Janji Politik Rabu, 28-01-2009
Janji berbagai Bupati dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang akan mengangkat kembali puluhan ribu tenaga honorer dan membuka lowongan CPNS melalui jalur umum tahun 2009 adalah kebijakan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mengapa tidak berpihak kepada kepentingan rakyat? Pertama, jumlah CPNS/PNS tenaga teknis saat ini sudah berlebihan. Untuk tenaga PNS sektor fungsional di antaranya tenaga kesehatan dan pendidikan di Pulau Jawa sudah melebihi kuota, banyak guru yang mengajar dengan jam yang terbatas dan banyak dokter yang pekerjaannya hanya piket semata. Kedua, banyaknya tenaga PNS yang hampir empat juta orang ditambah pensiunan membebani APBN/APBD membuat anggaran negara tidak sehat dan tidak pro-rakyat. Bahkan 75 persen pengeluaran APBN/APBD digunakan untuk belanja rutin di dalamnya untuk gaji PNS/TNI-Polri dan tunjangan pejabat. Masak untuk rakyat hanya 25 persen, padahal pos pendapatan APBN 70 persen dari pajak masyarakat. Ketiga, penambahan PNS baru lebih bermakna politis seolah negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk itulah dibutuhan rasionalisasi-mutasi PNS. Standar gaji PNS harusnya disesuaikan dengan standar UMK para buruh di daerah setempat. Kasihan para buruh harus mengelus dada menyaksikan gaji PNS selalu naik sementara beban kerja amat ringan. Nurul Himawan Mahasiswa Sosiologi UNS Jl Ir Sutami 36 A, Kentingan, Solo Sumber : Harian JOGLOSEMAR url : http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32647&Itemid=1
