Precedence: bulk
JIKA MEGA DIJEGAL, RAKYAT TEMPUH CARA PARLEMEN JALANAN
JAKARTA (SiaR, 15/6/99), Jika Megawati Soekarnoputri dijegal dengan
cara-cara yang tidak fair --seperti politik uang-- dalam pemilihan presiden
di sidang umum (SU) MPR mendatang, maka rakyat akan menempuh cara-cara
ekstra parlementer untuk menegaskan kembali pilihannya pada saat pemilu. Hal
ini ditegaskan sejumlah fungsionaris PDI Perjuangan pada SiaR, awal pekan ini.
Salah seorang Ketua DPP PDI Perjuangan Suparlan menyatakan, rakyat akan
marah, jika para elit politik menempuh cara-cara politik kotor untuk
mencapai kepentingan kelompoknya saja. Menurut Suparlan, kondisi obyektif
yang diserapnya di masyarakat adalah, bahwa parpol pemenang Pemilu
seyogyanya memiliki kans besar untuk memperoleh kedudukan sebagai presiden.
Suparlan mengakui ada suatu sistem peninggalan Orde Baru yang menjadi celah
bagi kemungkinan terjegalnya Megawati sebagai presiden lewat pemilihan di
MPR/DPR, meski PDI Perjuangan memenangkan Pemilu. PDI Perjuangan, katanya,
meskipun memenangkan lebih 70% suara belum tentu akan menjamin Megawati
terpilih sebagai presiden.
"Makanya diminta kearifan para elit, bahwa pilihan rakyat harus dihormati.
Jika kemudian rakyat menerima kenyataan, karena proses dari sistem dan
regulasi produk Orde Baru yang digunakan dalam Pemilu kemarin mengganjal
Megawati dalam pemilihan presiden, saya kuatir rakyat akan menempuh caranya
sendiri karena merasa ditipu dan dibohongi," ujarnya.
Ia bahkan mengkonstatir telah berkembangnya suara-suara dari para kader PDI
Perjuangan dari berbagai daerah tentang kemungkinan akan menempuh cara-cara
ekstra parlementer, seandainya terjadi pengkhianatan oleh para wakil rakyat
di DPR/MPR, akibat adanya praktek politik uang.
"Jika itu terjadi, kita akan set-back. Dan sangat tidak kondusif untuk
iklim pemulihan ekonomi dan politik di tanah air," tegasnya.
Tokoh PDI Perjuangan Aberson Marle Sihaloho mengusulkan, agar dapat
diketahui rakyat, mana wakil mereka yang berkhianat dan mana yang tidak,
maka ia setuju jika dalam proses pemilihan presiden ditempuh dengan cara
voting "berdiri".
Usulan voting "berdiri" ini sebelumnya juga dikemukakan oleh pengamat
politik Andi Malarangeng dan Dewi Fortuna Anwar, dalam suatu seminar yang
diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) awal pekan ini.
Dalam kesempatan tersebut, Andi menyayangkan berbagai komentar para
pengamat, dan tokoh pemerintahan (antara lain Menteri UPW Tuty Alawiyah
-red.) yang dinilainya tidak fair dan tidak sportif, dalam pernyataannya
soal pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.
Aberson tak sependapat dengan kemungkinan adanya calon presiden alternatif
seandainya terjadi deadlock dalam pemilihan presiden dalam SU MPR mendatang.
Menurutnya, bagaimana mungkin dapat diterima nalar rakyat, ada seseorang
menjadi presiden tanpa partainya bersusah payah ikut serta bersaing di dalam
pemilu, apalagi jika calon presiden tersebut, faktanya partainya memperoleh
suara yang lebih kecil dalam pemilu lalu.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Soetjipto, menanggapi
soal kemungkinan terjadinya praktek politik uang dalam pemilihan presiden di
SU MPR mendatang, berkomentar singkat, bahwa jika rakyat berkehendak tak ada
satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya.
"Siap-siaplah berhadapan dengan massa rakyat. Selama ini rakyat sudah cukup
sabar, dan hasil Pemilu itu sebenarnya refleksi suara hati rakyat. Jangan
lagi dikhianati," ucapnya seperti mengimbau para elit politik nasional.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
