Dari Mana Duit Para Capres Itu? Bisnis Indonesia, Senin, 2 Februari 2009
Pemanasan menjelang Pemilihan Presiden 2009 semakin terasa. Beberapa kandidat calon presiden (capres) mulai menjajakan diri kepada masyarakat yang akan menjadi tuan rumah para pilpres mendatang. Secara politis, apa yang dilakukan para kandidat seperti bersafari ke berbagai daerah di seluruh penjuru negeri dan tampil di media massa baik cetak maupun elektronik adalah sesuatu yang wajar sebagai upaya menarik perhatian. Cuma ada pertanyaan yang terus memenuhi rongga pikiran saya, darimana kah kira-kira sumber pendanaan para capres tersebut? Saya juga mengakui bahwa para capres tersebut pastilah orang kaya yang bukan hanya modal dengkul untuk maju. Mereka harus punya kantong yang juga tebal. Lihat saja perjalanan seorang Prabowo dan iklannya di media cetak dan TV. Bisa dipastikan uang yang sudah dikeluarkan oleh mantan Komandan Jenderal Kopasus tersebut jumlahnya mencapai puluhah miliar rupiah. Atau kita lihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pendukung utamanya, Partai Demokrat, yang juga beberapa kali muncul dalam iklan di TV dan menghiasi halaman muka koran nasional. Sama seperti Prabowo, tentu rupiah yang harus disiapkan mencapai angka miliaran. Megawati Soekarnoputri yang dicapreskan oleh PDI-P mungkin belum seboros Prabowo atau Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbelanja iklan. Namun, mantan presiden itu terlihat begitu banyak melancong menghampiri para konstituennya di seluruh Indonesia. Pastilah beliau membawa rombongan yang tidak sedikit dalam perjalanannya. Wiranto dengan Partai Hanura, Sutiyoso dengan pendukungnya, dan terakhir Sri Sultan Hamengku Buwono dalam jumlah relatif lebih kecil pastilah sudah mempersiapkan, dengan menggunakan istilah alm Nurcholish Madjid, 'gizi' sebagai bekal untuk mencapreskan diri. Memang di mana pun, capres baik lewat partai maupun independen biasanya mendapatkan dukungan pendanaan dari para simpatisannya yang bisa juga berasal dari perusahaan-perusahaan tertentu. Cuma persoalannya, di Indonesia soal dukungan pendanaan tersebut tidak transparan. Bisa dipastikan tidak akan terusut dari mana sumber dana para capres tersebut. Kalau hanya mengandalkan dukungan dana yang resmi dan halal (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) bisa dipastikan para capres tersebut tidak bisa semeriah sekarang menjajakan dirinya. Yang saya takutkan, sama seperti zaman Orde Baru, ada praktik main injak kaki dari para capres tersebut kepada orang atau perusahaan tertentu. Dahulu sudah menjadi rahasia umum tentang BUMN yang harus menyiapkan dana tertentu untuk membantu capres atau partai politik tertentu. Untuk itu, menurut saya, Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu sedari awal sudah harus membuka mata, telinga dan hidung untuk mengawasi arus dana yang masuk ke kocek para capres tersebut. Pertanyaan tentang dana prakampanye tersebut bisa berlanjut. Kalau memang didanai oleh kelompok tertentu, lalu apa yang akan diberikan oleh capres tersebut sebagai balas jasa seandainya dia nanti terpilih menjadi orang nomor satu di negeri ini. Seperti yang sudah-sudah, praktik balas budi tersebut menjadi sesuatu yang menghambat para pelaksana negara bisa independen dalam menjalankan tugas mulia mereka yaitu menyejahterakan masyarakat. Abdul Rahman Slipi, Jakbar Sumber: BISNIS INDONESIA URL: http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/1id100909.html Mencari semua teman di Yahoo! Messenger? Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger dengan mudah sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/
