Precedence: bulk Dini S. Setyowati PUTRA FAJAR (7) Menuju Jalan Perundingan SEMENTARA itu Pemerintah Sukarno mempertaruhkan segala- galanya untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia. Intervensi Sekutu secara militer dihadapi dengan dua jalan: jalan militer, yaitu perlawanan rakyat bersenjata bersama tentara, dan jalan diplomasi politik. Pemerintah Sukarno ingin memperlihatkan kepada dunia, bahwa dengan jalan demokrasi Indonesia sanggup menjamin ketertiban dan ketenangan dalam negeri. Dengan demikian Sukarno sekaligus hendak membantah propaganda Belanda, bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah boneka Jepang. Pada tanggal 16 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk. Ini merupakan semacam badan penasihat pemerintah, di mana duduk wakil-wakil lasykar rakyat, pemuda, pimpinan golongan agama, tokoh-tokoh daerah, dan para saudagar. Dengan lahirnya badan baru ini hak legisilatif Presiden diambil alih, yang dilakukan atas dasar "Dekrit Presiden Nr. X" (bukan Nomer 10, tetapi "x" karena saat itu sistem kearsipannya belum teratur. Red. IqrA), sebagai dasar politik multipartai yang ditempuh Indonesia kemudian hari. (Untuk akurasi data dan pengertiannya, lihat catatan Editor di bawah karangan, Catatan 1. Komite Nasional Indonesia Pusat [KNIP]). Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, dua tokoh politik yang telah mengambil bagian aktif dalam gerakan bawah tanah melawan Jepang, diangkat sebagai ketua kabinet pertama. Tidak lama sesudah itu, pada tanggal 14 November 1945, Sutan Sjahrir mendapat mandat dari Presiden Sukarno untuk membentuk kabinet baru. (Lihat Catatan 2 Ed.). Dengan demikian sistem pemerintahan parlementer demokrasi burjuis mulai mengambil langkah pertama di Indonesia. Sementara itu di seluruh pelosok tanahair, pertempuran sengit terus berlangsung di medan perang, di mana para pejuang Republik mempertaruhkan hidup- mati mereka untuk melawan intervensi Sekutu. Memang suatu kenyataan, bahwa Belanda sama sekali tidak acuh terhadap upaya diplomatik yang ditempuh Sukarno. Sebaliknya, dengan ganas Belanda terus melancarkan agresinya ke berbagai pelosok Indonesia, dengan berlindung di balik kedok "aksi polisionil" atau gerakan penertiban kedamaian dan dengan mempersenjatai kembali tawanan-tawanan Jepang. Di Sulawesi Selatan, misalnya, tentara Nica di bawah komando Kapten Westerling, membunuh 30.000 rakyat di sekaligus di sebuah lapangan rumput. Untuk kesekian kalinya, kembali kaum Komunis tampil di medan pertempuran bersama para pejuang kemerdekaan umumnya. Dengan demikian mereka memperlihatkan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa membela kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonialisme menjadi tujuan utama perjuangan. ARAH perjuangan politik Republik muda ini juga memberi pengaruh pada moral bangsa pada umumnya dan para pejuang bangsa pada khususnya. Di mana saja, apabila kesempatan memungkinkan, timbul aksi-aksi perlawanan terhadap ancaman kembalinya kolonialisme. Di daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan tentara pendudukan Belanda, sikap "non-koperasi" penduduk terhadap kekuasaan Belanda menampak terang-terangan. Di kalangan para pekerja angkutan umum, kereta api terutama, pelayanan jasa seperti rumah sakit, bahkan di beberapa kalangan pamongpraja kabupaten. Di daerah-daerah pendudukan, di mana Belanda berhasil "membersihkan" kaum "ekstremis", gerakan perlawanan diteruskan dalam bentuk perjuangan bawah tanah dan gerilya. Sikap "non-ko" yang sering dinyatakan dengan terang-terangan itu seringkali harus ditebus dengan hilangnya nyawa bagi yang bersangkutan. Dunia internasional, terutama dari negeri-negeri yang baru merdeka dan yang sedang berjuang untuk kemerdekaan, mengikuti perkembangan situasi Indonesia dengan perasaan cemas dan marah. Perasaan simpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia itu juga datang dari negeri-negeri blok Timur, khususnya Uni Soviet. Protes terhadap agresi Belanda membanjir di meja sidang Perserikatan Bangsa Bangsa. Uni Soviet, disokong India, menuntut kepada PBB agar dibentuk Komisi Keamanan Khusus untuk Indonesia. Dari sudut politik dan ekonomi memang situasi dan posisi Indonesia sangat terancam. Belanda memblokade ketat semua pintu jaringan ekspor dan impor Indonesia, agar dengan demikian Republik muda ini segera bertekuk lutut. Tapi keadaan yang kritis ini dapat ditembus dengan jalan penyelundupan, melalui jalan laut dengan Singapura dan jalan udara dengan India. Dengan demikian kebutuhan barang-barang untuk strategi perang, seperti senjata dan amunisi serta obat-obatan dapat sedikit teratasi. Sementara itu tekanan dari dunia internasional yang semakin kuat terhadap kaum agresor, merupakan salah satu sebab yang membuat kedudukan mereka menjadi goyah. Di samping itu ada faktor-faktor penyebab lainnya yang bahkan sangat penting. Pertama, sebagai negeri kecil yang baru keluar dari Perang Dunia II melawan Jerman yang dahsyat, Belanda dalam keadaan krisis ekonomi. Pembangunan kembali negerinya yang mendesak, menyebabkan perang kolonial dengan Indonesia yang sementara itu berlangsung, menjadi dirasa terlalu mahal. Tambahan pula gelombang protes anti-perang kolonial tidak hanya datang dari luar negeri, tapi tak kurang kuatnya juga datang dari dalam negeri sendiri. Kedua, Inggris merasakan pengaruh pikiran Nehru yang kuat di kalangan para prajurit Gurkha. Sehingga ketika Nehru menuntut agar semua personil Gurkha dalam tentara Sekutu ditarik dari medan perang melawan Indonesia, pemerintah Inggris tak bisa berbuat lain kecuali terpaksa bernegosiasi dengan Belanda. Pihak Belanda pun tidak bisa lain kecuali harus menerima kenyataan. Pasukan Gurkha dan Inggris mulai ditarik, tapi Belanda menuntut agar semua perlengkapan perang dan telekomunikasi ditinggalkan. Pada akhir tahun 1946 Indonesia sudah bersih dari tentara Gurkha dan Inggris.(Lihat Catatan 3). Sepeninggal pasukan Sekutu ini kekuatan tentara Belanda menjadi sangat jauh berkurang, sehingga Belanda terpaksa harus menempuh jalan meja perundingan dengan pihak Indonesia. PERUNDINGAN bersejarah antara dua pihak, Indonesia dan Belanda, dimulai untuk pertama kali di Jakarta dalam bulan Maret 1946. (Lihat Catatan 4). Kemudian diteruskan di Linggajati. Linggajati sebuah desa, atau kota kecil, terletak di kawasan kota pelabuhan Cirebon. Sampai pada saat itu penduduk desa yang damai dan tenteram ini hampir tidak tahu tentang situasi politik di luar. Tapi mulai bulan September 1946 semuanya menjadi berubah seketika. Datanglah ke desa mereka beberapa orang utusan pemerintah Belanda dan Indonesia, yang segera mulai menyiapkan segala sesuatu untuk acara perundingan antara dua negara. Kabel-kabel telekomunikasi dipasang, mobil- mobil bertanda asing diparkir berderet, di sepanjang pinggir jalan desa. Losmen-losmen darurat segera dibangun. Sutan Sjahrir disertai beberapa anggota kabinet yang baru dibentuknya datang (kabinet ke-4 RI terbentuk pada 2 Oktober 1946). Perundingan Linggarjadi berlangsung selama lima hari, yaitu tanggal 11 sampai 15 November 1946. Di antara anggota delegasi St. Sjahrir tampak beberapa pemuka partai politik Islam, dan juga Hamengku Buwono IX tokoh yang berpengaruh besar. Sjahrir maju ke meja perundingan dengan dasar pemikiran mencapai kesepakatan damai dengan pihak Belanda, tidak ingin memutuskan hubungan sama sekali dengan negara bekas penjajah, terutama untuk hubungan perdagangan. Di pihak lain utusan Belanda juga bersedia bertemu dengan beberapa konsesi, tapi dengan syarat semua perkebunan dan pabrik milik Belanda agar kembali menjadi hak miliknya. Akhirnya pada tanggal 15 November 1946 dicapai kesepakatan yang disyahkan dalam satu Piagam Perjanjian. Pada 25 Maret 1947 desa Linggajati telah kembali tenang dan sepi. Kabel-kabel telekomunikasi sudah dicopoti dan dibongkar, mobil- mobil asing hilang dari pemandangan. Berarti perundingan telah mencapai kesepakatan. Piagam bersama telah ditandatangani, setelah melewati perdebatan sengit antara dua pihak. Butir- butir sangat penting dari kesepakatan damai itu ialah: pertama, gencatan senjata oleh kedua pihak yang sengketa; pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tapi suasana damai yang diciptakan oleh Perjanjian Linggajati ternyata tidak lama berlangsung. Kalangan konservatif pemerintah Kerajaan Belanda tidak mau menerima hasil Linggajati yang dilihatnya sebagai kekalahan. Linggajati harus dikoreksi, demi tegaknya kembali hukum Kerajaan Belanda. Menjelang bulan Juli 1947, pengaruh politik kaum konservatif di parlemen Belanda sangat besar. Sehingga ambisi untuk melancarkan "aksi polisionil" terhadap Indonesia tidak bisa dicegah oleh golongan-golongan lain yang lebih maju. Maka terjadilah pada 21 Juli 1947 agresi pertama terhadap wilayah Republik Indonesia, yang kedaulatannya telah diakui oleh Perjanjian Linggarjati itu. Walaupun begitu sebenarnya "aksi polisionil" ke-1 ini tidak terjadi tiba-tiba. Butir-butir ketetapan Perjanjian Linggajati sedikit demi sedikit sudah terus menerus diingkarinya segera setelah kesepakatan dicapai. Di kawasan pulau-pulau di luar Jawa yang dikuasai oleh Belanda, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil pemerintahan otonomi setempat dijamin. Tapi untuk urusan-urusan penting, seperti pertahanan, anggaran belanja, perdagangan, pendidikan dan politik perekonomian, semuanya ini diatur oleh pemerintah Kerajaan di Den Haag (Woodman: 208). Bukti lain lagi tentang pelanggaran Perjanjian Linggajati oleh Belanda, yaitu bahwa pihaknya tidak menarik mundur pasukan-pasukannya dari Jawa dan Sumatra, wilayah sah RI yang diakui kedaulatannya oleh perjanjian bersama itu. Sebaliknya dari menarik mundur pasukan, Belanda bahkan memperluas terus-menerus daerah pendudukannya. Nafsu agresinya itu kemudian disembunyikannya di balik dalih demi bantuan kemanusiaan, karena pemerintah RI tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Blokade ekonomi secara ketat yang dilakukannya bersama Inggris sejak akhir 1945, yang berakibat lumpuhnya perekonomian Indonesia itu, tentu saja tidak pernah disebut-sebut. Pada tanggal 20 Juli 1947 Van Mook menyatakan tidak merasa terikat lagi oleh persetujuan Linggajati dan perjanjian gencatan senjata. Kedua perihal pokok hasil perundingan telah dilanggar sama sekali oleh Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947 "aksi polisionil" ke-1 dilancarkan. Di atas udara RI kembali terdengar suara pesawat-pesawat pembom Belanda berderu-deru. Tank-tank dan mobil lapis baja bermunculan. Perang meletus kembali. Madura dan Surabaya direbut dan diduduki. Tapi tujuan utamanya ialah menguasai seluruh Sumatra, khususnya daerah Palembang di mana terdapat tambang minyak. Sebagian besar kota-kota besar di Jawa diserbu dan diduduki. Kembali lagi tentara nasional Indonesia, bersama dengan kekuatan rakyat bersenjata, bertempur bersama-sama untuk menangkis serangan lawan yang jauh lebih unggul persenjataannya. Mereka menderita kerusakan besar, tapi di pihak Belanda juga jatuh korban yang tidak kecil.*** (ed.: Hersri) Catatan: 1. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini lahir dari badan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI). Ini badan yang dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan, yang ditugasi untuk membantu pekerjaan Presiden. Lahirnya badan ini berdasar keputusan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), disempurnakan pada 22 Agustus 1945 menjadi KNI bersama BKR (Badan Keamanan Rakyat), yang bertugas menjamin keamanan dan ketenteraman rakyat. KNIP, sebagai perkembangan dari KNI, diketuai oleh Kasman Singodimedjo SH dilantik pada 29 Agustus 1945 di Jakarta. Dalam sidangnya tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin Jakarta, keluarlah Maklumat Negara Republik Indonesia No. X, yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Maklumat ini menentukan, bahwa sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi tugas legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sementara itu, berhubung dengan keadaan dalam negeri yang genting, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih di kalangan anggota, dan bertanggungjawab kepada KNIP. Badan Pekerja KNIP (BPKNIP) ini diketuai oleh Sutan Sjahrir. Dengan demikian dalam praktiknya, KNIP bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Parlemen. Ketika Republik Indonesia (RIS) terbentuk, KNIP menjadi parlemen Republik Indonesia (RI) sebagai negara bagian dari RIS. Bunyi Maklumat No. X tsb. sbb. (dikutip kembali dengan ejaan disesuaikan): Presiden Republik Indonesia. Sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Menimbang bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia di sebelah Pemerintah; Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat; Memutuskan: Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Jakarta, 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Republik Indonesia MOHAMMAD HATTA 2. Tentang Kabinet. Kabinet RI pertama disahkan tanggal 5 September 1945, yaitu Kabinet Presidensiil, dengan demikian dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dalam kabinet RI pertama yang terdiri 13 kementerian, dengan 17 menteri termasuk 1 menteri muda (Keamanan) dan 5 menteri negara, dan 1 kosong (Menteri Pertahanan). Dalam susunan kabinet ini tidak terdapat nama Sutan Sjahrir. Amir Sjarifuddin duduk sebagai Menteri Penerangan. Nama Sutan Sjahrir mulai muncul dalam susunan kabinet RI ke-2 yang berbentuk kabinet parlementer, selain sebagai perdana menteri juga menteri luar dan dalam negeri sekaligus. Amir Sjarifuddin tetap sebagai menteri penerangan. Kabinet parlementer pertama RI ini disahkan pada 17 November 1945, menyusul Maklumat 1 November 1945, yang lebih terkenal dengan nama Manifest Politik RI, dan yang selanjutnya menjadi "haluan dari politik Pemerintah." Pada 3 November 1945 disusul pula oleh maklumat pemerintah tentang anjuran pembentukan partai- partai politik. Kedua maklumat tersebut ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. 3. Penarikan Tentara Gurkha Sumber lain menyebut penarikan tentara Gurkha dimulai tanggal 1 Maret 1946, sedangkan tentara Inggris baru ditarik seluruhnya pada 30 November 1946. (Dhaniswara: Dokumentasi Sewindu; Jajasan Pendidikan Kedjuruan-Djakarta, 1954). 4. Perundingan pertama RI-Belanda Sumber lain (Dhaniswara: o.c.) menyebut perundingan tentang soal status Indonesia dimulai pada 10 Februari 1946, antara St. Sjahrir dari pihak Indonesia dengan Van Mook dari pihak Belanda, di bawah wasit Archibald Clark Kerr dari Inggris. Peristiwa ini terjadi sesudah soal Indonesia dibicarakan di sidang Dewan Keamanan PBB di London, tanggal 7 Februari 1946, atas prakarsa wakil Ukraina, Manuiiski. Sumber acuan tambahan bab ini: 1. Lukisan Revolusi; op.cit. 2. Mary C. van Delden; op.cit. 3. Ensiklopedi Indonesia; op.cit. 4. Dhaniswara, Dokumentasi Sewindu; Jajasan Pendidikan Kedjuru- an-Djakarta, 1954. ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html