Bls: [R@ntau-Net] SURAT TERBUKA MOCHTAR NAIM: WUJUDKAN DIM
Aww. Sudaraku MD di Duri mantab email ka Prof. SB tsb. Jaleih duduk pakarono tarutamo landasan hukumnyo!Lanjuikkan! Haasma Depok. Pada Minggu, 25 Januari 2015 22:47, Maturidi Donsan menulis: Dd ZD , kd Saaf n.a.hMasukan dari dd ZD sangat baik dalam pertimbanganny memangharus masuk peran Sumbar dalam memerdekakan RI ini.Ambo tertarik dngan saran kd Saaf 13/12/14 poin 1,2:1. Sesungguhnya keinginan untuk mewujudkan ABS SBK itu secarakultural sudah bisa dilaksanakan pada saat ini tanpa menunggu terbentuknya DIM,oleh karena pengakuan terhadap identitas kultural suatu etnik tersebut -termasuk etnik Minangkabau - selain sudah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2)UUD 1945, juga tercantum dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta dalam Pasal 6UU Nomor 39 Th 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Silakan dicermati. 2. Semangat yang sama juga sudah tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014tentang Desa, yang menghormati hak setiap daerah untuk mengatur sendiri tatanandesanya sesuai dengan latar belakang sejarah dan kebudayaannya, yang diSumatera Barat dinamakan "nagari". Mungkintepat kd Saaf berikan ide diatas ke GubSumbar yang sekarang maupun penggantinya nanti. Wass, Maturidi (L/76)Talang, Solok, Kutianyia, Duri Riau Pada 25 Januari 2015 11.42, Saafroedin Bahar menulis: Sanak Dunil, tarimo kasih. Ado ciek lai. Misalkanlah Jokowi setuju - nan alun tantu karano 78% urang awak di Sumbar mamiliah Prabowo - mako mambuek DIM harus jo undang-undang, nan bisa makan waktu 5-10 tahun. Indak bisa taguluik saroman nan diinginkan para pemrakarsa. Namun kok kareh bana hati - sakali lai - silakan lanjuik. Wassalam, SB,78 th, sadang di Surabaya. 25 Jan 2015 10:15, "Zaid Dunil" menulis: Adi dunsanak RN n a h Ass ww Wacana pembentukan DIM nan sadang marak dibahas di RN , mambuek ambo ingin tahu lebih detil apo nan dimukasuik jo Daerah Istimewa tu. Ambo cubo bukak Undang Undang tentang Daerah Istimewa Aceh yaitu UU No.11 Tahun 2006 dan Undang Undang tentang Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 tahun 2012. Dalam kedua UU itu selalu diuraikan dalam alinea “Mempertimbangkan” hal hal menyangkut sejarah perjuangan rakyat daerah itu dalam memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Ri Dalam “Pertimbangan” UU NO. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh itu dicantumkan antara lain sbb: b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; c. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Dalam Pertimbangan UU No, 13 tahun 2012 tentang “ Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, duraikan pula hal sbb: b. bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan,mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Dari pasal pasal pertimbangan tersebut diatas , kalau DIM akan dilanjutkan ,hendaknya juga dalam usul DIM itu diuraikan sejarah perjuangan rakyat dan tokoh Minangkabau dalam memperjuangkan , mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan RI, agar dapat pula menjadi dasar perrtimbangan pemberian Keistimewaan Daerah Istimewa Minangkabau Lalu tentang keistimewaan “Daerah Istimewa “ di uraikan sbb : Bab I. Pasal 1 ayat 2; 2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur Berdasarkan pasal diatas ambo memahami “Daerah Istimewa “itu sebagai daerah khusus yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang undangan, artinya kewenangan itu diatur oleh Undang Undang RI . Aceh dengan UU RI No. 11 tahun 2006.. sedangkan DI Yogyakarta dengan UU RI NO RI.. 13 tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dicantumkan dalam BAB V Pasal 16 ayat 2 SBB (2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pem
Bls: [R@ntau-Net] SURAT TERBUKA MOCHTAR NAIM: WUJUDKAN DIM
“Nanti kita akanmengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menjadikan Sumatera Barat menjadiDaerah Istimewa Minangkabau, karena pada dasarnya Nagari bersifat Istimewa padadua kata kunci yaitu, nagari mempunyai hak-hak asal usul dan nagari mempunyaisusunan asli,” ucap Irwan Prayitno. iko kutipan dari gubernur saat hadir dalam diskusipanel yang diadakan LKAAM Sumbar di Hotel Pangeran City, Sabtu (13/12/2014). Tema yangdiangkat dalam diskusi panel tersebut ada 6 bahasan, Dampak undang-undang desasebagai pemerintahan terendah dan terdepan, Pemantapan pelaksanaan BAM diseluruh sekolah dengan kurikulum 2006 ataupun kurikulum 2013, Evaluasi danpengembangan model pembelajaran BAM, sarasehan seni bernafaskan ABSSK (Randai),Pendidikan wawasan kebangsaan yang berkarakter bagi generasi muda, dan RevolusiMental seperti yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Acara tersebutdihadiri oleh seluruh ketua LKAAM se Sumatera Barat, dan juga narasumber yangsangat mengerti dengan Adat dan Nagari. Gubernur Sumatera barat membuka acaradiskusi panel ini dengan memberikan sedikit pembahasan mengenai Nagari. itu saketek info dari ranah untuk warga palanta yang budiman imran mangindo kayo, 38+, tingga di Padang.. kaba selengkapnyo, sila ditunggu koran lokal Sumbar edisi bisuak... Pada Minggu, 14 Desember 2014 10:12, Asmardi Arbi menulis: Kanda Syaaf, pak MN dan para sanak sapalanta n.ah. Ambo sangek sapandapek jo kanda Syaaf, kok iyo urang Minangkabau masih mamacik ABS-SBK sabagai filosofi jo identitas Kultural Etnik Minangkabau dan UUD jo UU sarato Perda alah pulo maagiah jalan, baa kalau ado nagari nan alah siap mampalopori implementasi ABS-SBK dinagarinyo mamulai jo mambuek kesepakatan mangaluakan Peraturan Nagari, apo masih harus manunggu ijin/perintah dari ateh? Perda babaliak ka sistem ba Nagari alah labiah 10 tahun bajalan, Buku Pedoman Pengamalan ABS-SBK alah baumua hampia ganok 4 tahun, Deklarasi ABS-SBK sabagai Identitas Kultural Etnik Minangkabau alah dikumandangkan jo diakte notariskan baitu pulo di tiok2 Nagari alah lamo talipek Monografi Adat Nagari nan manunjuakkan Adat salingka nagari, apo lai kiro2 hambatannyo bagi Nagari?. Mohon kanda Syaaf, pak MN atau nan lain2 bisa maagiah pencerahan. Sabab kalau ditiok nagari alah bajalan ABS-SBK melalui Peraturan Nagari mako perjuangan DIM tantu alah marupokan kehendak dari saluruah masyarakat Minangkabau. Wassalam, AA On 13/12/2014 17:54, Saafroedin Bahar wrote: Pak Mochtar dan para sanak sapalanta yang baik, Saya ada menyimak wacana untuk mendirikan DIM ini. Kalau memang kuat keinginan untuk itu, dan kalau sudah ada persiapan yang cukup matang - konseptual, yuridis, sosial, dan kelembagaan -, silakan lanjut. Namun, sekedar sumbangan fikiran, izinkan saya menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Sesungguhnya keinginan untuk mewujudkan ABS SBK itu secara kultural sudah bisa dilaksanakan pada saat ini tanpa menunggu terbentuknya DIM, oleh karena pengakuan terhadap identitas kultural suatu etnik tersebut - termasuk etnik Minangkabau - selain sudah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, juga tercantum dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta dalam Pasal 6 UU Nomor 39 Th 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Silakan dicermati. 2. Semangat yang sama juga sudah tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menghormati hak setiap daerah untuk mengatur sendiri tatanan desanya sesuai dengan latar belakang sejarah dan kebudayaannya, yang di Sumatera Barat dinamakan "nagari". 3. Pada tahun 2010 di Padang sudah diadakan KKM/SKM GM 2010 yang dihadiri oleh 1.000 orang utusan dari Ranah dan Rantau, dan berhasil menyepakati " Pedoman Pengamalan ABS SBK", yang sudah disebarluaskan ke seluruh orang Minangkabau, baik dalam bentuk buku maupun melalui electronic file. 4. Pada tahun 2014 atas inisiatif BK3AM Jakarta buku Pedoman Pengamalan ABS SBK tersebut telah djadikan rujukan untuk mengumandangkan " Deklarasi ABS SBK sebagai Identitas Kultural Etnik Minangkabau", yang dilanjutkan dengan membuat sebuah Akta Notaris yang sudah diserhkan ke Arsip Nasional RI. Dengan demikian, sambil menunggu terbentuknya DIM, bagaimana kalau kita laksanakan ABS SBK tersebut secara sosio kultural, yang intinya adalah menyegarkan dan membekali seluruh orang Minang dengan ABS SBK yang merupakan identitas dirinya ini ? Wassalam, SB, 78 th, Jakarta. Dr.Saafroedin Bahar Male, 78 yrs, Jakarta 2014-12-13 10:11 GMT+07:00 'Mochtar Naim' via RantauNet : Surat Terbuka Mochtar Naim Kepada yth: - Gubernur dan Wagub Sumbar; - para Bupati dan Walikota se Sumbar; - para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se Sumbar; - para Pimpinan Ormas2 se Sumbar dan di rantau dimanapun; Semua kita warga masyarakat Minang di Ranah dan di rantau di manapun di dunia ini. Assalamu'alaikum w.w. (Isi lihat di Lampiran!) -- . -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasi
Bls: [R@ntau-Net] SURAT TERBUKA MOCHTAR NAIM: WUJUDKAN DIM
"aaa) Ambo mancubo manerjemahkan "lanjuik" dinda satantangan umpan-umpan bola lambuang MN kasaluruh penjuru dunia tarutamo nan sapanjang pengetahuan ambo iyolah indak ciek juo doh jawaban, tanggapan, sanggahan dan lain sebagainya untuk manjawek sureik ..." Bana, lah lamo ambo simak, iyo ibo lo awak, dimaa lah salahnyo "Kharisma" baliau eehh... -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. === UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. === Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+unsubscr...@googlegroups.com. Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
Bls: [R@ntau-Net] SURAT TERBUKA MOCHTAR NAIM: WUJUDKAN DIM
Aww. Dinda MM Bintang Tigo jo Palanta nan ambo banggakan.aaa) Ambo mancubo manerjemahkan "lanjuik" dinda satantangan umpan-umpan bola lambuang MN kasaluruh penjuru dunia tarutamo nan sapanjang pengetahuan ambo iyolah indak ciek juo doh jawaban, tanggapan, sanggahan dan lain sebagainya untuk manjawek sureik dari seorang anak bangsa nan diusia lanjuk mampunyai cita2 tertentu untuk Nagorinyo. bbb) Jawaban tatulieh diateih karateh bagambar Pemda Provinsi Sumatera Barat ditanda-tangani dek Gubernur jo cap tinta basah iyolah alun ado laie ambo malieknyo, antah kalau iyo ado jo MN disimpan surang, indak juo wak tau doch.ccc) Kalau bulieh ambo manaruihkan komentar, pandapeik, dan lain sebagainya iyolah ambo alun ado manarimo atau mandanga komentar MN tahadok setiap tulisan dan umpan2 bola lambung untuk di smesh ka parak Pemda SB tsb. ddd) Sahubungan dengan hal-hal diateih, sambie wak lah ado puluhan daftar namo dan baurutan dari satu dst.nya.ditambah dek daftar email nan ado ambo tarimo, iyolah dapaeik dilakukan langkah2 Tabantueknyo suatu Panitia Persiapan Pendirian/Pembentukan Provinsi Minangkabau sebagai suatu kewilayahan khusus atau istimewa sebagai adanya penduduk suku bangsa Minangkabau dikewilayahan Provinsi Sumatera Barat dan dengan suatu pemerintahan daerah yang berjenjang dari Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Pemerintahan Rakyat NAGORI dengan philosophy ABS SBK dalam konteks bahagian tak terpisahkan dari NKRI.eee) Sebagai pemikiran sederhana saja bahwa ada Panitia Persiapan Pembentukan DIM yang terdiri dari Dewan Pengarah ( SC), Dewan Pelksana ( OC ), Dewan Pakar/Ahli Professional dan ada sekretariat yang mengkoordinasikan adminsitrasi dan manajemen katakanlah Penitia Persiapan Pembentukan/Pendirian Daerah Istimewa Minangkabau dalam spirit membangun kembali Ranah Minangkabau dengan Philosophy ABS SBK. fff) Manuruik pendapat ambo sebagaimano disabuikkan di ateh (point eee) kironyo indak bakalabihan bana bahwasnyo secaro kualitas SDM alah memadai dan sangeik memadai. Dimano paralu dibantuklah pulo PokJa Hukum dan Perundang2an, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Adat NAGORI, posisi TTS ditambah jo Parik Paga, dst.nya. Sekian sekedar memenuhi permintaan MN satantangan DIM, semoga ado manfaatnyo dan maaf pabilo ado hal nan kurang tapeik.Wassalam dan hormat ambo,Haasma (Lk/70/Depok) Pada Sabtu, 13 Desember 2014 14:39, asmun sjueib menulis: Aww. Pak MN n.a.b. dan SIdang Palanta nan sadang reses (nampaknyo).aaa) Mantab pak MN surat tsbk. dan . Pada Sabtu, 13 Desember 2014 10:19, 'Mochtar Naim' via RantauNet menulis: Surat Terbuka Mochtar NaimKepada yth: - Gubernur dan Wagub Sumbar; - para Bupati dan Walikota se Sumbar; - para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten danKota Se Sumbar; - para Pimpinan Ormas2 se Sumbar dan di rantau dimanapun; Semua kita warga masyarakat Minang di Ranah dan di rantau di manapun di dunia ini. Assalamu'alaikum w.w. (Isi lihat di Lampiran!)-- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. === UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. === Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "RantauNet" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+unsubscr...@googlegroups.com. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout. -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. === UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. === Berhenti, bergabung kembali,
