KPK Harus Bebas Intervensi Kompas, Rabu, 22 Juli 2009
Perdebatan tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sedang berlangsung. Debat itu makin marak setelah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seolah-olah memprihatinkan "kemahakuasaan" KPK. Sebagaimana diterangkan beberapa kali oleh juru bicara presiden, SBY tidak bermaksud seperti dicurigai banyak pihak. Namun, penerimaan masyarakat terhadap pernyataan Presiden sempat menciptakan simpang siur. Karena itu, selaku presiden, SBY harus berhati-hati mengemukakan pendapat. Saya teringat pernyataan John R Heilbrunn (World Bank Institute) dalam Anti-Corruption Comissions: Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?. Di situ ia menuturkan bahwa kegagalan banyak lembaga pemberantasan korupsi di beberapa negara disebabkan oleh lack of independence from the executive, receive no budgetary support from the legislature to investigate venal officials, and have no procedures for forwarding cases of corruption for prosecution by the relevant judicial authorities. Yang diucapkan Heilbrunn ini sedang dan akan terus dialami serta dihadapi oleh KPK. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita mendukung penuh keberadaan dan kinerja bagus KPK. Bila perlu, KPK biarlah menambah SDM, perangkat, anggaran, dan infrastrukturnya supaya dapat menjangkau daerah-daerah. Korupsi di Indonesia sudah dalam tataran akut. KPK sangat diharapkan fokus pada pemberantasan, bukan pada pencegahan. Namanya saja Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pencegahan Korupsi. Masih amat banyak kasus yang belum dikenai tindakan. JUNIFRIUS GULTOM Villa Tomang Mas Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Sumber: KOMPAS URL: http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/22/04480244/redaksi.yth Berbagi video sambil chatting dengan teman di Messenger. Sekarang bisa dengan Yahoo! Messenger baru. http://id.messenger.yahoo.com
