Sebenernya beberapa hari yang lalu gua sempet ngeliat di salah satu statiun TV,
tentang iklan salah seorang capres yang menampilkan grafik tentang kenaikan
gaji guru dan buruh saat pemerintahannya ... yang membuat gw cukup kaget
diakhir grafik yaitu kenaikan tahun sekarang (2009) di mana gaji guru mencapai
angka 2.3 juta dan gaji pokok buruh 950 ribu... artinya buruh akan cenderung
susah.. karena gaji mereka hanya setengahnya dari gaji guru... padahal harga
sembako biasanya mengikuti kenaikan gaji PNS... kasihan bener tuh buruh... dan
jumlah guru sudah pasti lebih sedikit dari jumlah buruh... demikian juga jumlah
PNS hanya 3.5 juta dari seluruh angkatan kerja di indonesia yang berjumlah 95
juta... kalau gw pikir2 gile bener pemerintahan sekarang ini... naik-in
anggaran pendidikan 20%... malah nyiptain efek domino ekonomi yang berimbas
kerakyat kecil seperti buruh ... bukannya ngakat malah nyusain... harga jadi
mahal, kalo harga mahal... transaksi pasti
turun... industri kalo pasar/transaksi turun ada pengurangan produksi... lama2
PHK.... wah ngawur bener dah... kenapa yang 20% itu ga dijadiin yang lain
aja... yang ga ada efek dominonya... seperti inventaris kendaraan untuk
guru.... kan lumayan ketimbang naikin gaji ada efek dominonya ... kalo
inventaris secara ga langsung naikin gaji juga.. ongkos dia ga ke pake...
pemerintahan yang menyedihkan.... mmmhhuuuu... hmuuu.... hmmuuu...
http://nofieiman.com/2008/08/pns-sumber-masalah-negeri-ini/
PNS: Sumber Masalah Negeri Ini?
August 21st, 2008 | Economics
Rasanya setiap orang tahu bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) identik
dengan birokrasi yang berbelit-belit, lamban dalam menyelesaikan
pekerjaan, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi,
sigap mencari amplop dan sabetan, datang ke kantor paling akhir tapi
pulang paling awal, dan sering keluyuran saat jam kerja.
Di tengah lapangan pekerjaan yang begitu terbatas, fasilitas yang
ditawarkan kepada PNS sepintas bisa dibilang sangat menggiurkan. Tak
perlu kerja ngoyo tapi gaji dan tunjangan lumayan, jam kerja pendek dan
susah diberhentikan.. Makanya tak heran bila setiap kali dibuka penerimaan PNS,
peminatnya selalu membludak. Tak jarang yang sampai rela memberikan sogokan.
This is (probably) the best job ever.
Benarkah PNS Profesi yang Aman?
Ada tulisan menarik dari Jay Rosengard
tentang kebijakan fiskal, anggaran, dan krisis keuangan di Asia. Kita
tahu bahwa pengelolaan dana pensiun di Indonesia dikuasai oleh ASABRI
(untuk kalangan militer dan kepolisian), TASPEN (untuk PNS), dan
Jamsostek (untuk swasta dan BUMN). Berdasar data World Bank 2003,
ketiga institusi tersebut punya aset sekitar Rp 36 triliun per 2002.
Rosengard menilai institusi tersebut tidak piawai dalam mengelola
investasi, kurang transparan dan terbuka, mismanajemen yang kronis,
serta terlalu minim regulasi dan supervisi. Mereka tidak mampu memenuhi
kewajiban untuk membayar pensiun (underfunded) tanpa adanya
sokongan dana dari pemerintah. Situasi ini makin parah karena rasio
pensiunan meningkat drastis sebagai akibat populasi yang kian menua dan
skema pensiun yang makin ekstensif.
Data Asian Development Bank menunjukkan bahwa TASPEN mengalami defisit cashflow
Rp 13,5 triliun pada tahun 2000. Berdasar sumber yang lain, kekurangan
(shortfall)
investasi TASPEN per 2003 sudah menembus angka Rp 300 triliun. Tentu
saja defisit TASPEN akan makin membengkak dan ongkosnya kian mahal
karena pemerintahan sekarang begitu jor-joran menerima pegawai baru.
Akibatnya, bukan tidak mungkin akan ada pensiunan yang tak kebagian
jatahnya. Tapi mana ada presiden yang mau menanggung risiko didemo
ribuan (jutaan) pensiunan PNS? Jadi langkah yang lebih realistis adalah
membebankan shortfall TASPEN kepada negara. Ada isu bahwa per
2009, akan ada alokasi APBN yang dibelokkan untuk membayar para
pensiunan. Kalau pemerintah masih kekurangan uang, bisa saja surat
utang baru diterbitkan.
Apabila langkah tersebut diambil, tidak ada lagi pensiunan yang tak kebagian
jatah. Namun dampaknya lebih berbahaya. Shortfall
tersebut harus ditebus dengan peningkatan inflasi yang akan mendongkrak
naiknya harga-harga.. Bisa jadi para pensiunan tersebut menerima Rp 1,5
juta per bulan, namun harga bensin menjadi Rp 25 ribu per liter dan
harga beras sudah Rp 20 ribu per kg. Harga-harga melonjak tinggi dan
uang pensiun tak lagi mencukupi.
Masih “untung” bila mereka pensiun di usia produktif sehingga bisa
punya usaha dan pekerjaan sambilan. Faktanya, jenjang karir PNS begitu
panjang sehingga ketika pensiun usianya sudah cukup lanjut. Mau bekerja
lagi, fisik sudah tidak memungkinkan. Mau mengandalkan anak-anak,
mereka sudah sibuk mengurusi keluarganya masing-masing.
Kalau sudah begini, apakah profesi sebagai PNS masih merupakan profesi yang
aman dan terjamin?
Rakyat Membayar Birokrat Terlalu Mahal
Tahukah Anda bahwa pegawai Departemen Pendidikan Nasional (selain guru)
jumlahnya lebih dari 200 ribu orang? Tahukah Anda bahwa pegawai
Departemen Agama jumlahnnya sekitar 180 ribu orang? Pemda DKI saja
mempekerjakan lebih dari 90 ribu orang pegawai—-sama dengan jumlah
karyawan Microsoft di seluruh dunia. Apa betul kita membutuhkan birokrat
sebanyak itu?
Bandingkan dengan instansi lain. Hanya dengan 52 ribu orang karyawan
se-Indonesia, PLN bisa mengaliri listrik wilayah Indonesia 24 jam
setiap hari. Hanya dengan karyawan 26 ribu orang, surat menyurat
se-Indonesia sudah bisa tertangani PT Pos Indonesia. Bandingkan dengan
karyawan PT Telkom yang hanya 30 ribu orang atau Pertamina yang hanya
20 ribu orang di seantero Indonesia.
Dengan pegawai Depdiknas non-guru sebanyak itu, ongkos pendidikan
juga tak menjadi lebih murah. Metro TV melaporkan bahwa biaya
pendidikan SD/MI rata-rata Rp 130 ribu per bulan dan SMP/MTs rata-rata
Rp 175 ribu per bulan. Ongkos sebesar itu tentu tak mampu dijangkau
sebagian besar penduduk yang masih di garis kemiskinan. Maka tak heran
bila penduduk Indonesia jumlahnya 211 juta jiwa namun mereka yang masih
buta huruf mencapai 15 juta jiwa.
Dengan pegawai Depdiknas non-guru sebanyak itu, nyatanya data
menunjukkan bahwa 50% SD dan MI serta 18% SMP dan MTs di seluruh
Indonesia dalam keadaan rusak. Di wilayah DKI saja, 2.552 sekolah rusak
ringan dan 452 sekolah rusak parah. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi
sekolah di pedalaman Kalimantan atau Papua.
Dengan pegawai Depag sebanyak itu, penyelesaian kasus sengketa
aliran sesat membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan pegawai Depag
sebanyak itu, faktanya ongkos naik haji juga tak menjadi lebih murah.
Beberapa waktu lalu sejumlah calon jemaah haji melakukan demo karena
kuotanya dicabut. Tentu masih hangat dalam ingatan bagaimana kasus catering
jemaah haji beberapa waktu lalu yang sangat memalukan.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan, anggaran tahun 2009 untuk
Depdiknas mencapai Rp 51 triliun—-terbesar di antara departemen teknis
lainnya. Sementara anggaran untuk Depag mencapai Rp 20 triliun—-sedikit
di bawah kepolisian (Rp 25 triliun), namun di atas Departemen Kesehatan
(19 triliun), Departemen Perhubungan (Rp 16 triliun), dan Departemen
Keuangan (Rp 15 triliun).
Selama ini anggaran tersebut memang disusun berdasar input, bukan
output. Perhitungan belanja pegawai dan perlengkapannya masih
didasarkan pada jumlah pegawai. Akibatnya, makin lama anggaran yang
dialokasikan ikut-ikutan membesar. Sejak tahun 2004 memang telah
dikenalkan pendekatan output yang berbasis kinerja—-namun realita dan
praktik di lapangan masih belum seperti yang diharapkan.
Saat ini, baik Depag maupun Depdiknas menduduki peringkat atas lembaga terkorup
selain Kejaksaan dan Kepolisian. Maka, salahkah kalau kita berpendapat
bahwa rakyat sesungguhnya membayar para birokrat dengan terlalu boros?
Diet Ketat Birokrasi
Jumlah angkatan kerja di Indonesia sekitar 95 juta orang dimana 3,7
juta orang merupakan PNS. Terlihat bahwa PNS sebetulnya minoritas
dengan ongkos sangat mahal dibanding angkatan kerja non-pemerintah.
Ongkos tersebut harus ditanggung oleh rakyat tak hanya lewat belanja
APBN yang besar, tetapi juga biaya birokrasi, biaya siluman, dan biaya
lain yang menyebabkan menurunnya output ekonomi secara agregat.
Pos belanja pegawai pemerintah pusat menurut APBN-P 2007 mencapai Rp
98 triliun dan naik menjadi Rp 128 triliun pada APBN 2008—-masih lebih
besar daripada subsidi tahun ini yang besarnya Rp 97 triliun. Jumlah
belanja pegawai tersebut setara dengan penerimaan sumberdaya alam yang
besarnya Rp 126 triliun. Artinya, menguras isi perut bumi pertiwi masih belum
cukup untuk membayar para PNS.
Oleh karena itu, mengurangi jumlah birokrat adalah langkah yang
mendesak untuk dilakukan. Cara yang bisa ditempuh adalah membatasi
input pegawai baru dengan sangat ketat karena penurunan secara organik
membutuhkan waktu yang sangat lama. Sistem kontrak bisa dipilih karena
PNS akan menjadi terpacu mengejar target dan meningkatkan
kinerja—-kalau gagal, bisa diberhentikan. Sistem yang ada selama ini
cenderung melumpuhkan kreativitas dan kinerja—-toh, ngebut atau lelet gaji dan
tunjangan tetap dibayarkan.
Di sisi lain, pegawai yang ada sedapat mungkin diperpendek jenjang karirnya
agar tidak terlalu lama membebani. Skenario golden handshake
bisa dipilih lewat pemberian pelatihan kewirausahaan pada calon
pensiunan serta bantuan modal dengan cicilan/bunga yang tidak terlalu
mengikat. Modal bisa disesuaikan dengan biaya gaji yang dipotong
sebelumnya agar tidak menambah beban pemerintah. Kalaupun harus diambil
dari pos lain, tidak masalah karena aliran uang tersebut akan mengalir
dalam bentuk konsumsi dan investasi yang merupakan stimulus
perekonomian.
Apabila skema tersebut sukses dilakukan, maka akan mendorong lebih banyak lagi
PNS yang tertarik menerima golden handshake.
Pengurangan PNS bisa dipercepat dan uang negara yang dihemat dalam
jangka panjang bisa lebih besar. Dengan memberikan kemudahan fasilitas
(misal administrasi dan kredit) akan tercetak lebih banyak entrepreneur
yang kelak merekrut lebih banyak lagi angkatan kerja. Jumlah pembayar
pajak bisa meningkat yang pada akhirnya menambah penerimaan bagi negara.
Tak kalah penting, aturan bahwa “PNS tidak bisa dipecat” juga harus
dihapuskan. Tentu saja hal ini harus disertai dengan memperkuat jabatan
fungsional dan menyunat jabatan struktural. Dengan pola ini, yang moncer bisa
dipromosikan sementara yang letoy
bisa dipecat. Selama ini sudah terlihat adanya inisiatif untuk
menyingkirkan PNS yang bermasalah namun selalu terhambat aturan
kepegawaian. Dengan merombak total struktur dan aturan kepegawaian yang
ada, hal itu dimungkinkan.
Kalau pemerintah mau melakukan hal ini, APBN bisa dihemat puluhan
(ratusan) triliun. Efek lainnya, berkurangnya PNS berarti memudahkan
supervisi dan pencegahan terhadap KKN. Dengan berkurangnya jumlah PNS,
belanja perlengkapan bisa dihemat dan peralatan yang ada saat ini
(meja, kursi, stationery, komputer, dll) bisa diberikan untuk
sekolah-sekolah yang kekurangan. At the end of the story, rakyat menjadi lebih
happy karena berurusan dengan birokrat jadi lebih mudah dan tidak berbelit.
Tantangan untuk Memangkas PNS
Idealnya, PNS di negeri ini ditekan jumlahnya namun ditingkatkan
kualitasnya. Dengan demikian, PNS bisa mendapatkan kesejahteraan yang
lebih baik tanpa harus melakukan pungli atau korupsi. Dengan perbaikan
kesejahteraan, seharusnya nafsu untuk mencari sabetan juga bisa
ditekan. Walau begitu, jelas bukan perkara yang mudah untuk memotong
jumlah PNS yang ada saat ini. Pemerintah (presiden) tentu menghadapi
risiko-risiko seperti:
Resistensi Internal
Dengan sistem yang telah ada saat ini, ada kecenderungan para
pejabat berusaha membuat ukuran departemennya tetap besar. Makin besar
berarti makin sulit dikendalikan oleh pihak lain sekaligus makin sulit
dibubarkan. Akibatnya, pegawai menjadi seperti kekuatan massa di partai
politik. Serikat pekerja yang terbentuk menjadi terdorong untuk
mementingkan kesejahteraan mereka sendiri dan mengabaikan mereka di
luar yang belum mendapat pekerjaan. Tak heran bila jumlah PNS terus
membengkak dengan ongkos yang kian mahal—-masa bodoh dengan efisiensi
dan efektivitas.
Imej di Mata Rakyat
Bagi sebagian masyarakat tradisional di Indonesia, rekrutmen PNS
dipandang sebagai indikator bahwa perekonomian bagus karena negara
mampu membiayai dan mempekerjakan banyak orang. Di beberapa wilayah,
banyak yang rela menjual tanah dan sawah agar anak-anaknya bisa
bersekolah dengan harapan agar menjadi PNS. Kalau jumlah PNS dikurangi
dan rekrutmen dibatasi, imej pemerintah (presiden) di mata rakyat akan
anjlok. Dampak lainnya, bisa jadi angka partisipasi pendidikan akan
menurun. Dalam skala yang lebih akut, hal ini bisa menyebabkan
destabilisasi mata uang rupiah akibat merosotnya kepercayaan kepada
pemerintah.
Risiko Politik
Mana ada presiden yang berani menanggung risiko dihujat rakyat
selama menjabat plus risiko hampir pasti tak terpilih untuk masa
jabatan berikutnya? Belum lagi hal ini bisa mendorong berkurangnya
dukungan politik yang berpindah ke tokoh lain. Kalau hal ini terjadi,
kursi kabinet bisa digoyang oleh orang-orang yang tidak puas. Class action
dan pergerakan besar-besaran di jalan sangat mungkin terjadi. Hal ini
bisa dimanfaatkan oleh lawan politik yang suka melibas di tikungan.
Last But Not Least
Sebagian besar PNS di negeri ini pendidikannya SMA (35%) sementara
yang Sarjana hanya 28,9%. Lebih menyedihkan lagi, PNS bergelar S2 dan
S3 hanya 2,5% dan 0,2% saja. Artinya, selain jumlahnya besar,
kualitasnya pun masih perlu dipertanyakan. Terlebih lagi, ongkos yang
dikeluarkan untuk menggaji mereka begitu mahal—-lebih dari Rp 100
triliun per tahun.
Andaikata saya adalah pemerintah, maka birokrasi yang efisien adalah
prioritas pertama saya. Selama ini permasalahan tersebut tidak pernah
mendapat sorotan yang memadai dan hanya menjadi wacana. Agar tak hanya
jadi sekedar polemik, kebijakan tersebut harus di-lock dengan
konstitusi. Memang tidak ada jaminan presiden selanjutnya akan
meneruskan program ini, namun setidaknya program ini bisa lebih
menggigit. Memang tidak ada jaminan program ini akan berhasil 100%,
namun setidaknya rakyat bisa menilai dengan lebih proporsional.
Kita bukan negara yang kaya sehingga uang yang ada harus
dibelanjakan dengan ketat dan tepat. Selain itu, untuk menjadi negara
yang lebih baik, pegawainya juga harus kompeten dan tidak korup. Dan
salah satu jalan yang paling logis adalah efisiensi birokrasi..
Toby Fittivaldy
Fis2 '94
