leste, dimana keterlibatan pihak asing terbukti sangat kental disana, saya tertarik untuk share di forum ini pemberitaan sebuah situs tentang daftar sejumlah organisasi/lembaga non pemerintah (NGO) di luar negeri yang diketahui menjadi pendukung gerakan Papua Merdeka (OPM). NGO-NGO itu tersebar di berbagai negara, seperti di Inggris, Australia, Selandia Baru, Belanda, Jerman, Perancis hingga Canada. Bahkan Amerika Serikat pemilik perusahaan pertambangan raksasa PT. Freeport ternyata memiliki delapan NGO pendukung gerakan separatis Papua yang sering bikin onar di areal PT. Freeport di Timika. Jika daftar ini benar, maka benar sinyalemen sejumlah tokoh nasional tentang hal itu, sebagaimana terwakilkan dalam pernyataan Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin, yang mengatakan kasus kekerasan di Papua karena ada keterlibatan pihak asing. Jadi pelakunya asing, dan asli daerah yang dibina. http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3930 Menurut Hasanuddin, jika dilihat dari wilayah penyebaran aksi penembakan dan waktu kejadiannya terlihat jelas bahwa aksi itu terorganir dengan rapi. Ini sudah sistematis dalam memilih sasaran, direncanakan dengan baik dan dengan biaya yang cukup besar. Dari manakah sumber dana itu? http://www.detiknews.net/read/2012/06/09/asing-ditengarai-jadi-penyandang-dana-kisruh-papua/ Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin juga sependapat. Menurutnya, kekisruhan yang terjadi di Papua karena ada indikasi intervensi pihak asing yang mungkin saja ada kepentingan tertentu di daerah tersebut. Karenanya, ia meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikapi konflik di Papua. http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/06/18/din-syamsudin-di-papua-ada-indikasi-intervensi-asing Lengkapnya, Kompasianer bisa melihat daftar berikut : DAFTAR ORGANISASI / LEMBAGA PENDUKUNG GERAKAN PAPUA MERDEKA DI LUAR NEGERI I. Di Inggris West Papua Ascociation Tapol the Indonesian Human Right Campaign Forest People Programme National Union of Student The Foundationfor Endagered Languages. 6) Down to Earth World Development Movement Colombia Solidarity Campaign Oxford Papua right for Campaign Cambridge Campaighn for Peace II. Di Australia Australia West Papua Asscociation Internasional Volunteer for Peace Medical Asscociation for Prevention of War Pax Christi Religius Society for Friends (Quakers) III. Di Belanda West Papuan Women Asscociation in the Netherlands Chlindrern of Papua Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea West Papua Courier Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment PaVo-Papuan People’Fundation The Netherlands Centre for Indigenous People IV. Di Selandia baru Indonesia Human Right Committee. Peace Movement Aotearoa. Women’s International League for Peace and Freedom. Section, Aoteorea. Peace Foundation, Aoteorea. Christian World Service. Disarmamment & Security Centre. Global Peace and Justice Auckland. Pax Christi Aote
[proletar] Duhhh.. Dokter Gigi Terlibat Markup Alat Kesehatan Rp. 14 Milyar Di Surabaya
Duhhh.. Barang seharga Rp. 4 milyar, dibeli oleh para penyelenggara negara (pegawai negara yang sudah dapat gaji yang berasal dari uang negara/uang rakyat) pakai uang negara (uang rakyat) dengan harga Rp.14 milyar Apapun alasannya.. hal-hal semacam inilah yang membuat Indonesia hancur. Lebih parah lagi hal semacam ini di-beking oleh aparat penegak hukum.. tambah hancur Wahai.. Para penyelenggara negara... Bertobatlah. KMA - Kelompok Masyarakat Awam, NH __ Thu, 7/5/12, Joko W wrote: Ini info ngawur tauukkk, Drg David hanya mengatur pengadaannya saja. Itupun juga atas perintah Walikota, karena dia adalah staff ahli walikota, meski tidak ada dalam struktur resmi dan tidak digaji. Apalagi dalam status facebook http://facebook.com/bambang.smit sering menyebut Nama Marwan Effendy Jamwas Kejakgung sebagai beking dan kejaksaan tinggi sebagai bodyguard alias pelindung korupsi yang dilakukan oleh Drg. David, Padahal yang benar bukanlah demikian. Drg. David dan Bpk Marwan adalah berteman, sehingga jika saling memberi fasilitas dan bantuan itu karena hubungan pertemanan Ada baiknya sebelum menyuarakan, perlu konfirmasi pada yang bersangkutan Drg. David Andreasmito : 081217676523 ; 031-91382660 Ttd - JokoWe ___ Tue, 6/26/12, Bambang Smith wrote: http://www.lensaindonesia.com/2012/06/26/ada-dokter-gigi-diduga-dibalik-mark-up-alkes-rs-dr-soewandhie.html CT Scan dan Cath Lab Merk GE, Dibayar APBD Total Rp 31 Miliar Lebih Ada Dokter Gigi, Diduga Dibalik ‘Mark up’ Alkes RS dr Soewandhie Surabaya LENSAINDONESIA.COM: Kedatangan satu unit CT Scan merk GE (General Electronics), yang dimenangkan PT Dian Graha Elektrika dengan nilai Rp 14.426.500.000 (harga HPS/OE: Rp 14.499.100.000,00), yang tiba di RS dr Soewandhie, Senin (25/06) kemarin, terkesan ditutup-tutupi. Dugaan mark up harga barang menguat karena sanggahan dari beberapa rekanan lain menuding, produk merk GE (General Electronics) yang kabarnya berasal dari Amerika Serikat tersebut berlisensi China. Salah satunya dari Direktur PT Singo Malar, Ir Bambang Utoyo, yang mengakui memang ada indikasi pengaturan pemenang lelang dalam proyek alkes RS dr Soewandhie tersebut. Jika tudingan itu benar, lalu siapa principle (perusahaan pendukung) yang mensuplai PT PT Dian Graha Elektrika dan PT Enseval Putera Megatrading.Tbk, dalam skandal dugaan mark up pengadaan alat kesehatan (Alkes) berupa CT Scan dan Cath Lab senilai total Rp 31.291.500.000 di RS dr Soewandhie tersebut? Informasi yang diperoleh LICOM menyebut, sosok drg David Andreasmito, diduga adalah principle dari dua perusahaan pemenang yakni PT Dian Graha Elektrika dan PT Enseval Putera Megatrading.Tbk. Bos Jet-Z Dental Aesthetic Clinic itu diduga adalah orang yang membawa PT Dian Graha Elektrika dan PT Enseval Putera Megatrading.Tbk memenangkan lelang. Dugaan drg David sebagai principle atas dua perusahaan itu menguat, karena beberapa tahun sebelumnya, drg David diduga juga mensuplai alat-alat kesehatan produk China lainnya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Ketika dikonfirmasi soal tudingan tersebut, drg David Andreasmito langsung membantahnya. Sebelumnya, Direktur Utama RS dr Soewandhie, drg Febria Rachmanita, menolak memberikan penjelasan dan terkesan melempar tanggung jawab. “Untuk pengiriman barang jangka waktu pengiriman sudah diatur dalam kontrak. Untuk lebih jelasnya batas akhir pengiriman, tanyakan hubungi saja pejabat pembuat komitmen,” elak drg Febria Rachmanita, Selasa (26/06) pagi, melalui pesan SMS. Dari penelusuran LICOM, melalui jalur resmi General Electronics, diketahui kalau harga tersebut hanya berkisar US$250 ribu atau sekitar Rp 2, 7 miliar. Harga itu ditambah tarif Fee on the Boat (FOB), termasuk asuransi barang, pajak, bea masuk dan lain-lain, diperkirakan maksimal mencapai Rp 1,5 miliar. Sehingga total biaya mendatangkan satu unit CT Scan mencapai sekitar Rp 4,2 miliar. Dan dengan sudah datangnya barang, maka PT Dian Graha Elektrika pemilik NPWP: 01.313.967.0-007.000 itu akan segera menerima pembayaran dari Pemkot Surabaya sebesar Rp 14.426.500.000. Jumlah nominal pembayaran itu sangat jauh dari harga barang yang baru datang dan inilah penyebab munculnya tudingan mark up pada proses lelangnya. Principle yang diduga adalah drg David Andreasmito inilah yang diduga kuat ‘menanam’ oknum (stafnya ) berinisial ‘Zul’ di lingkungan ULP Kota Surabaya, sebagai konsultan yang menurut dugaan, kabarnya disetujui langsung oleh Walikota Surabaya. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow.
[proletar] Gila: Psikolog Sesalkan Buku SD Berbau Pornografi Yang Diwajibkan Untuk Pengadaan Buku Perpustakaan SD di Banyuwangi
Gila... Apakah oleh para mafia, banyuwangi mau dijadikan zona seks bebas terbesar didunia??? ___ Thu, 6/12/12, Simpati wrote: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/06/06/325228/293/14/_Psikolog_Sesalkan_Buku_SD_Berbau_Pornografi Psikolog Sesalkan Buku SD Berbau Pornografi Yang Diwajibkan Di Banyuwangi MICOM: Isi empat buku yang berpotensi masuk sekolah di Jawa Timur dianggap tidak pantas untuk dikonsumsi sebagai bacaan anak oleh kalangan psikolog. Pasalnya, buku fiksi tersebut dapat mendorong anak dalam perkembangan imajinasinya dengan mencobanya. "Ini buku fiksi dan jika dibaca anak sekolah yang tengah mengembangkan imajinasinya, akan mendorong rasa ingin tahu anak yang berkembang liar. Akhirnya mereka mencobanya," tandas Nur Ainy Fardana MSi, Psikolog asal Unair Surabaya kepada Media Indonesia, Sabtu (9/6). Menurut kandidat doktor psikologi tersebut, buku fiksi yang menyampaikan pesan moral, tidak harus menyampaikan dalam kalimat yang vulgar tentang seks. Sebab, bukan pengetahuan ilmiah yang didapatkan, tapi justru rasa ingin tahu yang ditafsirkan macam-macam oleh anak. Pendidikan untuk anak adalah pembangunan karakter. informasi proporsional dan seimbang. Padahal pengetahuan yang masuk ke pemikiran anak membentuk keyakinan dan memunculkan minat yang berlanjut pada peri laku anak. "Untuk siswa SMA saja tidak boleh dibaca sembarangan, harus didampingi orang tua. Kalimatnya yang vulgar, tidak bisa ditelan mentah-mentah dan harus diolah. Sebab, kalau ditelan mentah-mentah, remaja akan menafsirkan itu hal yang lumrah, untuk membicarakan sekaligus melakukannya,? imbuhnya. Seperti diberitakan, empat buku berbau pornografi akan masuk ke sekolah-sekolah di Jawa Timur. Dalam buku-buku tersebut terdapat dialog tentang hubungan intim yang diperankan para tokoh. Yang memprihatinkan, buku yang berbau porno tersebut justru diwajibkan oleh dinas pendidikan di daerah, seperti di Banyuwangi dalam sebuah tender lelang proyek. (OL-11) _ http://radiogayafm.blogspot.com/2012/06/buku2-porno-siap-dibagikan-untuk_06.html Buku2 Porno Siap Dibagikan ke Perpustakaan Sekolah2 SD di Banyuwangi, Jawa Timur Jika kita mencermati, tampaknya ada upaya sistematis untuk mengedarkan buku2 yang diduga bernuansa pornografi di sekolah2 SD di berbagai daerah. yang memprihatinkan, penyebaran buku porno ini bukan dibiayai oleh orang2 yang patut diduga ingin menghancurkan moral bangsa ini. Tapi pembelian buku2 porno ini dibiayai oleh uang negara, yakni dari APBN. jadi si pelaku selain sukses merusak moral bangsa, juga mendapat keuntungan yang besar dari upaya perusakan moral bangsa melalui pembelian buku porno oleh uang negara dan dibagikan ke perpustakaan sekolah2 SD diberbagai tempat. Setelah kejadian di Jawa Tengah, maka kalau kita mencermati di website LPSE kabupaten Banyuwangi, disana saat ini diadakan pengadaan buku untuk SD yang bernilai sekitar Rp. 7 Milyar. Dalam dokumen pengadaan (RKS) telah disebutkan judul buku yang harus ditawarkan oleh peserta yang akan mengikuti pelelangan pengadaan tersebut. Jadi peserta lelang harus menawarkan buku yang sudah disebut judulnya oleh dinas pendidikan dan panitia pengadaan. Jadi tidak boleh menawarkan judul buku yang lain, Judul2 buku yang disebutkan itu beberapa diantaranya adalah mengandung pornografi sebagaimana berita media, dimana buku2 itu sempat beredar di Jawa Tengah. Dinas pendidikan, panitia pengadaan, maupun pejabat2 di Banyuwangi, ketika ditanya oleh masyarakat kenapa menutup pintu bagi judul buku yang lain untuk dibagikan ke perpustakaan sekolah2 SD di Banyuwangi, mereka selalu menjawab bahwa itu adalah merupakan hasil dari proses kajian, penelitian dan survey yang mendalam dll. Kalau mereka bersikukuh dengan argumentasi itu, artinya para pejabat di banyuwangi berpendapat bahwa buku2 porno itu adalah buku yang cocok untuk dibagikan di sekolah2 SD di Banyuwangi. Tentu saja ini mengejutkan dan sekaligus membongkar kebohongan serta kuat adanya dugaan rekayasa dalam pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah2 SD di Banyuwangi. karena dari berita dibawah ini, penerbit buku itu sendiri kaget ketika tahu bahwa buku itu beredar untuk anak2 SD, karena memang sebenarnya untuk konsumsi remaja dan dewasa (pada sampul buku tertulis untuk remaja). Maka bagaimana bisa dinas pendidikan dan para pejabat di Banyuwangi menyatakan bahwa dari kajian dan proses pemilihan yang mendalam, akhirnya buku2 porno itu adalah yang dipilih untuk dibeli dan dibagikan untuk anak2 SD di Banyuwangi. Ada apa ini??? Kenyataan ini memperkuat dugaan adanya rekayasa yang melibatkan mafia pendidikan dan bekerjasama dengan pejabat2 di Banyuwangi, selain dugaan untuk mengeruk uang negar
[proletar] Harian Media Indonesia: Di Banyuwangi Dinas Pendidikan Mewajibkan Buku Berbau Porno Dalam pengadaan Buku Perpustakaan SD se Banyuwangi
Harian Media Indonesia Edisi Cetak, 7 Juni 2012, halaman 11 http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/06/07/ArticleHtmls/Buku-Berbau-Porno-Bersiap-Masuk-Sekolah-07062012011030.shtml?Mode=1# Buku Berbau Porno bersiap Masuk Sekolah Surabaya, Jawa Timur EMPAT judul buku yang diduga berbau pornografi berpotensi masuk ke sekolah di Jawa Timur. Komunitas Perkumpulan Buku Baik Surabaya memperingatkan empat judul buku itu diwajibkan masuk dalam pelelangan tender. “Salah satu yang mewajibkan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Tanpa menyertakan 4 judul itu, peserta tender dinyatakan gugur,“ kata koordinator Komunitas, Sugeng, di Surabaya, kemarin. Sejumlah daerah lain juga mewajibkan buku berjudul Ada Duka di Wibeng, Tidak Hilang Sebuah Nama, Tembelo Kembalinya si Burung Camar, dan Tembelo Meniti Hari di Ottakwa, itu ada dalam proses tender. Keempat buku diterbitkan oleh Era Adi Citra a Intermedia Solo. l Dalam Ada Duka di Wibeng k terdapat dialog tentang hubungan intim yang dipeg rankan para tokoh. Buku Temti belo Meniti Hari di Ottakwa m juga berisi adegan pornografi u yang diperankan tokoh. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, buku bergambar Nabi Muhammad ditemukan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sampang, Desa Majatengah, serta MI Muhammadiyah Karanggondang, Kecamatan Kalibening. (AB/LD/N-2) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Laporlah pada Aparat Hukum: Pemkot Surabaya Gugat Rekanan berkaitan Dugaan Pembelian Fiktif Mobil Pemadam Kebakaran
Semoga aparat hukum berani bertindak.. kalau perlu dibantu doa, agar berani, karena kalau liat kasus mudah jadi berlarut2 ada kemungkinan aparat hukum itu segan/takut KMA - Kelompok Masyarakat Awam Ming, 27/5/12, Simpati menulis Ada baiknya pemerintah kota Surabaya juga melaporkan masalah ini pada aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dll. Karena dalam hal ini berdasar peraturan, yakni Perpres 54/210, UU anti Korupsi dll, sudah ada unsur pidana yang dipenuhi sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Jika tidak melaporkan pada aparat hukum, pemerintah kota surabaya bisa2 dilaporkan oleh masyarakat, karena bisa saja ada dugaan kong-kali-kong alias kerjasama dalam dugaan korupsi (pembelian fiktif) 1 unit mobil pemadam kebakaran seharga Rp. 14 milyar ini antara pihak swasta (CV. Kenari Jaya atau Rudy Budiman dkk) dengan pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini dinas pemadam kebakaran kota Surabaya. Malah bisa saja ada tuduhan bahwa Walikota dan DPRD kota Surabaya terlibat dalam kasus pembelian fiktif ini, karena tidak jelas sikapnya dalam kasus ini. Ada baiknya juga aparat hukum segera bertindak, tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat, karena tindak pidana korupsi bukanlah delik aduan. Jika aparat hukum tidak bertindak, bisa saja ada tuduhan bahwa aparat hukum terlibat dalam dugaan pembelian fiktif ini. Salam, Simpati - Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi __ http://portal-nasional.com/berita-umum/2012/05/26/pemkot-surabaya-gugat-rekanan/ Pemkot Surabaya Gugat Rekanan Surabaya – Karena mobil pemadam kebakaran (damkar) dari pengadaan APBD 2010 sekitar Rp 14 miliar belum diterima hingga saat ini. Pemkot Surabaya melalui Bagian Hukum, akan menggugat rekanan pemenang tender, yakni CV Kenari Jaya. “Saat ini draftnya tengah disusun. Inti gugatan, uang yang sudah terbayar diminta untuk dikembalikan,” tandas MT Ekawati RahayuSH,Kabag Hukum Kota Surabaya. Seperti diketahui, Pemkot Surabaya menganggarkan pengadaan mobil damkar tangga minimal 52 meter, senilai sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010. Dari lelang tender dimenangkan CV Kenari dengan akhir kontrak pada 27 Desember 2010. Namun mobil Damkar yang dipesan datang terlambat, baru tiba pada 29 Desember 2010 dan saat itu langsung digelar uji fungsi, ternyata ada kebocoran pada selang. Bahkan waktu itu tangga mobil damkar membentur tiang hingga bengkok dan rekanan diminta untuk memperbaikinya .Sejak saat itulah mobil tersebut juga tidak kunjung terkirim hingga saat ini dan Pemkot Surabaya akhirnya menggugat rekanan ke pengadilan. “Dari data, berita acara (BA) serah terima sudah ditanda tangani 29 Desember 2010.Januari semestinya uji fungsi kembali dan barang diserahkan. Ternyata mobil damkar tidak dikirim, padahal sesuai berita acara, dana langsung diberikan ke rekanan,” terang MT Ekawati Rahayu SH. Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dalam penyusunan gugatan tersebut juga tidak main-main. “Untuk penyusunan gugatan tersebut, saat ini kami tengah memohon masukan dari berbagai pihak yang terkait,” imbuh MT Ekawati Rahayu SH. _ http://wargatumpat.blogspot.com/2012/05/pesisir-pengadaan-mobil-pemadam_22.html Pengadaan Mobil Damkar Rp 14 M Dituding Fiktif Surabaya MN Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sekitar Rp 14 milyar, pada Maret 2010 lalu ternyata fiktif. Hingga saat ini mobil PMK tersebut tidak kunjung tiba, meski semua dananya sudah diserap oleh pemenang tender. Karena dianggap merugikan rakyat dengan penggelapan dana APBD Kota Surabaya, proyek fiktif tersebut akhirnya di laporkan ke Komisi Pelayanan Publik (KPP) Surabaya. Pelapor adalah Jaringan anti Koprupsi (Jarak) Surabaya yang menganggap rekanan pemenang tender seenaknya sendiri. “Selama dua tahun ini uang sekitar Rp 14 miliar itu ngendon di swasta, yakni CV Kenari Jaya selaku pemenang tender. Ini jelas korupsi baik dari sisi adminstratif maupun pelaksanaannya. Padahal uang sebesar Rp 14 milyar tersebut masih dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan lainnya,“ tegas Drs M Eko, Koordinator Jarak, kepada Media Nasional, Kamis (3/5). Dari data yang dilaporkan Jarak ke KPP Surabaya diketahui, dana sekitar Rp 14 miliar tersebut untuk pengadaan mobil PMK tangga minimal 52 meter. Namun hingga masa kontrak habis, mobil Damkar tidak juga terkirim dan anehnya lagi, semua dana juga sudah diserap. “Barang belum dikirim hingga kontrak habis dan uang sudah dibayar lunas, malahan hingga dua tahun juga masih belum terkirim, tapi kontrakpun juga belum diputus. Anehnya lagi uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp 700 juta juga tidak dicairkan. Ini menyalahi
[proletar] Ini Negara Merdeka atau Negara Jajahan??? (Renungan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Para Preman/Monster)
Membaca berita, panggung peringatan acara waisak dirusak, penyegelan gereja, kekerasan & penyerbuan2 dll yang dilakukan oleh para preman/monster (yang sering memakai topeng agama, kadang pakai organisasi kedaerahan, gank motor dll) patut direnungkan. Saya baca koran Jawa Pos, minggu 13 Mei 2012, halaman 4, tulisan dengan judul "Perihal menghadapi monster". Disitu disebutkan, "memperhatikan aksi2 yang dilakukan kelompok2 tersbut (sebut saja kelompok badut2/centeng dll), disimpulkan, negara sesungguhnya membutuhkan keberadaan mereka. Negara membutuhkannya untuk melakukan teror terhadap rakyatnya sendiri. Pengamatan yang tajam dan perbandingan yang menarik dengan situasi pada masa penjajahan (kolonial), ketika aparat (tentara penjajah) memakai banyak preman, jagoan, centeng, untuk menjalankan operasi2 intelejen. praktek ini berlanjut pada masa sekarang. Sekiranya spekulasi ini benar, sesungguhnya kita kembali berhadapan dengan pemerintah (yang berlaku seperti penjajah) yang memperkuat diri dengan cara menjadikan rakyatnya jinak. Itu niat buruk yang harus ditolak. Harus dipertanyakan pada pemerintah, kenapa monster peliharaan ini dibiarkan berkeliaran dan membuat masyarakat resah???" Di negara merdeka, negara akan kuat dan maju jika rakyatnya kuat & makmur, berbeda dengan logika negara jajahan, dimana pemerintah penjajah pasti ingin negara jajahan itu rakyatnya lemah, jinak, teradu-domba, miskin dan untuk kelanjutan hidup tergantung uluran tangan dari penjajah. Sekarang pemerintah, DPR, aparatur negara dll, tinggal pilih... anda semua ini terhadap rakyat, berperilaku sebagai pemerintah penjajah (atau kepanjangan tangan penjajah) atau anda bersama rakyat memang ingin mengelola negara ini sebagai negara merdeka. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Sakti & Kuat Beking: Mafia Pendidikan, Liauw Inggarwati Dinyatakan Resmi Jadi Tersangka, Tapi Realitanya, Benarkah Demikian???
Mungkin karena sakti, banyak uang & kuat beking, hukum bisa jadi misterius hehehe salam - KMA - Kelompok Masyarakat Awam ___ Wed 5/16/12, Kajian Justicia wrote: http://wargatumpat.blogspot.com/2012/05/pesisir-mafia-pendidikan-liauw_16.html Mafia Pendidikan, Liauw Inggarwati Dinyatakan Resmi Jadi Tersangka, Tapi Realitanya, Benarkah Demikian??? Dari berita2 media massa yang linknya terlampir dibawah ini, bisa dilakukan kajian hukum yang menarik Dalam berita pertama (harian Surabaya Pagi), 15/3/2012 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan telah melakukan penetapan status tersangka kepada David Gunawan & Inggarwati, karena kasus korupsi Rp. 9 milyar dalam pengadaan laptop tahun 2009 Tapi beberapa hari kemudian 20/03/2012, dalam berita ke-dua (koran Tempo), kesigapan kejaksaan tinggi untuk mengusut kasus korupsi tadi seolah dimentahkan oleh bawahannya, yakni Kejaksaan Negeri Jember, yang dinilai lamban lamban menangani kasus ini. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jember beralasan karena banyak kasus yang ditangani. padahal dalam pernyataan sebelumnya kejaksaan negeri jember membenarkan pernyataan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Pertanyaannya: apakah benar sudah ditetapkan sebagai tersangka? Jika sudah ada penetapan tersangka tentunya ada pemeriksaan intensif dll Ataukah penetapan sebagai tersangka ini hanya sekedar lips service, atau memang benar sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian kasus tidak diteruskan karena ada dugaan Liauw Inggarwati yang disebut sebagai mafia pendidikan ini mempunyai beking yang kuat, yakni pejabat tinggi di lembaga penegak hukum sebagaimana berita ke-tiga? Sehingga kuat dugaan karena adanya tekanan dari beking yang kuat ini aparat kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi menjadi takut meneruskan penyidikan kasus ini. Karena jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya Inggarwati akan kesulitan meneruskan aksi2nya, tapi dalam kenyataannya, aksi2 terus berlanjut diberbagai daerah seolah tanpa takut, meski diduga dengan cara melanggar hukum, salah satunya sebagaimana berita ke-empat. Selain berita ke-empat ini untuk mengetahui sepak terjang mafia pendidikan ini diberbagai daerah (Tulungagung, Malang, Ngawi, Magetan, Lumajang, Probolinggo dll), bisa masuk google, ketik: liauw inggarwati akan ditemukan banyak link, salah satunya link dari situs mahkamah agung, http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=a450f670-9bb2-1bb2-f210-30393330 disebut bahwa Liauw Inggarwati di tahun 2009 - 2010 juga pernah disidang sebagai terdakwa kasus korupsi, akan tetapi selanjutnya tidak diketahui dia dijatuhi hukuman atau bebas, alias misterius, tapi yang jelas sampai sekarang masih berkeliaran menjalankan aksi2nya. Sedangkan pejabat pemerintah daerah yang juga disidang bersama, dan juga sama statusnya sebagai terdakwa pada kasus yang sama, mendapat hukuman 4-6 tahun penjara, dan saat ini (tahun 2012) jika melihat putusan pengadilan tersebut, tentunya masih mendekam di penjara bagaimana menurut anda? Kelompok Kajian Justicia __ Berita Pertama http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296293cf281fd243af21f36d2b4eda5e519b Mafia Pendidikan Resmi jadi Tersangka JEMBER - Dua orang rekanan Dinas Pendidikan (Disdik) Jember, David Gunawan dan Inggarwati, Kamis (15/3), resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengadaan laptop senilai kurang lebih 9 miliar pada tahun 2009 lalu. Status penetapan tersangka atas keduanya disampaikan Kajati Jatim Palti Simanjuntak, usai meresmikan gedung Barang Bukti milik Kejaksaan Negeri Jember dan Situondo yang simbolis dilakukan di Jember. Kajati menyatakan untuk kasus kedua nama rekanan tersebut sudah resmi menjadi tersangka dan tinggal menunggu proses dari pihak Kejari Jember, mengingat berkas perkarannya masuk ke Kejari Jember. "Hari ini juga kita sudah tetapkan menjadi tersangka terkait kasus pengadaan laptop tahun 2009 di Diknas Jember. Untuk lebih pastinya silahkan tanyakan kepada Kajari Jember", ungkap Kajati Palti Simanjuntak. Sementara itu Kajari Jember, W Lingitubun saat dikonfirmasi sejumlah wartwan ditempat yang sama mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus pengadaan laptop dari dana BOS yang di indikasikan merugikan Negara hingga 9 miliar. Dari hasil penyidikan sementara diketahui keduanya sebagai rekanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Mereka diindikasi telah memotong langsung dana untuk pembelian laptop oleh sejumlah sekolah dengan sistem pembayaran langsung dipotong dari anggaran BOS siswa dan masuk ke rekening keduanya. Untuk lebih memastikan tuntutan kepada keduanya, pihak kejaksaan telah mengajukan audit kepada BPK guna memastikan berapa besar kerugian negara. "Kita telah berkoordinasi dengan lembaga audit negara untuk memastikan besaran kerugian negara yang
[proletar] Uangnya Siapa?: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Bagi2 Duit Untuk Wartawan & LSM
Uangnya siapa dibagi2? kalau uang negara dari dana pendidikan kok dibagi pada wartawan & LSM? Apa itu tidak melanggar peraturan? Tapi kalau aparat hukum tidak mau menindak (menyelidiki saja enggan).. berarti korupsi & pungli bukanlah hal yang melanggar hukum.. alias memang diperbolehkan, sehingga tidak ragu2 meski dipamerkan secara vulgar pada masyarakat ??? karena beking kuat ??? Salam - KMA - Kelompok Masyarakat Awam __ http://www.harianmetronews.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=950:diknas-bagi-bagi-duit-pengkondisian-proyek&Itemid=186 Rabu, 09 Mei 2012 17:10 Diknas Bagi-Bagi 'Duit' Pengkondisian Proyek PROBOLINGGO (harianmetronews) - Dinas Pendidikan (Diknas,red) Kabupaten Probolinggo melakukan bagi-bagi 'duit' terhadap puluhan wartawan dan LSM. Pembagian duit itu dilakukan di SD Al-Irsyad Kraksaan, Rabu (09/05/2012). Informasi yang diperoleh harianmetronews.com menyebutkan, setiap wartawan dan LSM mendapat jatah Rp.1,5 juta. Diperkirakan dana yang dibagi-bagikan itu kurang lebih senilai Rp.69 juta. Diduga bagi-bagi duit itu untuk pengkondisian proyek sekolahan di Kabupaten Probolinggo. Salah satu staf Diknas Kabupaten Probolinggo, Sugianto saat dikonfirmasi membenarkan jika memang ada pertemuan di SD Al-Irsyad antara wartawan dengan Kabid TK/SD Diknas Kabupaten Probolinggo, Hamzah. "Sekarang pertemuannya," katanya kepada harianmetronews.com. Sayang dia tidak menyebutkan tujuan dari pertemuan itu. Hanya saja, pria yang dikenal ramah tamah dengan siapapun itu mengaku jika memang ada pertemuan dengan para wartawan mingguan. Sementara itu, Kepala Diknas Kabupaten Probolinggo, Rasid Subagyo saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal bagi-bagi duit itu. "Saya tidak tahu. Coba sampean tanyakan langsung ke Pak Hamzah," kilahnya. Tak hanya itu, tapi Rasid juga mengaku tidak tahu soal besarnya nominal uang yang diduga untuk pengkondisian proyek tersebut. "Besarnya juga saya tidak tahu," katanya. Sementara itu, Kabid TK/SD, Hamzah hingga berita ini diturunkan tidak berhasil dikonfirmasi. Berkali-kali ponselnya dihubungi hanya terdengar nada tidak aktif. Telusur data di lapangan menyebutkan, duit yang dibagi-bagi tersebut diduga berasal dari pungutan sekolah yang mendapatkan proyek tahun ini. Salah seorang Komite SD di Kabupaten Probolinggo berinisial T saat dimintai komentarnya membenarkan jika memang di SD-nya mendapatkan jatah proyek tahun ini. Bahkan, dia juga mengaku adanya pemotongan. "Kalau soal pemotongan itu sudah biasa," katanya. Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara detail pemotongan dana proyek itu untuk apa. (fiq/tri/hmn) Note: Untuk info yang seimbang jika pembaca perlu klarifikasi bisa dilakukan pada 1. Kepala Dinas Pendidikan, Bpk. Rashid, HP: 081336690020 2. Ketua Panitia Lelang Bpk. Eko, HP: 081336719936 3. PPK/Pejabat pembuat Komitmen, Bpk. Aris, HP: 08155945989 4. Pengusaha/Investor yang infonya diduga mengatur lelang pengadaan sarana pendidikan se Jawa Timur, Bpk. Rudy Budiman, HP: 0811371218 & Ibu Liauw Inggarwati HP: 08100888 _ http://www.harianmetronews.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=418:lelang-tik-dan-pengadaan-media-pembelajaran-sd-diduga-bermasalah&Itemid=193 Sabtu, 07 April 2012 19:28 Lelang TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran SD, Diduga Bermasalah PROBOLINGGO (harianmetronews) - Pengadaan lelang sarana Tehnologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di SD/SDLB Kabupaten Probolinggo senilai Rp.14 milyar diduga bermasalah. Pasalnya, pelaksanaan lelang tersebut menuai protes dari sejumlah CV yang ikut tender. "Banyak kejanggalan dalam proses pelaksanaan lelang itu," ujar pelaksana CV Wani Karya Sejahtera Probolinggo, Andi kepada harianmetronews.com, Sabtu (07/4/2012) sore. Andi mengatakan, temuan dugaan penyimpangan itu berupa berkas yang tidak dijilid oleh
[proletar] Enaknya diapakan?: Indikasi Penyelewengan Dana Pendidikan Magetan
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/05/pesisir-enaknya-diapakan-indikasi.html Perusak dunia pendidikan Indonesia enaknya diapakan ya? Apa enaknya diserbu dan dihakimi langsung oleh masyarakat? Karena menunggu hukum bekerja, kelihatannya seperti menunggu Godot. _ Sen, 12/3/12, Noer menulis: Dari 4 berita ini terlihat ada indikasi penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Magetan, Dan ada indikasi bahwa pelakunya sama dengan pelaku dugaan korupsi dana pendidikan dibeberapa daerah yang lain. Indikasi itu terlihat: 1. barang belum diterima semua, akan tetapi uang negara sudah dibayarkan lunas, untuk itu kepada aparat yang berwenang dihimbau untuk memeriksa, karena berita ini diturunkan, masa kontrak pekerjaan sudah habis. Apakah ada rekayasa administrasi, seolah barang sudah lengkap atau bagaimana. jika nantinya bisa melengkapi tapi melewati batas waktu kontrak, harus dikenakan denda sebagaimana peraturan yang berlaku. Tapi jika selamanya tidak bisa memenuhi barang sesuai kontrak, ini akan menimbulkan tanda tanya, apakah memang terjadi pembelian fiktif (apakah memang buku yang dikirim secara disengaja dikurangi 10-15%, agar ada keuntungan yang dibagi bersama antara pengusaha dan pejabat?, tapi dalam laporan seolah barang yang dikrim adalah 100%). Atau sejak awal memang ada rekayasa agar PT. Budi karya mandiri sebagai pemenang lelang, meski kesanggupannya melaksanakan pekerjaan diragukan? 2. Karena perusahaan yang memasok adalah perusahaan yang sama dengan perusahaan yang memasok buku di kabupaten Lumajang, yakni PT. Budi Karya Mandiri (milik Liau Inggarwati ???), dimana di lumajang juga terjadi meski barang belum lengkap dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, tapi uang negara sudah dibayarkan, dan bahkan sudah ada laporan kepada aparat hukum (tidak ada tindak lanjut dari aparat hukum sampai saat ini, meski sudah ada temuan dari BPK/Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa terlihat adanya rekayasa untuk memenangkan PT. Budi Karya Mandiri sebagai pemasok barang, meski melanggar aturan, dimana ternyata ada dugaan perusahaan-perusahaan peserta lelang adalah milik atau dikendalikan oleh orang yang sama yakni Liau Inggarwati bersama orang bernama Sugeng (tokoh partai PAN Jatim) 3. Orang yang sama (Liau Inggarwati), bersama Sugeng (tokoh partai PAN Jatim) juga diberitakan bisa memanggil para pejabat kabupaten Tulungagung untuk menghadap pada orang ini, dimana pertemuan akhirnya bocor ke media massa & LSM. 4. Tapi meski dugaan korupsi & pelanggaran hukum sangat mencolok mata, belum ada aparat hukum atau pejabat berwenang lainnya, yang berani melakukan penyelidikan, apalagi memeriksa. Apakah karena yang bersangkutan orang kuat atau seperti rangkaian berita dibawah ini, bahwa yang bersangkutan sering membawa2 nama pejabat di Kejaksaan Agung??? ___ berita pertama http://radarmagetan.wordpress.com/2011/12/31/distribusi-buku-dak-terancam-molor/ Distribusi Buku DAK Terancam Molor Posted on 31 Desember 2011 by radarmagetan MAGETAN- Setelah proyek fisik, LSM Magetan center menyoroti proyek pengadaan. Terutama yangdibiayai dari APBD Perubahan tahun 201. Salah satu yang dikritisi adalah pekerjaan pengadaan buku perpustakaan serta alat peraga SD/SDLB. Termasuk, pengadaan buku perpustakaan dan alat alat peraga SMP di lingkup Dinas Pendidikan (Dindik). “Dari pantauan tim kami di lapangan, sebagian besar SD dan SMP yang belum mendapat kiriman buku serta alat perga. Kami takutkan, distribusi buku dan alat peraganya terancam molor,” ujar Direktur Pelaksana LSM Magetan center, Beni Ardi, kemarin (30/12). Catatan koran ini, proyek pengdaan buku dan alat perga SD/ADLB nilainya proyek senilai Rp 9,3 miliar. Pemenangnya adalah CV Budi Karya Mandiri dengan nilai penawaran Rp 8,8 miliar. Sedangkan proyek pengadaan buku dan alat perga SMP nominalnya hampir Rp 5 miliar. Kedua proyek ini didanai oleh dana alokasi khusus pendidikan (DAK) pemerintah tahun, yang sebelumnya gagal tender di tahun 2010. Beni mengaku mendapatkan informasi bahwa sebagian besar buku SD/SDLB masih dalam perjalanan dari Jawa Barat ke Magetan. Begitu juga dengan distribusi buku SMP. “Kalau melihat kalender, harusnya distribusi tidak boleh melebihi bulan Desember. Sebab, ini kan akhir tahun anggaran,” ujar dia. Itulah sebabnya, Beni mem-warning kepada Dinas Pendidikan agar tidak main-main dengan proyek DAK pendidikan ini. “Kalau ada keterlambatan tentu yang kasihan itu pelajar. Karena, mereka sangat membutuhkan,” papar Beni. Informasi koran ini dari salah satu rekanan, meski sebagian besar barangnya belum terdistribusi, uang sudah dicairkan. Beni mengatakan, dengan kondisi tersebut, pemkab harus berani menahan pencairan sisa
[proletar] Wowww: Konsumen Memang Harus Teliti: Aduan Konsumen Tentang Printer HP 1000s
wo.. Jika ini benar terjadi berapa keuntungan yang dikeruk dari konsumen di Indonesia dengan modus ini. Karena barang yang sama, yakni printer HP type 1000 dengan hanya ditempeli stiker S dan kemasan diganti seolah sudah menjadi barang lain yang dikesankan seolah spesifikasinya/teknologinya melebihi printer HP type 1000, yakni sudah menjadi printer HP 1000s. padahal barangnya sama. Tapi harganya bisa berbeda 3x lipat. Dibawah ini saya copy paste harga printer HP 2 type itu yakni printer HP type 1000 & printer HP type 1000s beserta link-nya.. __ Harga Printer HP type 1000s http://www.kaskus.us/showthread.php?p=672066201 Dijual Printer HP Deskjet 1000s, Baru, Murah Aja. Harga : Rp. 1.234.567 Harga printer HP type 1000 http://www.egrosir.com/home/proddetail.asp?prod=COPRHP000195 HP desk Jet 1000 New Rp. 385.000 Harga printer HP type 1000 http://www.dityamandiri.com/printer/hp-printer/printer-hp-deskjet-1000.html Printer HP desk jet 1000 Rp. 320.000 --- Nanang --- ___ Indra T menulis: Membaca kabar ini, konsumen memang dituntut untuk teliti sebelum membeli. Dalam masalah ini, jika printer HP type 1000s harganya lebih mahal drpd type 1000, maka adukanlah ke YLKI. Karena barang yang sama yakni printer type 1000, lalu cuma ditutupi stiker dan dimasukkan pada kemasan/kardus seolah menjadi type baru yakni 1000s dengan keterangan seolah sepesifikasi/teknologi lebih canggih daripada type 1000 dan harga yang lebih mahal. Padahal barangnya sama. Semoga YLKI cepat bertindak, agar konsumen terlindungi http://suarakawan.com/2012/04/25/printer-hp-tak-sesuai-spek/ Printer HP 1000s isinya tidak sesuai spesifikasi yang tertulis di kardus/kemasan Yth. Hewlett Packard Indonesia Sebagai pemakai printer HP jenis ink jet, kami telah membeli printer ink jet HP type 1000S, beberapa waktu yang lalu. Pada kemasan luar (dos) tertulis bahwa kecepatan print adalah: maks. 28 ppm untuk black dan 22 ppm untuk colour.Saya mengartikan, bila saya melakukan print hitam putih dengan kualitas print yang paling rendah (draf), maka kecepatan print maksimalnya adalah 28 paper per menit. Dan bila saya melakukan print berwarna dengan kualitas print yang paling rendah (draf), maka kecepatan print maksimalnya adalah 22 paper per menit. Ternyata setelah saya melakukan uji coba dengan kertas tanpa ada tulisannya sama sekali, kecepatan printnya adalah sekitar 24-26 paper per menit (uji coba saya lakukan beberapa kali). Bila ada tulisannya, pasti akan lebih sedikit lagi jumlah papernya. Kemudian, saya coba mengamati CD drivernya, ternyata CD drivernya, merupakan tempelan berupa stiker, dan ketika saya lepas stikernya yang tampak adalah CD driver milik HP 1000. Bersama surat ini, saya meminta penjelasan secara detail, mengapa hal tersebut diatas bisa terjadi pada produk yang sudah terkenal. Demikian pengaduan dari saya, terimakasih. Oleh: Mustofa,. HP: 081333863741 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Benarkah UU Anti Korupsi & Perpres 54/2010 sudah tak berlaku ??: Tidak Benar Jika Dikatakan Ada Korupsi (Pembelian Fiktif) Mobil Pemadam Kebakaran Surabaya Rp. 14 Milyar
Benarkah UU Anti Korupsi & Perpres 54/2010 sudah tak berlaku ?? _ Joko Waspodo menulis http://koran-nusantara.blogspot.com/2012/04/agraria-tidak-benar-jika-dikatakan-ada.html Tidak Benar Jika Dikatakan Ada Korupsi (Pembelian Fiktif) Mobil Pemadam Kebakaran Surabaya Rp. 14 Milyar Adanya Info bahwa telah terjadi korupsi (pembelian fiktif) mobil pemadam kebakaran di Surabaya adalah tidak benar. Bantahan terhadap info yang keliru itu telah dimuat oleh berita di media massa sebagaimana dibawah ini. Intinya, bahwa tidak terjadi korupsi adalah karena: 1. Polisi dalam hal ini Polda Jatim sudah menyatakan tidak ada kerugian negara artinya bisa bebas dari tuduhan korupsi. Untuk itu sebagai warga negara yang baik tentunya harus hanya mempercayai & mentaati apa yang telah menjadi pendapat yang disampaikan penyidik dari Polda Jatim ini. 2. Oleh karenanya sangat tidak tepat adanya pendapat yang dikatakan bahwa itu berdasar Perpres 54/2010 bahwa CV Kenari Jaya harus dikenakan denda (atau jaminan pelaksanaannya dicairkan), yakni sebesar 5% (mungkin dihitung dengan hitungan 1 per mil/hari) dan dikenakan blacklist, dengan alasan bahwa CV Kenari jaya sampai masa kontrak habis (masa kontrak 90 hari kerja) ditambah 50 hari kerja setelah masa kontrak habis sama sekali belum mengirim barang sesuai dalam kontrak yakni mobil pemadam kebakaran. Bahkan dituduh melakukan korupsi karena belum mengerjakan sama sekali kok sudah dibayar. 3. Hal yang tidak dipahami oleh yang mengkritik itu adalah, bahwa Perpres 54/2010 itu hanya berlaku pada saat proses lelang berlangsung, yakni saat pengumuman lelang, peemasukan penawaran peserta lelang, evaluasi dan saat pengumuman pemenang. Setelah kontrak dibuat, yang berlaku bukan lagi Perpres 54/2010, tapi yang berlaku perikatan jual beli sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). Berbeda dengan Perpers 54/2010 yang merupakan peraturan yang merupakan bagian dari hukum Publik, sedangkan KUHper adalah merupakan wilayah hukum Privat, yakni kesepakatan & perjanjian para pihak, yakni CV Kenari Jaya dengan PPK (pejabat pembuat komitmen) dan PA (pengguna anggaran), yang merupakan wakil dari pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini dinas pemadam kebakaran. 4. Karena sudah memasuki wilayah hukum privat, yang berlaku adalah kesepakatan para pihak. Dan ada kesepahaman antara CV Kenari Jaya dengan dinas pemadam kebakaran Surabaya, karena masa kontrak habis yakni bulan September 2010 masa kontrak habis, sedangkan barang yakni mobil pemadam kebakaran masih dalam persiapan agar tidak mengecewakan, maka bulan desember 2010 dilakukan pembayaran kepada CV Kenari Jaya oleh dinas pemadam kebakaran Surabaya, sebesar Rp. 14 milyar. Dan karena merupakan kewajiban dinas pemadam kebakaran Surabaya yang patuh pada kewajiban hukum, yakni membayar pajak, maka Rp. 1,5 milyar dibayarkan oleh dinas pemadam kebakaran untuk membayar pajak. 5. Dengan adanya kesepakatan dan sudah dilakukan pembayaran, tinggal menunggu datangnya barang, maka semakin kuat dasar hukumnya bahwa ini sudah memasuki wilayah hukum privat. bukan wilayah hukum publik. Maka tidak tepat jika hal ini dikaitkan dengan Perpres 54/2010 apalagi dikaitkan dengan UU tindak pidana korupsi. Karena soal pembelian mobil pemadam kebakaran ini sudah merupakan wilayah hukum perdata, yakni kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. 6. Dalam perjanjian perdata, itu landasannya yakni adanya itikad baik para pihak, maka sebelum barang dikirim, ada kesepakatan para pihak bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh pembeli yakni Rp. 14 milyar setelah dipotong pajak, yakni PPN, PPh (yang menjadi kewajiban dari dinas pemadam kebakaran) Rp 1,5 milyar, yakni Rp. 12,5 milyar yang masuk pada rekening CV Kenari jaya diblokir sementara, sampai nanti setelah mobil pemadam kebakaran diserahkan pada pihak pembeli, barulah uang itu nanti akan dicairkan. Ini adalah salah satu bentuk konkret adanya itikad baik dari CV Kenari Jaya. 7. Bahkan untuk memuaskan pihak pembeli, CV Kenari Jaya cukup lama mencari produk mobil pemadam kebakaran sesuai dengan keinginan pembeli, agar bisa memuaskan pembeli. yaitu sejak awal kontrak bersama di bulan April 2010 sampai bulan Desember 2010, Karena kesepakatan bersama, dimana pembeli dan penjual belum menemukan barang sesuai dengan yang diharapkan bersama, Akhirnya CV Kenari Jaya setelah berunding dengan pembeli menghasilkan kesepakatan bersama yakni uang dibayarkan dulu seluruhnya oleh pembeli, agar CV Kenari Jaya dapat dengan lebih leluasa mencarikan barang sesuai dengan keinginan pembeli. 8. Setelah uang masuk ke rekening CV Kenari Jaya, pihak CV Kenari Jaya bekerja dengan sungguh2, bahkan dalam waktu 1 tahun penuh yakni mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2011 mencarikan barang sesuai dengan keinginan pembeli. Akhirnya bulan Desember 2011 barang sudah siap di gudang CV Kenari Jaya. Dari kronologis semaca
[proletar] Bank Jatim Kebobolan (Membobol diri sendiri ??) Rp. 50 Milyar
http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962e56586150a3b588f964d8f564cea75df Surabaya Pagi Senin 2 April 2012 Bank Jatim Kebobolan Rp. 50 Milyar, Diduga Libatkan Anak Direksi (Disinyalir Antara Mafia dengan Pimpinan Bank Jatim) SURABAYA – Bank Jatim yang sedang mengajukan IPO di pasar modal, terus dirundung masalah. Setelah kebobolan di cabang Sumenep, Bangkalan, Mojokerto dan Gresik, Maret 2012 yang lalu, mengalami kebobolan lagi Rp 50 miliar. Ironisnya, kasus di cabang HR Muhammad Surabaya, melibatkan Deddi Putra Mahardika, putra Direktur Agro, Syariah dan Retail Bank Jatim, Partono. Kini Deddi, dipindah ke cabang pembantu Klampis. Sedangkan atasan Deddi di cabang HR Muhammad, yaitu Tony Basuwan, sedang diperiksa team pengawas Bank Jatim pusat. Sumber di Bank Jatim hari Sabtu mengatakan, semula pembobolan di cabang HR Muhammad, ditemukan Rp 25 miliar. Setelah didalami dan dilakukan pengecekan di lapangan, nilainya membengkak menjadi Rp 50 miliar. “Ini melibatkan suatu jaringan yang kenal dengan pimpinan Bank Jatim. Tahu sendiri lah soal kredit tidak mungkin tanpa kongkalikong dengan orang dalam. Apalagi kredit KUR yang nilainya sampai Rp 50 miliar. Berarti ada lebih 100 nasabah yang terlibat, sebab kredit maksimal KUR adalah Rp 500 juta,’’ tambah sumber itu di kantor Bank Jatim pusat Jl. Basuki Rachmad Surabaya, Sabtu pagi (31/3). Ditambahkan, sampai Jumat yang lalu, pemeriksaan internal belum dilaporkan ke Direktur Utama, apalagi ke Gubernur Jatim. “Kalau Pakde Karwo tahu, beliau pasti marah, karena beliau dikenal teliti dalam hal keuangan,’’ ungkapnya. Dalam pemeriksaan intern di cabang HR Muhammad, Surabaya, sebagai cabang baru ( belum 2 tahun), ternyata juga ditemukan Kredit Keppres pengadaan sebesar Rp 75 miliar. Kredit Keppres ini juga mengalami kemacetan beberapa bulan dan setelah diperiksa, antara jaminan dan nilai kredit, lebih besar pemberian kreditnya. Menurut sumber itu, hasil pemeriksaan internal menyebutkan bahwa KUR di cabang HR Muhammad, diindikasikan fiktif. Hal ini dibuktikan, adanya kemacetan dan setelah diteliti sebagian besar dokumennya aspal atau asli tapi palsu. Misalnya, pemohon ada yang perorangan dan badan hukum UD, CV dan PT. dari pemohon dan agunan yang diajukan, setelah diteliti dilapangan orangnya tidak dikenal dan letak tanah sebagai agunan tidak dikenal. Termasuk setelah dilakukan pengecekan ke perangkat desa dan kecamatan. ‘’Ini semacam jaringan atau kasarnya mafia. Masak mungkin dalam waktu 1 tahun, sebuah cabang menyalurkan kredit KUR sampai Rp 50 miliar dan semua bermasalah. Apakah ini keteledoran? Bukan. Mengingat, proses KUR lewat analis sdr. Deddi dan penyelia sdr. Tony, baru ke pimpinan cabang. Tiga orang itu yang harus diusut tuntas, agar tidak merugikan Pemprov dan Pemkab/kota se Jatim,” ia menegaskan. Ditegaskan bahwa tiga pejabat di Bank Jatim cabang HR Muhammad itu, sepertinya mengabaikan Pedoman Perkreditan yang dimiliki Bank Jatim. “Ini kredit sudah mengarah ke data fiktif, jadi ada pidananya. Tidak cukup hanya diproses internal. Kejaksaan dan Kepolisian harus turun tangan, sebab Bank Jatim adalah bank plat merah. Indikasi korupsinya kuat sekali,” sumber itu menjelaskan sambil menunjukkan SOP kredit Bank Jatim. Ironisnya, sumber itu menegaskan, penyelia dan penganalisis adalah pegawai yang digadang-gadang direksi sebagai SDM (Sumber Daya Manusia) yang baru selesai mengikuti pendidikan intern dan masuk dalam katagori SDM SDP (staf development program). SDM kualifikasi itu dianggap SDM handal yang langsung diterjunkan operasional dan penyelianya (TnB), sedangkan stafnya level DPM (development Program Manager). Biar Bagian Pengawasan Sementara itu, Direktur Agro, Syariah dan Retail Bank Jatim, Partono ketika dikonfirmasi tadi malam (1/4), menyatakan, dirinya tidak tahu temuan kasus kredit KUR fiktif sebesar Rp 50 miliar di Cabang HR Muhammad. “Benar saya ndak tahu ya. Sampai saat ini tidak ada laporan masalah itu,” lanjut Partono, melalui ponselnya 081234504xx Ditanya soal dugaan keterlibatan anaknya bernama Deddi, sebagai analisis kredit di cabang HR Muhammad Surabaya, Partono juga mengaku tidak tahu. “Coba konfirmasi saja ke kepala cabangya (HR Muhammad), Pak Bagus,” kelit Partono. Dia juga menyatakan belum ada rencana untuk mengecek langsung dugaan kredit fiktif itu ke Cabang HR Muhammad. “Nanti biar bagian pengawasan saja yang mengecek,” cetus Partono. n team http://wargatumpat.blogspot.com/2012/04/pesisir-bank-jatim-kebobolan-membobol.html Perlu diselidiki adanya dugaan keterlibatan Kadin (Kamar Dagang & Industri) Jawa Timur, diduga beberapa oknum pengurusnya dan mafia seperti Liauw Inggarwati & Rudy Budiman yang merupakan kongsi dari oknum tadi yang memanfaatkan nama Kadin Jawa Timur. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-sub
[proletar] Saham Freeport, Freeport (81,28%), Indonesia (9,36%), Indocopper (9,36%)
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/04/pesisir-saham-freeport-freeport-8128_02.html Asada Sade Pemegang saham PT Freeport Indonesia - Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc (AS) 81,28 persen. - Pemerintah Indonesia 9,36 persen - PT Indocopper 9,36 persen Pantaskah??? Harusnya bahan baku dll kan dihitung sebagai saham???.. apa freeport memang dulunya upah dari seseorang yang ingin jadi penguasa. Jadi jika sukses menjadikan penguasa, maka konsesinya adalah gunung emas, yang sekarang jadi jurang itu??? Pertanyaannya, beranikah pemimpin negeri saat ini merubah perjanjian yang dibuat yang memang dengan sengaja merugikan negara ini? atau takut dikudeta dengan bantuan pemilik modal yang biasanya akan mendapat konsesi tertentu jika kudeta berhasil, seperti yang terjadi di Irak, libya dll Jadi ingat pelajaran sejarah, dulu belanda dapat konsesi dari kerajaan2 waktu itu jika berhasil mengalahkan musuh raja yang minta bantuan belanda... politik pecah belah memang makin menggila saat ini, cuma sekarang mungkin berbungkus lebih halus. Dan bisa jadi isu pecah belah bangsa & negara RI agar jadi negara kecil2, adalah sebuah upaya memisahkan bagian wilayah RI, agar para pemilik modal seperti freeport bisa lebih murah dalam hal menguras kekayaan nusantara. Misal jika papua bisa dipisahkan dari RI, maka biaya PT. Freeport untuk menguras kekayaan Papua bisa lebih murah, dibanding jika Papua ikut RI. Demikian juga dalam hal minyak, gas, batubara dll kekayaan nusantara yang tersebar di seluruh nusantara. Untuk itu Ditunggu hadirnya pemimpin yang punya jiwa kenegarawanan.. atau pemimpin yang sekarang... bertobatlah... jadilah anda para negarawan yang bekerja untuk bangsa ini serta anak cucu bangsa ini... Asada Sade: http://www.facebook.com/asada.sade Salam - KMA - Kelompok Masyarakat Awam [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Di Surabaya: Pengadaan Mobil Pemadam Tunggu Hibah Dari Negara Lain, Tapi APBD 14 Milyar Dipakai Untuk Pembelian Fiktif Mobil Pemadam
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/03/pesisir-di-surabaya-mobil-pemadam.html Di Surabaya: Pengadaan Mobil Pemadam Tunggu Hibah dr Negara Lain, Tapi uang APBD 14 milyar Dipakai Untuk Pembelian Fiktif Mobil Pemadam Kalau membaca berita2 dari media massa dibawah ini, adalah hal yang aneh bin ajaib, atau memang sudah sangat tidak punya malu (kalau malu saja tidak punya, apa masih punya hati???) Menurut Anggota DPRD surabaya (9/3/2012), dia menyayangkan kenapa untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran, daerah lain sudah murni dari dana daerah itu sendiri (APBD), sedangkan kota surabaya masih mengandalkan hibah dari negara lain Tapi pada saat yang sama, ada dana APBD kota surabaya yang digunakan untuk pembelian fiktif mobil pemadam kebakaran sebesar Rp.14 milyar. (uang APBD pada desember 2010 sebesar 14 milyar sudah dibayarkan pada rekening tertentu milik pihak lain/swasta, tapi sampai maret 2012, barang berupa mobil pemadam kebakaran sama sekali tidak ada alias tidak dikirim. Tapi karena dalam laporan dibuat seolah2 pekerjaan mobil pemadam kebakaran sudah selesai/ seolah mobil sudah dikirim & berfungsi, sehingga uang APBD sebesar 14 Milyar dibayarkan pada pihak ketiga/swasta, yakni CV. Kenari Jaya). Yang lebih ajaib bin misteri, Walikota, DPRD, dll diam saja, bahkan dari berita dibawah ini, aparat hukum terkesan menutup2i dan dikabarkan melecehkan wartawan yang ingin mencari info tentang kasus ini. Yang lebih edan, sebagian besar insan pers, khususnya media massa besar di Surabaya, tampaknya ikut kompak untuk menutup2i kasus ini. Semoga nanti semua disadarkan oleh Yang Maha Kuasa, meskipun mungkin baru sadar saat rumahnya, tempatnya cari nafkah dll sudah mengalami kebakaran, dan tidak bisa dipadamkan dengan segera, serta mengalami kerugian moril materiil, karena fasilitas yang tidak memadai, sebab dananya dikorupsi http://portal-nasional.com/?p=7826 APBD Besar, Alat PMK Tunggu Hibah Posted on March 9, 2012 by portal nasional Surabaya portal-nasional.com Perlu evaluasi secara menyeluruh terkait Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota(PMK Pemkot) Surabaya. Mochammad Anwar Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) Retribusi PMK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengatakan, harusnya Surabaya malu dengan kota lain di Indonesia, yang lebih siap dan memadai sistem penanggulangan kebakarannya. “Kalau dibanding Palembang dan Jakarta, Surabaya jauh tertinggal dari sisi peralatan dan sumber daya manusiannya,” tambahnya. “Kalau di Palembang untuk pengadaan mobil kebakaran semua murni dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tidak mengandalkan hibah dari negara lain seperti Surabaya,” terang Anwar. Masih kata Anwar, Kondisi itu harusnya bisa dijadian contoh Surabaya, yang juga akan segera menerapkan perda retribusi pemadam kebakaran sesudah disahkan DPRD Surabaya. “Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran seharusnya PMK Surabaya menyiapkan semua sumur-sumur pemadam yang ada di beberapa titik dan harus di kotrol secara rutin,” Jelasnya. “Selain itu keberadaan hidran di semua bangunan di Surabaya juga harus di cek berfungsi atau tidak, kalau sampai tidak berfungsi maka pemilik bangunan yang berpotensi terjadi kebakaran harus disanksi,” tegas Anwar. ___ http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1160:pidkor-polda-jatim-lidik-korupsi-pengadaan-mobil-damkar-dana-dibekukan&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114 Pidkor Polda Jatim Lidik Korupsi Mobil Damkar, Dana Dibekukan Selasa, 28 Februari 2012 17:35 | Pengadaan mobil tangga damkar Tahun Anggaran 2010 di lingkungan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya senilai Rp. 12,5 millyar (Rp.12.508.272.504, red), kini ditangani Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polda Jatim. Sementara Dana APBD 2010 Kota Surabaya senilai Rp. 12,5 millyar atas Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Minimal 52 meter, kini 'beku' atas nama CV. Kenari Jaya di Bank Jatim Cabang Utama. Hal ini berdasarkan surat No. 049/2345/CU tanggal 19 Desember 2011yang dilayangkan PT. Bank Jatim Cabang Utama yang ditujukan ke Kepala Dinas (Kadis) Kebakaran (Damkar) Kota Surabaya. SURABAYA (suaramandiri.com)- Menurut Simpati (Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi), sepak terjang CV. Kenari Jaya ini diduga kuat ada campur tangan mafia proyek, yaitu: Rudy Budiman dan Inggarwati. Dimana, dengan PD-nya Rudi Budiman yang sempat mengaku mengaku suruhan Kamar Dagang Industri (Kadin) Jatim ini banyak mendapatkan proyek milyaran rupiah. Informasi yang diterima menyebutkan, masalah ini berawal dari pelaksanaan pengadaaan barang/jasa dengan sumber APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 untuk paket pekerjaan” Pengadaan Mobil Tang
[proletar] Dimana Solidaritas Wartawan?: Polisi Lecehkan Wartawan Saat Akan Liput Kasus Korupsi
Dimana solidaritas wartawan yang lain? atau jangan2 karena sudah jadi anak buah dari oknum polisi, lalu enggan ber-solidaritas pada sesama wartawan, dan enggan melakukan liputan terhadap kasus korupsi, meski kasusnya menarik & news (dalam kasus berita dibawah ini adalah pembelian fiktif senilai Rp.14 Milyar). Ini bisa menimbulkan pemikiran di masyarakat, bahwa berita korupsi yang diberitakan wartawan adalah hanya yang sudah disetujui (atau sesuai pesanan) atasan wartawan di kantor polisi (sesuai dengan pernyataan oknum polisi Polda Jatim, yang menyatakan bahwa yang boleh meliput dan konfirmasi berita adalah hanya wartawan yang anak buahnya saja) Ini bisa jadi preseden buruk, masyarakat bisa menganggap bahwa berita media massa bukanlah berita yang obyektif, tapi penuh pesanan. Salam KMA (Kelompok Masyarakat Awam) - Nanang H http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:akbp-hartoyo-lecehkan-jurnalis-suaramandiricom-akan-surati-kapolri&catid=178:headline AKBP Hartoyo Lecehkan Jurnalis, suaramandiri.com Akan Surati Kapolri suaramandiri.com (Surabaya) - Meski sudah mendapat lampu hijau dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib, Rabu (07/03/2012) atas permintaan konfirmasi adanya kabar yang menurut Jarak (Jaringan Anti Korupsi) menyebutkan dugaan korupsi pengadaan tahun 2010 mobil tangga damkar 52 meter senilai Rp 13.999.898.000,- di dinas Damkar Kota Surabaya sudah disidik Satpidkor Polda Jatim rupanya tidak digubris bawahannya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib waktu itu dengan sikap ramah dan terbuka mempersilahkan suaramandiri.com menemui Kasubbid Penmas AKBP Hartoyo untuk cross check dan konfirmasi terkait kasus dugaan korupsi mobil damkar tersebut. Ditemui di ruangannya, AKBP Hartoyo menolak dikonfirmasi dengan alasan suaramandiri.com tidak tercatat sebagai anggota wartawan di Polda Jatim. "Kamu (maksudnya, suaramandiri.com) bukan anak buah saya, jadi saya tidak mau memberikan keterangan kepada kamu. Pimpinan Redaksi kamu suruh buat surat penugasan peliputan yang ditujukan kepada Kabid Humas Polda Jatim bila mau liputan atau konfirmasi," ucapnya ketus dengan raut muka sinis. Padahal sebelumnya suaramandiri.com pernah meminta konfirmasi terkait bahan pemberitaan dari AKBP Hartoyo dan yang bersangkutan tidak pernah mempermasalahkan adanya surat ijin permohonan liputan di Polda Jatim. Esoknya, Kamis (08/03/2012) Fajar Yudha Wardhana, Pimpinan Redaksi (Pimred)i suaramandiri.com sudah membuat surat permintaan ijin liputan di Polda Jatim yang ditujukan kepada Kabid Humas seperti yang diminta AKBP Hartoyo. Mengenai sikap menghambat dan melecehkan profesi jurnalistik seperti diucapkan AKBP Hartoyo yang tidak mau memberikan keterangan sebelum wartawan itu tercatat sebagai anak buahnya membuat Pimred suaramandiri.com berniat menyurati Kapolri. "Tujuannya agar kedepannya antara insan pers dan institusi kepolisian bisa saling menghargai, menghormati dan dapat bekerja sama sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing - masing," jelasnya Sedangkan Jarak yang selama ini getol menyoroti dugaan korupsi mobil damkar ini ikut bereaksi atas tindakan dan ucapan AKBP Hartoyo yang terkesan melecehkan dan menghambat tugas jurnalistik. "Wartawan harus jadi anak buah polisi baru boleh liput kasus korupsi ??? kalau anak buah, berarti wartawan dapat bayaran dari polisi dong. Bagaimana nih pak Kapolri serius ga berantas korupsi ??? ini bukan negara ga bertuan khan ???. Kalau aparat hukum tidak serius berantas korupsi, bisa - bisa kampanye bacok koruptor akan meluas, ini bisa timbulkan anarkisme..!," tulis Jarak, Kamis (08/03/2012) melalui situsnya jaringanantikorupsi.blogspot.com. (Yudha) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Dibiayai dana DAK Pendidikan, di Blitar Sekolah Ambruk, Padahal Baru Saja Dibangun
Memprihatinkan ___ Dari : nayaka...@yahoo.com Tanggal: Senin, 27 Desember, 2010, 5:54 PM Sudah lebih dr satu tahun kasus ini terberitakan.. sampai wakil bupati Blitar yg teriak2 kasus ini sudah ganti.. pelaku belum diperiksa, apalagi ditangkap.. ada apa? Padahal selain sekolah yang ambruk karena bahan dikorupsi sangat banyak itu, diduga pelaku juga melakukan hal yang sama pada puluhan sekolah yang mendapat dana DAK pendidikan 2009 di kabupaten Blitar Hal ini tentunya menimbulkan kerugian keuangan negara, sekaligus membahayakan keselamatan murid2 yang sedang belajar Apakah karena pelaku yang bernama Inu Laksito Wibowo itu selalu membawa2 nama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) ITS Surabaya, sebuah perguruan tinggi terkenal di Jawa Timur Atau karena pelaku selalu mencatut nama Wima ( nama putra bupati yang saat ini menjabat lagi), sehingga semua pekerjaan pembangunan di Blitar seolah2 (atau memang demikian?) diserahkan semua kepada Wima dan dikerjakan oleh pelaku Jika pekerjaan bagus sebenarnya tidak masalah, tapi jika memanfaatkan nama orang tua yang pejabat lalu kemudian membuat gedung sekolah ambruk dan membahayakan nyawa bagaimana??? Pecel Blitar - Pengamat Kecelakaan Blitar Koordinator: M. Usman Abdullah NB: Agar informasi seimbang: 1. Inu Laksito Wibowo, HP: 081332902442, 087852699733 2. Mulyono pejabat dinas pendidikan/ pimpro, HP: 085648402665 ___ http://www.dpp-pkb.or.id/dpp-pkb/index.php?option=com_content&view=article&id=521:atap-sd-rubuh-wabup-blitar-minta-rekanan-diselidiki&catid=48:daerah&Itemid=120 Atap SD Rubuh, Wabup Blitar Minta Rekanan Diselidiki Rabu, 02 Desember 2009 16:27 Blitar – Wakil Bupati Blitar Arif Fuadi kesal terkait ambruknya atap rangka baja di SDN Sanankulon I. Sebab, terjadinya kecelakaan itu dinilai penggarapan proyek itu tak serius. Bahkan, ada tudingan spesifikasi barang yang dipasang itu kualitasnya jelek. Untuk itu, orang nomor dua di Kabupaten Blitar meminta badan Inspektorat turun tangan. Yakni menyelidiki bagi pihak komite sekolah maupun rekanan penggarapan proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan itu. Lembaga yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan pembangunan untuk segera menyelidiki serta melakukan pemeriksaan. Yakni menyelidiki bagi pihak komite sekolah maupun rekanan penggarapan proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan itu. ”Kami perintahkan untuk dicek proyek itu,” tegas Arif yang juga ketua DPC PKB ini. Pemeriksaan itu dilakukan agar tidak terulang lagi penggarapan proyek sekolah di Kabupaten Blitar yang menggunakan atap rangka baja itu. Pasalnya, sangat mungkin terjadi hal yang sama di sekolah lain. Langkah dini tersebut diambil untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Sekolah yang baru direhab dan digunakan proses belajar mengajar ambruk lagi. Jika kondisi itu terjadi sangat membahayakan. ”Itu yang kami antispasi. Jangan sampai, bangunan jadi roboh,” tukasnya.(mil./sumber:radar) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Pelakunya Sama, Korupsi Dana Pendidikan di Pacitan & Korupsi Dana Pemadam Kebakaran di Surabaya
Mafia penghancur negeri dibantu antek2nya yakni para pejabat yang lupa diri. padahal tiap bulan mereka sudah digaji uang negara (uang pajak rakyat) Hoeyy para pejabat... ingat hoeyyy. jika negeri ini hancur lebur.. anak cucumu nasibnya bagaimana??? Dari: Al Fa Tanggal: Kamis, 26 Januari, 2012, 1:21 PM http://wargatumpat.blogspot.com/2012/01/pesisir-pelakunya-sama-korupsi-dana.html Pelakunya Sama, Korupsi Dana Pendidikan di Pacitan & Korupsi Dana Pemadam Kebakaran di Surabaya Dari 2 berita ini, jika diamati dengan teliti, perusahaan yang dipakai melakukan dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan di Pacitan & dugaan korupsi mobil pemadam kebakaran di Surabaya, adalah sama, yakni CV Kenari Jaya. Ini ada indikasi kuat bahwa bisa2 ini pekerjaan kelompok mafia. Nama2 personil yang disebut2 terlibat dalam kasus2 ini belum dapat memberi konfirmasi yang meyakinkan: Direktur CV Kenari Jaya: Adi, HP: 08123561234, Disebut2 sebagai pengatur lelang pemadam kebakaran Surabaya & lelang pendidikan di beberapa daerah di Jatim, Rudy Budiman, HP: 0811371218, 08885377728, Disebut2 sebagai pengatur lelang pendidikan di Pacitan (juga disebut2 sebagai pengatur lelang pendidikan di Lumajang, Tulungagung, Tuban dll) Liauw Inggarwati, HP: 08100888 berita2 tersebut adalah: Berita Pertama http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1074:indikasi-korupsi-damkar-14-m-kasubid-sarana-dan-prasarana-bungkam&catid=178:headline Dugaan korupsi Damkar surabaya : JARAK Minta CV Kenari Jaya Diputus Kontrak dan Black List suaramandiri.com (Surabaya) – Sehubungan polemik tentang dugaan korupsi mobil tangga pemadam kebakaran senilai hampir Rp. 14 Miliar, JARAK (Jaringan Anti Korupsi) kembali menyurati Walikota Surabaya karena ada beberapa hal yang patut diperhatikan, sehingga tidak ada pembelokan isu. Sebab bantahan dari Kepala Dinas Pemadam Kota Surabaya, Nusri Faroch yang menyalahkan anak buahnya, maupun jawaban dari CV Kenari Jaya kepada wartawan. Isi surat JARAK itu yang masuk ke email redaksi suaramandiri.com, Kamis (19/01/2012) memuat untuk pengadaan barang tentunya penyedia barang harus menawarkan barang sesuai spesifikasi yang diminta. Jika penyedia barang menawarkan barang tidak sesuai spesifikasi dan dimenangkan tentu akan menimbulkan tanda tanya. Ketika sudah dimenangkan dan sudah dilakukan kontrak, ternyata penyedia barang tidak dapat mengirim barang sampai batas waktu kontrak habis, maka seharusnya mulai dihitung denda. Jika sampai waktu kontrak habis dan ditambah batas waktu maksimal sesuai peraturan yakni 50 hari kerja setara dengan denda maksimal 5% penyedia barang tidak juga mengirim barang, sesuai peraturan harus dilakukan pemutusan kontrak. Selain itu, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan terhadap penyedia barang dilakukan blacklist atau daftar hitam. Dalam kasus ini, JARAK menilai batas waktus sudah terlewati, kenapa tetap dilakukan pembayaran, meski barang belum dikirim sama sekali. Hali ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apalagi akhirnya barang baru dikirim beberapa bulan kemudian setelah batas waktu, dimana seharusnya sudah dilakukan pemutusan kontrak. Bantahan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Nusri Faroch yang terkesan lepas tangan dan menuding bawahannya, Bergas (Kasubid Sarana dan Prasarana) sebagai pihak yang bertanggungjawab, menurut JARAK kurang tepat. Karena perintah untuk membayar yang menandatangani adalah kepala dinas Uang Rp 14 milyar yang katanya diblokir ternyata ditempatkan di rekening bank milik orang tertentu. Jika dihitung, uang sebesar itu ada didalam rekening dan mengendap selama setahun, tentunya mendapatkan bunga. Kalkukasinya dengan mendapat bunga minimal 5% setahun, tentu ada bunga bank minimal sebesar Rp. 700 juta dan siapa yang menikmati uang itu?. Yudha = Berita keduahttp://jurnal-hukum.com/home Surat Pembaca: LPPRI Adukan Korupsi Dana DAK Pendidikan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur __ Kepada Yth. Bupati Pacitan Jl. Jaksa Agung Suprapto no.8 Pacitan Dengan Hormat, Setelah ramai diberitakan tentang rencana korupsi dana DAK pendidikan tahun 2010 yang dilaksanakan pada TA 2011, di Kabupaten pacitan (berita2 terlampir), akhirnya rencana itu berhasil digagalkan oleh masyarakat, peserta pelelangan, dalam aanwijsing, yang saat itu belum dilakukan lelang pengadaan secara LPSE Hal tersebut bukannya membuat dinas pendidikan, panitia, dan pejabat dilingkungan kabupaten pacitan sadar. Tapi rupanya kehgagalan akibat ketahuan masyarakat itu malah membuat mereka mencari strategi. Dan akhirnya dipilihlah bagaimana memuluskan rencana korupsi tadi melalui lelang secara LPSE. Akhirnya panitia berhasil, membuat dokumen pelelangan, yang memuluskan rencana korupsi berjamaah (dinas pendidikan, pantia dan para mafia/inggarwati, sugeng dkk), karen
[proletar] Dana DAK Pendidikan Kabupaten Malang, Dari 123 Milyar Yang Dikorupsi 70 Milyar
MasyaAllah.. Dari 123 Milyar dana pendidikan yang dikorupsi 70 Milyar? Ini benar2 berniat menghancurkan bangsa & negara dan membodohkan generasi mendatang = Wednesday, 1 Februari, 2012, 1:56 AM Simpati wrotehttp://www.gerbangnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=568:rp-70-miliar-dak-pendidikan-diduga-menguap&catid=48:malangnesia&Itemid=136 Rp 70 Miliar DAK Pendidikan Diduga Menguap MALANG | Dugaan kebocoran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang sangat tinggi hingga mencapai 50% lebih sesuai temuan Komisi D di lapangan. Dugaan ini berdasarkan beberapa kali hasil sidak para anggota Komisi D ke berbagai sekolah penerima DAK Pendidikan. Bahkan, ketentuan banyak yang dilanggar oleh rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. ”Kondisi di lapangan pengerjaan proyek yang didanai oleh DAK Pendidikan sangat buruk sekali. Ini berdasarkan pengamatan kita, sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti bestek. Kita simpulkan, terjadi tingkat kebocoran hingga mencapai 50% lebih dari total dana DAK,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Malang, Unggul Nugroho. Dana DAK sendiri gabungan dua tahun anggaran 2010 dan 2011 mencapai Rp123 Miliar. Anggaran ini ditambah lagi dana sharing 10% berasal dari APBD Kabupaten Malang. Sehingga, total dana di lapangan untuk berbagai proyek mulai rehab ruang kelas, pengadaan computer, serta pengadaan buku dan alat pembelajaran mencapai Rp123 Miliar ditambah 10% dari dana tersebut. Bila ditotal, kuat dugaan dana yang bocor atau menguap bisa mencapai Rp70 Miliar lebih. Dugaan Komisi D DPRD Kabupaten Malang berdasarkan kondisi hasil pengadaan di lapangan yang dilihat dan ditinjau ke berbagai sekolah penerima di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Sekretaris Komisi D ini mencontohkan, pihaknya menemukan biaya rehab ruang kelas dianggarkan Rp 55 juta, padahal bila dilihat fisik hasil pengerjaan rekanan paling banter menghabiskan biaya hanya Rp 25 juta saja. Untuk pengadaan buku dianggarkan Rp 45.500.000 per paket, bila dilihat faktanya paling banter hanya menghabiskan Rp10 juta saja. Tidak berhenti di situ saja, untuk pengadaan computer dan beberapa alat pembelajaran dianggarkan Rp31 juta. ”Tapi missal untul pengadaan CD pembelajaran, tertulis biayanya mencapai Rp15 juta per 7 keping CD pembelajaran, kita lihat dan cek harga sesungguhnya di internet hanya Rp 70.000 saja per keping CD. Antara anggaran tertulis dengan yang sesungguhnya sangat jauh. Ini sangat buruk,” ungkap politisi Partai Gerindra ini. Pihaknya berharap, pihak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terkait persoalan ini. Pasalnya, dugaan tingkat kebocoran dana untuk membangun dunia pendidikan tersebut sangat tinggi. Sehingga, bila kebocoran sangat tinggi maka percuma bidang pendidikan mendapatkan dana sangat besar dari APBN. Sementara itu, senada dengan Unggul, Wakil Ketua Komisi D, Achmad Andi menyatakan, secara kasat mata proyek fisik di berbagai sekolah tidak sesuai ketentuan. Bahkan, kondisinya sangat parah sehingga perlu dilakukan audit fisik untuk memastikan berapa tingkat kebocoran yang terjadi. ”Dari berbagai sidak saya bersama anggota Komisi D yang lain, dari 10 sekolah yang kita datangi, paling banyak yang kondisinya cukup bagus dan sesuai hanya 2 sekolah saja. Yang lainnya tidak sesuai ketentuan bestek yang telah ditentukan,” tegasnya. Pihaknya akan memanggil pihak Kepala Dindik Kabupaten Malang, Suwandi, untuk meminta klarifikasi persoalan ini. Bahkan, pihaknya akan meminta Dindik melakukan audit fisik semua proyek yang dibiayai oleh DAK Pendidikan. Kepala Dindik sendiri, dimintakan klarifikasi terkait persoalan ini tidak merespon melalui ponselnya. Bahkan, dikirim pesan pendek juga tidak ada tanggapan dari Suwandi. Penanggung jawab penggunaan DAK Pendidikan tersebut lebih memilih diam dari pada merespon hasil sidak Komisi D yang menemukan dugaan dana pendidikan menguap sangat besar sekali. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Aparat Hukum Mulai Menyelidiki pembelian fiktif mobil pemadam kebakaran Rp. 14 Milyar di Surabaya
Perkiraan saya kok kasus akan ditutup secara diam2 Karena dengan berani sangat vulgar melakukan korupsi dengan melakukan pembelian fiktif seperti ini, pelaku pasti orang kuat. dan mungkin juga seperti kasus korupsi skala besar & sangat berani seperti ini bisa saja pelaku membungkam para wartawan agar kasus tidak mencuat, sehingga secara diam2 kasus bisa diselesaikan dengan cara mafia. Selain itu, pertanyaan yang lain adalah, apakah aparat hukum berani menyidik perkara ini lebih lanjut, karena pelaku adalah orang kuat??? - Dari: Reporter KS2 Tanggal: Kamis, 26 Januari, 2012, 1:55 AM http://kabarsemeru.com/2012/01/berita-daerah-aparat-hukum-mulai.html Aparat Hukum Mulai Menyelidiki Dugaan Korupsi Pemadam Kebakaran Rp. 14 Milyar di Surabaya Terkait dengan pengaduan dari JARAK - Jaringan Anti Korupsi, aparat hukum, akhirnya menyelidiki dugaan korupsi mobil pemadam kebakaran senilai hampir Rp. 14 Milyar di Surabaya. Langkah pihak yang berwenang itu (Unit 2 Bagian Tipikor Polda Jawa Timur, dengan Kanit, Kompol Ketut) adalah telah membuat surat panggilan tertanggal 24 Januari 2012 kepada beberapa pejabat pemerintah kota Surabaya yang terkait dengan dugaan korupsi pembelian fiktif mobil pemadam kebakaran tersebut, untuk dimintai keterangan. == http://jurnal-korupsi.com/2012/01/journalkorupsi-menjawab-polemik-dugaan.html Kepada Yth. Walikota Surabaya Dengan Hormat, Sehubungan dengan polemik tentang dugaan korupsi pemadam kebakaran, sebagaimana analisa yang kami sampaikan pada walikota Surabaya sebelumnya, menurut kami, ada beberapa hal yang patut diperhatikan, dan agar tidak dibelok2kan isunya, dengan polemik atau bantahan dari kepala dinas pemadam kebakaran surabaya yang menyalahkan anak buahnya, maupun jawaban dari CV Kenari Jaya kepada wartawan, yakni: 1. Untuk pengadaan barang tentunya penyedia barang harus menawarkan barang sesuai spesifikasi yang diminta. Jika penyedia barang menawarkan barang tidak sesuai spesifikasi, dan dimenangkan, itu akan menimbulkan tanda tanya, ada apakah ini??? 2. Ketika sudah dimenangkan, dan sudah dilakukan kontrak, ternyata penyedia barang tidak dapat mengirim barang, sampai batas waktu kontrak habis, maka seharusnya mulai dihitung denda. 3. Jika sampai waktu kontrak habis dan ditambah batas waktu maksimal sesuai peraturan (yakni 50 hari kerja, setara dengan denda maksimal 5%), penyedia barang tidak juga mengirim barang, sesuai peraturan harus dilakukan pemutusan kontrak, jaminan peaksanaan dicairkan dan terhadap penyedia barang dilakukan black-list/ daftar hitam. Dalam kasus ini, bataswaktu ini sudah terlewati, kenapa tetap dilakukan pembayaran, meskipun barang belum dikirim sama sekali? Ini menimbulkan pertanyaan. Apalagi akhirnya barang baru dikirim beberapa bulan kemudian setelah batas waktu dimana seharusnya sudah dilakukan pemutusan kontrak. 4. Bantahan dari kepala dinas pemadam kebakaran Surabaya, yang terkesan lepas tangan dan menuding bawahannya sebagai pihak yang bertanggungjawab, menurut kami kurang tepat, karena perintah untuk membayar/ SPMU yang menandatangani adalah kepala dinas 5. Pertanyaan yang menggelitik adalah, uang Rp 14 milyar adalah ditempatkan pada rekening bank milik orang tertentu. Jika dihitung bahwa uang sebesar itu ada didalam rekening dan mengendap selama setahun, tentunya mendapatkan bunga. Dihitung saja misalnya mendapat bunga paling minimal yakni 5% setahun. Tentunya ada bunga bank minimal sebesar Rp. 700 juta. Siapa yang menikmati uang bunga bank ini??? Demikian pendapat kami JARAK - Jaringan Anti Korupsi Drs. M. Eko Rusianto HP: 085851391999 www.jaringanantikorupsi.blogspot.com cc. Instansi Yang berwenang -- From: Al Fa <.@yahoo.com> Date: Tuesday, January 17, 2012, 10:33 PMhttp://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1063%3Apengadaan-mobil-damkar-mencapai-14-m-bermasalah-cv-kenari-jaya-berkelit&catid=178%3Aheadline Pengadaan Mobil Damkar Capai 14 M Bermasalah, CV Kenari Jaya Berkelit suaramandiri.com (Surabaya) - Pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran tahun anggaran 2010 yang nilainya mencapai hampir 14 Miliar menurut JARAK (Jaringan Anti Korupsi - http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/01/jurnalhukum-dugaan-korupsi-alat-pemadam.html) kental aroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasalnya, sampai sekarang mobil damkar tersebut belum terealisasi dan tidak ada serah terima dari rekanan yang menjadi pemenang, CV Kenari Jaya ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. CV Kenari Jaya melalui Adi sewaktu dihubungi suaramandiri.com, Selasa (17/01/2012) via selular membantah bila pengadaan mobil damkar bermasalah. "Sudah serah terima, tapi mobil damkar dikembalikan lagi karena rusak. Karena spar
[proletar] Re: Nekat: Analisa Kasus Dugaan Korupsi & Pelanggaran Hukum DAK Pendidikan Lumajang
Pak komite, yang bertugas mengumpulkan bukti itu adalah aparat hukum, karena mereka yang berwenang. Kalau aparat hanya nunggu bahwa rakyat yang lapor korupsi harus menggali bukti, seperti minta dokumen2 ke pejabat, apa akan dikasi? atau rakyat harus menyiapkan bukti2 sampai lengkap dan keterangan2, lalu aparat hukum tinggal menunggu hasil yang sudah jadi (hasil kerja rakyat) lalu aparat hukum tinggal mengajukan saja kesidang pengadilan??? Wah bisa anarkis negeri ini Dari: Komite Peduli Pendidikan Tanggal: Sabtu, 26 November, 2011, 9:07 PM Bukannya membela, tapi aparat hukum baru akan bertindak jika ada bukti Untuk itu mereka yang berpikir ada korupsi disuatu tempat, harus mencarikan dulu bukti2 otentik, baik berupa dokumen sampai lengkap dan siap diajukan ke pengadilandsb Aparat hukum itu sibuk.. jangan mau terpancing untuk mencari dan mengumpulkan bukti, apalagi analisa hukum belum tentu pas jika diterapkan dilapangan. Dari: Nanang Tanggal: Kamis, 24 November, 2011, 7:01 PM Sekarang memang para pejabat makin nekat & tak tahu malu, apa karena diberi contoh dari atas, atau karena untuk masalah hukum ada KUHP (Kasih Uang Habis Perkara).. Gak ada uang hidup sengsara dibalik penjara hahahahaha === Tanggal: Selasa, 22 November, 2011, 7:32 PM Dari sebuah jurnal hukum, semoga manfaat Salam, http://jurnalhukum.com/2011/11/persindonesia-analisa-kasus-dugaan.html Analisa Kasus Dugaan Korupsi & Pelanggaran Hukum DAK Pendidikan Lumajang Dalam pelaksanaan pelelalangan/ pengadaan: a. Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB b. Pengadaan buku perpustakaan SMP Di Kabupaten Lumajang, yang didanai oleh DAK Pendidikan 2010, dengan aktor & pelaku pelelangan adalah Sugeng & Inggarwati, bisa dilakukan analisa kasus sebagai berikut: 1. Berdasarkan sanggahan dari peserta lelang yang tidak bisa menawarkan barang sesuai RKS, patut diduga ada pelanggaran Kepres 80 (lelang ini berdasarkan Kepres 80 th 2003), yakni dalam pakta integritas. Karena beberapa peserta yang bisa menawarkan barang sesuai RKS, dan salah satunya ditetapkan sebagai pemenang yakni PT. Budi Karya Mandiri dan beberapa perusahaan lain yang diduga ikut serta lelang hanya sebagai pendamping, adalah milik orang yang sama. (terlampir surat sanggahan dan akta perusahaan dari PT. Budi Karya Mandiri dan PT Cipta Inti Farmindo, yang menyebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah milik satu orang yang sama, yakni Liauw Inggarwati. Berkas tersebut, secara lengkap bisa dilihat pada dokumen pelelangan) 2. Berdasar pakta integritas yang tertuang dalam RKS, maupun Kepres 80 th 2003, seharusnya panitia lelang, maupun PPK, PA dan pejabat yang berwenang, menggugurkan PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Cipta Inti Farmindo dan melakukan black list. Tetapi hal ini tidak dilakukan, malah terkesan panitia, PPK serta pejabat yang berwenang, memaksakan agar lelang berjalan terus sampai terjadinya kontrak. Bisa saja mereka beralasan bahwa lalai dan tidak cermat meneliti dokumen lelang. Tapi dengan adanya sanggahan, laporan masyarakat, seharusnya diketahui adanya dugaan persekongkolan horisontal, antar peserta lelang ini. Akan tetapi dengan kesengajaan mengabaikan sanggahan maupun laporan masyarakat, maka ada dugaan kuat bahwa selain terjadi persekongkolan horisontal, juga terjadi persekongkolan vertikal, yakni antara peserta lelang dengan panitia, PPK dan pejabat lainnya yang berwenang dalam proses pelelangan tersebut. 3. Karena sudah diketahui bahwa pemenang lelang telah melanggar pakta integritas sebagaimana diatur dalam Kepres 80 th 2003, seharusnya pelelangan digagalkan dan diadakan proses pelelangan yang baru. Tapi kenyataannya, pelelangan berjalan terus, mulai penetapan pemenang, dilakukannya kontrak, pelaksanaan pekerjaan sampai terjadinya pembayaran uang negara kepada pelaksana pekerjaan. Dari hal ini ada dugaan kuat terjadinya persekongkolan vertikal dan horisontal untuk melakukan pengaturan pelelangan diantaranya mark-up harga dan lain lain tindakan, yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. 4. Kenapa disebut hanya beberapa perusahaan yang akhirnya ketahuan dalam kendali orang yang sama saja, yang bisa menawarkan barang dalam pelelangan tersebut? Karena dalam pelelangan tersebut, dokumen sudah mengarah pada merk tertentu (dalam hal ini judul buku tertentu), yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama tersebut. Dalam dokumen pelelangan disebut bahwa yang dilelang hanya judul buku tertentu yang hanya dimiliki orang yang sama tadi. Padahal diluar judul buku tadi masih banyak judul buku lain yang lulus penilaian, sebagai mana ketentuan dalam petunjuk teknis DAK pendidikan 2010. Kenapa dalam pelelangan hanya judul buku yang hanya dimiliki rekanan tertentu saja yang diminta? Sehingga hal ini memperkuat dugaan adanya persekongkolan y
[proletar] uang dari mana?: AJI kritik dana pengamanan wartawan sebesar Rp 400 juta proyek DAK Pendidikan Kab Malang
Uang dari mana tuh? kalau dana itu tdk dianggarkan di APBD/APBN, sumbernya dari mana tuh uang? harus diselidiki.. dan kenapa harus ada dana pengamanan untuk wartawan? berarti ada yang disembunyikan dong.. = Dari: Al Faqir Ilmi Tanggal: Jumat, 6 Januari, 2012, 12:10 PM AJI kritik dana pengamanan wartawan sebesar Rp 400 juta untuk tutupi korupsi di proyek DAK Pendidikan Kabupaten Malang yg bernilai puluhan milyar rupiah http://indjurnal.blogspot.com/2012/01/warta-online-wartawan-terima-duit-400.html Jurnal Indonesia - News Indonesia Today Kabar yang dilansir sebuah media massa nasional dibawah ini, tentunya merupakan tantangan untuk wartawan & pemilik koran, baik di Malang maupun di Jawa Timur khususnya dan seluruh Indonesia umumnya, untuk membuktikan bahwa diantara mereka ada yang tidak mau menerima uang suap hasil korupsi agar menutup berita dan mengamankan korupsi. Bukan dengan hanya sekedar membantah, tapi dengan melakukan investigasi & reportase untuk membongkar korupsi. Kalau seperti sekarang hanya segelintir media massa kecil/lokal yang melakukan investigasi, reportase & memberitakan korupsi puluhan milyar ini, sedangkan sebagian besar wartawan & media massa yang lain, baik yang kecil maupun besar, hanya diam saja, dan cuma membantah terima duit, bisa membuat masyarakat beranggapan, bahwa sebagian besar wartawan & media massa disana sudah dibeli http://www.bisnis.com/articles/aji-kritik-dana-pengamanan-wartawan-proyek-dak AJI kritik dana pengamanan wartawan proyek DAK MALANG: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang mengkritik kabar yang berkembang seputar dugaan adanya dana pengamanan untuk wartawan dari proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Malang. Abdi Purnomo, Ketua AJI Malang, mengatakan terkait dengan isu adanya oknum wartawan yang 'mengamankan' proyek dengan menerima imbalan sejumlah uang tersebut, AJI Malang tidak terlibat dalam pengamanan proyek-proyek DAK Pendidikan Kabupaten Malang, baik secara kelembagaan maupun perorangan ketua ataupun anggota. “Hal ini merupakan otokritik dari AJI Malang terkait kabar yang berkembang,” kata Abdi Purnomo dalam rilisnya hari ini. Menurutnya, sejauh ini belum didapat bukti faktual keterlibatan pengurus dan anggota AJI Malang dalam pengamanan proyek DAK Pendidikan alias masih berdasar asumi atau dugaan belaka. AJI menduga kurang dari 5 orang wartawan saja yang menerima duit DAK. Sisa 15 wartawan hanya korban pencatutan baik oleh rekan wartawan itu sendiri maupun oleh kontraktor pelaksana proyek. Wartawan yang menerima duit DAK, lanjutnya, sama dengan telah menyalahgunakan profesi dan atau telah menerima suap, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. AJI Malang, ujarnya, memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada media dan jurnalis yang rajin memberitakan dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek DAK Pendidikan dan kasus-kasus sejenis lainnya di wilayah Malang Raya. Pihaknya juga berharap, wartawan yang benar-benar terlibat untuk mengaku. Atau melakukan klarifikasi jika memang merasa tidak menerima duit DAK semata-mata karena dorongan nurani dan untuk menjaga hubungan baik antar wartawan. “Apabila masalah tersebut sampai menjadi perkara hukum yang ditangani kepolisian dan kejaksaan, AJI Malang tidak akan membela wartawan yang terlibat dalam kasus DAK karena tindakan mereka sudah tergolong sebagai tindakan kriminalitas,” jelasnya. Di sisi lain, AJI Malang, kata dia, akan membela para jurnalis yang bermasalah karena karya-karya jurnalistiknya. Dan tentu saja, membela secara proporsional sesuai standar dan prosedur UU Pers dan kaidah Kode Etik Jurnalistik. Karut-marut pelaksanaan proyek DAK tersebut memunculkan isu panas tentang keterlibatan wartawan. Bukan keterlibatan aktif dan positif untuk ikut mengawasi atau mengontrol, melainkan terlibat 'mengamankan' pelaksanaan proyek DAK yang bermasalah itu. Sebanyak Rp 400 juta dari duit DAK Pendidikan—terdiri dari sisa DAK Pendidikan 2010 sebesar Rp 52 miliar, ditambah DAK Pendidikan 2011 sebesar Rp 71 miliar dan anggaran pendampingan dari APBD sebanyak 10 persen—konon disiapkan sebagai 'uang aman' untuk 20 wartawan di wilayah Kabupaten Malang. Tiap wartawan diisukan mendapat Rp 20 juta per orang. (K25/Bsi) http://wartajawatimur.com/2012/01/jurnalhukum-aroma-konspirasi-korupsi.html Malang, LP (18/12) Hasil pantauan Lawang Post terhadap pelaksanaan lelang pengadaan barang Dana Alokasi Khusus (DAK) dibeberapa daerah di Jawa Timur, bahkan diseluruh Indonesia, menunjukkan banyaknya pengusaha yang berminat acara lelang ini. Dapat dikatakan bahwa pengusaha yang berminat dalam pelelangan pengadaan barang DAK ini jumlahnya bisa mencapai puluhan perusahaan, sebagai contoh misalnya di Kabupaten Sumenep telah mencapai 60 perusahaan. Demikian pula di Kabupaten Ngawi mencapai 49 peserta, di Kabupaten Magetan mencapai 68 peserta dan di Kota Yogyakarta mencap
[proletar] Benang Kusut: Re: Korupsi Dana pendidikan Tulungagung Dilaporkan
Benang kusut pendidikan. setahu saya, selain untuk pengadaan barang, dana DAK Pendidikan juga untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah, masing2 sekolah mendapat 200-500 juta, tapi sering kita dengar sekolah banyak yang rusak, ambruk, fasilitasnya minim dll. padahal dana APBN , salah satunya DAK pendidikan sejak tahun 2003, menggelontor trilyunan rupiah setiap tahun untuk perbaikan gedung sekolah, belum lagi juga ada dana APBN selain DAK pendidikan, dan juga ada dana APBD dari masing2 daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota, yang jumlahnya lebih besar lagi. jadi pembangunan sekolah yang menghabiskan dana rakyat puluhan trilyun, hanya menghasilkan banyak sekolah yang rusak, fasilitas yang jelek... kemana moral pejabat2 bangsa ini? __ Dari: Tanggal: Selasa, 27 Desember, 2011, 5:55 AM Saya yakin kalau terjadi barang diganti dengan barang yang lebih jelek atau rendah kualitasnya, agar harga lebih murah, sehingga ada komisi dll, itu tentunya bukan kemauan rekanan/ penyedia barang, tapi pasti atas permintaan birokrasi terkait/SKPD, dalam hal ini dinas pendidikan dll pejabat disana. Sedangkan rekanan/penyedia barang hanya menuruti permintaan saja. Apa daya penyedia barang, jika tidak menuruti permintaan pejabat, bisa gak dapat proyek atau dipersulit.. Salam Usman Deny HP: 081335012028 === Dari: daia_suk...@yahoo.com Tanggal: Selasa, 27 Desember, 2011, 1:25 AM http://jurnal-korupsi.com/2011/12/beritanusantara-korupsi-dana-dak.html Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung Dilaporkan Kepada Yth 1. Bupati Tulungagung 2. DPRD Tulungagung Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan beserta tim teknis serta panitia pengadaan, dalam pengadaan buku dan peraga pendidikan untuk SD yang didanai oleh dana APBN, yakni dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2010, yang dilaksanakan pada tahun 2011. Adapun yang kami adukan adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan buku SD Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan nilai Rp. 11,597 milyar ini, buku yang disuplai pelaksana pekerjaan, patut diduga bukunya tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK 2010. Yakni, a. Buku yang disuplai bukan buku baru sebagaimana ketentuan juknis DAK 2010. Dalam juknis disebutkan bahwa buku harus buku baru dengan ketentuan bahwa nomor SK pengesahan dari pusat perbukuan/ pusat bahasa/ kementrian agama, harus tercetak disampul belakang buku. Juknis DAK 2010 memuat ketentuan seperti itu, karena untuk menghindari diterimanya buku2 lama/ buku bekas/ buku sisa cuci gudang. Dimana hanya cetakan terbaru yakni minimal cetakan tahun 2010 yang akan diterima oleh sekolah. Tetapi di Tulungagung, patut diduga yang diterima oleh dinas pendidikan untuk didistribusi ke sekolah, adalah bukan buku baru, ini bisa dilihat bahwa buku yang diterima dinas pendidikan dan dikirim kesekolah2 diduga adalah buku lama/buku bekas/ barang cuci gudang. Indikasi ini bisa dilihat dari fisik buku, banyak buku yang tampak terlihat mata, terlihat sebagai buku lama, dan itu juga bisa dilihat bahwa nomor pengesahan dari pusat perbukuan/ pusat bahasa/ kementrian agama, bukan dicetak, tapi hanya ditempeli stiker atau kertas yang diprint lalu ditempel dengan selotip. b. Dalam juknis DAK pendidikan 2010, tegas memuat, bahwa jumlah halaman dari tiap buku adalah minimal 48 halaman. Tapi yang diterima oleh dinas pendidikan untuk dikirim kesekolah patut diduga banyak buku yang jumlah halamannya kurang dari 48 halaman. c. Dalam juknis DAK pendidikan 2010, tegas memuat tentang aturan warna, dan jenis kertas, yakni HVS 70 gram, patut diduga misalnya dalam satu jenis saja, yakni jenis kertas buku2 yang diterima dinas pendidikan untuk dikirim kesekolah2, banyak yang kertasnya bukan HVS 70 gram, ada yang kertasnya kertas cd dan ada yang kertas tipis HVS 60 gram d. Pertanyaannya kenapa oleh dinas pendidikan hal semacam ini dibiarkan dan diterima, seolah2 semua bukunya telah memenuhi syarat? Padahal jika hal itu terjadi, berapa banyak kerugian negara yang bisa ditimbulkan, karena dugaan mengurangi kualitas dari buku, jumlah halaman, apalagi jika benar adanya, banyak yang merupakan buku lama/buku bekas/ barang stok lama cuci gudang? e. Untuk itu kami menyarankan, jika buku yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam dalam juknis DAK pendidikan 2010, sebaiknya barang tidak diterima dan tidak dilakukan pembayaran. Jika ternyata kemudian barang diterima dan seolah2 sudah sesuai peraturan, dan dilakukan pembayaran, maka sangat kuat adanya indikasi tindak pidana korupsi atau upaya merugikan keuangan negtara lainnya, yang dilakukan oleh dinas pendidikan bekerjasama dengan penyedia barang 2. Pengadaan alat peraga pendidikan SD, senilai Rp. 7,440 milyar a. Dalam proses pelelangan sebenarnya tampak jelas adanya dugaa
[proletar] Aneh2: Mayat Dijadikan Saksi, Polrestabes Surabaya ‘Bungkam’
Kapolrestabes Surabaya aneh2 ??? Setelah beberapa waktu yang lalu melakukan tindakan yang melawan kebijakan kapolda dengan menahan orang yang sudah mendapat penghentian penyidikan dari Kapolda Jawa Timur, karena perkara sebenarnya adalah perdata, yakni sengketa soal pengurus yayasan perguruan tinggi ITATS yang sedang dalam proses persidangan perdata di pengadilan negeri. Sekarang malah terkesan mencari2 lagi kesalahan orang, dengan menjadikan mayat sebagai saksi.. Hufff Terkesan jajaran kepolisian yang pangkat & strukturnya ada diatasnya, yakni Polda Jawa Timur tidak berani melakukan apa2.. Ada apakah ini??.. apakah memang orang kuat? Dari: AlFa Mayat Dijadikan Saksi, Kanit Harda Polrestabes Surabaya ‘Bungkam’ Rabu, 23 November 2011 12:23 suaramandiri.com (Surabaya)- Pengakuan Bunah (28/10), warga jalan Kandangan, Surabaya yang mengatakan ibunya, Tayem dipanggil menjadi saksi oleh Kanit Harda (Harta benda) Polrestabes Surabaya AKP Arief Kristianto, SH, SIK dalam perkara tindak pidana Pasal 231 dan 335 KUHP menimbulkan kontroversi. Pasalnya, Tayem menurut Bunah sudah meninggal sejak 16 Juli 2009 karena sakit dengan bukti adanya surat keterangan kematian yang diterbitkan Kecamatan Benowo. Bunah sendiri bulan lalu sudah melaporkan kasus ini ke Propam Polda Jatim. Humas Kapolrestabes Surabaya, Kompol Suparti meminta suaramandiri.com untuk tidak membuat berita sepihak tanpa ada tanggapan dari Kanit Harda. Dihubungi via selular, Jumat (04/11) Kompol Suparti menyarankan suaramandiri.com untuk datang langsung menemui AKP Arief Kristianto, SH SIK. Ditemui suaramandiri.com, Kanit Harda melalui stafnya memilih tidak berkomentar. “Pak Arief (Kanit Harda) tidak mau memberi tanggapan tanpa seijin Kasatreskrim Polrestabes Surabaya,” ucap staf Kanit Harda yang tidak diketahui identitasnya, (04/11). Disinggung apakah Kompol Suparti, Humas Polrestabes Surabaya telah berkoordinasi dengan Kanit Harda AKP Arief Kristianto, SH, SIK mengenai tanggapan pemberitaan, staf tersebut dengan tegas mengelak. “Kompol Suparti sampai sekarang belum koordinasi dan Kanit Harda tidak perlu bertanggung jawab kepada pihak Humas,” terangnya. Yudha [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Semoga bisa jadi semangat: Warga Garut Jadi Heboh dengan Gunung Piramida
memang jika dipelajari dari peninggalan2 dll, bangsa ini bukanlah bangsa sembarangan dengan mempelajari masa lalu, sebenarnya kita bisa mengenal diri bangsa ini sebenarnya. baik itu yang baik maupun yang buruk, sebagai cermin untuk menata masa depan yang lebih baik. Semoga penemuan2 ini membawa hikmah dan membawa kesadaran baru, bahwa kita bukan bangsa yang bisa disepelekan. Kita menjadi disepelekan, karena kita meninggalkan jati diri kita sebagai bangsa, meninggalkan kebersamaan yang sebenarnya membentuk bangsa dan negara ini. semoga menjadi semangat untuk memacu kemajuan bangsa ini kedepan. Karena bangsa ini bukannya tidak punya kemampuan, tapi mungkin yang kurang adalah kemauan... kemauan itu didorong oleh spirit, spirit didorong oleh jatidiri. Tanpa jatidiri, bagaimana mungkin akan membangun bangsa, karena jelas tidak punya arah Semoga Indonesia kedepan bisa lebih baik === Dari: Satrio Arismunandar Tanggal: Rabu, 23 November, 2011, 2:50 PM Warga Garut Jadi Heboh dengan Gunung PiramidaFoto: Mansyur (detikcom) Garut - Gunung Sadahurip di Desa Sadahurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat mendadak jadi buah bibir lantaran dugaan piramida yang terkubur di bawahnya. Tak kurang, warga desa setempat pun ikut ramai membicarakan. "Sekarang kami jadi banyak membahas Gunung Sadahurip. Apa benar itu merupakan piramida terbesar di dunia," ujar Slamet (54) warga Kampung Sadahurip, Sukawening, Rabu (23/11/2011), kepada wartawan. Tim Katastropik Purba menduga ada bangunan berbentuk piramida di Desa Sadahurip dekat Wanaraja Garut, Jawa Barat. Dari hasil penelitian intensif dan uji karbon dipastikan umur bangunan yang terpendam dalam gunung tersebut lebih tua dari Piramida Giza. Meski demikian, warga desa selama ini hanya mengenal gunung tersebut hanya sebatas gunung biasa. "Ya, sebenarnya sih namanya Gunung Putri, tapi warga di sini mengenal gunung itu Gunung Sadahurip," lanjutnya. Warga semula mengira bentuk lancip di puncak Gunung Sadahurip (720 mdpl), merupakan ciri khas biasa sebuah gunung. Tetapi, setelah ramai muncul di media atas pernyataan dari Tim Katastropik Purba yang menduga Gunung Sadahurip merupakan piramida terbesar di dunia, kini warga mulai geger. Menurut Slamet, puncak Gunung Sadahurip yang berbentuk lancip memiliki 3 garis membentang ke arah lereng gunung sehingga secara sepintas terlihat jelas gunung tersebut seperti piramida. "Memang sejak saya lahir, mungkin warga lainnya pun baru sadar sekarang ternyata gunung itu mirip piramida," pungkasnya. (fay/nwk) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Nekat: Analisa Kasus Dugaan Korupsi & Pelanggaran Hukum DAK Pendidikan Lumajang
Sekarang memang para pejabat makin nekat & tak tahu malu, apa karena diberi contoh dari atas, atau karena untuk masalah hukum ada KUHP (Kasih Uang Habis Perkara).. Gak ada uang hidup sengsara dibalik penjara hahahahaha == Dari: Simpati Judul: Analisa Kasus Dugaan Korupsi & Pelanggaran Hukum DAK Pendidikan Lumajang Tanggal: Selasa, 22 November, 2011, 7:32 PM Dari sebuah jurnal hukum, semoga manfaat Salam, Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi (Simpati) http://jurnalhukum.com/2011/11/persindonesia-analisa-kasus-dugaan.html Analisa Kasus Dugaan Korupsi & Pelanggaran Hukum DAK Pendidikan Lumajang Dalam pelaksanaan pelelalangan/ pengadaan: a. Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB b. Pengadaan buku perpustakaan SMP Di Kabupaten Lumajang, yang didanai oleh DAK Pendidikan 2010, dengan aktor & pelaku pelelangan adalah Sugeng & Inggarwati, bisa dilakukan analisa kasus sebagai berikut: 1. Berdasarkan sanggahan dari peserta lelang yang tidak bisa menawarkan barang sesuai RKS, patut diduga ada pelanggaran Kepres 80 (lelang ini berdasarkan Kepres 80 th 2003), yakni dalam pakta integritas. Karena beberapa peserta yang bisa menawarkan barang sesuai RKS, dan salah satunya ditetapkan sebagai pemenang yakni PT. Budi Karya Mandiri dan beberapa perusahaan lain yang diduga ikut serta lelang hanya sebagai pendamping, adalah milik orang yang sama. (terlampir surat sanggahan dan akta perusahaan dari PT. Budi Karya Mandiri dan PT Cipta Inti Farmindo, yang menyebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah milik satu orang yang sama, yakni Liauw Inggarwati. Berkas tersebut, secara lengkap bisa dilihat pada dokumen pelelangan) 2. Berdasar pakta integritas yang tertuang dalam RKS, maupun Kepres 80 th 2003, seharusnya panitia lelang, maupun PPK, PA dan pejabat yang berwenang, menggugurkan PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Cipta Inti Farmindo dan melakukan black list. Tetapi hal ini tidak dilakukan, malah terkesan panitia, PPK serta pejabat yang berwenang, memaksakan agar lelang berjalan terus sampai terjadinya kontrak. Bisa saja mereka beralasan bahwa lalai dan tidak cermat meneliti dokumen lelang. Tapi dengan adanya sanggahan, laporan masyarakat, seharusnya diketahui adanya dugaan persekongkolan horisontal, antar peserta lelang ini. Akan tetapi dengan kesengajaan mengabaikan sanggahan maupun laporan masyarakat, maka ada dugaan kuat bahwa selain terjadi persekongkolan horisontal, juga terjadi persekongkolan vertikal, yakni antara peserta lelang dengan panitia, PPK dan pejabat lainnya yang berwenang dalam proses pelelangan tersebut. 3. Karena sudah diketahui bahwa pemenang lelang telah melanggar pakta integritas sebagaimana diatur dalam Kepres 80 th 2003, seharusnya pelelangan digagalkan dan diadakan proses pelelangan yang baru. Tapi kenyataannya, pelelangan berjalan terus, mulai penetapan pemenang, dilakukannya kontrak, pelaksanaan pekerjaan sampai terjadinya pembayaran uang negara kepada pelaksana pekerjaan. Dari hal ini ada dugaan kuat terjadinya persekongkolan vertikal dan horisontal untuk melakukan pengaturan pelelangan diantaranya mark-up harga dan lain lain tindakan, yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. 4. Kenapa disebut hanya beberapa perusahaan yang akhirnya ketahuan dalam kendali orang yang sama saja, yang bisa menawarkan barang dalam pelelangan tersebut? Karena dalam pelelangan tersebut, dokumen sudah mengarah pada merk tertentu (dalam hal ini judul buku tertentu), yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama tersebut. Dalam dokumen pelelangan disebut bahwa yang dilelang hanya judul buku tertentu yang hanya dimiliki orang yang sama tadi. Padahal diluar judul buku tadi masih banyak judul buku lain yang lulus penilaian, sebagai mana ketentuan dalam petunjuk teknis DAK pendidikan 2010. Kenapa dalam pelelangan hanya judul buku yang hanya dimiliki rekanan tertentu saja yang diminta? Sehingga hal ini memperkuat dugaan adanya persekongkolan yang mengarah pada pengaturan sebuah pelelangan, ang bisa mengakibatkan terjadinya mark up harga dan menimbulkan kerugian keuangan negara. 5. Dalam pelaksanaan penjelasan pekerjaan, hal yang tersebut pada point 4, sudah diprotes oleh peserta yang lain, akan tetapi, panitia, PPK dan pejabat lain yang berwenang bersikukuh mempertahankan bahwa hanya judul buku tertentu yang hanya dimiliki orang tertentu saja yang dilelangkan. Mereka berargumentasi, bahwa ini adalah hasil pekerjaan tim teknis, survey dan lain lain tindakan yang menyatakan bahwa pemilihan judul buku ini sudah sesuai aturan dan sudah melalui proses yang benar. Padahal jika diperhatikan dengan seksama, maka penetapan hanya judul buku tertentu yang hanya dimiliki orang tertentu saja yang dilelangkan itu, tampak jelas rekayasanya. Hal ini bisa dilihat dalam dokumen pelelangan untuk pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB dan pengadaan buku
[proletar] Bencana: Mengapa Peringkat Pendidikan (Dalam Indeks Pembangunan) Indonesia Anjlok Drastis?
Ini namanya Bencana Karena pendidikan adalah mempersiapkan masa depan umat manusia Bukan hanya agar peserta didik pandai, tapi juga agar punya manfaat bagi masyarakatnya, bangsanya, negaranya, lingkungannya dll Untuk itu... Hayoo, semampu kita, marilah bersama membangun dunia pendidikan Indonesia, demi masa depan masyarakat kita dan umat manusia yang lebih baik... meskipun dengan resiko harus siap menghadapi gebukan & keserakahan mafia pendidikan. Karena ini demi anak cucu kita sendiri yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia di masa depan == Dari: Simpati <@yahoo.com> Tanggal: Minggu, 6 November, 2011, 8:42 AM Intisari dari 3 berita pada link dibawah ini, yakni: 1. Menurut lembaga UNDP, peringkat pendidikan Indonesia merosot drastis. berkaitan dg merosotnya peringkat Index Pembangunan Manusia, dari peringkat 111 pada tahun 2010 melorot jadi peringkat 124 pada tahun 2011 (rekasi dari pejabat, bahkan DPR seperti biasa, yakni membantah pengumuman UNDP tadi & mencari2 pembenaran) 2. Adanya dugaan korupsi dalam dunia pendidikan yang tampaknya sangat terstruktur, melibatkan DPR, pemerintah dan mafia [bercermin dari berita: Anas & Nazarudin (DPR), bersama Keluarga Wimpi Ibrahim pemilik PT. Bintang Ilmu group & Indah Jaya Group, bersama Fasli Jalal (Birokrat/ eks Dirjen, sekarang Wakil Menteri Pendidikan): korupsi dana pendidikan sebesar 6,4 trilyun] 3. karena korupsi gila2-an yang sangat terstruktur itu, maka dunia pendidikan akhirnya mendapat sarana dan prasarana yang sangat buruk. Sedangkan dana dan sumber daya yang demikian besar ternyata bukan untuk membangun dunia pendidikan Indonesia, tapi patut diduga masuk kantong oknum pejabat, oknum anggota DPR dan makin membesarkan kekuatan keluarga mafia (yang entah sengaja atau tidak) menyebabkan hancurnya negara ini dengan adanya kehancuran dunia pendidikan. Apakah bisa diambil kesimpulan? Bahwa dunia pendidikan Indonesia hancur lebur (mungkin nantinya bisa peringkat terakhir di dunia), karena dana yang sebenarnya untuk mengembangkan dunia pendidikan, ternyata masuk kantong oknum pejabat, oknum DPR (Nazarudin cs) dan mafia (keluarga don Wimpy) Atau, keluarga mafia (memakai/memanfaatkan oknum pejabat & oknum DPR dll) menghancurkan dunia pendidikan Indonesia untuk menghancurkan RI Simpati (Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi) http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/03/273550/293/14/Indeks-Pembangunan-Manusia-Indonesia-Anjlok-Drastis Kamis, 03 November 2011 21:25 WIB Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Anjlok Drastis JAKARTA--MICOM: Peringkat Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia - IPM) Indonesia pada 2011 melorot drastis dari posisi peringkat ke-111 dari 182 negara ke posisi 124 dari 187 negara. IPM adalah alat untuk mengklasifikasikan negara menjadi katagori maju, berkembang, atau terbelakang. Dengan cara cara mengukur 3 indikator suatu negara yaitu, bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. ”Bidang pendidikan yang terus landai grafiknya pada 2010-2011 menjadi salah satu penyebab turunnya peringkat IPM Indonesia,” sebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengomentari hasil laporan IPM 2011 yang dirilis oleh UNDP pada Kamis (3/11). Dijelaskan UNDP mengukur peringkat pendidikan suatu negara berdasarkan lama waktu sekolah. Pada laporan IPM kali ini, lembaga tersebut mencatat rata-rata lama sekolah di Indonesia masih rendah, yaitu hanya 5,8 tahun (tidak lulus SD). === http://warta-online.com/2011/09/warta-online-jaringan-mafia-nazarudin.html Jumat, 09 September 2011 Jaringan Mafia Nazarudin yg menjadikan PT. Bintang Ilmu Group Sebagai Distributor Tunggal Kementrian Pendidikan Nasional??? Apakah konspirasi yang ada dibalik berita menurut link dibawah ini, yang menjadikan PT. Bintang Ilmu, PT. Indah Jaya, PT Mapan dll group perusahaan milik keluarga Wimpy Ibrahim sebagai Distributor Tunggal Departemen Pendidikan Nasional untuk pengadaan buku, alat peraga pendidikan dll kebutuhan peningkatan mutu pendidikan untuk sekolah2 di seluruh Indonesia, yang dibiayai oleh uang negara. Dan meskipun pengadaan buku, alat peraga pendidikan dll kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, yang disediakan oleh group perusahaan keluarga mafia hongkong itu tidak sesuai spesifikasi, kurikulum dan mutu pendidikan yang ditetapkan, karena sering kali yang disediakan adalah buku lama/bekas/ out of date, alat peraga yang jelek, murahan, tidak berfungsi sebagai alat pembelajaran dll tapi dibayar mahal, tidak pernah disentuh oleh aparat hukum, bahkan mereka berani meng-klaim bahwa aparat hukum ada dalam kendali atau patuh pada mereka. Apakah karena aparat hukum merupakan anak buah para mafia itu? Sampai sekarang belum pernah ada bantahan resmi dari kementrian pendidikan na
[proletar] Harus Dibongkar: Siapa Menyuruh & Bantu Nazarudin Keluar Negeri & Dg Tujuan Apa?
http://newsnusa.blogspot.com/2011/10/beritanusantara-harus-dibongkar-siapa.html Dalam hukum ada istilah berita acara pemeriksaan konfrontasi (diperiksa bersama). Maka sebaiknya memang Nazarudin diperiksa bersama dg nama2 yg disebutkannya ini. Masyarakat malah akan bertanya2 atas pernyataan dari Chandra Hamzah yang berdasar rekomendasi dari kode etik KPK, bahwa KPK tidak akan melakukan pemeriksaan konfrontasi, dalam kasus Nazarudin yang berkaitan dengan Wimpy dan pengusaha berinitial A dari Surabaya dll tersebut, sebagaimana berita beberapa hari yang lalu. Menurut KPK cukup dengan meminta keterangan dari yang namanya disebut Nazarudin, jika dalam pemberian keterangan, pihak yang disebut Nazarudin tidak mengakui pernah berhubungan dengan Nazarudin, ya keterangan dari pihak selain nazarudin itu yang dipakai, sehingga tidak perlu ada pemeriksaan konfrontasi. Ada apa ini? padahal dengan dilakukan pemeriksaan konfrontasi, bisa diketahui siapa yang bohong atau memberikan keterangan palsu... == Dari: Reporter In.. Tanggal: Minggu, 11 September, 2011, 11:55 AM Kata Nazarudin waktu pertama lari keluar negeri karena diperintah Anas. Dan Anas main proyek di Depdiknas sebesar 6,4 trilyun, dengan Wimpy pemilik PT. Bintang Ilmu. Ini melibatkan Fasil Jalal yang sekarang menjabat wakil Menteri Pendidikan. Apakah berita ini mengindikasikan bahwa orang2 ini yang sejak awal menyuruh dan membantu pelarian Nazarudin keluar negeri? Apakah di masa awal kaburnya Nazarudin ke Singapore adalah dalam rangka menghilangkan barang bukti? Setelah Nazarudin tertangkap, masihkah ada barang bukti, atau sudah sempa melenyapkan sebagian atau seluruhnya? Seharusnya nama2 yang disebut Nazarudin ini diperiksa semua oleh aparat hukum. Siapakah Wimpy, siapakah Fasil Jalal, dan apa peran mereka dalam kasus kaburnya Nazarudin saat itu? Karena membantu seorang buron tentu saja dapat dipidana dengan dakwaan membantu kejahatan. Jika semua pihak yang terkait nazarudin diperiksa tentunya akan membuka tabir, apa yang terjadi sebenarnya? Dan jika apa yang disampaikan Nazarudin adalah bohong, maka pihak yang sempat disebut namanya karena oleh kasus Nazarudin, akan bisa lega. Atau, apakah memang semuanya hanya akan tetap menjadi tanda tanya??? http://pekanbaru.tribunnews.com/mobile/index.php/2011/07/08/laksanakan-perintah-anas NAZARUDDIN terus menggempur para elite di Partai Demokrat. Kali ini ia mengaku pergi ke Singapura untuk melaksanakan perintah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Mas Anas berjanji pada saya untuk bereskan urusan ini dengan KPK. Saya diminta pergi ke Singapura untuk beristirahat. Saya diminta untuk menghilang dulu selama tiga tahun ke Singapura," ujar Nazaruddin melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepada beberapa wartawan, Kamis (7/7). Nazaruddin menegaskan, Anas ternyata tak menepati janjinya dan justru menjadikan dirinya sebagai pesakitan. Oleh karena itu ia memutuskan membeberkan ketidakberesan yang melibatkan Anas. "Ternyata kepergian saya ke Singapura semuanya skenario, membuat namanya bersih. Bola panasnya dia lemparkan pada saya. Makanya, saya buka sekalian semuanya," ujar Nazaruddin. Ia berharap publik bisa mengetahui alasan sebenarnya mengapa dirinya pergi ke Singapura. "Ini, tentu jadi pertanyaan semua. Mengapa akhirnya saya membuka diri dan mengapa Anas meninggalkan saya," kata Nazaruddin. Menurutnya, Anas Urbaningrum bermain berbagai proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). "PT Anugrah Nusantara digunakan untuk main proyek di Kementrian Pendidikan Nasional. PT tersebut bermain dengan penerbit Bintang Ilmu yang dimiliki oleh Wimpy Ibrahim," kata Nazaruddin. Dikatakan, semua anggaran pengadaan buku sekolah dan alat peraga senilai Rp 6,4 triliun dipegang Wimpy Ibrahim. Wimpy, katanya lagi, rutin memberi setoran pada Anas Urbaningrum. "Proyek yang dimainkan oleh Wimpy itu adalah proyek pengadaan buku senilai Rp 6,4 triliun," ujarnya. Nazaruddin juga mengungkapkan, proyek pengadaan jaringan komputer program e-learning, ikut dimainkan Anas Urbaningrum. Permainan itu, katanya, bisa terlihat karena jaringan sudah lebih dulu diadakan meskipun komputer untuk program tersebut belum diadakan. "Permainan ini bisa lancar dilakukan karena melibatkan Fasli Jalal, mantan dirjen di Kemendiknas yang kini menjabat Wakil Menteri Pendidikan Nasional," tuturnya. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email |
[proletar] Menyebalkan: Rakyat Vs Mafia: Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung
Dijamin kemungkinan besar.. mafia yang akan menang pak Dari inti berita anda, mafia punya uang, punya kuasa dan mengendalikan aparat. Sedang rakyat hanya punya semangat dan harapan.. bisa2 saat rakyat disana demonstrasi anti korupsi, ehh pelaku masih asyik terus korupsi atau tidur pulas menikmati hasil korupsi Menyebalkan Mungkin koruptor baru kapok, jika masyarakat memperlakukan koruptor seperti maling ayam.. bisa jadi lhooo.. gara2 tidak ada respon memadai dari aparat, karena jengkelnya rakyat trus anarki... secara diam2 atau beramai2 rumah atau mobil atau koruptornya dilempari batu (catatan: anarki terjadi krn tdk ada kepastian hukum) == Dari: Jarak Indonesia Judul: Rakyat Vs Mafia: Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung Tanggal: Jumat, 23 September, 2011, 3:55 PM http://warta-online.blogspot.com/2011/09/warta-online-rakyat-vs-mafia-korupsi.html Dari 3 kliping yang terlampir dibawah ini ada kesimpulan: Meski didemonstrasi oleh masyarakat & sudah dilaporkan kepada pihak berwenang, mungkin konspirasi dan korupsi dana DAK pendidikan di Tulungagung akan terus berjalan. Dan para pelaku cuek. Apa karena dinas pendidikan, pejabat & para mafia yakin bahwa aparat hukum akan diam meski ada korupsi, karena sudah dibayar & ikut mendapat bagian??? Mungkin ini yang membuat para mafia itu didalam pertemuan dengan para pejabat Tulungagung, tidak ragu menyebut nama beberapa pejabat tinggi aparat hukum sebagai orang yang patuh pada mafia itu karena karir dan penghasilan dari pejabat hukum sangat tergantung pada para mafioso itu. Inikah yang membuat korupsi dana pendidikan di Tulungagung tidak pernah ada tindak lanjut, meski banyak kasus sudah jelas alat buktinya? - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JD076KH_VQ8J:www.harianbhirawa.co.id/kasus/36637-tuntut-koruptor-pemkab-dihabisi+abaikan+korupsi+dak+pendidikan+tulungagung&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id Tuntut Koruptor Pemkab DihabisiSunday , 18 September 2011 19:48 Media Online Bhirawa Tulungagung, Bhirawa Sedikitnya seratusan massa pengunjuk rasa yang menamakan diri Komunitas Tulungagug satu, Jumat (16/9), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Patung Kartini sekitar Alun-Alun Kota Tulungagung. Mereka menuntut agar para koruptor di tubuh pemkab setempat dihabisi. Aksi unjuk rasa ini cukup menarik perhatian warga yang saat itu melintas di seputaran Alun-Alun. Apalagi gabungan berbagai elemen masyarakat Kota Marmer itu juga menyuguhkan atraksi teatrikal yang cukup memikat. Koordinator aksi, Zainul Fuad, seperti yang tertulis dalam selebaran yang disebar ke publik, menyatakan sudah tidak asing lagi jika setiap kali ada persoalan kasus yang identik dengan keuanga daerah di tubuh Pemkab Tulungagung hanya diselesaikan dengan cara politis. "Salah satu contohnya DAK Pendidikan yang diduga penuh intrik rekayasa," katanya. Selanjutnya, dia menyatakan hal itu kini seharusnya menjadi pekerjaaan rumah (PR) bagi penegak hukum untuk tidak berpangku tangan saja. Terlebih dari hasil pemberitaan media lokal dan nasional tidak sedikit yang berhasil mengendus aroma busuk dugaan praktik korupsi tersebut. Pantaua Bhirawa, aksi unjuk rasa yang dikawal aparat kepolisian ini berlangsung tertib. Mereka langsung membubarkan diri begitu usai mementaskan drama teatrikal. Sebelumnya, Zainul Fuad juga membacakan tuntutannya secara lengkap. Selain meminta koruptor dihabisi, dia menuntut agar jangan libatkan pegawai afkiran untuk menata birokrasi, adanya transparansi anggaran, adili mafia DAK, pendidikan murah , kesehatan murah dan jangan politisir kasus. [wed]-- http://mnusantara.blogspot.com/2011/08/medianusantara-konspirasi-korupsi-dana.html Notes Demi info yang seimbang dan tidak sepihak, kami menyarankan agar dilakukan konfirmasi kepada pejabat kabupaten Tulungagung. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung (bpk. Bambang) HP: 08133579 Anggota DPRD kabupaten Tulungagung (bpk. Supriono) HP: 08125905711 (tim) Siaran Pers PANGGUNG (Paguyuban LSM Tulungagung) bahwa pada: Tanggal:17 Agustus 2011 lokasi : Hotel Elmi Surabaya, kemudian pindah ke Hotel Mojopahit Surabaya. Jam : sekitar pukul 20.00 - selesai Bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan, bukannya bagaimana merenungkan hari kemerdekaan & bagaimana mengisinya dengan hal berguna, agar negara ini bisa maju, tapi malah beraktifitas & ber-konspirasi merencanakan korupsi dana pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan & mencerdaskan generasi penerus bangsa. Itulah yang patut diduga telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulu
[proletar] Efek kata2 baik & kata2 buruk
Ada sebuah tulisan cukup lama, semoga manfaat Sebaiknya kita semua mulai mengendalikan Kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan Kata-Kata yang Positif dan Baik. Setelah mendengarkan info tentang pengaruh Kata-Kata Negatif terhadap Air yang ditulis dalam buku " The Hidden Messages in Water " karya Masaru Emoto dan pada halaman 31 buku tersebut disebutkan tentang banyaknya orang yg melakukan percobaan. Ada yang tertarik untuk melakukannya sbb: Tempatkan Nasi sisa yg sdh didiamkan semalaman kedalam 2 toples dgn jumlah yg sama, kemudian ditutup rapat. Masing-masing stoples di tempelin label yg berisi kata2 sbb: Stoples A : " Kamu Pintar, Cerdas, Cantik, Baik, Rajin, Sabar, Aku Sayang Padamu, Aku Senang Sekali Melihatmu, Aku Ingin Selalu di dekatmu, I LOVE YOU, Terima Kasih. Stoples B : " Kamu Bodoh, Goblok, Jelek, Jahat, Malas, Pemarah, Aku Benci Melihatmu, Aku Sebel Tidak mau dekat dekat kamu " Botol 2 ini saya letakkan terpisah dan pada tempat yg sering dilihat, saya pesan pada istri, anak, dan pembantu untuk membaca label pada botol tersebut setiap kali melihat botol2 tersebut. Dan inilah yang terjadi pada nasi tersebut setelah 1 minggu kemudian : Nasi dalam botol yg di bacakan kata-kata Negatif ternyata cepat sekali berubah menjadi busuk dan berwarna hitam dgn bau yg tidak sedap. Sedangkan Nasi dalam botol yg di bacakan kata-kata Positif masih berwarna putih kekuningan dan baunya harum seperti ragi. Nah Silahkan teman-teman mencobanya sendiri. Kalau di buku di katakan ada yg mencoba dgn tiga botol dimana botol ketiga tidak di beri label apa2 alias diabaikan / tidak diperdulikan, dan ternyat beras dlm botol yg diabaikan membusuk jauh lebih cepat dibandingkan botol yg dipapar kata " Kamu Bodoh". Bayangkan apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita, pasangan hidup kita, rekan-rekan kerja kita, dan orang-orang disekeliling kita, bahkan binatang dan tumbuhan disekeliling kita pun akan merasakan efek yang ditimbulkan dari getaran-getaran yg berasal dari pikiran, dan ucapan yang kita lontarkan setiap saat kepada mereka. Juga bagaimana jika kita kepada tanah air, negara kita, bangsa kita.. Misal sering kita dengar ungkapan... Ah Indonesia ini brengsek dsb. Bagaimana jika kita ganti unpatan itu dengan mengucapkan atau dalam hati berkata.. Ah Indonesia.. masih belum maju... aku ingin memajukannya.. dan kita yakin banyak orang yang berpikir dan berusaha untuk memajukan Indonesia Maka sebaiknya selalulah sadar dan bijaksana dalam memilih kata-kata yg akan keluar dari mulut kita, demikian juga kendalikanlah pikiran-pikiran yg timbul dalam batin kita. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua. Note : jika anda merasa tulisan ini bermanfaat utk orang lainnya silahkan forward kepada rekan2 anda, semoga dapat menimbulkan hal yg bermanfaat buat mereka. Terima kasih. Notes: Apa yang terjadi misalnya, jika para jamaah haji Indonesia selain mendoakan dirinya sendiri juga mendoakan masyarakat, bangsa negara dan lingkungannya. Demikian pula para peziarah dari agama non muslim misalnya ke lourdess dll juga mendoakan masyarakat, bangsa negara & lingkungannya Apa yang terjadi jika setiap anggota masyarakat yang memasuki tempat ibadah sesuai agama & kepercayaannya masing2, selain berdoa bersama2 untuk dirinya sendiri juga berdoa untuk masyarakat, bangsa, negara & lingkungannya Karena apapun yang terjadi saat ini.. masih ada harapan bahwa masyarakat, bangsa & negara kita untuk menjadi lebih baik.. juga lingkungan kita, meski saat ini bisa dikatakan lingkungan sudah hancur lebur karena keserakahan dan salah kelola... masih ada harapan untuk menjadi lebih baik.. dengan doa dan bekerja.. Semoga Tuhan Merestui [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] FPI melarang siswa SMP Al-Irsyad yg sedang upacara untuk menghormati Bendera Merah Putih
Sebenarnya gak perlu ribut2.. Kalau gak mau jadi warga negara Indonesia, para pencemar Islam ini ya disuruh tinggal di Arab Saudi aja (Note: FPI= Front Pencemar Islam) == Dari: Marco polo Tanggal: Sabtu, 6 Agustus, 2011, 3:54 AM Bagi mereka yg Fanatik dan melarang segalanya ...berdasarkan sesuatu yang bukan SESUATU ... "Two hands working can do more than a thousand clasped in prayer" - ( Anonym). * "Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu" - " Nyalakan lampu - bacalah Buku dan Terangilah Hati dan insan mu " ... atau Kau akan Hidup dalam Kegelapan nan abadi . " , mrc. Motto : "Two hands working can do more than a thousand clasped in prayer" - ( Anonym). - From: Edy Loekmono Date: 5.8.2011 20:47:18 Kan sudah tahu kalau FPI singkatan dari Front Pemberontak Islam? Lah lalu gimana tuh Pak SBY mengatasinya? Indonesia dijadikan ajang percobaan, apakah Islam bisa berontak untuk tidak setia kepada NKRI? Gelagatnya memang sedang uji coba kekuatan. Dan kalau yang kerikil tidak ditumbuk, maka bisa jadi gunung dan awang-awangen untuk di hilangkan. Pak SBY perlu meguru lebih serius soal Islam ini. Walaupun punya backing pengajian tapi kan nggak pak SBY yang mengaji serius? jangan tersinggung, gitu saja kok repot From: koentyo soekadar Date: Friday, August 5, 2011, 12:12 AM ini artinya sudah m a k a r !!! From: moel...@yahoo.com Date: Thu, 4 Aug 2011 21:49:18 -0700 Kalau menghormati bendera haram, kalau begitu negara-negara Arab tidak punya bendera dong? kalau punya bendera tidak pernah dihormati,lalu untuk apa punya bendera? kan bendera melambangkan sesuatu? Atau bendera polos putih saja? From: Al Faqir Ilmi Sent: Friday, August 5, 2011 8:16 AM FPI melarang siswa SMP Al-Irsyad yg sedang upacara untuk menghormati Bendera Merah Putih Tuesday, 19 July 2011 KARANGANYAR – Setelah sempat menolak hormat kepada Merah Putih, SMP Al-Irsyad Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar akhirnya menggelar upacara bendera kemarin. Walau berlangsung lancar, pelaksanaan upacara bendera sempat tercoreng oleh ulah anggota Front Pembela Islam (FPI) Surakarta yang mencoba memprovokasi siswa untuk tidak menghormat Sang Saka Merah Putih. Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan Bupati Karanganyar Rina Iriani, Kapolres Karanganyar AKBP Edi Soroso, Dandim 0727 Letkol Eddy Basuki, Wakil Ketua DPRD Rohadi Widodo tiba di SMP Al-Irsyad Tawangmangu sekitar pukul 07.45 WIB. Pada saat itu, sejumlah anggota FPI dengan dipimpin Ketua FPI Surakarta Choirul telah berada di lokasi sekolah dan tepat berada di depan pintu gerbang sekolah. Padasaat bendera MerahPutih dinaikkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya, salah seorang anggota FPI yang mengenakan penutup wajah langsung berteriak dan memerintahkan agar siswa-siswa jangan menghormat bendera dengan alasan hormat bendera hukumnya haram. Hal ini membuat sejumlah siswa yang sedang mengikuti upacara sempat kebingungan. Beruntung aksi itu dapat diredam oleh petugas dari Polsekdan KoramilTawangmangu. Kepada wartawan, Bupati Karanganyar Rina mengatakan, dengan digelarnya upacara tersebut, polemik sekolah yang menolak hormat sudah selesai. Rina berharap pihak sekolah dapat terus mengikuti aturan yang digariskan pemerintah dengan tetap menggelar upacara bendera. ”Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah bersedia melakukan upacara bendera hari ini. Ini penting agar anak-anak juga dapat ditanamkan nasionalisme sejak dini. Polemik ini tak perlu diteruskan,” tandas Rina. Sepanjang pelaksanaan upacara,Kepala SMP Al-Irsyad Sutardi sama sekali tidak kelihatan.. Menurut keterangan salah satu guru yang enggan disebutkan namanya, yang bersangkutan memang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. ”Saya juga tidak tahu dia ke mana,”tandasnya. farid firdaus sumber http://www.seputar-indonesia.com/edi...t/view/413635/ Gelagat2 makar negh.. ratakan aja pak beye [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an
[proletar] Aman2 saja?..: Dana DAK Pendidikan Sampang Dikorupsi
Belum ada tindakan sama sekali dari aparat hukum atau tidak akan ada tindakan dari aparat hukum atau menunggu dibentuk satgas atau .??? http://www.radaronline.co.id/berita/pembaca/3261/2011/flash Mestinya Tender tapi dibuat SwakelolaDana DAK Pendidikan Kabupaten Sampang Diselewengkan Monday, July 4, 2011 Rupanya para pejabat kabupaten Sampang, di pulau garam Madura belum jera juga. Meski pada tahun2 sebelumnya banyak pejabat, baik pejabat kabupaten maupun pejabat dinas pendidikan setempat, yang disidangkan karena kasus korupsi dana pendidikan Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun anggaran 2010, yang baru dijalankan pada tahun 2011: Pengadaan peningkatan mutu berupa buku perpustakaan dan alat peraga pendidikan, diadakan tanpa melalui lelang. Padahal jumlahnya belasan milyar rupiah (untuk buku SD dan SMP berjumlah Rp. 14 Milyar dan untuk alat peraga pendidikan SD dan SMP berjumlah Rp. 10 Milyar) Diduga pengadaan barang peningkatan mutu tadi dilaksanakan tanpa lelang, karena pejabat setempat merasa khawatir, jika dilelangkan, maka tidak bisa mengatur siapa yang mensuplai dan tidak bisa mengatur besarnya fee yang akan diterima oleh pejabat setempat. Karena jika dilakukan lelang pengadaan secara fair, maka yang terjadi adalah persaingan mutu dan harga. Tentunya ini bagi pejabat yang korup dan melulu berharap mendapat fee dari dana pendidikan akan menyulitkan. Maka untuk mengakali agar pengadaan bisa dilakukan tanpa lelang, dilakukanlah seolah-olah pengadaan itu dilakukan secara swakelola oleh sekolah-sekolah, atau seolah-olah dilakukan lelang pengadaan ditiap sekolah yang mendapatkan bantuan untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal ini jelas melanggar hukum, karena UU jelas menyatakan bahwa pengadaan dengan nilai sebesar itu harus diadakan dengan cara lelang pengadaan, bukan dengan cara penunjukkan langsung, Dan dengan telah dilaksanakannya pengadaan dengan penunjukkan langsung, selain terjadi pelanggaran hukum, juga kemungkinan besar terjadi mark-up harga dan barang yang dipasok kesekolah untuk peningkatan mutu, tidak sesuai dengan standard yang ditetapkan, juga jumlah dan kualitasnya tidak sesuai dengan besarnya anggaran dari pemerintah yang dibayarkan kepada penyedia barang. Aparat hukum tentunya harus bertindak, karena selain diduga telah terjadi kesengajaan pelanggaran hukum dengan motif, mark-up harga, penyusutan kualitas dan kuantitas barang, yang sekarang sudah dikirim dan ada ditiap2 sekolah penerima bantuan produk peningkatan mutu pendidikan tersebut, tanpa melalui prosedur pengadaan yang benar. Ini sama saja dengan menggarong uang negara. Ada info bahwa hal ini berani dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten Sampang, maupun pejabat yang lain disana, karena hal ini dilakukan karena ada back-up dari aparat hukum setempat dan aparat hukum di tingkat propinsi Jawa Timur. Apakah benar demikian? kalau benar demikian, berarti telah terjadi penggarongan uang negara secara berame2 antara pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dll termasuk media massa setempat. Karena sudah jelas ada pelanggaran hukum berat, ternyata tidak ada satu-pun media massa cetak disana yang memberitakan/ menginvestigasi. bahkan banyak temuan dari LSM pendidikan yang disampaikan pada aparat hukum dan wartawan lokal disana, ternyata tidak ada tindak lanjut. Yang mengherankan, malahan penyelewengan dana itu hanya sempat diberitakan sekilas oleh stasiun televisi dari Jakarta pada tahun 2010, yang memberitakan bahwa penyelewengan itu terjadi, dimana dana pendidikan tadi yang sebagian untuk rehabilitasi gedung, ternyata sekolah sampai ambruk, dananya dikatakan belum pernah diberikan untuk rehabilitasi, tapi sudah habis entah kemana. dan dikatakan pelaksanaan rehab telah berjalan sesuai aturan Maka tak heran kondisi pendidikan disini sangat semakin memprihatinkan, karena dana pendidikan bukan untuk memajukan pendidikan, tapi malah untuk menumpuk pundi2 eksekutif, yudikatif, legislatif dll dengan mengorbankan kepentingan sekolah dan peserta didik. Kita tunggu Kiprah aparat hukum. Jika tidak mengusut tuntas masalah ini, bisa menimbulkan dugaan bahwa benar infonya jika aparat hukum-lah yang membuat korupsi dana pendidikan di Sampang kembali terulang sekarang dan dimasa depan, tanpa takut kena hukum, sebab aparat hukum sudah dibayar untuk mengawal terjadinya korupsi. Sampang Corruption Watch http://wargatumpat.blogspot.com/2011...kabupaten.html - Sumber : [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings:
[proletar] Aparat Hukum Akhirnya Mau Menyelidiki Dugaan Korupsi Dana DAK Pendidikan Kabupaten Pasuruan
Membaca berita koran dibawah ini, bahwa aparat hukum akhirnya turun tangan, setelah gencarnya pemberitaan korupsi dana pendidikan di kabupaten Pasuruan yang diduga dilakukan dengan meriah (alias rame2) cukup melegakan. Sehingga menepis tudingan bahwa aparat hukum tidak akan menindak karena telah mendapat "jatah/bagian" alias telah "dibayar" sebagaimana di gembor2kan oleh sebagian terlapor pelaku korupsi massal ini, sehingga mereka dengan arogan menyatakan bahwa langkah korupsi ini di back-up oleh aparat hukum, sehingga dengan arogan dan berani secara terang2an melakukan pelanggaran hukum. Hanya cukup menggelitik, kenapa yang diperiksa malah para kepala sekolah?karena dugaan korupsi massal ini adalah para pembuat kebijakan, yakni Bupati, DPRD, Dinas pendidikan, ataupun pejabat kabupaten Pasuruan lainnya yang berperan, sehingga pengadaan peningkatan mutu pendidikan yang harusnya dilakukan dengan cara lelang terbuka, dibuat seolah2 menjadi swakelola dengan memecah pekerjaan menjadi kecil2 untuk menghindari lelang. Padahal sudah jelas aturannya bahwa dana pendidikan ini adalah merupakan belanja modal dan harus dilelangkan, bukan merupakan belanja hibah. dan memecah pekerjaan senilai 20 milyar lebih, menjadi kecil2 untuk menghindari lelang pengadaan secara terbuka. Tentunya hal ini juga bisa dikaitkan dengan ngelencer rame2 para pegawai dinas pendidikan setempat ke Singapura dan malaysia, yang menurut berita koran telah direstui oleh Wakil Bupati dan katanya dengan biaya sendiri dengan alasan studi banding. bersamaan dengan pelaksanaan pengadaan tanpa lelang yang menghasilkan barang2 yang dibeli dengan anggaran negara sekian besar ternyata mutunya tidak sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan oleh kementrian pendidikan nasional, yang akhirnya jadi barang mubazir. Juga pembangunan gedung sekolah yang menghasilkan bangunan sekolah yang hancur lebur, meski telah menyedot uang negara yang cukup banyak hal ini bisa menimbulkan dugaan bahwa kepala sekolah yang mengungkap kasus korupsi pada media massa malah jadi korban atau dikorbankan, dan pemeriksaan aparat hukum hanya akan mengalihkan dari persoalan korupsi massal yang sebenarnya. Semoga saja pemeriksaan pada kepala sekolah memang untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu, dan kemudian memang mengarah pada pelaku tindak pidana korupsi yang sebenarnya. Untuk itu bravo pada aparat penegak hukum, dan kita tunggu langkah tegas selanjutnya. Harian Surabaya Pagi Minggu, 31 Juli 2011 http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829620b0a87f2dd44c6a0076262fcf5ef7766 Kejari Selidiki Penyelewengan DAK Pendidikan PASURUAN - Dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kab Pasuruan, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Bangil bergerak melakukan penyelidikan setelah mendapat ijin dari Kejaksaan Tinggi Jatim. Hal itu disampaikan oleh Widiyantoro, Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Bangil, di sela acara pembubaran kontingan atlet porprov di pendapa Kabupaten Pasuruan Jumat (29/7) malam lalu. Widiyantoro menjelaskan upaya penyelidikan tersebut sudah dilakukannya sekitar seminggu yang lalu. “Setelah melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan), Kajati Jatim Kejari Bangil yang menindak lanjuti,” kata Widiyantoro. Setidaknya sudah ada enam orang yang sudah diperiksa di Kejari Bangil, agar dapat mengungkap dugaan penyelewengan. Kajari enggan menyebut siapa saja keenam orang yang sudah diperiksa penyidik. Pasalnya, dikatakan ada sejumlah informasi yang tidak bisa disampaikan ke publik. “Ini kan masih dalam tahap penyelidikan,” sanggah Widiyantoro. Dari beberapa sumber, keenam orang yang sudah diperiksa tersebut semuanya memiliki jabatan kepala sekolah berasal dari sejumlah sekolah. Sayang sumber tersebut tidak memberikan penjelasan siapa saja kepala sekolah yang telah diperiksa Kejari. “Yang sudah diperiksa adalah enam kepala sekolah,” kata sumber yang enggan disebut namanya. Saat ditanya adanya peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan untuk dapat menentukan tersangka, Widiyantoro juga tidak memberikan jawaban. “Kami fokus menyelidiki. Jangan berandai-andai dahulu. Kami serius untuk mengungkapnya,” tutur Widiyantoro. Diketahui DAK pendidikan tahun 2009 dan 2010, oleh tim investigasi Partai Hanura Kab Pasuruan, ditengarai terdapat penyelewengan. Hampir seluruh pelaksanan proyek tidak sesuai prosedur, mulai tidak ada lelang dalam proyek, hingga adanya pengadaan barang untuk sekolahan yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) sesuai aturan Kementrian Pendidikan. Temuan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Kejati Jatim dan memberikan batas waktu 30 hari untuk menyikapi laporan Hanura. pas1 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-u
[proletar] Ketahuan: Dana DAK Pendidikan Kabupaten Pasuruan Dikorupsi dg modus rapi & sembunyi2 ???
Oooo... mereka tidak takut masuk penjara kok.. karena rame2 alias berbondong2, jadi banyak temannya hihihi Tinggal tunggu polisi, jaksa dll aparat hukum deh. kalau gak ada kejadian camping rame2 dipenjara, artinya yang menikmati korupsi memang merata alias sudah dibayar dan dapat bagian semua hehehe.. Info dari koran, ini terjadi karena Bupati sedang cuti, dan sekarang sudah siap2 bertugas kembali setelah mendapat vonis bebas dalam kasus dugaan korupsi dari Mahkamah Agung... Kira2 nanti Bupati marah2 atau malah minta bagian ya... hahahaha Dari: Lujeng Kastobi Judul: Dana DAK Pendidikan Kabupaten Pasuruan Dikorupsi dg modus sembunyi2 Tanggal: Minggu, 24 Juli, 2011, 8:09 PM Mau sembunyi2 korupsi, ehhh ketahuan wartawan.. tapi hasilnya lumayan lhoo... rame2 ngelencer singapore & malaysia... bentar lagi dapat tambahan bonus.. rame2 nglencer ke prodeo ya hehehehe http://cepathost.com/news/?p=167255 PENGADAAN DAK Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2010 Rp. 3.5 Milyar TANPA TENDER Harian surya (kompas group) dibawah ini memberitakan tentang pengadaan buku perpustakaan untuk SMP yang didanai oleh dana DAK pendidikan 2010 di kabupaten Pasuruan, sebesar Rp. 3,5 milyar dilakukan tanpa tender/lelang. Untuk mengakali aturan agar pengadaannya bisa melalui penunjukkan langsung, maka paket pekerjaan dipecah menjadi kecil2, yakni masing2 senilai Rp. 45 juta-an. Dan seolah-olah dilakukan secara swakelola oleh masing2 sekolah. Padahal jelas dalam UU no.2 tahun 2010, bahwa untuk pengadaan fasilitas untuk mutu pendidikan, adalah merupakan BELANJA MODAL dan BUKAN BELANJA HIBAH, dan dalam petunjuk teknis DAK 2010 jelas disebutkan, bahwa untuk pelaksanaan DAK adalah merupakan belanja modal, dimana keuangan dari kas negara adalah masuk ke kas daerah kabupaten/kota setempat dan merupakan belanja modal. Jika dilakukannya secara swakelola, oleh masing2 sekolah, maka dana tersebut adalah merupakan dana/belanja hibah. Dan dalam Perpres 54, jelas menyatakan bahwa dilarang memecah pekerjaan besar menjadi kecil2 untuk menghindari proses pelelangan. Untuk itu perlu dicari, apa motif dari Bupati Pasuruan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, dan DPRD kabupaten Pasuruan. Apakah mereka khawatir jika dilakukan dengan sistem lelang, akan terjadi persaingan penawaran dari beberapa perusahaan secara fair? dan hal semacam ini tidak dikehendaki.. berarti ada indikasi tindak pidana korupsi Apalagi dengan cara tidak melalui lelang ini diketahui kemudian bahwa buku yang disuplai, adalah buku yang out of date, dan mubazir, karena merupakan buku yang tidak ter akreditasi, alias buku apkiran (buku yang tidak dapa dipakai).. berarti dengan menghindari lelang ersebut ada usah untuk menimbulkan kerugian pada uang negara. Apakah hal ini ada kaitannya dengan berita sebelumnya, tentang rame2nya para pegawai dinas pendidikan se kabupaten pasuruan ber-pesiar ke Singapore dan Malaysia dengan alasan studi banding, selama beberapa hari, dengan alasan bahwa mereka berangkat dengan biaya sendiri. Dan hal itu atas ijin pak Wakil Bupati.. lhooo… Bupatinya kemana??? Dan herannya pelanggaran hukum semacam ini malah dibela oleh DPRD… Ada apakah gerangan? Apalagi selain pengadaan buku, pembangunan gedung sekolah yang juga didanai oleh dana DAK pendidikan, sebagaimana pemberitaan2 pada koran2 lokal maupun koran2 di regional propinsi jawa Timur sebelumnya, juga menghasilkan bangunan sekolahan yang hancur lebur. Jangan sampai ahhh.. kemudian terjadi korupsi rame2 antara dinas pendidikan, pejabat kabupaten dan DPRD setempat… maka diharap aparat yang berkompeten, seperti BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan dll memeriksa keanehan yang sekarang ini sedang dicari2 pembenarannya. Kalau tidak ada tindakan, mungkin malah akan muncul tudingan masyarakat, bahwa korupsinya dilakukan secara lebih meriah dan mencolok mata… Semoga para guru dan kepala sekolah yang memberikan keterangan pada koran surya dibawah ini, tidak dipecat atau malah dipersulit kehidupannya oleh Bupati, Dinas pendidikan, DPRD dll Untuk itu diharap dukungannya untuk kepala sekolah dan para guru dari tindakan dholim yang mungkin akan menimpa mereka Harian Surya, Rabu 20 Juli 2011 Hanura Tuding Komisi D ‘Makan’ DAK Pendidikan Pasuruan – Surya, Kasus dugaan penyelewengan program dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kab Pasuruan, yang diungkap DPC Hanura Kab Pasuruan, memanas. Bahkan Hanura menuding Komisi D DPRD Kab Pasuruan, ‘makan’ DAK Pendidikan, karena menganggap tidak ada masalah sesuai temuan dan audit hasil BPK. "Komisi D setelah hearing dengan Dinas Pendidikan (Dindik) tersebut, menyampaikan tidak ada masalah. Padahal, dari hasil tim investigasi yang kami bentuk dan turun ke lapangan, banyak ditemukan adanya penyimpangan dan penyelewengan. Kami khawatir ada sesuatu d
[proletar] Wow Kaya dong: Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan rame2 Rekreasi/Studi Banding ke Singapore Pakai Uang Sendiri Hasil Nabung
Benar nihhh rame2 jalan2 ke Singapura dengan alasan studi banding, pakai biaya sendiri? wow kaya dong... nanti kalau punya uang lagi lebih baik disumbangkan untuk sekolah2 yang ancur dong, atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup.. daripada dihambur2kan untuk pesiar keluar negeri.. okeyyy = From: Subject: Dana DAK Pendidikan Kabupaten Pasuruan Dikorupsi Besar2an - Sekolah Remek/Hancur Date: Sunday, July 3, 2011, 6:30 AM Sebuah investigasi dan laporan dari LSM Cinta Indonesia Persada dan berbagai elemen masyarakat kabupaten Pasuruan tentang korupsi dana pendidikan di kabupaten Pasuruan. laporan yang juga dimuat sebuah media massa sebagaimana link dibawah ini, diantaranya menyebutkan: untuk pembangunan/rehabilitisasi gedung sekolah SD, yang besarnya dana pembangunan adalah Rp. 72 juta/ sekolah, tiap pemborong yang ingin mengerjakan, harus setor dulu uang sogokan/ fee sebelum diberi pekerjaan sebesar Rp. 7 - Rp 10 juta/sekolah (dengan jumlah sekolah lebih dari 100 SD, berapa kira2 uang pembangunan SD yang dikantongi pejabatnya), dan akibat terlalu besar potongan yang satu (belum termasuk potongan lain2.. bisa ditebak, sekolah2 yang baru dibangun/ direhab.. hancur)untuk pengadaan buku dan alat peraga pendidikan, lelang belum dilakukan, tapi sudah meninjau gudang salah satu rekanan yang bernama pak Sugeng (infonya adalah tokoh partai dari partai PAN) & ibu Inggarwati cs yang konon katanya orang kuat dan ditakuti sekaligus disukai oleh seluruh kepala daerah atau kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se- jawa Timur, karena sering memberi uang sebelum proyek dimulai. Hal ini aneh, karena dinas pendidikan dan panitia lelang sudah menentukan pemenang sebelum lelang pengadaan dimulai. karena jika lelang belum dimulai, kan belum ada rekanan yang mendaftar, kok sudah meninjau persediaan barang dari rekanan untuk menentukan rekanan yang akan direkayasa dimenangkan, dengan alasan sudah melihat persediaan barang dan gudang dari rekanan tersebut. Harian Surya Surya Timur Wilayah Pasuruan - Banyuwangi Jumat 1 Juli 2011, halaman D Dijanjikan Nglencer ke Singapura Foto: Tim Investigasi, DPC Hanura Kabupaten Pasuruan yang mengungkap penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan kali ini kabar tak sedap menyeruak. Ada rekanan besar yang menjanjikan sejumlah fasilitas, termasuk ngelencer ke Singapura, yang dikemas dalam studi banding bagi para kepala Unit Pelayanan Tehnis daerah (UPTD) Pendidikan se kabupaten Pasuruan. Syaratnya, rekanan besar ini harus memenangi seluruh proyek tender DAK pendidikan anggaran 2010 & 2011 untuk buku dan berbagai peralatan sekolah. Dari sumber kuat, rabu (29/6) malam, dioperoleh informasi jika rekanan itu sudah membuat kesepakatan dengan salah seorang pengambil kebijakan di kabupaten Pasuruan. Oleh salah seorang personel di Dindik, dilanjutkan dengan mendatangi dan mengunjungi lokasi gudang dari perusahaan rekanan yang berada di Jakarta. "Karena orang terpenting di instansi terkait tidak dapat berangkat, akhirnya diwakili seorang stafnya untuk menyaksikan gudang dan stok barang yang dimiliki rekanan itu. Meski harus ke Jakarta, personel itu tetap saja berangkat dan perisiwanya terjadi sekitar sebulan yang lalu" ujar sumber itu. Setelah mengunjungi gudang rekanan, disusunlah skenario termasuk dianaranya mengajak kepala UPTD pendidikan yang dulu dikenal dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan ngelencer ke Singapura. Agar tidak mencolok dan kentara, acara ngelencer dikemas dalam studi banding. Tentu saja berangkatnya personil Dindik Kabupaten pasuruan itu sangat mengherankan. Pasalnya proyek DAK pendidikan untuk pengadaan buku dan alat peraga sekolah, belum dilelang, tapi mereka malah sudah melakukan peninjauan gudang milik rekanan. "Ada sesuatu yang dipaksakan, artinya dinas membuat daftar spesifikasi barang sesuai milik salah satu rekanan saja." urai sumber berinitial BS (Tim investigasi) ini. Kepala bidang TK-SD di Dindik Kabupaten Pasuruan yang berangkat ke Jakarta, saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya tidak diangkat dan saat dikirim pesan singkat, membalas dengan membenarkan kunjungannya ke Gudang salah satu rekanan itu. "Inggih leres dulur (iya benar saudara)" tulis si M, pejabat itu. Sejumlah kepala UPTD pendidikan, yakni Manan, kepala UPTD kec. Rejoso, dan Muchsin, kepala UPTD kec. Kraton, membantah jika studi banding ke Singapura dibiayai rekanan. Disampaikan bahwa biaya adalah biaya sendiri dari menabung dan urunan/iuran selama beberapa waktu. Kur Bayar 7 Juta, Surat Perintah Turun Kasus DAK Pendidikan Pasuruan, Surya Dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di kabupaten terus menggelinding bak bola salju. Bukti bertambah, sebagaimana diungkapkan M. Muchlis, warga Bangil yang mantan anggota komite SMPN 1 Bangil. Dari seorang kawann
[proletar] Nazarudin lari ke Singapore atas perintah Anas Urbaningrum?
wooowww.. otak kejadian yg jadi berita ruwet, karena tidak ada niat menegakkan hukum untuk memberantas korupsi... ternyata bukan orang Indonesia... o http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/politik-a-hukum/4886-nazaruddin-tuding-anas-bermain-proyek-kemendiknas JAKARTA, PedomanNEWS.com - Kali ini Giliran Ketua Umum Anas Urbaningrum yang dibuka aibnya oleh Nazaruddin. Menurut Nazaruddin, Anas bermain dalam proyek Kemendiknas. "PT Anugrah Nusantara digunakan untuk main proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. PT tersebut bermain dengan penerbit Bintang Ilmu yang dimiliki oleh Wimpy Ibrahim," kata Nazaruddin blackberry masangger ke beberapa wartawan, Kamis (7/7/2011). Wimpy (warga Taiwan?) disebut Nazaruddin rutin memberi setoran pada Anas Urbaningrum. "Proyek yang dimainkan oleh Wimpy itu adalah proyek pengadaan buku melalui senilai Rp 6,4 triliun," ujarnya. Sebelumnya Nazaruddin mengatakan bahwa kepergiannya ke Singapura atas Anas Urbaningrum, "Mas Anas berjanji pada saya untuk bereskan urusan ini dengan KPK. Saya pun diminta pergi ke Singapura untuk beristirahat. Saya diminta untuk menghilang dulu selama tiga tahun ke Singapura,” ujar Nazaruddin. Indra Dahfaldi [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Iklan Menyesatkan Tentang Premium???
daripada bikin iklan sesat bahwa premium adalah untuk orang miskin, kenapa subsidi premium tidak dicabut saja, sehingga harga premium tanpa subsidi rp. 5.500, kenapa ngotot suruh masyarakat pakai petramax. Petramax lebih mahal kan krn diproduksi oleh swasta dengan cara memberi tambahan oktan pada premium. Kebijakan strategis untuk masyarakat kok masih memperhitungkan dengan cara berdagang untuk menguntungkan pengusaha tertentu... hayoo buat isu yang bener dong.. bahwa untuk masyarakat pakai kendaraan pribadi pakai premium tanpa subsidi, premium subsidi hanya untuk angkutan umum.. kan selesai? tidak membebani APBN, subsidi untuk BBM akan sudah hilang.. masa nyuruh rakyat pakai produk pihak swasta agar petramax laku keras.. Bekerja untuk rakyat atau bekerja untuk perusahaan swasta dengan cara menipu & merugikan rakyat? [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] GILA!!!: Anak Perusahaan Bakrie Tipu Pemerintah Daerah di Sumbawa 800 Milyard
GILA Jangankan Ibu Pertiwi/ Negeri Sendiri Ibu sendiri saja bisa-bisa dijual Kelakuan Gerombolan Iblis. == Dari: Bambang Judul: Anak perusahaan Bakrie tipu pemerintah daerah di Sumbawa 800 milyard Tanggal: Minggu, 19 Juni, 2011, 3:07 AM Kalau anak perusahaan saja bisa menipu dan menggadaikan saham milik pemerintah daerah sedemikian besar, selain daerah tiba2 kehilangan uang yg akan digunakan utk APBD 800 milyar dan malah tiba2 pemerintah daerah juga punya hutang tanpa pernah menikmati uangnya.. Bagaimana ya jika yg melakukan adalah... bapak perusahaan.. kakek perusahaan dll ??? http://www.detikfinance.com/read/2011/06/06/071447/1653647/4/saham-newmont-digadaikan-sumbawa-barat-kehilangan-rp-800-miliar Senin, 06/06/2011 07:14 WIB Saham Newmont Digadaikan, Sumbawa Barat Kehilangan Rp 800 Miliar Wahyu Daniel - detikFinance Jakarta - Janji dividen yang ditunggu-tunggu dari pembelian 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara tak kunjung datang. Dana Rp 800 miliar dari dividen yang diharapkan bisa masuk ke kas pemerintah daerah pada tahun ini pun kandas. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Sahril Amin mengatakan, akibat digadaikannya saham Newmont milik 3 pemda oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB) membuat dividen Rp 80 miliar yang seharusnya dinikmati Kabupaten Sumbawa Barat tak kunjung terealisasi. "Padahal kami sudah memasukkan anggaran Rp 800 miliar itu untuk pembiayaan APBD dari dividen Newmont. Namun ternyata dananya tak jelas, sahamnya digadai. Kalau kondisinya seperti ini, maka akan banyak program di APBD 2010 yang terpangkas," ujar Sahril kepada detikFinance, Senin (6/6/2011). Seperti diketahui, Pemda NTB Pemkab Sumbawa, Pemkab Sumbawa Barat membentuk BUMD yakni PT Daerah Maju Bersama (DMB) untuk memiliki saham Newmont. PT DMB selanjutnya bergabung dengan Multicapital membentuk konsorium Multi Daerah Bersaing (MDB). Multicapital sendiri merupakan salah satu unit usaha Bakrie Group, lewat PT Bumi Resources Mineral. Saat ini MDB telah menguasai 24% saham Newmont. Namun saham tersebut digadaikan ke pihak Credit Suisse Singapore (CSS) karena MDB mempunyai utang untuk pembelian 24% saham Newmont. Dividen yang harusnya dibagi ke Pemda juga ternyata hanya janji semata. Uang dividen dari Newmont ternyata langsung digunakan untuk membayar utang saham tersebut. Diceritakan Sharil seharusnya ketiga pemda yang memiliki saham Newmont melalui anak usahanya PT Daerah Maju Bersama (DMB) bisa mengantongi US$ 30 juta dari dividen Newmont. "Tapi duitnya entah ke mana," katanya. "Kami telah ditipu. Dan ketiga kepala daerah itu memang tidak transparan. Kami jadi rugi. Kami akan memanggil ketiga kepala daerah dan akan kami koordinasikan ke Kementerian Keuangan apakah gadai saham ini benar," tukasnya. Sahril mengatakan, tindakan pemda melalui MDB yang melakukan berutang ke Credit Suisse untuk membeli saham Newmont itu telah melanggar PP 54 Tahun 2005. "Dalam PP 54 Tahun 2005 secara eksplisit di bab 2 pasal 2 dikatakan dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Kemudian juga dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Harus mendapat persetujuan DPRD," tukas Sahril. Karena itu Sahril mewakili DPRD mengatakan pihaknya tertipu karena saham Newmont yang telah dibeli ternyata digadaikan, dan dividen pun tak diterima. "Kita ditipu. Kita tidak tahu dan tiba-tiba kita sudah punya utang," jelas Sahril. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Tragis: Upaya Korupsi Dana DAK Pendidikan di Mojokerto digagalkan Masyarakat
TRAGIS. == Dari: Bambang Triwanto Judul: Upaya Korupsi Dana DAK Pendidikan di Mojokerto digagalkan Masyarakat Tanggal: Sabtu, 11 Juni, 2011, 3:38 PM http://wargatumpat.blogspot.com/2011/06/pesisir-tragis-upaya-korupsi-dana-dak.html Percobaan Korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan di Mojokerto Gagal Pada tanggal 11 Juni 2011, dalam penjelasan pekerjaan pengadaan peningkatan mutu pendidikan oleh panitia pengadaan dan dinas pendidikan kabupaten Mojokerto, terungkap upaya Korupsi dana pendidikan. Upaya itu tertuang jelas dalam dokumen RKS pengadaan buku perpustakaan yang didanai oleh DAK pendidikan, dimana rupanya meskipun menyatakan bahwa pengadaan peningkatan mutu pendidikan berdasar petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dari menteri pendidikan, tapi dalam dokumen RKS banyak kata2 dari juknis yang menekankan spesifikasi, mutu dari buku yang harus disediakan, dihilangkan. Penghilangan kata2 dalam juknis yang menekankan spesifikasi, mutu dari buku itu, rupanya diarahkan agar buku yang disediakan tidak harus sesuai dengan juknis dari menteri pendidikan. Karena dalam bagian lain dari dokumen itu misalnya diselipkan kata2 dan persyaratan yang mengarahkan bahwa bahwa buku yang harus disediakan tidak harus lulus penilaian dari pusat perbukuan kementrian pendidikan nasional. (Catatan: memang dalam juknis peningkatan mutu DAK pendidikan, ada beberapa jenis buku yang tidak harus lulus penilaian dari pusat perbukuan, seperti kitab suci, muatan lokal, buku agama dll yang disebutkan dalam juknis DAK pendidikan, tapi dalam RKS pengadaan buku perpustakaan di kabupaten Mojokerto, mengarahkan bahwa semua buku tidak harus lulus penilaian pusat perbukuan). Dan yang lebih aneh, dalam dokumen RKS, di beberapa bagian tertulis bahwa pengadaan buku itu bukan untuk kabupaten Mojokerto, tapi tertulis untuk kabupaten Sumenep. Tentunya hal itu akhirnya dipertanyakan oleh mereka yang hadir dalam rapat penjelasan tersebut. Karena kuatnya desakan dari masyarakat yang mempertanyakan dalam rapat penjelasan tersebut, akhirnya terungkap dari panitia yang keceplosan bicara, bahwa dokumen pelelangan di Kabupaten Mojokerto itu bukan dibuat oleh dinas pendidikan ataupun oleh panitia pengadaan di kabupaten Mojokerto. Tapi dibuatkan oleh orang yang bernama Sugeng. yang konon katanya juga membuatkan dokumen RKS untuk kabupaten Sumenep dan beberapa kabupaten lain di Jawa Timur bahkan di hampir seluruh Indonesia. Maka tak heran, jika kata2 kabupaten Sumenep dibeberapa tempat didalam dokumen masih tercantum, meskipun pengadaan dilakukan untuk kabupaten Mojokerto. Mungkin panitia lupa menghapus atau mengganti kata2 kabupaten Sumenep. Tapi kata panitia yang lainnya, seperti spesifikasi dan syarat2 tetap. Tentunya jawaban dari panitia ini membuat situasi menjadi tidak terkendali, apalagi peserta rapat sudah mengingatkan bahwa spesifikasi dan syarat2 buku yang akan diadakan sangat melanggar juknis, tetapi panitia seolah tidak mendengarkan, karena yakin dari penjelasan orang yang bernama Sugeng bahwa hal ini akan aman. Atas desakan dari peserta rapat yang juga dihadiri wartawan baik media cetak maupun elektronik akhirnya rapat penjelasan pekerjaan ditunda. Tapi rupanya panitia dan dinas pendidikan tetap akan mengarahkan pengadaan ini agar dimenangkan oleh orang2 yang ditunjuk oleh Sugeng, sebagai pihak yang mengendalikan/ menyetir dinas pendidikan dan panitia. Maka tak herankarena kengototan panitia dan dinas pendidikan itu, akhirnya sore harinya, peristiwa di kabupaten Mojokerto dimuat oleh beberapa stasiun televisi, seperti metro tv dll. Tentunya apa yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto ini menggelitik banyak pihak di masyarakat. Muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya orang yang bernama Sugeng tersebut? karena berdasar info, kenapa dinas pendidikan dan panitia pengadaan begitu menurut padanya adalah karena menuruti perintah dari Bupati. Dan dalam beberapa pertemuan pejabat dinas pendidikan Mojokerto dengan berbagai pihak terungkap bahwa menurut orang yang bernama Sugeng telah menyerahkan uang titipan pada Bupati, agar pihaknya yang ditunjuk untuk mengatur pelelangan pengadaan buku perpustakaan di Kabupaten Mojokerto (Catatan: disebut uang titipan, karena menurut partai tertentu yang merupakan pendukung dan asal partai Bupati Mojokerto, jika uang suap adalah haram, maka disebut uang titipan) Dari investigasi LSM di kabupaten Mojokerto, akhirnya diketahuilah bahwa orang yang bernama Sugeng ini adalah pengusaha juga sekaligus tokoh partai PAN. berjalan bersama ibu Inggarwati wanita WNI keturunan yang konon katanya merupakan orang/ mafia hukum yang mengendalikan aparat hukum di Jawa Timur. Dan mereka adalah kepanjangan tangan dari PT. Bintang Ilmu yang konon katanya adalah merupakan distributor tunggal resmi dari keme
[proletar] Aneh2: Mengaku Distributor Tunggal Depdiknas, Korupsi Dana DAK Pendidikan Magelang
Dunia aneh2 pejabat kok tertipu.. atau terdorong mendapat imbalan... eh yang didapat adalah status tersangka === Dari: Al Faqir Ilmi Judul: Mengaku Distributor Tunggal dari DEPDIKNAS, KORUPSI Dana DAK Pendidikan Magelang Tanggal: Kamis, 26 Mei, 2011, 6:06 PM Mengaku Distributor Tunggal dari DEPDIKNAS, KORUPSI Dana DAK Pendidikan Magelang Dari: MAKI Magelang Judul: Dana DAK Pendidikan di Magelang dikorupsi Tanggal: Kamis, 26 Mei, 2011, 7:54 AM Dana pendidikan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di kabupaten Magelang rupanya tidak tetap sasaran, karena ada indikasi telah dikorupsi, dimana dalam pengadaan buku yang pemenang lelangnya adalah merupakan anak perusahaan/ agen/ perusahaan yang didukung oleh PT. Bintang Ilmu, yang konon katanya mengaku sebagai distributor tunggal resmi dari Departemen Pendidikan Nasional. ternyata setelah diperiksa, buku-buku yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh departemen pendidikan nasional, yang dituangkan dalam peraturan mentri pendidikan nasional yang berupa petunjuk teknis pelaksanaan DAK pendidikan, juga pelaksanaan lelangnya melanggar aturan yang ada, karena tampak sekali rekayasanya. Juga ditemukan, bahwa meski buku belum yang dikirim masih belum lengkap dan lebih dari separoh belum ada, ternyata perusahaan yang memenangkan lelang sudah dibayar, meski belum menyelesaikan pekerjaannya sampai saat ini. Demikian juga untuk pengadaan alat peraga maupun laboratorium bahasa, tampak jelas ada rekayasanya Semua telah di laporkan oleh banyak pihak kepada pihak yang berkompeten, baik kepada wakil rakyat di DPRD, maupun kepada instansi lain, semoga mendapat tindak lanjut, dan sangat menghargai aparat hukum setempat yang telah menjadikan beberapa pejabat yakni panitia lelang maupun dinas pendidikan kabupaten Magelang, yang berkaitan dengan pengadaan tersebut sebagai tersangka. Semoga bisa memberi pelajaran agar tidak terulang, sehingga dimasa akan datang dana pendidikan benar2 dapat tepat sasaran untuk mencerdaskan anak didik http://www.koruptorindonesia.com/201...duga-koprupsi/ Disdikpora Magelang Diduga Korupsi Kamis, 10 Februari 2011 Magelang – KIC : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Rabu (9/2) diadukan ke Kejaksaan Negeri Kota Mungkid, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan DAK Pendidikan 2010. Yang melaporkan adalah gabungan LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan organisasi mahasiswa, masing-masing Forbes PM, Cicak dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). “Langkah kami, atas dasar PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Bintoro Dwi Prasetyo SE, Koordinator Forbes PM (Forum Bersama Peduli Magelang). Dalam penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Rp 70 miliar itu meliputi pengadaan mebeler SD, alat peraga SMP, laboratorium bahasa SMP, buku perpustakaan SD dan SMP serta alat kesenian SMP. Kepada Kajari Dra Martini SH MHum, mengemukakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan menyerap Rp 26.097.263.000. Akibat dari dugaan praktek korupsi tersebut, negara berpotensi dirugikan lebih dari Rp 1 miliar. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Depdiknas Ngamuk: Persekongkolan Pengadaan Buku DAK Sragen Rugikan Uang Negara
Habis ngamuk trus ngapain pak alfa? apa bawa golok? hihihi From: alfa..@yahoo.com Subject: Distributor Tunggal Depdiknas Ngamuk.. Date: Saturday, May 21, 2011, 4:37 AM Distributor Tunggal Depdiknas Ngamuk = From: Komite Peduli Pendidikan Subject: Persekongkolan Pengadaan Buku di Sragen Merugikan Uang Negara Date: Friday, May 20, 2011, 5:56 AM Inilah jika daerah tidak taat peraturan, sudah jelas Distributor Tunggal Resmi buku peningkatan mutu adalah PT. Bintang Ilmu, kok nekat dan jelas melanggar aturan untuk memakai distributor liar yang mutunya diragukan, dengan merekayasa pelelangan pengadaan yang melanggar aturan dan ada indikasi merugikan keuangan negara Kami Apresiasi laporan Masyarakat Pendidikan di Sragen == From: Masyarakat Peduli Pendidikan Sragen Subject: Persekongkolan Pengadaan Buku di Sragen Merugikan Uang Negara Date: Thursday, May 18, 2011, 10:13 PM Lebih dari setengah tahun kami telah menulis surat ini mengingatkan pada dinas pendidikan, maupun pejabat terkait lainnya di Sragen. Agar mereka jangan sampai melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Karena niat kami hanya mengingatkan, saat itu kami hanya menyampaikan surat ini kepada instansi yang terkait saja, yakni, dinas pendidikan sragen dan unit layanan pengadaan sragen. Tidak kami tembuskan pada instansi lain, dengan harapan mereka segera sadar dengan sendirinya. Karena ini menyangkut masalah pendidikan. Agar dana untuk peningkatan sarana pendidikan , melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dapat berfungsi maksimal. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan, bahkan karena mungkin ada persekongkolan untuk melakukan korupsi secara bersama-sama, maka peristiwa yang sudah jelas secara hukum bisa dikategorikan melanggar aturan ini tidak ada tindak lanjut. Yang berlanjut malah perbuatan yang dalam UU dikatakan merupakan perbuatan persekongkolan. Ada apa dibalik semua ini??? = Kepada Yth Yth. Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten SragenJl Raya Sukowati no. 255 Sragen Dengan hormat, Sehubungan dengan pengumuman pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik (Paket Disdik 10-02) no. 602.4/129-ULP/2010 tgl, 27 Oktober 2010, tertulis bahwa pemenang lelang adalah: PT. Wangsa Jatra Lestari, alamat Jl. Pajang Kartasura Km 8 Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, direktur MN. Budianto, SE, dengan nilai penawaran sebesar Rp.6.815.267.590,-, sedangkan pemenang cadangan I adalah PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, alamat Jl. Dr. Supomo No.23 Solo, direktur Gatot Wahyudi, dengan nilai penawaran sebesar Rp.6.845.611.740,- Perlu diketahui bahwa antara PT Wangsa Jatra Lestari dengan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, bahwa PT Wangsa Jatra Lestari dan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri merupakan bagian dari Tiga Serangkai Group yang bergerak dibidang penerbitan buku dan percetakan. Hal ini dapat dilihat pada website Tiga Serangkai (www.sb.tigaserangkai.com, hasil print terlampir)). Dapat juga diperiksa akte pendirian kedua perusahaan tersebut, adakah kesamaan komisaris ataupun direksi pada kedua perusahaan tersebut? Dalam hal pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik (Paket Disdik 10-02) , maka patut diduga telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sehingga keluarlah pemenang pelelangan seperti yang telah diumumkan tersebut diatas. Adanya persekongkolan tersebut, telah melanggar: 1. Pakta integritas yang telah dibuat oleh masing-masing perusahaan peserta pelelangan, yang tertulis di dalam RKS. 2. Melanggar pasal 19 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 3. Melanggar pasal 22 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain un
[proletar] RUU INTELEJEN MENGANCAM MASYARAKAT???
Selain mengancam kebebasan pers/ media massa, juga mengancam kebebasan masyarakat, dan bisa menimbulkan ketakutan didalam masyarakat, karena adanya peluang berbuat sewenang2, tanpa persetujuan pengadilan.. alias.. hukum tidak diperlukan lagi, jika intelejen sedang berhadapan dengan warga negaranya sendiri. saya hanya ajukan saran pada pemerintahan sekarang: seharusnya intelejen kita diarahkan untuk menghadapi kekuatan asing yang sudah demikian dahsyat merongrong negara kita.. janganlah intelejen kita juga aparat pemerintahan kita malah diarahkan baik langsung maupun tidak langsung, memusuhi warga negaranya sendiri... Bisa2 akan terjadi, berani kejam pada warga negara sendiri, tapi malah patuh pada penguasa dari luar negeri. Kalau itu terjadi, apa bedanya kita dengan zaman penjajahan sebelum kemerdekaan??? --- From: Margiyono Subject: RUU INTELIJEN MENGANCAM KEBEBASAN PERS (PERNYATAAN PERS AJI-PWI-IJTI) Date: Thursday, May 12, 2011, 1:05 AM AJI-PWI-IJTI PERNYATAAN PERS RUU INTELIJEN MENGANCAM KEBEBASAN PERS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen dalam waktu dekat ini. Setelah melakukan pengkajian konsekuensi RUU tersebut terhadap kebebasan pers di Indonesia, kami para pelaku pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menemukan beberapa masalah mendasar dalam RUU Intelijen tersebut, antara lain: Pertama, adanya kewenangan badan intelijen untuk melakukan intersepsi tanpa persetujuan pengadilan. Hal ini mengancam kebebasan pers, karena intelijen dapat melakukan intersepsi terhadap komunikasi pekerja pers dengan narasumber, yang bisa jadi bersifat rahasia. Pasal tersebut membuka peluang badan intelijen untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk memata-matai wartawan. Padahal, dalam menjalankan tugasnya, wartawan sering melakukan komunikasi dengan narasumber secara terselubung. Bahkan wartawan berkewajiban melindungi identitas narasumber konfidensial, jika diperlukan. Kedua, adanya pasal mengenai pembatasan informasi merupakan ancaman bagi hak untuk memperoleh informasi. Sebagaimana diamanatkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Dengan demikian, adanya pembatasan informasi intelijen berpotensi mengebiri hak dan kewajiban pers sebagaimana diatur UU Pers tersebut. Sementara itu, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang, termasuk wartawan, untuk memperoleh informasi dari badan-badan publik. Untuk informasi yang berkategori rahasia, telah diatur dalam pasal 17 UU ini. Dengan adanya pembatasan informasi itu, maka RUU Intelijen berpotensi mengebiri UU KIP yang baru mulai berlaku tanggal 30 April tahun lalu. Ketiga, adanya pasal yang memberi wewenang badan intelijen negara untuk melakukan penangkapan selama tujuh hari merupakan ancaman terhadap seluruh warganegara, termasuk wartawan. Pasal ini dapat disalahgunakan untuk menangkap pekerja pers yang memiliki informasi yang dianggap membahayakan negara. Padahal, pekerja pers selalu bergumul dengan informasi, termasuk informasi yang terkait dengan kemanan negara. Penangkapan hanyalah wewenang aparat penegak hukum, bukan intelijen negara, dengan prosedur sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana lain yang berlaku. Kami menilai, UU Intelijen semestinya dibuat untuk mengontrol aktivitas intelijen agar tidak bertindak melampaui wewenang, bukan malah untuk untuk melegitimasi tindakan intelijen yang melampuai hukum. Undang-undang Intelijen seharusnya dibuat berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum dengan tetap menghormasi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pers, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta, 12 Mei 2010 1. Margiono, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2. Nezar Patria, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 3. Imam Wahyudi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.
[proletar] Parpol ber-aksi?: Seruan & Undangan Aksi anti Korupsi Pendidikan ke kantor KPK
Partai politik memainkan dunia pendidikan? Ini Depdiknas yang kacau atau DPR yang terlalu berlebihan melampaui wewenangnya? - From: Jarak Indonesia Subject: Seruan & Undangan Aksi anti Korupsi Pendidikan ke kantor KPK Date: Sunday, May 1, 2011, 10:09 AM Dalam rangka memperingat Hari Pendidikan Nasional dan Menindak-lanjuti seruan aksi LSM Peduli Pendidikan Anti Korupsi, dan setelah melakukan rapat teknis pada hari Jumat, 29 April 2011 di Sekretariat Pusat, Menteng Jakarta Pusat. Maka JARAK Indonesia (Jaringan Anti Korupsi Indonesia) sangat mendukung dan menghimbau seluruh elemen anti korupsi se Indonesia untuk mendukung dan ikut serta dalam aksi dan melaporkan kasus korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Hari/ Tanggal : Senin, 2 Mei 2011 Jam : 12.00 Tempat : Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan Peserta Aksi : elemen pendukung pemberantasan korupsi (kira2 500 orang) Apalagi setelah mendapat banyak masukan dari Masyarakat Pemerhati Pendidikan, sebagaimana disampaikan oleh ketua pokja Masyarakat Pemerhati Pendidikan. Bpk. Alim Tualeka, bahwa dalam penyelenggaraan DAK pendidikan banyak melenceng dari ketentuan, dimana banyak kepala daerah, kepala dinas pendidikan didaerah terindikasi korupsi. Dugaan korupsi ini, terjadi karena kepala daerah (bupati, walikota) maupun dinas pendidikan di daerah melanggar ketentuan yang berlaku, karena ingin mendapat imbalan atau suap maupun korupsi. Padahal telah jelas bahwa dalam distribusi DAK pendidikan untuk program peningkatan mutu pendidikan, yakni dalam pengadaan buku perpustakaan, alat peraga pendidikan dan komputer serta elektronika lainnya telah ditentukan bahwa harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh petunjuk teknis DAK pendidikan yang juga merupakan hasil keputusan yang telah disah-kan oleh komisi X DPR RI. Dan keputusan itu telah ditetapkan dalam operasionalnya agar bisa memenuhi ketentuan tersebut, telah ditunjuk Distributor Tunggal. Dimana untuk buku perpustakaan yang dibiayai DAK, distributor tunggal resmi adalah PT. Bintang Ilmu, sedangkan untuk alat peraga pendidikan, komputer serta alat elektronik lainnya, distributor resmi adalah PT. Mapan (Mitra Pinaitaan). Tapi sayangnya dalam lelang pengadaan peningkatan mutu DAK pendidikan tersebut, banyak daerah yang memenangkan rekanan atau suplier yang didukung oleh penerbit2 kecil maupun produsen peraga pendidikan asal2an yang bisa dipastikan jelas2 tidak berkualitas. Padahal seharusnya yang dimenangkan adalah rekanan atau suplier yang mereka yang mendapat penunjukan atau dukungan dari PT. Bintang Ilmu untuk buku perpustakaan, dan PT. Mapan untuk alat peraga pendidikan, komputer dan alat elektronik lainnya. Dengan itu dikuatirkan bahwa banyak suplier yang karena tidak mendapat dukungan atau penunjukan dari distributor resmi Departemen Pendidikan Nasional, tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku, yakni petunjuk teknis DAK 2010. Hal inilah yang menunjukkan adanya indikasi bahwa telah terjadi korupsi. Padahal hal ini telah secara resmi ditayangkan iklan di berbagai media massa maupun media elektronik baik milik pemerintah maupun media televisi swasta. Maka melalui aksi ini mengingatkan juga kepala daerah maupun dinas pendidikan seluruh Indonesia, agar kembali pada jalan yang benar, yakni memperhatikan keputusan tentang penunjukan distributor resmi, dimana rekanan atau suplier peserta lelang yang mendapat dukungan atau penunjukan dari distributor resmi inilah yang bisa menyediakan barang sesuai aturan yang berlaku. Diluar ini sangat diragukan kwalitasnya dapat memenuhi aturan. Apalagi menurut tokoh Masayrakat Peduli Pendidikan yakni bapak Wimpi Ibrahim dan wakil rakyat anggota DPR RI, Bpk Novanto dari patai Golkar yang secara bersama menggodok peraturan tentang DAK pendidikan tersebut, bahwa peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. tidak boleh ada interprestasi lain. Dan Distributor resmi telah melayangkan himbauan pada penerbit2 buku maupun produsen alat peraga, agar tidak menjual produknya pada pihak lain, jika tidak ingin menuai masalah. Bahkan beberapa penerbit dan produsen telah membuat surat pernyataan tidak akan menjual produknya pada pihak lain, selain distributor resmi Departemen Pendidikan Nasional. Untuk itu diharapkan agar penerbit maupun produsen yang masih belum berhimpun pada distributor resmi departemen pendidikan agar segera bergabung, agar nantinya tidak menuai masalah. Selain aksi ini, menurut pokja masyarakat peduli pendidikan, telah dilakukan langkah sosialisasi dan koordinasi dengan banyak pihak terkait, yakni seperti KADIN (Kamar Dagang & Industri), aparat hukum, LSM dll. Sehingga lembaga2 resmi seperti Kadin misalnya, telah banyak menghimbau dan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun m
[proletar] Nasib bangsa terjajah?: Tidak ada tindakan pada Bank UOB yg aniaya nasabah sampai cacat
Belum tuntas kasus Citi Bank, kembali muncul berita terjadi penganiayaan oleh preman suruhan Bank Asing pada nasabah yang mengakibatkan Cacat permanen penganiaya tidak ditangkap dan dihukum dg alasan tersangkanya melarikan diri? Kalau melarikan diri khan bisa dicari alamat atau tempat tinggalnyanya, dan ditangkap. Kenapa Bank UOB sebagai pihak yang menyuruh preman sehingga terjadi penganiayaan tersebut tidak diperiksa atau ditangkap? Penganiayaan ini sudah terjadi 1 tahun yang lalu,. kok terkesan dibiarkan? Dan tidak ada tindakan tegas dari aparat hukum? Apakah benar2 kita ini sekarang merupakan bangsa atau negara jajahan??? http://www.detiknews.com/read/2011/04/01/110813/1606347/10/dihajar-debt-collector-mata-muji-harjo-nyaris-buta Jumat, 01/04/2011 11:08 WIB Dihajar Debt Collector, Mata Muji Harjo Nyaris Buta Andi Saputra - detikNews Jakarta - Cerita aksi brutal penagih utang (debt collector) terus mengalir. Seorang nasabah bank, Muji Harjo yang utang Rp 12 juta nyaris buta akibat dianiaya oleh penagih utang. Cerita tersebut bermula ketika Muji Harjo mempunyai utang kartu kredit bank sebesar Rp 12 juta. "Karena belum sanggup membayar maka motor Yamaha Vega ditarik oleh penagih utang bank sebagai jaminan pada 2007," cerita Muji saat berbincang dengan detikcom, Jumat, (1/4/2011). Namun, pada 13 Mei 2010 dua orang penagih utang datang lagi. Muji mengatakan tidak sanggup bayar karena baru ada uang bulan Juni 2010. Sehingga motor ditawarkan diperpanjang masa jaminannya. "Mereka mengatakan sesuatu yang tidak enak, ketika saya menanyakan maksudnya, mereka mengeroyok dan memukul mata kiri saya. Saat itu saya sedang memakai kaca mata, sehingga kaca mata pecah, hampir buta bila pecahan kaca mata masuk ke mata. Tulang mata dan tulang kening retak, kulit sekitar mata dan hidung sobek berdarah," tandas warga Jembatan Batu, Bandung ini. Lantas, Muji segera dilarikan ke rumah sakit oleh keluarganya. "Dari hasil visum dari RS Boromeus Bandung, saya mengalami luka serius. Pukulan keras sekali sehingga saya jatuh," tukas Muji. Sesudah kejadian tersebut, Muji harus rawat inap di RS Boromeus 3 hari. Dokter syaraf RS Boromeus menyatakan saya harus operasi penyambungan tulang mata & kening dengan biaya sekitar Rp 70 juta. "Kejadian tersebut sudah saya laporkan ke polisi. Polisi sudah menetapkan salah satu debt collector sebagai tersangka tapi dia melarikan diri," ujar Muji, Kini, Muji melakukan gugatan terhadap bank dan perusahaan jasa penagihan utang di PN Bandung. Muji menggugat materil sebesar biaya berobat dan immateriil Rp10 miliar. " Selasa depan masuk mediasi tahap 2," tutup Muji. Anda juga punya kisah tidak mengenakkan dengan debt collector? Ceritakan ke reda...@detik.com. (asp/rdf) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Ironi, Pendidikan Indonesia Dibawah Kendali Mafia: Putusan KPPU Mandul dan Aparat Hukum Diam Saja??
http://wargatumpat.blogspot.com/2011/02/pesisir-ironi-pendidikan-indonesia.html KPPU telah menjalankan fungsinya dan telah menjatuhkan sanksi kepada Sugeng selaku pemilik perusahaan2 sebagaimana kasus dibawah ini. Juga telah memerintahkan kepada atasan langsungdari panitia atau pejabat yg berwenang dalam pengadaan barang di lingkungan dinas pendidikan ini. Kita tunggu.. apakah aparat hukum seperti Polisi atau Jaksa akan berani melakukan tugasnya. Karena dengan keputusan KPPU ini telah terbukti secara sah bahwa terjadi persekongkolan dan pengaturan dalam lelang pengadaan di lingkungan dinas pendidikan tersebut. Yang bisa berakibat pada adanya kerugian negara. KPPU hanya mengadili tentang persaingan usaha yang tidak sehat Untuk Tindak pidana Korupsi atau yang merugikan keuangan negara, harusnya tugas aparat hukum seperti Polisi dan Jaksa. Pertanyaannya... apakah berani mereka menghadapi Sugeng, yang konon kabarnya adalah orang kuat dan ditakuti oleh aparat hukum di Jawa Timur, karena merupakan kepanjangan tangan dari mafia Taiwan (PT. Bintang Ilmu Group) yang ramai diberitakan banyak mempengaruhi dunia pendidikan secara nasional dan ditakuti aparat hukum? http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=580&encodurl=09%2F19%2F09%2C10%3A09%3A49 Putusan KPPU Perkara No. 45/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Proses Tender Pengadaan dan/atau Penggandaan Modul/Buku Pendidikan Luar Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. (Ketua), Ir. H. Tadjuddin Noer Said, Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M, masing-masing sebagai Anggota, telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 45/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999). CV Fajar Jaya (Terlapor I)PT Damata Sentra Niaga (Terlapor II)CV Eka Jaya (Terlapor III)UD Melati Indah (Terlapor IV)UD Media Alas Dayu (Terlapor V)CV Surya Eka Dwi (Terlapor VI)Panitia Tender Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A dan B, Paket C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 (Terlapor VII) Hasilnya adalah terdapat pelanggaran pasal 22 UU No.5/1999 oleh CV Fajar Jaya, PT. Damata Sentra Niaga, dan CV Eka Jaya. Untuk itu, ketiganya dilarang mengikuti tender dalam kurun waktu tiga tahun. Perkara ini merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku usaha ke KPPU. Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku para pelaku usaha dalam hal persekongkolan horizontal. Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: 1. Tentang Kesamaan Kepemilikan Saham, Susunan Pengurus dan Format Penulisan Dokumen antara dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender Pengadaan dan Pengiriman modul/buku Paket A dan B serta Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan: a. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kepemilikan yang sama, kesamaan alamat perusahaan, alamat Direktur dan kesamaan nomor faksimile diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; b. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesamaan kepemilikan saham, pengurus dan kesamaan dokumen merupakan bukti adanya upaya pengaturan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor I dalam Tender Pengadaan dan Pengiriman modul/buku Paket A dan B, serta memenangkan Terlapor II dalam Tender Pengadaan dan Pengiriman Modul/Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan. 2. Tentang Tindakan Panitia untuk Memfasilitasi Terlapor I memenangkan Tender Pengadaan dan Pengiriman modul/buku Paket A dan B serta Terlapor II memenangkan Tender Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan: a. Bahwa Panitia menyatakan tidak mengetahui hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; b. Bahwa Majelis Komisi menilai, dengan adanya fakta kepemilikan saham dan kepengurusan serta alamat sama yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, maka Panitia seharusnya mengetahui hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; c. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Panitia telah bertindak lalai karena mengabaikan dan atau membiarkan peserta lain yang terafiliasi dengan Terlapor I. 3. Tentang Kesamaan Format Dokumen antara Terlapor V dan Terlapor VI pada Pengadaan Modul/Buku Paket C; a. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan format dokumen dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI ; b. Bahwa selain kesamaan format Dokumen Penawaran, Majelis Komisi tidak melihat adanya hubungan yang dapat menunjukkan terjadinya persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI misalnya kepemilikan saham, kepengurusan silang ataupun hubungan afiliasi lainnya; c. Bahwa
[proletar] Fw: Undangan pembentukan Lembaga Mahardikalaya by Guruh Sukarno Putera
Semoga info ini bermanfaat & semoga acara sukses & dapat memperkokoh jati diri ke Indonesiaan kita... Amin ___ From: KusBachrul Subject: Undangan Pembentukan Lembaga Mahardikalaya Guruh Sukarno Putera Date: Monday, January 10, 2011, 9:02 AM Syukuran Pembentukan Lembaga mahardikalaya by Guruh Sukarno Putera. Tema: Penemuan Kembali Haluan Kita Tempat: Gedung Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Pintu Satu, Senayan, Jakarta Waktu: Kamis, 13 januari 2011 Jam: 19.00 Konfirmasi kehadiran: 1. Sekretariat, Jl. Sriwijaya 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Tlp: 021-83273792 2. Hp: 08165409271, 087839913133, 081332240649 (Kus Bachrul) 3. Hp: 085210680484 (Ismail Arief) Salam Kus Bachrul Panitia Hp: 08165409271 087839913133 081332240649 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Pelakunya penjahat: Atap SD di blitar ambruk, padahal baru saja dibangun
Pelakunya (maupun yang membiarkan atau malah mungkin yang mendorong hal ini terjadi) layak disebut sebagai penjahat, bahkan pebgkhianat negara karena dana pendidikan harusnya untuk memperbaiki sekolah untuk kepentingan penerus bangsa... pelaku berarti menghancurkan masa depan bangsa apa gak mikir, bagaimana jika salah satu siswa yang kena reruntuhan itu misalnya anak2 mereka... ___ Dari : putra Tanggal: Senin, 27 Desember, 2010, 5:54 PM sudah lebih dr satu tahun kasus ini terberitakan.. sampai wakil bupati yg teriak2 kasus ini sudah ganti.. pelaku belum diperiksa, apalagi ditangkap.. ada apa? padahal atap sekolah yang baru saja dibangun waktu itu, dengan biaya uang negara... ambruk.. sudah merugikan uang negara, juga membuat celaka... Doa murid yg tertimpa atap & orang tua yang teraniaya itu manjur lho... pelaku pembangunan.. pejabat yang terlibat.. aparat hukum yang membiarkan.. bisa2 kualat... ITS (Institut Tehnologi Surabaya) sedikit banyak harus terketuk hatinya... karena berdasar info koran setempat, pelaku pekerjaan adalah dosen ITS http://www.dpp-pkb.or.id/dpp-pkb/index.php?option=com_content&view=article&id=521:atap-sd-rubuh-wabup-blitar-minta-rekanan-diselidiki&catid=48:daerah&Itemid=120 Atap SD Rubuh, Wabup Blitar Minta Rekanan Diselidiki Rabu, 02 Desember 2009 16:27 Blitar – Wakil Bupati Blitar Arif Fuadi kesal terkait ambruknya atap rangka baja di SDN Sanankulon I. Sebab, terjadinya kecelakaan itu dinilai penggarapan proyek itu tak serius. Bahkan, ada tudingan spesifikasi barang yang dipasang itu kualitasnya jelek. Untuk itu, orang nomor dua di Kabupaten Blitar meminta badan Inspektorat turun tangan. Yakni menyelidiki bagi pihak komite sekolah maupun rekanan penggarapan proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan itu. Lembaga yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan pembangunan untuk segera menyelidiki serta melakukan pemeriksaan. Yakni menyelidiki bagi pihak komite sekolah maupun rekanan penggarapan proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan itu. ”Kami perintahkan untuk dicek proyek itu,” tegas Arif yang juga ketua DPC PKB ini. Pemeriksaan itu dilakukan agar tidak terulang lagi penggarapan proyek sekolah di Kabupaten Blitar yang menggunakan atap rangka baja itu. Pasalnya, sangat mungkin terjadi hal yang sama di sekolah lain. Langkah dini tersebut diambil untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Sekolah yang baru direhab dan digunakan proses belajar mengajar ambruk lagi. Jika kondisi itu terjadi sangat membahayakan. ”Itu yang kami antispasi. Jangan sampai, bangunan jadi roboh,” tukasnya.(mil./sumber:radar) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Fw: Ingatlah Bhineka Tunggal Ika: kasus Tanjung Balai, Sumatra Utara, Desember 2010
Dari: Nanang Heriyanto Judul: Ingatlah Bhineka Tunggal Ika: kasus Tanjung Balai, Sumatra Utara, Desember 2010 Kepada: pesi...@yahoogroups.com Tanggal: Sabtu, 25 Desember, 2010, 1:39 AM Kerukunan umat beragama di Indonesia rupanya sedang diuji.. kasus dibawah ini hanya salah satu kasus, dari puluhan, bahkan ratusan kasus, yang akhir2 ini sering terjadi di negeri kita Apa mungkin karena seringnya dilakukan sikap pembiaran oleh aparat negara atas terjadinya kekerasan & pemaksaan oleh kelompok masyarakat tertentu yang mengusung simbol agama tertentu, terhadap orang lain yang agamanya berbeda, atau bahkan terhadap yang beragama sama tapi tidak sama pemahamannya dg kelompok itu Ingatlah hai para pengacau, bahwa negara ini didirikan oleh berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang agama yang beraneka ragam, maka Dasar Negara kita adalah Pancasila Maka sudah saatnya siapapun yang mau melemahkan dasar negara Pancasila dengan selalu menyerang orang yang beragama lain dengan berbagai cara, mulai dari mencegah orang lain beribadah sampai dengan tindakan kekerasan pada orang yang tidak sama keyakinannya... sudah saatnya ditindak tegas... karena melanggar dasar negara, artinya dia tidak mau negara ini berdasarkan Pancasila... bersatulah Indonesia.. bersatu kita akan punya peluang maju.. bercerai, karena selalu mencari alasan untuk menyerang orang yang tidak sama keyakinannya, kita akan hancur lebur... apa memang itu yang dimaui???... mewariskan pada anak cucu, negara yang hancur lebur, terkoyak-koyak dan hidup susah.. jangan2 ini semua rekayasa asing yang dari dulu selalu mencoba mengadu domba.. dan ada anak bangsa yang rela diadu domba, karena ingin mendapatkan upah dari yang mengadu domba... Sekali lagi BERSATULAH INDONESIA.. KINI SAATNYA INDONESIA BANGKIT (ingat lagu Iwan fals: hai garudak... singkirkan kutu2 disayapmu) ___ http://agama.kompasiana.com/2010/12/06/pemerintah-tanjung-balai-sumut-memaksa-agar-patung-budha-segera-diturunkan/ Pemkot Tanjung Balai Memaksa Agar Patung Budha Segera diturunkan OPINI Adi Nanang Para Sahabat Pro Pluralisme, Pada Hari Rabu 1 Desember 2010 kemarin, Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai Sumatera Utara memanggil Pengurus Vihara Tri Ratna Tanjung Balai di Kantor DPRD Tanjung Balai untuk berbicara soal Penurunan Patung Budha Amitabha. Dalam pertemuan tersebut, selain Komisi A DPRD Tanjung Balai turut hadir beberapa Unsur Muspida Plus Kota Tanjung Balai, sementara Pengurus Vihara Tri Ratna diwakili oleh 4 orang. Inti pembicaraan pertemuan tersebut adalah Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai kembali menegaskan agar Umat Budha Kota Tanjung Balai agar segera Menurunkan Patung Budha Amitabha seperti kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh berbagai pihak termasuk Pengurus Vihara yang berada dalam posisi tertekan dan dipaksa untuk menadatangani surat tersebut. Penurunanan Patung Budha tersebut, mendesak untuk dilaksanakan karena tekanan dan tuntutan dari kelompok Islam yang menamakan dirinya Gerakan Islam Bersatu yang semakin kuat. Mendengar tekanan tersebut, Pengurus Vihara Tri Ratna menolak Penurunan Patung Budha dan menjelaskan bahwa persolan ini masih ditangani oleh DPRD Sumatera Utara dan dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Sumatera Utara sudah disepakati bahwa selama DPRD SUMUT menangani masalah tersebut maka tidak akan ada gangguan terhadap Umat Budha dan Patung Budha di Vihara Tri Ratna. Kemudian Pengurus Vihara sambil menangis juga menyampaikan bahwa Surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Vihara yang sudah meninggal beberapa hari kemudian setelah penandatanganan surat tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa dan berada dalam posisi ditekan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjung Balai telah kalah terhadap tekanan sekelompok kecil masyarakat yang ingin memaksakan kehendaknya dan tidak menghormati Keberagaman yang ada di Indonesia khususnya Tanjung Balai, serta pada akhirnya akan mencoreng wajah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara bahkan Indonesia di mata internasional yang selama ini mengakui Keberagaman Suku, Agama, Budaya dan Adat Istiadat sebagai modal dasar yang menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aliansi Sumut Bersatu (ASB) mengecam dengan tegas tindakan tersebut. Seharusnya Pemerintah harus mengormati Kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan dan mendirikan rumah ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 29. Melalui email ini, kami menghara
[proletar] Fw: Solusi untuk Jogja-Gate (hahahahaha)
Dari: Putu Artaya
Judul: Solusi Untuk Jogja-Gate
Tanggal: Sabtu, 18 Desember, 2010, 1:57 AM
seorang teman yg memang merupakan tokoh kaum muda bernama Dwi Tjahjono
Putro menulis status di FB (juga via HP: 081357652508 mengirim sms
berantai) : sebuah solusi untuk Jogja, daripada Presiden dan Sultan
ribut soal keistimewaan Jogja, mending mereka berbesanan sehiingga
keturunannya menjadi Sultan (otomatis Gubernur DIY ) bagaimana
menurut anda?
Hahahahaha...
semoga makin banyak humor2 cerdas yg nantinya bisa memberi inspirasi utk
kemajuan negeri kita
#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-mkp { border: 1px
solid rgb(216, 216, 216); font-family: Arial; margin: 10px 0pt; padding: 0pt
10px; }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-mkp hr { border: 1px
solid rgb(216, 216, 216); }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-mkp
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605hd { color: rgb(98, 140,
42); font-size: 85%; font-weight: 700; line-height: 122%; margin: 10px 0pt;
}#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-mkp
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ads { margin-bottom: 10px;
}#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-mkp
.yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ad { padding: 0pt;
}#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-mkp
.yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ad p { margin: 0pt;
}#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-mkp
.yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ad a { color: rgb(0, 0,
255); text-decoration: none; }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-sponsor
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-lc { font-family:
Arial; }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-sponsor
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-lc
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605hd { margin: 10px 0px;
font-weight: 700; font-size: 78%; line-height: 122%; }#yiv2076970580
#yiv2076970580yiv1545961820 #yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-sponsor
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ygrp-lc
.yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605ad { margin-bottom: 10px;
padding: 0pt; }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605 a { color: rgb(30, 102,
174); }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605actions { font-family:
Verdana; font-size: 11px; padding: 10px 0pt; }#yiv2076970580
#yiv2076970580yiv1545961820 #yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605activity {
background-color: rgb(224, 236, 238); float: left; font-family: Verdana;
font-size: 10px; padding: 10px; }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605activity span {
font-weight: 700; }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605
#yiv2076970580yiv1545961820yiv518869887yiv1397971605activity span:first-child {
text-transform: uppercase; }#yiv2076970580 #yiv2076970580yiv1545961820
#yiv2076970580yiv1545961820yiv5
[proletar] Renungan utk pemimpin
Lha iya.. kok senengnya mengobok2 rakyat yg sudah tenang.. padahal sebenarnya lbh baik energi digunakan utk membangun negri.. apa sih maunya? apa memg punya keinginan memecah belah bangsa & negara RI, krn disuruh para juragan di tanah seberang?. Apalagi sampai melempar isu bahwa seolah rakyat & sultan Jogja melakukan langkah spt PKI, atau juga omongan Ruhut yg menyatakan bhwa melihat demo warga Jogja jadi teringat lagu genjer-genjer. Ini sudah merupakan omongan yg merusak persatuan RI & memecah belah masyarakat. Juga omongan menteri dalam negeri yang seolah menantang, dg bicara bahwa demo baru diikuti ribuan orang itu belum merupakan perwujudan jumlah rakyat jogja, katanya kalau sudah jutaan baru bisa disebut mewakili rakyat Jogja...Apa sih maumu hai... pemimpin [Non-text portions of this message have been removed] Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Bencana Longsor & Banjir (ayo selamatkan alam Indonesia)
Yang kita kuatirkan akhirnya terjadi... di berita TV hari2 ini terjadi bencana banjir dan tanah longsor.. di bandung, salah seorang pejabat kecamatan di kabupaten Bandung menyatakan bahwa banjir ini terjadi karena di wilayah hilir sungai sudah sangat gundul... sangat sedikit pohon yang ada akibatnya saat musim hujan, banjir dan longsor saat musim kemarau sumber air mati Untuk itu ayooo kita semua lakukan penghijauan... dari diri pribadi masing2 tanam pohon Pramuka saat berkemah ayo.. tanam pohon dibumi perkemahan pecinta alam waktu berkemah atau naik gunung ayo bawa bibit pohon pemerintah daerah ayo tanam pohon ayo kita ajak orang orang yang kita kenal untuk menanam pohon ayo kita warisi anak cucu kita dengan udara yang segar alam yang hijau.. AYO SELAMATKAN LINGKUNGAN ALAM INDONESIA - Selalu bersama teman-teman di Yahoo! Messenger Tambahkan mereka dari email atau jaringan sosial Anda sekarang! [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Re: Dana Pendidikan Dikorupsi & Diperas Wakil Jaksa Agung Yang Cari Uang Pensiun
Wah kok baru tahu... Sekarang ini memang dana pendidikan yang besar ini memang dilirik oleh aparat hukum yang berjiwa korup untuk memeras sekolah dan dinas pendidikan Dan ditambah ulah pegawai dinas pendidikan, mulai kepala dinas sampai stafnya yang berjiwa korup (Tapi belum tentu lho semua aparat hukum itu berjiwa korup, dan belum tentu semua pegawai dinas pendidikan korup) Jadi akhirnya memang kita hanya bisa melihat dana besar untuk pendidikan ya dimakan orang-orang itu... tapi kondisi sekolah dan murid2nya tetap memprihatinkan... jadi sekarang ini dengan memanfaatkan isu memberantas korupsi... aparat penegak hukum yang berjiwa korup ini memanfaatkannya untuk korupsi... dan melakukan pemerasan pada sekolah dan dinas pendidikan... yang tidak mau menuruti untuk melakukan korupsi dan tidak bisa diperas inilah biasanya yang muncul di koran/ media massa sebagai tersangka korupsi... yang mau korupsi dan berbagi hasil dengan aparat hukum malah tidak tersentuh... jadi rakyat ini memang dibohongi... dengan berita seolah terjadi pemberantasan korupsi... Padahal yang dihukum yang tidak korupsi Yang korupsi... ya tidak dihukum Dari: Komite Peduli Pendidikan <[EMAIL PROTECTED]> Tanggal: Thu, 20 Nov 2008 02:25:58 -0800 (PST) Topik: Dana Pendidikan Dikorupsi & Diperas Wakil Jaksa Agung Yang Cari Uang Pensiun CARI UANG PENSIUN: WAKIL JAKSA AGUNG JADI PREMAN DENGAN KORUPSI DAN MEMERAS DANA DAK (Dana Alokasi Khusus) PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN MUTU SD TH 2008 Dalam program peningkatan mutu dunia pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan untuk SD, ternyata tidak jatuh pada sasaran yang tepat... Dalam peningkatan mutu, yang dibiayai oleh dana APBN 2008, dimana pelaksanaanya yang benar adalah dilakukan secara swakelola oleh sekolah, ternyata menjadi ajang pemerasan yang dilakukan oleh Wakil Jaksa Agung.. melalui pelaksananya, yakni menantunya yang bernama Broto... Dimana dalam melakukan korupsi dan pemerasan itu Broto kelililing hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, sejak awal 2008 sampai hari ini... dengan mendatangi kantor Bupati/ Walikota, Kepala Dinas Pendidikan. saat mendatangi kantor instansi tersebut Broto ditemani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atau minimal Kasi Intelejen Atau Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri setempat. Atau sering juga Kepala Kejaksaan Negeri setempat mengundang Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan setempat untuk datang ke kantor Kejaksaan dan disana sudah menunggu kepala Kejaksaan Negeri yang ada bersama Broto si menantu Bos para Kepala Kejaksaan Negeri itu. Broto bersama aparat kejaksaan langsung memaksa agar Dinas pendidikan itu memaksa sekolah untuk membeli barang peningkatan mutu SD yang didanai dari DAK pendidikan, kepada Perusahaan Broto/ relasinya. ternyata Dibelakang semua ini adalah sebuah Penerbit besar yakni ANEKA ILMU. Padahal, peningkatan mutu SD yang didanai oleh dana APBN ini seharusnya pengelolaannya adalah secara swakelola oleh sekolah. Tetapi dengan tegas Broto memaksa Dinas Pendidikan harus bisa memaksa Sekolah agar harus membeli kepada Perusahaan Pak Broto. Karena kepala Sekolah kan harusnya bisa dikenai sanksi atau dimutasi, jika tidak mau menuruti apa perintah dinas. Sampai disini mngkin masih sah - sah saja, namanya mungkin namanya orang mencari uang, dengan menjual barang. Jika tidak bisa dengan meyakinkan pembeli, maka bisa dengan ancaman.. ini mash sah-sah saja. maka juga masih sah-sah saja jika Broto mengancam kepala Dinas Pendidikan, di berbagai kota dan kabupaten seluruh Indonesia itu, bahwa jika tidak menuruti permintaan itu maka dia meminta kepala kejaksaan Negeri setempat untuk mencari-cari kesalahan dari Dinas Pendidikan atau Pemerintah daerah setempat. kepala kejaksaan Negeri tentunya sangat takut jika tidak memenuhi perintah dari Bos mereka.. karena bisa terancam jabatannya. Yang menjadi masalah adalah: 1. Peningkatan mutu SD yang didanai oleh APBN ini mempunyai Petunjuk teknis dari Depdiknas, yang memang berupaya agar dana itu benar2 tepat sasaran dan bisa meningkatkan mutu pendidikan dasar. Dalam peraturan yang tertuang dalam petunjuk Teknis (Juknis) untuk peningkatan mutu SD itu memang diperlukan pengadaan buku, alat peraga pendidikan dan multi media/ komputer dan sebagainya, yang spesifikasi, jumlah dan kualitasnya ditentukan agar tujuan meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia bisa tercapai. masalah: Ternyata Aneka Ilmu, yang mendirikan Konsorsium Pendidikan Nasional (KPN), perusahaan yang memakai Pak Broto (untuk menakut2i dan mengancam dinas pendidikan dengan kekuatan jabatan Wakil jaksa Agung) ini tidak bisa menyediakan barang sebagaimana ketetapan Juknis untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar... yang terjadi akhirnya, sekolah dipaksa menerima barang yang tidak bermutu, buku yang tidak bermutu, bahkan dala
[proletar] ASPARTAME: Penyebab Pengerasan Otak & Tulang Sumsum Belakang & LUPUS
Dari Milis tetangga... Semoga bermanfaat Karena secara sadar maupun tidak sadar tiap hari tubuh kita dimasuki racun berbahaya... Dengan memakan makanan yang ternyata berbahan baku limbah beracun... > Tanggal: Senin, 10 November, 2008, 11:58 AM > TOLONG DI BACA KARENA SANGAT PENTING!!! > > Subject: Aspartame penyebab wabah pengerasan otak atau > sumsum tulang > belakang dan lupus > > Hati-hati dengan produk makanan dan minuman yang mengandung > Aspartame karena > dapat menyebabkan pengerasan otak atau sumsum tulang > belakang dan lupus. > > Saat ini sedang ada wabah Pengerasan Otak atau Sumsum > Tulang Belakang dan > Lupus. Kebanyakan orang tidak mengerti mengapa wabah ini > terjadi dan mereka > tidak mengetahui mengapa penyakit-penyakit ini begitu > merajalela. Saya akan > beritahu Anda mengapa kita menghadapi masalah yang serius > ini. Saat ini > banyak orang menggunakan pemanis buatan. > > Mereka melakukan ini karena iklan di televisi yang > memberitakan bahwa gula > itu tidak baik buat kesehatan mereka. Hal ini memang benar > sekali. Gula itu > merupakan racun bagi tubuh kita, akan tetapi, apa yang > orang-orang gunakan > sebagai pengganti gula, lebih mematikan. Apa yang saya > maksudkan di sini > adalah Aspartame. Ini adalah biang wabah yang disebutkan di > atas. Aspartame > merupakan bahan kimia yang mengandung racun, yang > diproduksi oleh perusahaan > kimia bernama Monsanto. Aspartame telah dipasarkan ke > seluruh dunia sebagai > pengganti gula dan dapat dijumpai pada semua jenis minuman > ringan untuk > diet, seperti *Diet Coke* dan *Diet Pepsi*. > > Hal ini juga dapat dijumpai pada produk pemanis buatan > seperti Nutra Sweet, > Equal, dan Spoonful; dan ini banyak digunakan di > produk-produk pengganti > gula. Aspartame dipasarkan sebagai satu produk diet, tapi > ini sama sekali > bukanlah produk untuk diet. Kenyataannya, ini dapat > menyebabkan berat tubuh > bertambah karena dapat membuat Anda kecanduan karbohidrat. > > Membuat berat tubuh Anda bertambah hanyalah sebuah hal > kecil yang dapat > dilakukan oleh Aspartame. Aspartame adalah bahan kimia > beracun yang dapat > merubah kimiawi pada otak dan sungguh mematikan bagi orang > yang menderita > parkinson. > > Bagi penderita diabetes, hati-hatilah bila mengkonsumsi > untuk jangka waktu > lama atas produk yang mengandung Aspartame ini, karena > dapat menyebabkan > koma, bahkan meninggal. Bila ada produk yang mengklaim > bahwa produk itu > bebas gula, Anda Sudah tahu bahwa hal ini mengandung > Aspartame. Jangan > mengkonsumsi produk tersebut. > > Salah satu minuman suplemen yang mengandung ASPARTAME > adalah serbuk > effervescent* EXTRA JOSS!* Pada kemasan tertulis: > *Mengandung Aspartame > 0,06% [ADI 40 mg/kg BB]*. > > Berdasarkan hasil survei di salah satu supermarket di > Bandung, selain EXTRA > JOSS, produk-produk minuman lainnya yang juga mengandung > ASPARTAME > yaitu *M-150, > Hemaviton, Neo Hormoviton, Marimas, Hore..., Frutillo, > Segar Sari, POP ICE > Es Blender, Segar... Dingin, OKKY Jelly Drink, Sari Vit C, > Naturade Gold, > AQUA Splash of Fruit, FORTY PLUS.* > > Beritahukan semua orang yang Anda kenal dan sayangi akan > bahaya dari produk > yang mengandung Aspartame. > > Author: Penelitian Badan POM (Pengawasan Obat & > Makanan) - JKT > Yoyok_S > QA Dept PT Prafa > Ph. +62 (0) 21 8751066 > Fax.+62 (0) 21 8754094 > > > > -- > Ingger Maduratnawati > 081 359 712 808 / 0819 237 414 > *In a moment, Everything can change..* Is it common movie star/actor join the election? - Nama baru untuk Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. Cepat sebelum diambil orang lain! [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] yuk tanam pohon....
selama beberapa bulan ini kita menjalani musim kemarau yang kita rasakan betapa menyengat panas sinar matahari dikulit apalagi bulan september dan oktober ini kata para ahli adalah saat jarak matahari dengan permukaan bumi di Indonesia/ katulistiwa adalah merupakan jarak terdekat juga nanti sekitar bulan Maret dan April Yang saya lihat, banyak mobil waktu parkir mencari tempat yang teduh yakni dibawah pohon yang rimbun, atau tempat dimana bisa menghindarkan mobil dari sengatan matahari yang menyengat... juga ditempat umum saya lihat banyak saya lihat orang selalu mencari tempat yang teduh dibawah pepohonan, entah itu waktu sedang menunggu angkutan umum, atau penjual makanan kaki lima, atau juga penjual makanan di pinggir jalan. Ironinya... Banyak saya pernah melihat juga... pedagang mematikan pohon dengan berbagai motivasinya pemilik/ pengembang ruko/ rukan membuat tempat parkir tanpa ada tempat untuk pohon... mungkin agar menjadi lebih luas atau takut lahan tidak bisa dimanfaatkan secara maximal... Banyak saya lihat orang berteduh ditempat yang ada pohonnya.. Tapi sama sekali tidak berminat menanami lahan kosong dipinggir jalan didepan rumahnya dengan pohon agar dapat dipergunakan berteduh oleh orang yang mungkin kebetulan lewat didepan rumahnya... bahkan saya lihat ada orang memarkir kendaraannya dibawah pohon yang lokasinya didepan jalan tetangganya, agar tidak terkena sengatan matahari, tapi di lahan kosong tepi jalan depan rumahnya sendiri, tidak berinisiatif menanam pohon, agar kelak juga menjadi tempat yang sejuk.. konon katanya kalau ada pohon didepan rumah, katanya akan menghilangkan hoki/ keberuntungan.. akhirnya kadang saya berpikiran.. wajar akhirnya didepan toko/ perkantoran tersebut pohon yang tadinya ada akhirnya ditebang... akibatnya pelanggan atau tamu malah parkir diseberang jalan dibawah keteduhan pohon yang rindang... dalam perjalanan keluar kota saya lihat, bukit gundul, jalanan panas. karena tidak ada pohon hari-hari ini saya termenung... sebentar lagi musim hujan... bagaimana ya nasib bukit yang gundul itu... longsor atau tidak??? bagaimana ya apa bencana banjir akan semakin menghebat. Maka marilah kita ... diri kita pribadi... mengajak keluarga kita... mengajak tetangga kita... mengajak teman kita... menanam pohon... minimal didepan rumah... ditepi jalan yang sering kita lewati... atau dilahan kosong yang memungkinkan... dipinggir sungai... mungkin di tempat berkemah... dan sebagainya. Apalagi sebenarnya banyak pohon yang mudah sekali menanamnya dan tidak butuh biaya mahal. seperti pohon angsana dan mahoni yang banyak ditepi jalan yang digunakan untuk penghijauan. itu murah dan mudah. tinggal potong dahannya yang kira kira diameter minimal 3cm, dipotong sepanjang kira kira 1m, dan tinggal ditancapkan agak dalam kirakira 35cm kedalam tanah... InsyaAllah akan tumbuh. Apalagi sebentar lagi musim hujan.. tidak perlu menyirami sudah disirami oleh Alam... Awal musim hujan tahun lalu saya menancapkan 15 potongan angsana tersebut dipinggir jalan dekat rumah saya dan ditepi sungai dekat rumah... Eh ternyata hidup lebih dari separo... yakni 11. Sedangkan didepan rumah saya... saya tanam pohon rambutan, beli bibit hanya 20ribu... lumayan jadinya sudah cukup tinggi... tetangga jadinya ingin juga rumahnya sejuk... ikut menanam juga... malah tetatangga yang berduit... menyumbang 50 bibit pohon rambutan, ditanam dipinggir jalan dan sungai... katanya biar sejuk dan nanti kalau berbuah... warga satu RT bisa rame rame makan buah gratis Makanya saya jadi termenung dengan ungkapan pak RT... wah pemerintah kita ini apa pelit ya... seharusnya penghijauan selain pohon tidak produktif/berbuah, juga dihijaukan dengan pohon buah-buahan... apa takut buahnya diambili oleh rakyat ya... hehehe Tapi mungkin anggaran untuk itu kecil... karena saya baca koran hari ini... biaya pembangunan untuk lingkungan hidup ternyata masih sangat kecil... yah... daripada berpolemik... saya kemarin beli 2 bibit buah.. lumayan murah karena masih kecil mau saya tanam ditepi jalan yang kemarin saya lewati waktu perjalanan rekreasi menikmati liburan lebaran.. Oke... mau bergabung??? maksudnya tidak perlu rame rame... masing masing pribadi aja.. ajak keluarga ajak teman... minimal di lingkungan kita aja, atau bagi yang hobi berkemah ditempat berkemah biar suasana berkemah nantinya jadi sejuk - Dapatkan alamat Email baru Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain! [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional
[proletar] Ringtone HP Menarik: Rekaman Jaksa Minta Upeti
bersumber dari Harian Gorontalo Post, Sabtu 11 Oktober 2008 Beberapa waktu yang lalu percakapan antara jaksa Urip dan Artalyta (Ayin) dalam kasus BLBI jadi pusat perhatian, bahkan sampai dijadikan ring-tone (nada panggil ) HP Kasus serupa terjadi di Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo. Rekaman percakapan antara jaksa kejaksaan negeri setempat dengan staf pemerintahan kabupaten juga menghebohkan dan dijadikan ring-tone. Bedanya, percakapan Urip dan Ayin banyak memakai kata sandi, sedangkan percakapan di Boalemo malah sangat vulgar dan jelas. Dari suaranya, diduga yang berbicara adalah Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Tilamuta Ratmadi Saptono SH. dalam Percakapan berdurasi 34 menit itu disebut2 soal janji menyerahkan uang... Salah satu cuplikan rekaman percakapan telpon itu: "... paling kasih 15 juta. proyek dia miliaran, Handoyo kalau ngasih dibawah 50 juta, saya ndak akan terima. kasih tahu dia kalau dia ngasih 20 juta, nggak usah temui saya. Saya tangkap dia nanti..." Rekaman itu mulai beredar di masyarakat sepekan lalu dan kini kian banyak warga yang mencarinya. Justru setelah menyebar, yang sudah punya rekaman malah berhati-hati. Mereka tidak serta merta mengizinkan orang lain merekamnya. "dengar saja dulu, jangan dulu rekam. Soalnya jangan sampai orang terbawa-bawa lagi", kata warga yang memiliki rekaman ketika ditemui Gorontalo Post. Mencuatnya peredaran rekaman percakapan itu memunculkan tanggapan warga. Menurut warga, rekaman itu menguatkan indikasi adanya permainan dalam upaya penegakan hukum. Kata warga: "Ini terbukti bahwa kasus korupsi yang seharusnya diusut tuntas, malah didiamkan karena diberi upeti". Kalau menurut saya: Itu benar, malah yang lebih menakutkan adalah kemungkinan yang lain, yakni bahwa orang harus melakukan korupsi agar bisa memberi upeti. Jika tidak bisa memberi upeti akan ditangkap. Artinya JIKA TIDAK KORUPSI, MAKA AKAN DITANGKAP. dari rekaman pembicaraan antara Kepala kejaksaan negeri Boalemo dengan staf pemerintahan kabupaten setempat. yang dibicarakan adalah suplier/ rekanan/ pemborong yang mengerjakan sebuah proyek di kabupaten tersebut. Sudah menjadi rahasia umum saat ini bahwa dalam proyek pemerintahan kabupaten/kota sampai propinsi dan seterusnya, bahwa pimpinan proyek atau kepala dinas atau instansi pemerintah yang bersangkutan harus setor upeti pada aparat hukum. Jika tidak, maka akan dicari-cari kesalahannya agar bisa diperas. Makanya pak.. kalau mau selamat korupsi aja proyek pembangunan yang ada. Sebab jika anda tidak korupsi atau minta fee pada suplier/ rekanan/ pemborong yang melaksanakan proyek ditempat anda... anda gak bisa kasih setoran. Jika anda bekerja bersih sudah sesuai aturan, tidak korupsi, tidak menerima fee.. wah bisa fatal... karena pasti dicari-cari kesalahan anda Itu masih untung, kadang bahkan sudah diperas masih dijadikan "obyek jalur prestasi". Artinya sudah diperas sampai kering, masih harus dijadikan target harus dihukum karena untuk dapat penilaian berprestasi, sehingga dapat naik pangkat.. naik jabatan dan sebagainya. Selain itu, obyek pemerasan yang lain adalah suplier/ rekanan/ pemborong yang mengerjakan proyek. Karena dianggap untung, maka harus menyisihkan keuntungan sebagai upeti. Jika tidak setor upeti... wah jangan coba-coba deh... kadang bahkan mintanya berlebihan, seperti dalam rekaman tadi. Mungkin saja si pemborong setelah mengerjakan proyek sekian bulan untung kotor tidak sampai 100 juta.. dipotong operasional, gaji karyawan dan sebagainya mungkin bersih untung 75 juta, maka dia menawar bagaimana kalau kepala kejaksaan negeri itu diberi upeti 20an juta... hehehe ya jelas marah... keinginan penguasa yang punya wewenang tanpa batas untuk menyengsarakan manusia kok ditawar... kalau mau selamat korupsi aja bos Coba bayangkan saja... pernah ada berita menarik... dimana pemborong mengerjakan pembuatan meja, dengan spesifikasi panjang lebar harus 50cm x 100cm. karena panjang mejanya hanya kurang 1 milimeter!!! maka ya harus terima nasib dijadikan bulan-bulanan dengan tuduhan korupsi. Meskipun lebar meja melebihi ketentuan yakni lebih 1cm... Makanya kadang saya bingung dengan berita bahwa aparat ini berhasil membongkar korupsi... setelah saya baca lengkap ternyata Yang lain lagi... saya baca.. dituduh korupsi karena administrasi kurang baik... dan sebagainya... Makanya daripada kerja dengan benar dan jujur... tapi anda tidak bisa kasih upeti... Karena tidak bisa kasih upeti... anda bisa dihukum... Lebih baik anda korupsi aja deh.. karena dengan itu anda bisa beri upeti... kemungkinan selamat ada... kemungkinan tidak selamat juga ada hehehehe Karena sekarang memang zamannya... Dimana Korupsi terbesar adalah ada pada para aparat penegak hukum Maka bisa dibaca berita di media massa... dimana anggaran belanja pembangunan dibanyak daerah hanya terserap kurang dari 20%, artinya dari dana yang ada untuk pembangunan yang terpakai hanya kurang dari 20%.
[proletar] Kejaksaan Agung, Bagaimana Nih: Wakil Jaksa Agung Jadi Preman...
Berita Dari Koran dan Milist tetangga Hallo Kantor kejaksaan agung, bagaimana nih ada berita seperti ini.. Wah ya sangat memalukan jika Wakil Jaksa Agung jadi preman, alias jadi tukang peras, dan yang diperas adalah anggaran pendidikan... Untuk itu, perlu langkah konkret dari Lembaga Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, BPK, Mahkamah Agung dan lembaga tinggi negara lainnya.. Untuk memeriksa masalah ini... Masalah ini harus diusut tuntas, apalagi jika hasil print-out sms ancaman adalah dari HP menantu Wakil Jaksa Agung... Jika tidak ada tindakan, aduh... benar parah deh karena sangat mudah sekali bukan menindaklanjuti laporan ini Kepada: serikat mahasiswa <[EMAIL PROTECTED]>, seputar_iklan Moderator <[EMAIL PROTECTED]>, [EMAIL PROTECTED] Dari: Komite Peduli Pendidikan <[EMAIL PROTECTED]> Tanggal: Wed, 10 Sep 2008 13:28:18 -0700 (PDT) Topik: [serbagratis] Terbukti Wakil Kepala Jaksa Agung Jadi Preman (Re):LIRA Bongkar Borok Dinas Pendidikan Jatim Berdasar berita koran yang ada dibawah ini, terbukti bahwa Wakil Kepala Kejaksaan Agung (WakaJakgung) Jadi Preman. Kami pernah melaporkan ke berbagai instansi termasuk KPK dan BPK, agar segera mem-print sms dan segera merekam telpon dari HP milik menantu WakaJagung yang bernama BROTO dengan nomor HP: 08131449 Disana akan terekam berbagai ancaman kepada para Kepala Dinas Pendidikan agar pekerjaan peningkatan mutu pendidikan dalam program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008, diberikan kepadanya. Jika tidak, maka kepala dinas akan direpotkan oleh berbagai masalah hukum, atau akan dicari kesalahan dan masalah baik dalam pelaksanaan program DAK atau dalam proyek pembangunan yang lainnya, yang bisa membuat pegawai dinas pendidikan dan atau pemerintah kabupaten/kota bermasalah dengan hukum. Jika yang disampaikan oleh LIRA adalah hanya yang di Jawa Timur, kami telah melaporkan perbuatan menantu Wakajagung itu dari berbagai propinsi. Karena diberbagai propinsi, ternyata menantu Wakajagung ini, selain mengancam via sms dan telpon, juga mendatangi kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota dengan diantar oleh staf kejaksaan negeri setempat. Bahkan dibeberapa tempat, Kepala Kejaksaan Negeri menelpon Kepala dinas pendidikan agar datang ke kantor kejaksaan, dan disana dipertemukan dengan menantu Wakajagung ini, dengan pesan kepala kejaksaan negeri agar pekerjaan diberikan kepada pak Broto atau Group Aneka Ilmu. Tentu saja akhirnya banyak kepala dinas yang ngeri, otomatis mereka menyerah pada tekanan dari aparat hukum ini. padahal ini adalah ulah oknum hanya kebetulan oknum ini menduduki posisi Wakajagung Para jaksa di Kejaksaan Negeri tentunya takut kepada Wakajagung, sehingga akhirnya mereka memenuhi arahan dan perintah dari pak Broto. problem muncul ketika ternyata pak Broto tidak punya barang yang kualitasnya ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK... Hal ini terungkap ketika dinas kabupaten dan kota menjalankan verifikasi/ penelitian barang dari suplier... dibeberapa kabupaten dan kota yang menjalankan verifikasi dengan benar, menemukan bahwa barangnya kualitasnya jauh dari apa yang dibutuhkan dunia pendidikan dan jumlahnya sangat kurang . Tentunya jika diloloskan verifikasi, secara hukum dinas akan terkena tuduhan hukum yakni mark-up harga. Maka karena perusahaannya/ agennya mendapat penilaian seperti itu, pak Broto mengancam baik dengan telpon ataupun sms, mendesak agar sekolah2 di kabupaten/ kota yang bersangkutan, jika tidak membeli barang dari pak broto, maka kepala dinas atau pemerintah kota/ kabupaten yang bersangkutan bisa terancam penjara, karena pasti akan dicari kesalahannya oleh kejaksaan. padahal dinas tidak berwenang memerintahkan kepala sekolah untuk memesan kepada suplier, karena ini adalah dana hibah dan swakelola. Artinya sekolah bebas memilih suplier asalkan barang2nya sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh petunjuk teknis(juknis) DAK, yang bertujuan agar sekolah memang benar2 mengalami peningkatan mutu. misalnya ditetapkan dalam juknis dengan dana yang disediakan diharap sekolah dapat membeli komputer terbaru dengan processor pentium 4 bahkan corto-duo, ya masa dipaksa membeli komputer jangkrik dengan processor pentium 1 dengan harga sama dengan komputer baru dengan pentium 4 misalnya ditetapkan dalam juknis dengan dana yang ada bisa membeli 1000 buku, masa disuruh membeli hanya 500 buku dengan harga sama dengan 1000 buku. Tugas dinas dan pemerintah kabupaten/ kota hanya memverifikasi barang yang dibawa dan akan ditawarkan suplier ke sekolah, jadi suplier yang tidak punya barang sesuai jumlah dan mutu yang ditetapkan tentunya tidak bisa memaksa sekolah agar membeli kepada mereka Ya masa dinas pendidikan kota/ kabupaten atau bupati/walikota harus memaksakan bahwa perusahaan pak broto harus diloloskan verifikasi dan sekolah harus membeli barang dari pak Broto bisa bermasalah dalam huk
[proletar] Kantor Polisi apakah juga??? Re: Yang Benar Kantor Kejaksaan Adalah Sarang Penjahat
Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kehancuran bagi negara ini: 1. Komisi Kejaksaan harap periksa setiap masalah yang ditangani oleh kejaksaan 2. Komisi kepolisian juga harus periksa setiap masalah yang ditangani oleh Kepolisian (karena tidak menutup kemungkinan dengan kewenangan yang dimiliki, ada peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan) 3. perlu aturan yang jelas agar aparat kejaksaan dan kepolisian tidak dapat semena2 memanggil orang untuk diperiksa, apalagi jika motif memeriksa ternyata untuk membuat orang susah dan akhirnya mau tidak mau harus setor uang. 4. dalam UU yang baru tentang badan pemeriksa keuangan, apakah memang betul sudah diatur bahwa dalam proses pembangunan, BPK mengaudit semua pembiayaan pembangunan.. dengan aturan yang jelas bahwa jika diaudit oleh pengawas dan pemeriksa keuangan (mulai tingkat bawah sampai atas) Jika ada kerugian negara barulah boleh aparat hukum turun. Ini pertanyaan sekaligus usul, agar proses pembangunan tidak mandeg karena ulah oknum2 nakal (mulai pimpinan sampai anak buah... hehehe kalau ini sih sudah bukan oknum lagi tapi pemerasan ber-jama'ah) Untuk itu kepada ahli hukum dan yang berkompeten mungkin ada jawaban. dan yang memang berwenang punya kemauan untuk menindaklanjuti Yang penting agar aparat tidak sewenang2 dan pemberantasan korupsi tetap harus digalakkan.. akhir kata, ditengah badai... masih ada harapan untuk bangkitnya negeriku tercinta Dari: putra wardana <[EMAIL PROTECTED]> Tanggal: Sun, 31 Aug 2008 12:11:40 -0700 (PDT) Topik: Yang Benar Kantor Kejaksaan Adalah Sarang Penjahat Kantor Kejaksaan itu kantornya para penjahat... disana bamyak maling.. disana banyak pemeras.. disana banyak perampok.. disana banyak tukang copet.. disana banyak tukang todong.. disana banyak pencuri.. disana banyak koruptor.. Modus Konvensional (ketinggalan zaman/ tapi masih sangat sering dipakai): mereka yang disangka melakukan kejahatan, ditekan agar memberi setoran untuk kasus dimana jaksa langsung sebagai penyidik sejak awal, jika tidak setor uang, maka diancam kasus akan diteruskan (meski mungkin kasus tidak layak untuk diteruskan ke sidang pengadilan). jika cocok setoran bisa saja kasus dihentikan ditengah jalan dengan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Atau jika memang kasus layak diteruskan dan sudah jadi sorotan, maka pengaturan adalah lewat pengaturan penuntutan, jika setor, bisa saja penuntutan diarahkan pada tuntutan minimal, sehingga hukuman akan minimal. Atau yang sering jaksa menggunakan tuntutan yang ngambang/tidak jelas, karena memakai pasal hukum yang salah, sehingga yang dituntut bisa bebas. Untuk kasus dimana jaksa hanya sebagai penyidik lanjutan (dalam hal ini jika peran jaksa adalah menerima berkas pemeriksaan dari polisi, dimana jika tidak meneruskan akan menimbulkan pertanyaan dari polisi) jika tidak setor uang akan dituntut maximal, jika setor uang bisa diatur akan dituntut minimal. Bahkan jika memungkinkan, jika setorannya cocok, bisa saja terbit Surat penghentian penyidikan dengan alasan bukti kurang, atau terus menerus mengembalikan berkas pemeriksaan kepada polisi, dengan alasan itu. Sehingga lama2 kasus masuk peti es. Aatau seperti modus diatas. pada prinsipnya pada pola yang konvensional ini kebanyakan memang berhadapan dengan orang yang bermasalah/ diduga bersalah. Yang terjadi adalah pemerasan. Salah satu contoh kasus dalam pola ini adalah kasus BLBI, yang melibatkan Ayin dsb, juga narkoba dsb. Modus yang Mutakhir (sering tidak muncul ke permukaan, tapi sudah jadi kebiasaan): Ini korbannya belum tentu orang yang bisa dianggap bersalah. andapun suatu saat mungkin akan pernah mengalaminya.. Dalam proses pembangunan disegala bidang, baik proses pembangunan fisik, maupun pengadaan barang dan jasa para jaksa akan mempelototi-nya dengan alasan untuk memberantas korupsi. Ini sungguh bagus, tapi dalam prakteknya dengan kewenangannya, malah mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Sebaik apapun pelaksana pembangunan, dan bahkan meskipun mungkin tidak ada tindak pidana korupsi didalam proses itu, akan tetap dicari kesalahan atau minimal direpotkan dengan pemanggilan terus menerus oleh jaksa. Apa yang dilakukan para jaksa? mereka akan selalu memanggil pelaksana pembangunan ataupun pelaksana pengadaan barang dan jasa.. meskipun mereka tidak memiliki bukti awal/ tidak memiliki alasan untuk memanggil. jadi instansi pemerintah mereka panggil pemborong atau suplier mereka panggil untuk diperiksa... ini pada semua moment pembangunan jadi dalam setiap ada pembangunan atau pengadaan barang dan jasa, jika para jaksa mendengar, maka mereka akan memanggil dan memeriksa, meskipun para jaksa itu sama sekali tidak memiliki bukti awal selembar kertas-pun... Bukti baru akan mereka dapatkan setelah instansi atau pelaksana pekerjaan itu disuruh menghadap untuk diperiksa dan harus membawa berkas pekerjaan secara keselur
[proletar] Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Timur diganti.... Kejaksaan Agung; Komisi Kejaksaan; BPK; KPK... Periksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur!!!
Harian Jawa Pos tanggal 29 Juli 2008 memberitakan bahwa Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Timur diganti. Meskipun Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akhirnya diganti, akan tetapi sebaiknya Lembaga yang berwenang tetap menyelidiki kasus ini. Karena ini merupakan indikasi yang meresahkan, dimana sebuah lembaga yang punya wewenang dapat berbuat sewenang-wenang karena mendapat order/pesanan dari pihak lain. Indikasi seperti ini harus dihentikan, karena lembaga hukum seharusnya merupakan pengayom rakyat. Maka perlu dibongkar tuntas siapa aktor intelektual kasus ini... apalagi jika yang dijadikan obyek adalah dunia pendidikan yang merupakan masa depan bangsa dan negara ini. dimana para guru dan mereka yang bertugas dibidang pendidikan... diperlakukan sewenang2... agar menuruti pada pihak tertentu... dimana pihak tertentu memaksakan kehendak agar para anak didik ... mau tidak mau memakai produk dari pihak tertentu tersebut... lha iya kalau itu baik bagi perkembangan pendidikan... lha kalau malah menjerumuskan anak didik dan dunia pendidikan dalam kebodohan... maka aparat hukum dalam hal ini kejaksaan berarti berperan besar dalam proses pembodohan bangsa. Hanya untuk mendapatkan uang jasa preman dari orang yang tidak punya kepedulian terhadap masa depan anak didik kita... Malah mungkin saja orang tersebut tidak punya rasa ikut memiliki atau memang tidak berkewarganegaraan indonesia... sehingga tidak peduli bangsa ini dimasa depan penduduknya bodoh... tidak peduli negara ini hancur... karena yang penting dia keruk duit sebanyak2nya... Toh dia dan keturunannya sudah punya kewarganegaraan negara lain dan sudah punya tempat tinggal disana... sewaktu2 bisa lari keluar negeri.. dan yang dipasang di Indonesia hanya pion2 yang seolah2 mempunyai wewenang... tapi sebenarnya hanya boneka... --- Kepada: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], "jurnal perempuan"@yahoogroups.com, [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] Dari: [EMAIL PROTECTED] Tanggal: Sat, 26 Jul 2008 22:59:32 -0700 (PDT) Topik: [jaringanbukuindonesia] Kejaksaan Agung; Komisi Kejaksaan; BPK; KPK... Periksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur!!! Kejaksaan Agung, Komisi kejaksaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) dan lembaga2 negara maupun lembaga2 tinggi negara harus memeriksa dan mengusut peristiwa yang melibatkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sebagaimana berita2 yang ada di web sebagaimana salah satunya yang ada dibawah ini yang menuduh Kejaksaan Tinggi Jadi Preman dan Makelar Proyek. Karena proses penyelidikan, pengusutan, pemeriksaan tentunya tidak terlalu rumit, karena tinggal memeriksa tempat, dimana acara berlangsung, diperiksa siapa yang membayar biaya pelaksanaan acara tersebut dsb. 1. Karena yang mengundang adalah Kejaksaan Tinggi, maka pembiayaan adalah dari anggaran kejaksaan tinggi. Perlu diperiksa apakah pemakaian anggaran untuk acara itu memang tepat, sesuai atau tidak dengan tugas dan wewenangnya. Jika benar dana dari kejaksaan tinggi, maka sangat disayangkan, karena anggaran negara digunakan untuk hal diluar tugas dan wewenangnya, ditambah lagi dengan menggunakan acara yang didanai uang negara untuk kepentingan pihak lain, karena dengan acara itu berlangsung, pasti akan menimbulkan kesan aparat hukum memaksakan kehendak dari pihak tertentu, agar dipatuhi oleh dinas pendidikan di seluruh kota dan kabupaten di jawa timur. Pemaksaan kehendak ini, bisa terjadi karena secara langsung/tidak langsung aparat hukum telah melakukan intimidasi dengan kekuasaan yang dimilikinya, agar dinas pendidikan menuruti kemauan pihak lain, Karena pihak penyelenggara dan pembicara adalah para petinggi kejaksaan tinggi, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib orang dengan memeriksa, menyidik dsb. Otomatis dinas pendidikan yang diundang akan merasa takut jika tidak menuruti apa yang disampaikan pada forum tersebut. Karena terlihat dari berita tersebut, begitu mendapat undangan, dengan catatan khusus agar tidak diwakilkan, semua kepala dinas pendidikan tidak ada yang berani untuk tidak hadir. 2. Jika yang membiayai adalah pihak tertentu sebagaimana yang tersebut dalam berita (PT. Bintang Ilmu), maka sangat patut disayangkan karena patut diduga bahwa lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Tinggi ternyata bisa dibayar oleh PT. Bintang Ilmu, untuk memaksakan kehendaknya kepada dinas pendidikan diseluruh propinsi Jawa Timur. Apalagi dalam berita disebutkan bahwa panitia acara yang menseleksi dengan ketat para peserta yang diperbolehkan masuk ruangan adalah para karyawan dari pihak tertentu tadi, dengan maksud agar diketahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang berani untuk tidak hadir dal
[proletar] Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jadi Preman & Makelar Proyek ???
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jadi Preman & Makelar Proyek ??? Judul diatas awalnya tentu sulit dipahami, karena: 1. Apa hubungan aparat hukum/jaksa dengan preman dan proyek 2. Apa hubungan aparat hukum/jaksa dengan proyek kok bisa jadi makelar 3. Bagaimana preman kok bisa jadi makelar proyek? Bagaimana aparat hukum/jaksa kok bisa jadi preman A. untuk itu bisa dilihat kronologis peristiwa yang terjadi: 1. Tanggal 9 Juli 2008, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mengundang seluruh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan Kota di propinsi Jawa Timur (dengan penekanan undangan bahwa Kepala Dinas kabupaten dan Kota harus hadir sendiri, tidak boleh diwakilkan) dan Perwakilan Sekolah2 di kabupaten dan kota di Jawa Timur yang menerima bantuan dana dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana APBN, untuk rehabilitasi gedung SD yang rusak dan program peningkatan mutu SD (sekolah dasar) yang berupa pembelian buku, alat peraga pendidikan dan multi media, dengan thema pertemuan sebagaimana tertera dalam undangan dan spanduk dalam ruangan pertemuan yakni: "sosialisasi program hukum dan pelaksanaan DAK tahun Anggaran 2008" Tempat acara di Hotel Royal Orchids Garden, Kota Batu, Jawa Timur 2. Berturut-turut berbicara didalam forum tersebut: a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang meberikan kata pengantar b. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memberi gambaran sekilas kenapa harus melakukan acara tersebut dan menyatakan bangga bahwa permintaanya dipatuhi, bahwa seluruh kepala dinas hadir tanpa diwakilkan kepada staff. Untuk itu diminta menyimak apa yang akan disampaikan oleh para asisten dari kantor kejaksaan tinggi jawa timur. c. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan program DAK pendidikan tahun anggaran 2008 d. Asisten Intel (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang juga memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan program DAK pendidikan tahun anggaran 2008. Baik Aspidsus maupun Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam memaparkan pelaksanaan program DAK pendidikan 2008 tersebut, menjelaskan berdasarkan paper/naskah yang dibagikan panitia acara sebelum para peserta memasuki ruangan. Paper/naskah tidak ada keterangan bahwa ini penjelasan dari siapa atau dari instansi mana. Baik Adpidsus maupun asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur intinya menekankan, agar perwakilan kepala sekolah yang hadir dan para kepala dinas se-jawa timur (untuk diteruskan kepada sekolah2 diwilayahnya) dalam melaksanakan program DAK tahun anggaran 2008, khususnya dalam pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu sekolah, berpedoman kepada paper/naskah tersebut. Jadi pertemuan atas undangan Kejaksaan Tinggi jawa Timur tersebut, khusus membahas pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu sekolah yang merupakan salah satu bagian dalam program DAK pendidikan tahun 2008. e. Bagian Penerangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Intinya menerangkan bahwa sebaiknya apa yang disampaikan Aspidsus dan Asintel dipatuhi oleh Kepala Dinas dan sekolah, dari pada nanti kena sanksi hukum. Peserta yang tadinya sedikit banyak sudah merasa tertekan, ter-intimidasi, Dalam session ini perasaan ter-intimidasi semakin kuat, karena Bagian Penerenagan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini sambil berceramah diselingi menyanyikan lagu2 yang dirubah liriknya, misalnya,... awas kalau tidak ikut akan terkena bahaya... awas hati hati nanti bisa saya kau kumasukkan bui (penjara)... awas jangan anggap enteng nanti kamu akan kena kerangkeng(kurungan).. hahaha... hihihi bisa masuk penjara dsb. (lagu asli untuk film cinderela versi indonesia) f. Para peserta yang selain sudah merasa tertekan ini juga semakin bingung, karena sebenarnya untuk pelaksanaan program DAK ini secara keseluruhan maupun yang dibahas didalam forum tersebut (pengadaan barang untuk peningkatan mutu) sudah diatur didalam buku panduan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan DAK tahun anggaran 2008 yang berisi peraturan menteri, Surat edaran Dirjen dsb, dimana dalam juknis tersebut juga sudah berdasar pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku. (sebagaimana juga disebutkan oleh para pejabat kejaksaan tinggi jawa timur pada awal acara, bahwa tidak perlu risau bahwa dengan melaksanakan program DAK, termasuk didalamnya pengadaan barang untuk peningkatan mutu, sesuai dengan juknis berarti sudah mentaati peraturan yang lain seperti Kepres tahun 1980 dsb) g.Tetapi pada pembicaraan selanjutnya yang berdasar paper/naskah yang dibagikan tersebut, para peserta menjadi tertekan dan bingung. Sebab jika ini adalah acara sosialisasi pelaksanaan program DAK tahun 2008, yang berwenang adalah pihak Depdiknas sesuai dengan tingkatan wilayah masing masing. Dan harusnya dalam program sosialisasi, adalah bagaimana peserta dapat memahami juknis tersebut dengan benar dengan menerangkan secara lebih jelas dan mempelajari secara bersama buku juknis tersebut. Tapi yang disampaikan ad
[proletar] Re: Resensi & Renungan: bumi nusantara dan bocah angon,jejak petilasan gajahmada
semoga semangat kebersamaan yang sudah semakin pudar dapat bersemi kembali, Semoga optimisme dan semangat untuk bangkit dapat mengalahkan pesimisme yang merebak karena melihat keadaan saat ini sehingga kita dapat menyongsong dan melihat hari esok yang lebih baik Robert Sianturi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Kepada: [EMAIL PROTECTED], Topik: [Suara Nusantara] Resensi & Renungan: bumi nusantara dan bocah angon,jejak petilasan gajahmada buku/tulisan yang bagus... bisa memberikan analisa, bisa memberi gambaran, bisa memberi harapan entah mungkin sebagian orang bisa saja menganggap ini klenik... tidak masuk nalar & logika... (mungkin termasuk saya juga) tapi sisi positif adalah... memberi harapan... karena jika masyarakat ini sudah tidak mempunyai harapan... tentunya tidak mempunyai semangat... tanpa semangat kita semua akan apatis pada masa depan negeri ini... tulisan/buku ini juga memberi simbolisasi yang mudah dicerna dalam memunculkan semangat... simbolisasi bocah angon.. atau anak penggembala hewan memberi gambaran bagaimana manusia yang sederhana saja punya semangat dan dalam melakukan tugasnya adalah bagaimana menjaga , memberi makan, memelihara apa yang digembalanya jika pemimpin mempunyai sikap dan semangat demikian... sudah merupakan modal yang besar bagi bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan... bangkit untuk menyongsong masa depan yang cerah.. dalam kebersamaan.. banyak calon pemimpin negeri ini mulai dari mereka yang tanpa modal atau kelebihan sampai mereka yang mendapat anugerah dari Tuhan berupa kelebihan dan kemampuan ekonomi, pengetahuan, kesempatan dsb... jika simbolisasi bocah angon (penggembala) dapat memberi spirit... sudah merupakan modal dasar yang besar ... bahkan bisa dikatakan merupakan aset bangsa yang patut terus dipupuk dalam kebersamaan... sehingga pemimpin yang muncul bukanlah mereka yang hanya sekedar merasa unggul karena dia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lain dan bangga akan keunggulannya... Tapi diharapkan pemimpin itu dikatakan unggul apabila dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya... karena jika dikatakan unggul hanya sekedar punya kelebihan (baik materi, pengetahuan, kesempatan dsb)... tapi tidak punya manfaat... malah membawa kerugian bagi masyarakat bangsa dan negara ini... ini bukan bibit unggul tapi benalu... kenyataan bangsa kita saat ini masyarakatnya masih memandang bahwa unggul adalah dia bisa lebih dari orang lain maka tak heran jika biar sudah divonis korupsi... tapi karena hartanya berlimpah... orang sekitarnya malah bangga jika bisa dekat dengan mereka... orang tidak malu lagi bahwa dia makin kaya... padahal dia tahu bahwa kekayaannya bertambah karena dia merugikan masyarakat... bahkan memiskinkan masyarakat bahkan membuat negara ini tidak punya martabat misalnya lapindo, BLBI dsb... mungkin ini yang patut direnungkan dan bisa dijadikan kajian bagi diri kita masing2 dalam tetap menjaga semangat agar tidak hilang dari diri kita... kenapa... karena jika kita tidak mulai dari kita saat ini mungkin kita akan dikutuk oleh anak cucu kita sendiri... karena mewariskan kehidupan yang sangat sengsara, sangat tidak bermartabat, sangat tidak manusiawi... karena jika hal ini tidak kita mulai dari kita sendiri, masyarakat sekitar kita sendiri dari mulai lingkungan yang terkecil... sampai lebih luas lagi... bahkan bagi bangsa dan negara ini(bagi mereka yang punya kelebihan kemampuan untuk itu)... jika kita tidak mulai mungkin tidak lama lagi... mungkin langsung anak kita sendiri... akan mengalami... kesulitan hidup yang parah... alam yang sudah sangat rusak parah... pendidikan yang sudah rusak parah... bahkan mungkin makan saja sudah tidak bisa... kejahatan yang sangat luas.. dsb... Dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita dapat berbuat... demi anak cucu... demi masyarakat... demi bangsa... sebagai bentuk pengabdian kita kepadaNYA... Sehingga jangan sampai fenomena yang menggelikan saat ini terus terjadi... setiap Jumat... masjid penuh setiap minggu... gereja penuh setiap waisak.. Vihara dipenuhi penganut budha setiap galungan dan kuningan pura diserbu pemeluk hindu dsb. Tapi saat itu pula kita lihat korupsi makin menggila... padahal mungkin mereka tidak pernah absen masuk masjid, masuk gereja, masuk vihara, masuk pura dsb demikian juga sangat menggelikan jika merasa telah membantu/membangun masjid, gereja dsb... lalu sudah merasa telah berbuat... padahal uang untuk membangun adalah dari korupsi, dari menyerobot tanah orang lain... dari menipu... dari memiskinkan dan menyengsarakan orang lain (seperti kasus lapindo dsb) dsb sangat menggelikan bukan... begitu bangga dan tidak ada kemaluan sama sekali meski sudah tervonis karena terbukti korupsi dsb... masih merasa unggul... dan lebih menggelikan lagi ... banyak orang bangga jika dekat atau merupakan saudara dengan orang itu... dan tid
