Precedence: bulk
MEMBUBARKAN DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
SURABAYA, (TNI Watch! 3/3/2000). Anggota DPRD Jawa Timur, Farid Al
Fauzi, mengusulkan agar Direktorat Sosial Politik (Ditsospol) dibubarkan.
Panitia anggaran DPRD Jawa Timur juga menolak pengajuan anggaran Rp 6 miliar
yang diajukan Ditsospol. Apa itu Ditsospol? Di zaman Orde Baru Ditsospol (di
tingkat propinsi dan Dinas Sospol di Kabupaten/Kodya) adalah kepanjangan
intelijen ABRI. Beban tugas dan wewenang dinas itu tak jelas, fungsi
pembinaan yang dijalankannya bersifat intervensi. Ditsospol selama ini
bertugas "menghambat" kemandirian organisasi sosial politik atau lembaga
masyarakat lain yang ada di daerah-daerah. Ditsospol lebih banyak melakukan
pembatasan dan campur tangan serta merekayasa kongres pada saat pemilihan
ketua umum. Sedangkan tugas dinas sebagai intel, sifatnya malah menekan,
bahkan menciptakan konflik internal organisasi.
Kepala Ditsospol atau Kepala Dinsospol selalu dijabat seorang
perwira militer. Kepala Ditsospol biasanya berpangkat Kolonel dan Kepala
Dinsospol biasanya perwira berpangkat Mayor. Kedua pos ini biasanya dijabat
perwira dari Angkatan Darat. Peran Disospol dan Dinsospol yang paling
menonjol misalnya merekayasa Kongres IV PDI di Medan untuk menumbangkan
Megawati Soekarnoputri.
Marsekal Muda TNI Graito Usodo, Kapuspen TNI, menanggapi usul
pembubaran itu mengatakan, akan menarik semua anggota TNI yang berada di
Ditsospol atau mempensiunkannya. "Ini karena di pusat TNI juga sudah
menghapuskan fungsi Sospol-nya," katanya, Kamis (2/3). Namun, Graito
mengatakan, Ditsospol adalah lembaga yang berada di bawah naungan Depdagri,
sehingga ia tidak berwenang membubarkannya.
Graito Usodo mengatakan, TNI kini punya paradigma baru. Ada tiga hal
pokok yang kini sedang dan akan dijalankan TNI, pertama, berkonsentrasi
untuk kembali ke jati dirinya lagi dengan mencoba mengatur reformasi
internal di tubuh TNI. Kedua, menjadikan prajurit yang lebih profesional,
khususnya dalam menopang operasi-operasi, serta merivisi doktrin-doktrin
pokok yang dianggap tidak sesuai lagi.
Ketiga, lanjutnya, TNI kini sedang mengangkat citra baiknya dengan
berbagai cara. Untuk menjalankan ketiga hal itu saya akui amat berat.
Kenapa? "Karena selama tiga puluh tahun kami sudah berada dalam doktrin dan
cara kerja seperti itu," katanya.
Graito mengatakan langkah-langkah dalam kaitan membangun citra TNI
yang baik itu antara lain, ketetapan untuk ke luar dari DPR pada tahun 2004,
menjunjung tinggi supermasi hukum. ***
______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
