KAMIS, 21 MEI 1998
Oleh Kenken
"Lengser keprabon"-nya Pak Harto merupakan fenomena politik
terpenting di tahun 1998. Perubahan (terbatas atau sekecil apa pun)
terjadi. Indonesia memasuki tahapan baru kehidupan politik setelah
sekian lama berdiam dalam ruang monoton dan baku dibawah panji-panji
kekuasaan Pak Harto bersama dengan klik istana dan oligarki
ekonominya. Setelah itu, "kita mempunyai kuasa untuk memuliakan
dunia kembali", mengutip euforia retorik Thomas Paine. Dan, 8 tahun
sudah kita tidak lagi "diayomi" oleh sang `the smiling general'.
Tetapi sekalipun demikian, warisan Pak Harto di segala bidang masih
tetap dapat dirasakan, sehalus apa pun vibrasinya. Paling tidak, Pak
Harto telah mengajarkan arti penting sebuah kebebasan.
Seingat saya, "perubahan substansial" adalah genus proximum bagi
suara-suara yang meminta agar Pak Harto beristirahat setelah 32
tahun memerintah dan berhasil memposisikan keluarganya sebagai salah
satu keluarga terkaya di Indonesia serta mensejahterakan (dalam arti
sebenarnya) begitu banyak kroni dan kaki-tangan dinasti. "Perubahan
substansial" itu diidealisasikan akan diikuti konsekuensi logis pada
peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Sekalipun,
seringkali antara `idealisasi' dan `materialisasi' merupakan dua hal
yang tidak ada kaitannya sama sekali.
Apologetik saya adalah apabila sampai saat ini idealisasi tersebut
belum dapat dicapai maka harap maklum bahwa cita-cita "setinggi
langit" itu memerlukan proses dan usaha (klise memang). Dan bukankah
kita telah bersepakat untuk melakukan "reformasi yang dipercepat"
dalam bahasa metapora moderat B.J. Habibie. Toch, saat ini kita
memiliki begitu banyak keleluasaan berekspresi. Warisan "lembaga-
lembaga demokratis" Pak Harto, tentu saja, hanya perlu diisi "proses
dan kultur demokratis". Dan apabila dirasa perlu, kita juga memiliki
kebebasan (sekalipun belum tentu "kemampuan") untuk
melahirkan "lembaga (struktur) dan proses (tradisi) demokrasi" baru,
baik secara formal maupun informal. Namun, terlepas dari cibiran
sejumlah besar kajian akademis tentang kelemahan era "reformasi
simbolik" pasca Soeharto, bagi saya, masa transisi ini merupakan
kesempatan besar untuk memperbaiki dan mengevaluasi segalanya.
TIONGHOA DALAM PUSARAN POLITIK
Runtuhnya dinasti Soeharto mengubah konfigurasi konflik. Faksi-faksi
oligarki yang sebelumnya patuh atau terpaksa patuh kepada `sang
penguasa tunggal' bertarung secara terbuka dan bebas memperebutkan
pembagian kekuasaan dan hak istimewa. Tidak ada lagi faktor yang
dihormati sekaligus ditakuti oleh faksi-faksi oligarki Orde Baru
pasca sang `mafia don' (istilah Jeffrey Winters) memutuskan untuk
pensiun. `Don-don kecil' menjadi liar tak terkendali dan dengan
rakus mencoba untuk menjadi penguasa tunggal selanjutnya. Salah satu
prestasinya adalah korupsi berjama'ah dan gonjang-ganjing politik
tanpa henti.
Perimbangan kekuatan faksi-faksi oligarki membuat pertarungan
kepentingan menjadi begitu terbuka dan tampak demokratis. Padahal
demokratisasi ini tidak didasari oleh konsensus bersama untuk
bersepakat dengan perbedaan. "Kerusuhan demokrasi" pasca Soeharto
adalah sebuah keterpaksaan bukan hasil dari kesadaran bersama di
antara faksi-faksi oligarki. Satu-satunya kesepakatan di antara
faksi-faksi tersebut adalah tidak mengutak-utik Pak Harto,
membiarkannya menikmati hari tua sambil sesekali mengenang kejayaan
masa lalu.
Rasanya belum lama, komunitas Tionghoa mengalami situasi aneh di
mana peran positif Tionghoa diminta tetapi secara keras Tionghoa
dilarang melakukan sesuatu yang positif. Partisipasi positif orang
Tionghoa dengan mudah dapat dikenali sebelum Orde Baru tumbuh dan
berkembang dan akhirnya berkuasa secara absolut. Nama-nama seperti
Liem Koen Hian, Yap Tjwan Bing atau Oei Tiang Tjoei dapat dengan
mudah dikenali sebagai orang Tionghoa dalam kedudukan mereka sebagai
anggota BPUPKI. Tetapi tak mudah mengetahui bahwa Susi Susanti, Alan
Budikusuma atau Suma Miharja ternyata beretnis Tionghoa.
Komunitas Tionghoa sebagai bagian integral bangsa Indonesia turut
merasakan dampak dari lengsernya Pak Harto dari tampuk pimpinan
formal. Sebagai golongan, Tionghoa selalu bersikap koperatif dengan
konsensus besar yang disepakati bangsa ini. Sepanjang sejarah,
komunitas Tionghoa tidak pernah menolak hasil keputusan konsensus
nasional (setidak-adil apapun konsensus itu). Bahkan komunitas
Tionghoa menerima (sekalipun dengan penyesalan) ketika para penguasa
Orde Baru memutuskan untuk menghapus peran historis Tionghoa dan
melarang ditampilkannya simbol-simbol budaya leluhur dan identitas
etnis. Tionghoa pun menerima konsensus nasional di hari kamis 21 Mei
1998 saat Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik
Indonesia.
Tak dapat disangkal bahwa nasib Indonesia adalah nasib Tionghoa.
Merahnya Indonesia adalah merahnya Tionghoa. Reformasi pasca Ordo
Pak Harto adalah reformasi Tionghoa. Tzunami Aceh adalah bencana
bagi Tionghoa. Sehingga dapat dimengerti apabila komunitas Tionghoa
tidak dapat menjadi komunitas ekslusif yang bebas dari imbas
pergolakan di tataran nasional.
Syahdan, 8 tahun sudah komunitas Tionghoa memiliki sedikit
kebebasan. Entah, apakah kebebasan ini dapat abadi ataukah penguasa
militeristik bermotto "ekonomi yes, politik no" akan kembali
menempatkan komunitas Tionghoa sebagai golongan "tidak-nyata",
sebagai mahluk yang "ada namun tiada". Diakui keberadaannya namun
dipandang dengan prasangka. Lantas akhirnya, dipertanyakan
kontribusinya untuk Indonesia. Dan sebuah penilaian negatif
ditetapkan sebelum pertanyaan itu terjawab. Di atas segalanya, mari
berharap semoga kebebasan ini abadi. Karena kebebasan itu
memungkinkan Tionghoa untuk berkiprah lebih besar bagi kemakmuran
Indonesia.
Sebenarnyalah, komunitas Tionghoa mengalami trauma berkepanjangan
sejak Orde Baru berkuasa. Dan trauma itu tidak dapat semerta-merta
lenyap dengan berbagai anjuran, nasehat dan wejangan. Kerusakan
selama 32 tahun di bawah cengkeraman otoritarianisme harus rela
dibayar dengan solidifikasi kegamangan kultur dan hilangnya tradisi
politik serta carut marutnya kesadaran akan posisi Tionghoa di
tengah-tengah kehidupan berbangsa. Trauma tersebut semakin
memaksimalkan distorsi pemahaman publik terhadap komunitas Tionghoa.
Berakhirnya kekuasaan Pak Harto merupakan momentum awal untuk benar-
benar menghadapi trauma itu. Semua itu seharusnya membuat semua
elemen bangsa menjadi maklum kalau komunitas Tionghoa tampak masih
bergelut dalam proses memperbaiki diri. Sebuah pemahaman yang saya
harap berakhir pada dukungan bersama.
Dalam dunia tanpa kepastian, Tionghoa harus memaksimalkan momentum
keterbukaan dan sebelum anti-thesis dari masa transisi ini berakhir
dengan anti-klimaks suram. Komunitas Tionghoa harus segera memasuki
tahapan lebih tinggi yaitu gerakan yang bersifat substantif. Euforia
gemerlap barongsay dan liuk magis tarian Naga harus dilanjutkan
dengan konsolidasi demokratik, pengorganisasian diri dan peningkatan
kualitas. Para pemimpin formal dan informal Tionghoa harus
mengkodefikasi ulang visi dan meredefinisi kerangka konsepsi hendak
dibawa kemana komunitas ini. Hendaknya disadari bahwa persoalan ini
tidak sepele.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Soe_Hok_Gie/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
