Ini juga satu sisi lain lagi mengenai realita ekonomi di Indonesia --
yaitu bahwa underground economy di daerah ukurannya sangat besar -
sehingga sangat sering luput dari penghitungan.
Di beberapa daerah di Indonesia - banyak sektor ekonomi yang bisa
berputar dan berjalan karena
At 12:11 PM 6/18/2008, you wrote:
Rasanya kurang adil kalau kita langsung beri cap underground
economy apalagi dengan embel-embel penyelundupan. Kemampuan Medan
mengekspor Lobster, teri medan, kopi, sayur mayur tentu bukan produk
Medan. Itu adalah produk hinterlands dari Medan.
Mas Rachmad,
Bung Poltak ysh,
Saya pikir Indonesia gagal menjalankan amanat UUD 45 dan juga Dasar
Negara Pancasila yang bercorak sosial. Indonesia gagal menerapkan
Ekonomi Pasar Sosial ala jalan tengah yang banyak berkembang di
dataran Eropa. Ekomoni Pasar Sosial membutuhkan data Primer, Sekunder
dan
Yang menjadi persoalan bukanlah soal apakah kita sudah maju atau tidak (Sebelum
moneter menyerang asia tenggara, negara-negara disini sudah disebut
macan-macan), karena untuk menentukan maju atau tidak maka perlu kesepakatan
tolak ukur yang dipakai. Bahkan setelah badai Katerina rakyat amerika
At 04:30 PM 6/18/2008, you wrote:
Seharusnya tolak ukur yang hendaknya dilakukan oleh BPS adalah
membuat urutan kebutuhan standar yang seharusnya mampu diperoleh
oleh seseorang. Seperti dalam hal bekerja maka kita perlu membuat
patokan minimal yang akan kita capai. Dengan demikian kita belajar
Komponen penghitung IHK (Indeks Harga Konsumen) BPS semuanya ada 744
komponen.
Semua yang anda sebut tadi SUDAH masuk dalam penghitungan inflasi.
Anda bayangkan sendiri -- TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT komponen
barang dan jasa.
Berikut saya lampirkan barang-barang yang dihitung dalam
Bung Rahmad, Bung Poltak,
Setahu saya sektor gelap sudah dibahas waktu jaman kolonial dalam
dualisme ekonomi yang ditulis oleh Boeke.
Kita justru menganggap sektor ini tidak ada.
Jaman dulu kepala saja kena pajak. Di Jawa sampai ada gerakan samin
untuk menolak pajak.
Tanam karet setahu saya juga
Pak Hok An,
Rasanya ada dua periode yang sangat berbeda pada saat dijajah
Belanda. Periode pertama adalah wilayah Nusantara dikuasai VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie). VOC adalah usaha dagang
Belanda, jadi pengelolaan Nusantara akan sama persis dengan
pengelolaan sebuah perusahaan.
Bung Rachmad,
Saya setuju periode Belanda dibagi dua.
Sesungguhnya menarik sekali adanya politik etis pada periode kedua itu.
Orang Belanda ternyata bisa tahu malu dan sedikitnya mau bayar semacam
ganti rugi.
Pemberantasan korupsi dalam periode dua juga cukup berhasil.
Saya juga setuju
