KH Cholil Ridwan menilai Kompas memang menjadi Alat Katholik atau Missi Zending. “Jadi apa-apa yang merugikan umat Islam pasti dimuat, termasuk tulisan yang menyerang MUI”, tegasnya.
Untuk kesekian kalinya Harian Kompas kembali memuat tulisan yang yang sangat tendensius tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tulisan tendensius tentang MUI ini dimuat di Kompas edisi Senin, 8 September 2008, halaman 44, di rubrik Bentara, melalui tulisan Sumanto Al Qurtuby dengan judul, “Mendesain Kembali Format Dialog Agama” . Sumanto menulis, “Menariknya, ma-sih menurut Rumadi, dalam peristiwa kekerasan berbasis agama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mestinya berperan sebagai pengayom umat, dalam banyak hal justru sering menjadi aktor utama (prime mover) dan inspirator kekerasan. MUI yang seharusnya menjadi pemersatu kelompok-kelompok keaga-maan yang terbelah justru menjadi ”polisi agama” yang ikut menggebuk kelompok-kelompok keagamaan yang divonis sesat dan menyimpang. MUI yang semestinya berfungsi sebagai penyejuk dan ”oase spiritual” bagi umat manusia apapun agama dan keyakinan mereka seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW justru ikut menjadi pembakar amarah massa dan penyulut kebencian. Pula, MUI yang seharusnya menjadi wadah dialog agama yang terbuka justru menjadi sarang kelompok konservatif yang anti-dialog dan pluralisme. Apa yang menimpa MUI ini tentu menjadi sebuah ironi mengingat sebagai institusi agama yang ”dihidupi” dari uang rakyat melalui APBN, tidak sepantasnya jika MUI terlibat dalam kekerasan agama yang mengorbankan rakyat itu sendiri”. Pemuatan tulisan yang menyerang MUI ini tentu bukan karena unsur ketidaksengajaan. Berkali-kali harian yang diterbitkan oleh kelompok Katholik ini melakukan hal serupa. Sikap tersebut tampaknya memang sudah menjadi ideologi Kompas selama ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Ridwan menilai Kompas memang menjadi Alat Katholik atau Missi Zending. “Jadi apa-apa yang merugikan umat Islam pasti dimuat, termasuk tulisan yang menyerang MUI,'' tegasnya kepada SI. Seharusnya jika harian itu menggunakan kaidah jurnalistik yang benar, ada klarifikasi terlebih dahulu dari pihak-pihak yang akan dirugikan dari tulisan tersebut. Ia menjelaskan, kini banyak pihak menjadi kepanjangan tangan kepen-tingan Barat yang anti Islam. Mereka dibayar untuk melakukan itu. “Jadi kalau mereka tidak anti MUI, tidak menyerang MUI maka berarti mereka tidak melak-sanakan tugasnya. Mereka tidak akan dapat proyek baru lagi. Saya kira itu yang bisa kita pahami,'' tuturnya. Menanggapi tulisan Sumanto yang menuding MUI sebagai sumber kekerasan, KH Cholil tidak bisa menerimanya. Ia kemudian mengilustrasikan rusuh musik di Bandung yang menewaskan 10 orang atau rusuh di Maluku Utara serta rusuh di berberbagai daerah yang tidak pernah dibicarakan. “Semata-mata mereka memang sudah antipati terhadap MUI. Dia orang Islam yang tidak pernah mau membela Islam. Tapi dia orang Islam yang menjadi kepanjangan kaki tangan Barat”, tegasnya seraya menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara fatwa MUI dengan kekerasan. Jejak Kekurangajaran. Dalam kasus eksekusi mati Tibo dan kawan-kawan, misalnya. Kompas hampir seratus persen menjadi corong mereka yang menolak eksekusi mati tersebut, sebagaimana tercermin melalui berbagai opini yang dipublikasikannya. Dalam pemberitaannya, Kompas hampir tidak pernah memberikan ruang bagi mereka yang pro eksekusi mati Tibo dkk. Padahal, sudah jelas Tibo dkk membunuh ratusan santri Ponpes Wali-songo, Poso, dengan tangannya sendiri. Dalam hal Tibo dkk hanyalah wayang yang dimainkan aktor intelektual, itu lain persoalan. Yang jelas secara pidana Tibo dkk memang terbukti membantai ratusan orang. Keberpihakan terhadap mereka yang kontra eksekusi mati Tibo, menunjukkan bahwa sebagai media nasional Kompas tidak punya hati nurani. Harian itu bukan saja meng-abaikan amanat hati nurani rakyat yang menjadi mottonya, tetapi juga telah melukai rasa keadilan umat Islam Contoh lain, dalam kasus pro-kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Kompas jelas-jelas meng-ambil posisi kontra RUU-APP. Berbagai pemberitaan yang berkenaan dengan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa harian itu diskriminatif. Opini yang ditampilkan juga berpihak. Misalnya, Kompas edisi 29 Maret 2006 menam-pilkan opini Siswono Yudhohusodho berjudul Negara dan Keberagaman Budaya. Siswono yang pada intinya menolak RUU APP karena meng-anggapnya salah satu produk hukum yang sangat beraroma Syari'at Islam. Menurut Siswono, ”...Sebagai konsekuensi negara kesatuan (unitarian) yang menempatkan seluruh wilayah negara sebagai kesatuan tunggal ruang hidup bangsa, sebuah RUU juga harus didrop bila ada satu saja daerah yang menyatakan menolaknya karena tidak cocok dengan adat istiadat dan budaya setempat. RUU APP sudah ditolak di Bali dan Papua”. Majalah Risalah Mujahidin menilai argumen Siswono jelas terlihat dungu. Ia tidak saja mengabaikan konsep demokrasi, tetapi mendorong munculnya tirani minoritas atas mayoritas. Bukankah Bali dan Papua minoritas ?. Melalui opininya itu, Siswono sengaja menekankan supaya umat Islam yang mayoritas bila hendak membuat aturan bagi umat Islam, harus terlebih dulu meminta persetujuan masyarakat Bali dan Papua. Bila mereka menolak, berarti aturan itu harus juga ditolak sebagai konsekuensi dari konsep unitarian (negara kesatuan). Sebaliknya, bila orang Papua mau berkoteka, atau bila umat Hindu Bali mau menjalankan ritual musyriknya serta memaksakan penerapan 'Syariat Hindu’ kepada non Hindu di Bali, itu harus didukung dalam rangka melestarikan keluhuran budaya bangsa. Logika seperti itu, dipublikasikan Kompas tentu bukan tanpa maksud. Tidak bisa disalahkan bila ada yang menafsirkan hal itu dilakukan Kompas dalam rangka memprovokasi umat Islam Patut juga dipertanyakan, apa kualifikasi yang dimiliki Siswono sehingga gagasan dan logikanya layak ditampilkan di harian tersebut dan dalam rangka mewakili kalangan siapa?. Ketika wacana Perda Syari'at mengemuka, Kompas lagi-lagi menempati posisi strategisnya, yaitu menolak !. Koran ini selalu menggunakan orang Islam untuk menentang hal-hal berbau Islam. Dalam hal perda ini, lihat saja mereka menam-pilkan Eros Djarot. Pada Kompas edisi 12 Juni 2006, Eros Djarot melalui opininya berjudul “Saatnya Duduk Bersama” menyimpulkan, perda bernuansa syari'at adalah bagian dari nafsu politik mem-bangun negara di dalam negara, dan Perda Syari'at adalah gambaran Indo-nesia yang amburadul. Perda Syari'at juga dinilai Eros sebagai “hukum lain” di luar hukum positif. Padahal orang tahu, Eros Djarot bukan pakar hukum, sehingga tidak mengerti bahwa menyerap hukum Islam ke dalam hukum positif adalah merupakan salah satu kaidah terbentuknya hukum positif. Tentu aneh dan janggal bila hukum positif di tengah masyarakat yang mayoritas Islam bersumber dari hukum-hukum yang diterbitkan oleh kolonialis dan imperialis. Apalagi, hukum Islam sudah diberlakukan bagi masya-rakat Islam di kawasan Nusantara ini jauh sebelum kemerdekaan NKRI. Eros Djarot juga bukan pakar sejarah, sehingga ia tidak tahu bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima dan menerapkan hukum Islam di dalam masyarakatnya secara menyeluruh, dan diperbolehkan pemerintah kolonial Belanda, jauh sebelum kemerdekaan. Fakta ini diungkapkan oleh pakar hukum bangsa Belanda, LWC Van Den Berg (1845-1927). Sejak berkumandangnya wacana perda syari'at dan RUU APP, Kompas telah menjadi corong propaganda gerakan anti syariat dan anti Arab. Padahal, Arab dalam konteks sebagai etnik, bahasa dan nilai budaya, sudah menjadi salah satu anasir yang membentuk bangsa dan budaya Indonesia, sebagaimana Cina dan Hindu. Corong Sepilis. Harian Kompas kian terang menjadi corong kaum Sepilis (sekularis, pluralis, dan liberalis). Melalui media inilah kaum Sepilis mengaktualisasikan pemikirannya yang menyerang Islam dan kaum Muslimin. Hanya saja, sebagai corong Sepilis, dalam prakteknya Kompas juga tidak konsisten, karena hanya mau menerima opini dari satu warna saja yaitu warna sepilis. Paling sering Kompas mempublikasikan opini dari Ulil, Sukidi, Nur-cholish, Dawam, Gus Dur dan sejenisnya. Tidak terlihat Kompas punya itikad baik mau menyodorkan warna yang berbeda dengan menampilkan penulis yang terbukti mampu mematahkan argumen nama-nama tadi. Mungkin Kompas berpikir sedang memberikan kontribusi di dalam menciptakan Indonesia yang damai dan santun dengan mempublikasikan tulisan (opini) yang disumbangkan kaum Sepilis. Patut diduga, diskresi itu justru membuat panas situasi. Jangan-jangan memang Kompas ini sedang memantikkan api yang bisa membakar situasi ketegangan horizontal di Indonesia. Gaya Kompas Mengobarkan Permusuhan. 03 Oktober 2008. http://swaramuslim.com/more.php?id=6091_0_1_0_M ***** Komunitas Katolik dari Vatikan Sant’Egidio mengundang Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X untuk menghadiri pertemuan doa damai antaragama yang akan digelar di Pulau Siprus pada 16-18 November. Pertemuan doa damai tersebut juga akan dihadiri oleh Paus Benediktus XVI dan merupakan salah satu upaya mempererat dialog antaragama. ”Selama ini Paus sangat mendukung kerja kami dalam dialog antaragama. Sultan diundang karena Indonesia termasuk negara yang sangat kami kasihi”, ujar Presiden Komunitas Sant’Egidio Vatikan Marco Impagliazzo seusai bertemu Sultan HB X di Gedung Jene, Keraton Yogyakarta, Minggu (12/10). Kilas Politik dan Hukum : Komunitas Katolik Vatikan Undang Sultan HB X. 14 Oktober 2008. http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/14/0031279/kilas.politik.dan.hukum ***** Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional IV pada 17-20 Oktober 2008. Rapimnas bakal hangat karena sejumlah elemen Golkar berkeinginan agar dalam forum itu nama-nama calon presiden disuarakan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang ditemui di ruang kerjanya di DPR, Senin (13/10), mengatakan, tidak mustahil nama-nama capres akan disuarakan daerah meskipun tidak diagendakan panitia pengarah. Selaku Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo juga meminta agar wacana ini tidak ditutup apabila muncul di rapimnas. ”Dari pengalaman lalu-lalu, pemunculan nama-nama capres itu bisa menambah energi partai,” katanya. Dalam Majelis Permusyawaratan Organisasi MKGR, 12 Agustus lalu, MKGR sudah mengusulkan sejumlah nama. Namun, opsi utama capres dan atau calon wapres adalah Jusuf Kalla. Dorongan untuk mengajukan nama-nama capres ini mencuat setelah salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, yaitu Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), 8 Oktober lalu mengusulkan Sultan Hamengku Buwono X. ”Deklarasi SOKSI itu mengguncang Jusuf Kalla dan Golkar,” kata Zaenal Bintang, Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Partai Golkar. ”Berita soal SOKSI itu juga sempat membuat gusar kubu Kalla,” kata seorang petinggi Golkar lainnya. Soalnya, Kalla sebelumnya menyatakan kesediaannya melanjutkan duet dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Usulan SOKSI itu juga mengguncang karena banyak kader SOKSI duduk di Pengurus Harian DPP Partai Golkar. Mereka adalah Ketua Umum SOKSI Syamsul Muarif, Tajuddin Nursaid, Firman Subagio, Ali Wongso Sinaga, dan Bobby Suhardiman. Sedikitnya ada enam gubernur dan 10 pimpinan DPD I Partai Golkar yang merupakan kader SOKSI. Posisi Syamsul sebagai Ketua DPP Partai Golkar yang membidangi masalah organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan dinilai sejumlah kalangan sangat strategis karena merupakan kepercayaan Ketua Umum Golkar di bidang kepartaian. Sedangkan Priyo adalah kepercayaan Ketua Umum Golkar di DPR. Dalam Rapat DPP Partai Golkar terakhir yang dipimpin Jusuf Kalla, Syamsul tidak hadir. Belum SBY-JK. Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Senin, menegaskan, hingga kini Partai Demokrat belum berniat untuk mencari calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan SBY. Paket capres-cawapres baru akan diumumkan setelah ada hasil pemilu legislatif April mendatang. Cawapres yang dipilih adalah figur yang, antara lain, memiliki kecocokan dan kekompakannya dalam bekerja sama dengan SBY. Di Yogyakarta, pakar hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, B Hestu Cipto Handoyo, menyatakan, sebagian masyarakat DI Yogyakarta meminta Sultan HB X untuk mempertimbangkan secara cermat sebelum maju ke kancah nasional. Mereka bahkan meminta agar Sultan HB tetap di Yogyakarta supaya lebih terfokus dalam mengawal pembahasan RUU Keistimewaan DIY. Politik & Hukum : Isu Capres Hangat di Rapim Golkar. 14 Oktober 2008. http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/14/00341781/isu.capres.hangat.di.rapim.golkar ***** --------------------------------- Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah klik http://www.SyaikhAchmadSyaechudin.org --------------------------------- --------------------------------- Nama baru untuk Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. Cepat sebelum diambil orang lain! [Non-text portions of this message have been removed]
