Precedence: bulk
PILIH UTUSAN GOLONGAN, TIM 15 DITUDING PRO-STATUS QUO
JAKARTA (SiaR, 4/8/99). Tim 15 Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding
pro-status quo dalam memilih utusan golongan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Tudingan ini dilontarkan Sekjen Partai Aliansi Demokrasi Indonesia
(PADI) Harry Ganda, Selasa (3/8) kemarin.
Harry meminta agar Ketua KPU Rudini segera meneliti dan mengaudit anggota
Tim 15, karena ada di antara anggota tim tersebut yang ditengarai sebagai
memanfaatkan kedudukannya untuk menggolkan calon-calon anggota MPR dari kubu
pro status quo. Menurut Harry, kondisi ini juga rawan "money politics",
karena bisa saja anggota Tim 15 diiming-imingngi sejumlah uang dalam
menentukan pilihan organisasi, atau calon anggota MPR mendatang.
Ia sendiri menaruh curiga adanya kelompok pro status quo di tim tersebut
setelah dalam pengajuan komposisi calon anggota MPR, orang-orang tertentu
ngotot untuk memasukkan sejumlah organisasi yang pada masa Orde Baru
memiliki track record buruk, dan juga pro status quo.
Menurut dia, orang-orang itu ngotot memasukkan organisasi-organisasi
seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komite Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), atau perorangan seperti
nama Sri Hartati Murdaya dari Walubi.
"Mengapa bukan AJI, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU), atau Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia. Sedangkan Sri Hartati kan track record-nya pro
status quo. Jelas, kalau organisasi-organisasi macam KNPI dan PWI yang
mewakili di MPR, mereka akan pilih calon presiden dari partai pro status
quo," ujarnya.
Untuk itu Harry mengusulkan agar Tim 15 hanya membuat pengumuman siapa
nama-nama organisasi dan badan yang akan jadi calon MPR itu, sedangkan
mengenai siapa calon-calonnya, biar rakyat yang menentukan dan memilihnya.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
