Penerimaan Negara dari SDA itu ada dua yaitu Penerimaan negara
Bukan Pajak ( contoh royalti atau bagian negara ), biasanya
diatur dg PP yg merupakan turunan dari UU sektor tsb dan
penerimaan negara berupa Pajak ( spt PBB ) yg mengacu ke UU
lain ( UU Perpajakan ) , jadi PBB tdk bisa diganti dg Roya
Anggota IAGI ysh,
Bagi anggota IAGI yang memerlukan Undangan Resmi untuk keperluan perjalanan
dinas, mohon memberitahukan ke Sekretariat IAGI (iagi...@iagi.or.id) untuk
dikirimkan melalui fax/email.
Kehadiran anda dalam JCMedan HAGI-IAGI ini sangat diharapkan.
Terimakasih
Rovicky Dwi Putrohari
Kalau lihat ulasan Pak Dhany, saya pikir sebaiknya jangan di gali/dibongkar
batu2 andesitnya. Karena batu2 itu sengaja ditaruh disana untuk menutupi
bangunan atau apapun yg dibawahnya. Mungkin utk melindungi. Mending survei
geosika lainnya ysng mencakup daerah lebih luas. Siapa tahu ketemu juga
*Dear IAGI Member,*
Biro Kursus IAGI (Indonesian Association of Geologists) has arranged a
workshop in October 2013. Workshop will be held at Santika Hotel, Medan,
Indonesia. This workshop is arranged as Pre Convention and Post Convention
for HAGI-IAGI Joint Convention 2013. There are courses tha
Dear IAGI Netter
Ada yang mengetahui dan punya file mengenai peraturan pemerintah mengenai
data migas?
Itu PP no berapa tahun berapa ya?
Di UU no 22 tahun 2001 pasal 20 ayat 6 dikatakan :
" Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan,
kerahasiaan,
pengelolaan, dan pemanfa
Ini mungkin pertanyaan yang agak bodoh, tetapi kan migas itu dimanfaatkan untuk
keuntungan dan kesejahteraan Negara, bukan untuk perorangan. Misalnya, saya
punya tanah dan saya tanam dengan kacang2an, dan saya jual, ya wajar saja
tanahnya kena PBB. Atau saya punya rumah, rumahnya kan dipajak
6 matches
Mail list logo
