Indonesia dan ” Proyek” Thailand Selatan Thursday, 25 September 2008 Berita keterlibatan Indonesia dalam mencari solusi konflik internal di Thailand beberapa hari ini menghiasi surat kabar Indonesia.
Berita ini menjadi lebih menarik ketika muncul pernyataan dari juru bicara Departemen Luar Negeri Thailand bahwa pemerintah di Bangkok tidak pernah mengirim wakilnya ke Jakarta untuk berunding dengan kelompok di Thailand selatan. Posisi Pemerintah Thailand adalah bahwa situasi di Thailand selatan merupakan konflik internal.Publik menjadi lebih terkejut ketika ada berita bahwa Departemen Luar Negeri Indonesia sama sekali tidak dilibatkan dalam proses mediasi itu,sementara Jusuf Kalla mengatakan bahwa perundingan di Bogor menghasilkan keputusan yang bagus untuk perdamaian di Thailand selatan. *** Apa sebenarnya yang menarik dari persoalan mediasi Indonesia dalam kasus Thailand selatan? Kalau saja benar bahwa mediasi itu adalah permintaan resmi Pemerintah Thailand kepada Indonesia, permintaan itu harus dilihat sebagai pengakuan Pemerintah Thailand atas kemampuan Indonesia untuk me-mediasi konflik internal yang muncul di negara-negara ASEAN. Permintaan itu juga merupakan sebuah apresiasi bahwa Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang memiliki pengaruh besar, kalaupun tidak menentukan, dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Pemerintah Thailand sadar bahwa apa yang terjadi di wilayah selatan adalah sebuah situasi yang dapat mengganggu stabilitas domestiknya dan regional.Jika konflik Thailand selatan berlanjut, akan timbul kesan di kalangan negara-negara Asia Tenggara bahwa Thailand adalah sumber ketidakstabilan Asia Tenggara. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan mengapa Thailand akhirnya meminta Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut, selain juga karena reputasi Indonesia sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di negara-negara ASEAN. Jika saja kelak Indonesia berhasil menawarkan solusi yang dapat diterima oleh pihak- pihak yang bertikai, keberhasilan itu akan membawa beberapa implikasi. Pertama, kredibilitas diplomasi regional Indonesia di kawasan Asia Tenggara meningkat. Kedua, Indonesia akan menjadi referensi utama penyelesaian konflik. Ketiga, mediasi dapat menjadi ajang bagi Indonesia untuk mengetahui dinamika internal negaranegara Asia Tenggara.Keempat, Indonesia juga akan dinilai sebagai negara ASEAN yang sangat kooperatif dan simpatik ketika negara tetangganya menghadapi masalah internal. Adalah menjadi harapan semua, termasuk para mediator Indonesia, bahwa konflik Thailand selatan dapat diselesaikan dengan cara-cara damai. Momentum bagi Indonesia untuk mendapatkan apresiasi dari pihak-pihak yang berkonflik, selama proses mediasi dan masa tunggu,akan hilang kecuali Indonesia secara berkesinambungan melakukan beberapa hal, antara lain,(1) tetap membuka ruang untuk komunikasi; (2) mentransfer informasi, pada masa tunggu, kepada mereka yang bertikai untuk mencegah eskalasi; (3) melakukan penetrasi terhadap hambatan-hambatan emosional; (4) mengambil langkah-langkah untuk mencegah memburuknya situasi; dan (5) menekan pihak yang bertikai sedemikian rupa agar tercapai perjanjian. *** Peran yang diharapkan (expected role) sebagai mediator sering dalam praktiknya tidak menjadi kenyataan. Indonesia bukan tidak mungkin menghadapi kondisi demikian jika ia di dalam negeri tidak mendapat dukungan dari instansi-instansi terkait, apalagi kalau inisiatif mediasi itu dimonopoli hanya oleh––dan menjadi ”proyek” dari––satu instansi saja. Departemen Luar Negeri Indonesia misalnya merasa bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam urusan mediasi ini. Bukan hanya itu.Ada kesan bahwa prakarsa untuk memediasi konflik Thailand selatan dilansir hanya untuk menunjukkan ” superioritas” individu atau lembaga tertentu dalam mencari penyelesaian terhadap konflikkonflik di negara anggota ASEAN. Jika dugaan demikian benar, hal ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap prosedur-prosedur diplomatik, prosedur yang seharusnya, atau setidaknya,melibatkan Departemen Luar Negeri,tetapi hal itu juga bisa dilihat sebagai niat untuk mengendalikan, atau bahkan menguasai, bidang kebijakan (policy area) yang semestinya tidak menjadi porsi mereka. Apalagi Departemen Luar Negeri RI tahu betul bahwa pemerintah Thailand tidak menghendaki internasio- nalisasi dari konflik yang sedang dihadapinya. Apa yang diharapkan dari proses mediasi ini, jika harapan itu memang ada sejak awal Indonesia diminta menjadi mediator, akan menjadi tidak realistis jika dalam proses mediasi itu muncul berbagai reaksi yang ”tidak bersahabat”, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari Pemerintah Thailand sendiri. Seperti telah dikatakan di atas, pemerintahan yang berkuasa di Thailand saat ini membantah telah mengirim utusan untuk berunding di Bogor dengan kelompok Thailand selatan. Jika pemerintah di Bangkok konsisten dengan sikapnya,belum lagi dengan bantahan dari kelompok Thailand selatan bahwa pihak yang berunding di Bogor tidak mewakili pihak yang bertikai, maka apa yang dilakukan oleh Indonesia menjadi tidak berarti. Indonesia bahkan bisa kehilangan muka. Berita yang simpang siur me-ngenai keabsahan proses mediasi, setidaknya di mata Pemerintah Thailand, sekarang ini dan reaksi Deplu RI,jika memang itu ada,mengenai isu mediasi yang melibatkan Indonesia ini,bisa merupakan petunjuk adanya semacam ” persaingan” dan tidak adanya koordinasi yang rapi antarbirokrasi. Tidak adanya koordinasi antarinstansi mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Namun situasi demikian tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.Apalagi dalam kasus mediasi ini yang dipertaruhkan bukan hanya citra Indonesia di mata negara-negara tetangganya sebagai negara yang berpengalaman dalam memediasi sebuah konflik, tetapi jugamenurunkan,kalautidakmerusak, kredibilitas Deplu sebagai lembaga yang pada kesempatan pertama seharusnya diberi tempat dalam proses itu. Dalam kasus mediasi konflik Thailand selatan ini, faktor Deplu seakanakan dikesampingkan akibat ” proyek” yang dilansir oleh instansi lain.” Proyek”ini bisa membuat malu Indonesia jika hasil proses perdamaian itu pada akhirnya tidak diterima oleh pemerintah yang berkuasa di Bangkok saat ini dan pihak Thailand Selatan. Mungkin ini ongkos politik yang harus dibayar oleh Indonesia.(*) Bantarto Bandoro Peneliti Institute of Defense and Security Studies dan Dosen Pascasarjana FISIP UI http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/indonesia-dan-proyek-thailand-selatan-2.html
