2 artikel menarik terkait pendidikan.semoga berkenan. Best Regards and Wassalam,
Nugon Kebanyakan sumber permasalahan adalah cara berkomunikasi!!! http://nugon19.blogs.friendster.com/my_blog/ http://nugon19.multiply.com/journal http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/05/06/ArticleHtmls/06_05_2011_018_003.shtml?Mode=0 Sekolah Mesti Mendesain Sistem Belajar Mandiri MEMANG menjadi sesuatu yang wajar jika anak didik setelah ujian nasional (UN) mendapat media pembelajaran lanjutan. Pasalnya, di masa kekosongan yang cukup panjang antara UN dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), siswa cenderung melupakan materi pelajaran.Bimbingan belajar (bimbel) pun akhirnya jadi incaran di masa kekosongan itu. Tak lain, tujuannya guna menambah latihan-latihan soal agar saat menghadapi SNMPTN tidak lagi grogi, dan yang paling utama agar bisa menembus salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) favorit.Permasalahan yang ada saat ini banyak bimbel-bimbel yang memberi janji-janji kelulusan dengan jaminan uang kembali apabila anak tidak berhasil lulus SNMPTN. Hal itu tentunya bukan lagi menjadi ranah pendidikan yang bermanfaat bagi siswa.“Janji-janji intelektual yang tidak mendidik itu, seperti jaminan uang kembali, justru membuat orang tua terpaksa menguras biaya. Hal ini yang harusnya mendapat perhatian para orang tua agar tidak terjebak,” papar pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Arief Rachman di Jakarta, Selasa (3/5).Senada dengannya, Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat, mengkritisi fungsi bimbel yang justru menjadi tempat mencari soal bocoran. Padahal, sejatinya bimbel itu untukmembantu murid belajar, sehingga paham atas mata pelajaran yang sulit dikuasai.“Karena fungsi yang salah itulah, akhirnya banyak biaya besar keluar dari orang tua untuk biaya bimbel. Mestinya, uang untuk bimbel itu bisa dialokasikan untuk kursus yang sifatnya keterampilan,” kata Lody.Pemerintah sendiri tak berkutik dengan kehadiran bimbel itu dan hal-hal yang sifatnya kursus keterampilan justru terabaikan. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Nasional Wartanto mengakui, lakunya bimbel di era pra-SNMPTN tersebut adalah imbas dari masih tidak meratanya kualifi kasi pengajar. Terutama, guru-guru mata pelajaran yang dipandang sulit oleh peserta didik seperti, matematika, fisika, bahasa inggris, dan kimia.“Anak tidak percaya diri, orang tua cemas, guru dan kepala sekolah pun khawatir.Faktor-faktor itu, yang saling mendukung fenomena menjamurnya bimbel ini," jelasnya.Dengan segala keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia itulah, yang lantas membuat guru dan orang tua membiarkan kehadiran bimbel agar tetap memberi manfaat bagi anak.Namun, jelas Wartanto, hendaknya orang tua juga memper siapkan anaknya dengan keterampilan yang dapat diperoleh dari kursus keterampilan seperti, kursus bahasa asing, memasak, elektronik, kecantikan, dan lain-lain.“Ini yang mesti diperhatikan juga oleh orang tua atau guru.Jadi tidak semata-mata mengejar target SNMPTN,” ungkap Wartanto.Hal itu, kata Koordinator Penyusunan Soal SNMPTN Suparno, mestinya bisa dilakukan jika sekolah mengutamakan belajar mandiri. Dengan kata lain, alokasi uang untuk bimbel menjelang SNMPTN bisa disisihkan untuk kursus keterampilan karena sekolah sendiri sudah matang mempersiapkan siswanya menghadapi SNMPTN.Kematangan mempersiapkan diri oleh sekolah, jelas Suparno, memang perlu karena bisnis bimbel semakin menggiurkan akibat belum terbentuknya pola kedewasaan siswa dalam menghadapi ujian. Jika sekolah matang menyiapkan siswanya untuk SNMPTN, SNMPTN cuma dianggap proses pendidikan biasa."Jadi, dengan belajar mandiri yang dipersiapkan sekolah, orang tua tak perlu lagi merogoh kocek guna membiayai mahal-mahal anaknya ikut bimbel menjelang SNMPTN. Uang itu bisa dialokasikan buat kursus keterampilan," kata Suparno.Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman pun sama halnya dengan pendapat Suparno. Menurutnya, bimbel hanya memberikan target jangka pendek dari sisi pedagogis."Sistem belajar siswa secara mandiri tetap yang terbaik dan harus didesain sekolah. Adapun uang yang mestinya untuk bimbel bisa dialokasikan untuk memberi keterampilan tambahan bagi siswa," tandas Suparman. (*/H-2) http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/05/06/ArticleHtmls/06_05_2011_017_022.shtml?Mode=0 Menyemai Pendidikan Inklusif di NTT PEMENUHAN hak anak atas pendidikan tidak memandang keutuhan fisiknya. Anak cacat fisik dan punya kelemahan psikis, atau dikenal anak berkebu tuhan khusus, juga berhak memperoleh pendidikan setara anak normal. Itulah dasar terciptanya pola pendidikan inklusif.Pola pendidikan inklusif itu menyatukan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu sekolah (sekolah inklusif). Bagi anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif bermanfaat memperluas akses mereka terhadap layanan pendidikan. Adapun untuk anak normal, keberadaan teman berkebutuhan khusus melatih kepekaan sosial mereka.Guna mendorong sekolah inklusif, pemerintah pusat juga menargetkan pada setiap kecamatan, minimal ada satu sekolah inklusif. Salah satu daerah yang mulai melaksanakan program tersebut adalah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.Hal itulah yang digagas lembaga swadaya masyarakat (LSM) Plan Indonesia bersama dengan pemerintah daerah Lembata. Keduanya berencana menjadikan 10 sekolah dasar (SD) di Lembata menjadi SD inklusif.Ke-10 SD yang tersebar di sembilan kecamatan di Lembata itu, diharapkan menjadi solusi bagi anak berkebutuhan khusus.Mengingat, berdasar survei awal Plan Indonesia di 10 SD itu, diketahui 27% siswanya (452 anak) tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus. Termasuk dalam ABK tersebut, yakni anak berkemampuan luar biasa, lamban belajar, memiliki gangguan komunikasi, kesulitan dalam belajar spesifik (sulit membaca, menulis, dan berhitung), tunalaras, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan tunanetra.`'Sementara itu, di Lembata baru ada satu sekolah luar biasa. Melalui program school improve ment program ini, kita harap anak berkebutuhan khusus mendapat perhatian di sekolahnya,'' ujar Manager Unit Plan Indonesia Lembata M Thamrin, baru-baru ini, di Lembata.Ia mengakui, program yang baru berjalan setahun terakhir itu masih mengalami kendala terutama fasilitas dan tenaga ahli. Mengenai fasilitas, sekolahsekolah itu `belum ramah' atas anak penyandang disabilitas, dan untuk tenaga ahli, juga baru sebagian kecil guru, yang mendapat pelatihan pendidikan inklusif. (Nik/H-2)
