Salah satu issue penting dalam penawaran blok baru kali ini adalah issue
diberlakukannya PBB untuk daerah eksplorasi, termasuk dilaut (menjadi PBL,
kali ya). Besaran angka pajak ini ditengarai mampu melebihi total biaya
eksplorasi. Sehingga diperkirakan blok-blok yang ditawarkan semakin sulit
menda
Ini adalah issue krusial saat ini: bukan hanya akan mempengaruhi hasil
tender tapi juga akan mempengaruhi aktifitas eksplorasi di blok yang
sudah ada. posisi beberapa KKKS kelihatanya cukup jelas: tidak
ikut lelang atau bahkan akan mengembalikan blok yang sudah
dimenangkan.
Bagaimana tidak,
kalau dari sisi pemerintah pemberlakuan PBB ditujukan untuk menaikkan
penerimaan pemerintah, apa tidak lebih baik kita pakai sistem royalti saja?
atau kalau tidak mau sistem royalti, gimana kalau PBB ini diganti saja
dengan "license fee" yang rumusannya dibuat sedemikian rupa agar besarannya
semak
Wah telat nih peraturan keluarnya, dalam eksplorasi dan eksploitasi Mineral dan
Batubara pengenaan PBB terhadap daerah Kontrak Karya/IUP sdh diberlakukan dari
sejak jaman dulu. PBB adalah salah satu kontribusi langsung perusahaan kepada
daerah dimana ia beroperasi.
Tks.
Powered by Telkomsel Bl
Sebagai perbandingan saja dilingkup pertambangan Minerba, tahun ini kami harus
membayar PBB untuk seluruh luasan 33.519 HA (ada 3 konsesi eksplorasi mineral
di Kalteng) sebesar Rp.765jutaan, dibandingkan iuran tetap tahunannya sebesar
US$2/HA (PP 9/2012 PNBP II-B.1) hanya di kisaran Rp.651jutaa
*Dear IAGI Member,*
Biro Kursus IAGI (Indonesian Association of Geologists) has arranged a
workshop in October 2013. Workshop will be held at Santika Hotel, Medan,
Indonesia. This workshop is arranged as Pre Convention and Post Convention
for HAGI-IAGI Joint Convention 2013. There are courses tha
6 matches
Mail list logo
