---------- Forwarded message ----------
From: arkhad dabasyir
Seminar Krisis Ekonomi Indonesia : Keberhasilan 53 Tahun Mafia Berkeley?
(Bagian I)
KESIMPULAN DAN RANGKUMAN
Berbeda dengan kebiasaan, saya akan mulai dengan kesimpulannya sebagai berikut.
a.. Para akhli ekonomi kelompok tertentu yang secara konsisten menganut faham
mashab pikiran tertentu, yang dikenal dengan sebutan Berkeley Mafia berhasil
menguasai kendali kebijakan ekonomi sejak tahun 1966. Kendalinya putus selama
sekitar 2 tahun ketika Gus Dur menjabat Presiden.
b.. Kelompok Berkeley Mafia tidak menjadi anggota partai politik. Maka mereka
tidak mencerminkan ideologi partai politik yang manapun juga. Ideologi mereka
adalah ideologi mekanisme pasar yang sangat condong pada liberalisme yang
sebebas mungkin dan kapitalisme partikelir. Itulah sebabnya sejak awal mereka
sudah menganut faham korporatokrasi; hal ini digambarkan sangat jelas dan
ilustratif oleh John Pilger yang mengutip Jeffrey Winters dan Bradley Simpson.
c.. Berjayanya kelompok Berkeley Mafia dan stabilitas serta kontinuitas
kekuasaannya dalam bidang ekonomi diperkuat dengan kenyataan bahwa
partai-partai politik di Indonesia tidak mempunyai pikiran-pikiran bagaimana
menyelenggarakan negara yang baik. Semakin menuju pada demokratisasi yang
disebut era reformasi, orientasinya semakin hanya mencari kedudukan dan
kekuasaan. Ini terlihat sangat jelas kalau kita amati apa dan bagaimana yang
sekarang ini sedang berlangsung dalam proses pemilu, baik legislatif maupun
pemilihan presiden.
d.. Hasil dari kebijakan ekonomi kelompok Berkeley Mafia sejak tahun 1966
ternyata sangat merugikan negara dan bangsa, seperti yang akan diceriterakan
selanjutnya.
e.. Kaitan antara kelompok Berkeley Mafia dan lembaga-lembaga keuangan
internasional yang menurut John Pilger dan Jeffrey Winters de facto didikte
oleh Kementerian Keuangan AS sangat kuat.
f.. Dengan meledaknya krisis keuangan di AS yang dilandasi oleh rusaknya
moralitas dan akal sehat membuat para tokoh fundamentalisme mekanisme pasar,
kapitalisme partikelir dan Washington Concensus berganti haluan dalam
pikirannya secara drastis, seperti yang digambarkan dalam cover story majalah
Newsweek tanggal 2 Maret yang lalu.
g.. Pemerintah-pemerintah AS, Eropa, Jepang dan China telah selesai
merumuskan kebijakan dan langkah-langkahnya untuk menghadapi dan menanggulangi
resesi dan depresi ekonomi global. Mereka juga ditopang dengan dana sangat
besar yang dimiliki oleh pemerintahnya.
h.. Masih sangat tidak jelas bagaimana Tim Ekonomi Indonesia meminimalkan
dampak dan pengaruh resesi dan depresi global yang trend-nya terlihat dengan
jelas dari angka-angka BPS terakhir, yang tertuang dalam buku kecil berjudul
Makro Ekonomi Indonesia, terbitan Lembaga Penelitian Institut Bisnis dan
Informatika Indonesia (LPE-IBII) yang dapat diperoleh dengan cuma-cuma bagi
yang berminat.
i.. Kebijakannya hanya dalam bentuk stimulus fiskal yang dikatakan sebesar
Rp. 73,1 trilyun, tetapi banyak yang dalam bentuk pengurangan pajak dan bukan
pengeluaran langsung. Kecuali itu, kalau digabung dengan SILPA tahun 2008,
netonya hanya Rp. 13,1 trilyun atau sekitar 0,19% dari PDB. Tingkat suku bunga
diturunkan, tetapi hanya dalam bentuk BI rate yang merupakan indikasi yang
masih bertengger sangat tinggi menurut ukuran dunia, yaitu sekitar 6%.
Kebijakan Gubernur BI ini dinetralisir oleh Menteri Keuangan yang menerbitkan
SUN dalam denominasi dollar AS sebesar US$ 3 milyar dengan tingkat suku bunga
antara 10 sampai 1 %.
j.. Harapan perbaikan dalam pola pikir yang mewujud pada kebijakan dan
tindakan nyata bisa diwujudkan dengan kampanye besar-besaran dalam mengemukakan
pikiran-pikiran yang teknokratik dan sarat dengan pengetahuan yang didasarkan
atas akal sehat, nalar dan jiwa yang waras.
Kita masih mempunyai banyak akhli yang mampu melakukan ini. Tetapi media
massa kita menjadi sangat tidak peka pada pikiran-pikiran konstruktif yang
memang lebih sulit dicerna ketimbang berita-berita dan gossip yang sensasional.
k.. Aka merupakan tantangan besar bagi elit muda Indonesia yang sebagian
hadir dalam ruangan ini untuk berinovasi tentang bagaimana memasyarakatkan
pikiran-pikiran yang baik dan konstruktif.
MEKANISME PASAR BUKAN SEGALA-GALANYA
Tidak dapat disangkal bahwa akhli ekonomi kelompok tertentu yang dikenal dengan
nama Mafia Berkeley mempunyai kepercayaan yang bagaikan agama, bahwa
mekanisme pasar dengan sendirinya dan senantiasa mewujudkan ketertiban dan
keadilan.
Sangatlah jelas bahwa krisis keuangan yang meledak di AS dilandasi oleh
ideologi dan paham pasar bebas yang ekstrem. Dalam rangka ideologi dan paham
ini, keserakahan menjadikan demikian banyak orang pandai di Wall Street dan
para pimpinan hedge funds tidak waras lagi. Malapetaka buatan manusia ini
sekaligus membuktikan bahwa kemampuan mekanisme pasar mengatur dirinya sendiri
yang didasarkan atas mengemukakan kepentingan dirinya sendiri (seperti yang
digambarkan oleh Adam Smith) sama sekali tidak benar.
Esensi yang paling dasar dari mekanisme pasar memang benar, tetapi dibutuhkan
moralitas dan pengaturan seperti yang sebelumnya telah ditulis oleh Adam Smith
dalam bukunya yang berjudul The Theory of Moral Sentiments. Kebanyakan akhli
ekonomi tidak memahami buku ini yang harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan
bukunya yang lebih terkenal, yaitu : An Inquiry into the Nature and the Causes
of the Wealth of Nations. Yang memahaminya Perdana Menteri China Wen Jiabao,
yang dikemukakannya dalam wawancara dengan Fareed Zakaria di majalah Newsweek.
Dengan runtuhnya sistem komunis, di semua negara kegiatan produksi, distribusi
dan konsumsi didasarkan atas mekanisme pasar. Namun demikian berbagai bangsa
mengenal kadar campur tangan pemerintah yang beragam, dari yang sangat bebas
sampai yang intervensinya oleh pemerintah sangat banyak.
Penentuan seberapa besar regulasi oleh pemerintah yang optimal banyak
ditentukan oleh ideologi yang dihayati dan kepercayaannya pada kemampuan
alokasi dan regulasi mekanisme pasar seperti yang digambarkan oleh Adam Smith.
MEKANISME PASAR, KAPITALISME PARTIKELIR DAN MAFIA BERKELEY.
AS adalah negara yang sangat condong pada kepercayaan cukup ekstrem terhadap
efisiensi dan keadilan yang dapat diperoleh dari bekerjanya daya regulasi pasar
bebas.
Pengaruh mashab pikiran AS terhadap Indonesia sangat besar melalui
lembaga-lembaga keuangan internasional dan korporasi besar. Sejak Presiden
Soeharto berkuasa, kendali ekonomi selalu ada di tangan para akhli ekonomi dari
satu kelompok mashab pikiran yang kita kenal dengan sebutan Mafia Berkeley.
Kekuasaan mereka terganggu sekitar 2 tahun dalam era Gus Dur sebagai Presiden
RI. Namun demikian, mereka berhasil menyusup ke dalam pemerintahan melalui
badan-badan ciptaannya yang dipaksakan kepada Gus Dur, yang sebelumnya tidak
pernah dikenal dalam struktur ketata-negaraan Indonesia. Dua Lembaga ini yalah
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang ketuanya Emil Salim dan sekretarisnya Sri
Mulyani, dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Widjojo
Nitisastro dengan Sri Mulyani sebagai sekretarisnya. Dua lembaga ini bubar
karena tidak dibutuhkan lagi ketika Megawati menjadi Presiden yang langsung
saja menyerahkan kekuasaan ekonomi kepada kelompok Mafia Berkeley lagi. Jelas
bahwa lembaga-lembaga tersebut dipaksakan untuk mengimbangi Tim Ekonomi yang
tidak akan terlampau patuh pada trio Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.
KARAKTERISTIK MAFIA BERKELEY
Di Indonesia ada satu kelompok ekonom dari satu mashab pikiran ekonomi tertentu
yang merupakan kelompok yang sangat kompak. Mereka membentuk
keturunan-keturunannya dari generasi-generasi berikutnya yang garis
kebijakannya selalu konsisten, yaitu selalu sejalan dengan 3 lembaga keuangan
internasional yang sampai sebelum krisis sedang berlangsung, mereka didikte
oleh Menteri Keuangan AS. Para anggota kelompok ini tidak perlu harus pernah
belajar di Universitas California di Berkeley. Faktor pengikatnya adalah
ideologi dan kepercayaan yang sama.
Garis kebijakannya dapat digambarkan sebagai fundamentalisme mekanisme pasar
dan kapitalisme partikelir.
Mereka juga terkenal dengan sebutan teknokrat. Tetapi dalam kiprah dan sepak
terjangnya sama sekali bukan teknokrat yang bebas nilai dan bebas ambisi
politik. Mereka mati-matian mempertahankan kedudukannya sebagai penentu
kebijakan ekonomi, siapapun Presidennya. Ibu Megawati yang putri kandung Bung
Karno juga berhasil diyakinkan bahwa pengendali kebijakan ekonomi terbaik
adalah kelompok mereka, walaupun pikiran-pikirannya sangat bertentangan dengan
pikiran-pikiran Bung Karno.
Dalam satu sidang CGI, Menko Perekonomian Pemerintah Megawati Soeranoputri
mengatakan bahwa beliau bukan anggota partai politik. Kalaupun harus menyebut
partai, maka boleh dikatakan Partai UI di Depok, yang pengurus-pengurus
terpentingnya adalah Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Ali Wardhana.
PONDASI KEBIJAKAN TIM EKONOMI INDONESIA
Kekuasaan dan landasan atau pondasi kebijakannya yang konsisten selama 53 tahun
berawal pada Pemerintah Soeharto yang urut-urutan kronologis sejarahnya sebagai
berikut.
Kebijakan ekonomi pemerintah Soeharto diawali dengan konperensi di Jenewa
antara Tim Ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Prof Widjojo Nitisastro
bersama-sama dengan para ekonom dari UI, yang dalam suasana konperensi di
Jenewa itu lahir sebutan Berkeley Mafia. Tidak jelas siapa yang menemukan
istilah ini. Ada yang mengatakan pemimpin counterpart delegasi Indonesia, David
Rockefeller. Istilah ini dikemukakan dengan nada yang sangat menghargai
terhadap "the top economists of Indonesia".
Inzinkanlah saya mengutip gambaran yang diberikan oleh John Pilger, yang pada
gilirannya mengutip kata-kata Jeffrey Winters sebagai berikut : Dalam bulan
November 1967, menyusul tertangkapnya hadiah terbesar, hasil tangkapannya
dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa
yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para
pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang
seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili :
perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical
Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express,
Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang
meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut
"ekonoom-ekonoom Indonesia yang top".
"Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan 'the Berkeley Mafia', karena
beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat
untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai
peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang
hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan
menawarkan :
buruh murah yang melimpah
.cadangan besar dari sumber daya alam
.. pasar yang besar".
Di halaman 39 ditulis : "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi,
sektor demi sektor. Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler kata Jeffrey
Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan
mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah
mempelajari dokumen-dokumen konperensi. 'Mereka membaginya ke dalam lima seksi
: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar
lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase
Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan
yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para
pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain,
mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada
dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya
tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global
duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat
dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya
sendiri.
Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry
Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua
Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia.
Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat
hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang
tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto
membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara
rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on
Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada,
Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank
Dunia".
Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John
Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konperensi
yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia
selanjutnya.
Kalau baru sebelum krisis global berlangsung kita mengenal istilah
"korporatokrasi", paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di Indonesia sejak
tahun 1967. Delegasi Indonesia adalah Pemerintah. Tetapi counter part-nya
captain of industries atau para korporatokrat.
TONGGAK-TONGGAK KEBIJAKAN EKONOMI SELANJUTNYA
Setelah kaki-kaki korporatokrasi ditancapkan yang oleh Jeffrey Winters
dikatakan "pengambil alihan ekonomi Indonesia dalam 3 hari", berbagai istilah
dan pengertian yang tidak lazim diciptakan dengan maksud memperlancar
terjerumus dan terjeratnya Indonesia ke dalam utang, yang dijadikan alat
penekan untuk memaksakan kebijakan yang pro korporatokrasi.
Perwujudannya yalah organisasi yang khusus diciptakan buat negara-negara
pemberi utang yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang
kemudian berganti nama menjadi Consultative Group of Indonesia (CGI).
Koordinatornya Bank Dunia, yang bersama-sama dengan Bank Pembangunan Asia dan
IMF merupakan trio pemberi utang juga.
Bentuk-bentuknya antara lain adalah sebagai berikut :
a.. Anggaran negara (APBN) yang jelas defisit disebut berimbang, yang ditutup
dengan utang luar negeri, tetapi tidak disebut utang. Sebutannya dalam APBN
"Pemasukan Pembangunan".
b.. Utang luar negeri dari IGGI/CGI dan 3 lembaga keuangan tidak disebut
"loan" atau utang, tetapi disebut aid atau bantuan.
c.. Jumlah defisit APBN dihitung tanpa memasukkan cicilan utang pokok sebagai
pengeluaran. Yang dihitung hanya pengeluaran uang untuk membayar bunga.
Memang kebiasaan internasional seperti ini supaya bisa membandingkan dengan
negara-negara lain. Tetapi kalau jumlah utang ditambah bunga sudah sekitar 25%
dari APBN, gambarannya lantas menyesatkan, dan perlu memberikan catatan khusus.
d.. Anggaran pembangunan dibiayai sepenuhnya dari utang luar negeri yang
katanya untuk menghindari crowding out di dalam negeri. Tetapi ketika krisis
dengan enaknya membuat utang dalam negeri, yang ditambah dengan kewajiban
membayar bunga menjadi ribuan trilyun rupiah dalam bentuk BLBI ditambah
obligasi rekap, yang sebenarnya dapat ditarik kembali sebelum bank-bank yang
mempunyai obligasi rekap ini dijual dengan harga murah.
e.. Boediono sebagai Menteri Keuangannya Presiden Megawati menyatakan dengan
yakin beban utang akan merata dan selesai dalam waktu 8 tahun setelah melakukan
apa yang olehnya dinamakan reprofiling. Sekarang kedodoran dengan beban sangat
luar biasa beberapa tahun mendatang, seperti yang diberitakan oleh media massa.
Tetapi tidak perlu khawatir. Toh bisa ditutup dengan utang baru. Dan karena
gurunya, Larry Summers dan Tim Geithner sudah mencetak uang besar-besaran,
mungkin muridnya juga akan melakukan hal yang sama.
f.. Demikian juga dengan ukuran tentang jumlah utang luar negeri, apakah
sudah melampaui batas yang aman. Tadinya dinyatakan dalam rasio antara ekspor
neto dengan pembayaran cicilan utang pokok + bunga utang luar negeri yang
disebut Debt Service Ratio (DSR). Ketika sudah menjadi sangat tinggi, ukurannya
diubah menjadi dalam persen dari PDB.
g.. Dalam menghitung ukuran tentang ambang batas yang aman, dalam DSR cicilan
utang pokok dihitung sebagai faktor. Tetapi dalam menghitung Defisit dalam APBN
cicilan utang pokoknya tidak dihitung, karena sudah menjadi sangat besar.
h.. Subsidi BBM dinyatakan sebagai identik dengan pengeluaran uang tunai oleh
pemerintah, padahal tidak ada uang tunai yang dikeluarkan untuk memperoleh
minyak mentah kecuali yang harus diimpor.
i.. Sekarang ini yang digembar-gemborkan menurunkan BBM tiga kali. Tetapi
menaikkannya tiga kali tidak disebut. Menaikkannya dari Rp. 2.700 sampai Rp.
6.000. Menurunkannya hanya sampai Rp. 4.500 saja, tetapi dijadikan bahan
kampanye dalam iklan yang sangat mahal.
j.. Harga BBM harus ekivalen dengan harga minyak mentah yang
dibentuk oleh NYMEX. Tetapi sekarang ini, dengan kurs yang berubah dan harga
minyak mentah yang sudah berubah pula, harga BBM masih tetap saja dipertahankan
seperti apa adanya.
Oleh Kwik Kian Gie
Seminar Krisis Ekonomi Indonesia : Keberhasilan 53 Tahun Mafia Berkeley?
(Bagian II)
APA HASIL AKHIR DARI KEBIJAKAN EKONOMI OLEH TIM EKONOMI PEMERINTAH YANG
SENANTIASA TERDIRI DARI SATU KELOMPOK MASHAB PIKIRAN, DAN BERGANTUNG PADA
KAPITALISME PARTIKELIR SERTA KEPERCAYAAN MUTLAK PADA KEAMPUHAN MEKANISME PASAR?
Dimulai dengan pertemuan yang ditulis sangat ilustratif, dan kebijakan yang
terus menerus sangat liberal atas pendiktean 3 lembaga keuangan internasional,
maka saat ini, setelah hampir 64 tahun merdeka, kondisi bangsa kita dapat
digambarkan sebagai berikut :
Selama Orde Baru PDB memang meningkat dengan rata-rata 7% per tahun,
yang sangat dibanggakan oleh Tim Ekonomi dan diagungkan oleh trio lembaga
keuangan internasional dan oleh para korporatokrat di seluruh dunia.
PDB adalah penjumlahan dari seluruh produksi barang dan jasa di
Indonesia, tanpa mempedulikan bagaimana pembagiannya. Maka sekedar sebagai
ilustrasi, misalnya PDB yang dalam tahun tertentu mencapai Rp. 5.000 trilyun,
sangat mungkin dibentuk oleh 99% dari produsen di Indonesia, yang sebagian
besarnya pengusaha asing.
Jadi kalau perusahaan tambang asing mengeduk sumber daya mineral yang
sangat mahal harganya, dan pemerintah hanya memperoleh royalti dan pajak, nilai
dari sumber daya mineral yang sangat mahal itu milik perusahaan tambang asing,
tetapi di dalam statistik kita masuk ke dalam Produk Domestik Bruto. Kalau yang
milik perusahaan asing dikeluarkan, namanya Produk Nasional Bruto (PNB). PNB
tidak pernah dipakai sebagai indikator ekonomi yang penting oleh Tim Ekonomi
Pemerintah yang memegang kekuasaan dan kendali ekonomi sampai saat ini.
Pada waktu mineral yang sangat besar nilainya itu diboyong ke negerinya,
dalam statistik kita dicatat sebagai ekspor yang merupakan komponen dari PDB.
Bagaimana pembagian dari PDB yang terus menerus meningkat itu? Walaupun
tidak dapat dijadikan gambaran yang akurat tentang pembagiannya, sebagai
indikasi dapat dikemukakan sebagai berikut.
Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah seluruh perusahaan 40,199 juta.
Yang berskala besar 2.020 perusahaan atau 0,01%. Yang tergolong UKM sebanyak
40,197 juta perusahaan atau 99,99%.
Andil UKM yang 99,99% dari seluruh perusahaan dalam pembentukan PDB hanya
56,7%, sedangkan Usaha berskala besar dan raksasa yang hanya 0,01% itu andilnya
sebesar 43,3%
Andil UKM dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 99,74%. Alangkah tidak
adilnya, karena sekian banyak orang hanya terlibat dalam UKM yang tentunya
pendapatannya juga minimal.
Negara kita yang kaya dengan minyak telah menjadi importir neto minyak
untuk kebutuhan bangsa kita. 90% dari minyak kita dieksploitasi oleh
perusahaan-perusahaan minyak asing. Pembagian hasil minyak yang prinsipnya 85%
untuk Indonesia dan 15% untuk kontraktor asing kenyataannya sampai sekarang 70%
untuk bangsa Indonesia dan 30% untuk perusahaan asing. Minyak milik rakyat
Indonesia harus dijual kepada rakyat yang memilikinya dengan harga yang
ditentukan oleh New York Mercantile Exchange (NYMEX); tidak oleh para pemimpin
bangsa sesuai dengan kepatutan dan daya beli rakyat, seperti yang direncanakan
sejak semula oleh para pendiri bangsa kita.
Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya
sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia
dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil
karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang
diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 milyar dollar AS.
Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab
dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya
secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat
minimal.
Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan
antara 3 sampai 4 milyar dollar AS.
Hampir semua produk pertanian diimpor.
Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 milyar dollar AS.
Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 62 tahun merdeka
dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan
pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan
PPN sudah mendekat, dan sekarang telah menjadi Kawasan Bebas Total buat
negara-negara lain, tetapi terutama untuk Singapura, sehingga bersama-sama
dengan pulau Bintan dan Karimun praktis merupakan satelitnya negara lain. Tim
Ekonomi menjadikan tidak datangnya investor asing sebagai ancaman untuk semua
sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri.
Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang
sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja yang
mendekati perbudakan seperti yang dapat kita saksikan dalam film "The New
Rulers of the World" buatan John Pilger.
Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang
bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional.
Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI sambil
dimintai pertanggung jawaban tentang bagaimana dirinya mengurus Indonesia?
Mulai tahun lalu CGI memang dibubarkan, tetapi pembubaran itu hanyalah
pura-pura. Kenyataannya APBN kita masih sangat tergantung pada utang luar
negeri dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara anggota CGI
terpenting.
Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya
mampu membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru atau
dengan cara gali lubang tutup lubang. Pembayaran untuk cicilan utang pokok dan
bunganya sudah mencapai 25% atau lebih dari APBN setiap tahunnya.
Dalam pemerintahan Megawati 3 jet tempur AS tipe F-18 mengepung 1 F-16
di atas Bawean Jawa Timur tanpa izin memasuki wilayah RI, yang mengawal kapal
perang induk yang juga masuk ke dalam wilayah RI tanpa izin. Ketika pilot kita
memperingatkan, pesawat F-18 mengeluarkan senjatanya. Setelah pilot kita
mengatakan tidak mau baku tembak, dan hanya mau menjelaskan, dijawab singkat
oleh pilot AS, bahwa setelah mendarat dan pada waktunya, dia akan minta izin.
Minta izin setelah kejadian. Sungguh pelecehan dan penghinaan terang-terangan
dan luar biasa, karena TNI kita memang hanya mempunyai F-16 ketika itu.
Dalam pemerintahan SBY-JK, kapal nelayan Indonesia tidak sengaja
tersesat ke dalam wilayah Auatralia. Seluruh isi kapal dipindahken ke geladak
kapal perang Australia. Kapal nelayan kita digranat berkali-kalik, dan setiap
granat meledak, orang-orang Australia yang ada di geladak kapal itu bersorak
sorai, dan para nelayan kita menangis. Tragedi ini berlangsung terus sampai
kapal nelayan Indonesia tenggelam. Adegan ini ditayangkan di TV Indonesia tanpa
pemerintahnya berdaya melindungi atau membela para nelayan kita yang naas dan
sangat mengenaskan itu.
Dalam pemerintahan Megawati telah dirintis membangun industri
pertahanan dengan 4 industri strategis yang sudah kita miliki. Study-nya
dilakukan oleh experts China yang dibiayai oleh pemerintah China sebagai hibah.
Mereka bekerja keras dan sudah praktis selesai dengan studi tahap pertama.
Mereka mengatakan bahwa PT Dirgantara mesin-mesinnya sangat bagus, bisa dipakai
untuk membuat banyak hal. Dengan PT PAL, PINDAD, PT Dirgantara dan Karakatu
Steel, Indonesia sudah bisa mulai membangun industri pertahanan yang sangat
lumayan tanpa investasi lagi.
Begitu pemerintahan diganti oleh pemerintahan SBY-Kalla, Kepala dari
Executing Agency-nya, Menteri BPPT memanggil saya dan wakil Dubes China, Tan
Wei Wen untuk menjelaskan bagaimana riwayatnya. Setelah mendengarkan ceritera
kami, seorang Deupty muda hanya memberi komentar : "Why China, why not USA?".
Habislah riwayat perintisan ini, dan sekarang Krakatau Steel mau dijual. Entah
apa nasibnya PT Dirgantara. Yang jelas Indonesia tidak mempunyai industri
pertahanan yang memadai.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL
Sejak tahun 2008 meledak krisis balon derivatif keuangan di AS yang demikian
besar dan demikian dahsyatnya, sehingga seluruh dunia sekarang ini sedang
mengalami proses yang menyakitkan dan sangat tidak menentu.
Kondisi ekonomi Indonesia seperti yang tergambarkan di atas tentu tidak dapat
menghadapinya dengan mantab, karena tidak ada dana, Kecuali itu, rupanya
kondisi keuangan negara juga jauh lebih parah daripada yang diketahui oleh
masyarakat.
Maka tindakan-tindakannya hanya sporadis dan compang-camping. Mari kita
telusuri sebagai berikut.
Rp. 60 trilyun APBN 2008 tidak dapat diserap yang berarti kontraktif.
Tapi digembar-gemborkan tahun 2009 akan ada stimulus fiskal Rp. 73,1 trilyun,
yang per saldo hanya Rp. 13,1 trilyun saja atau US$ 1,062 milyar (kurs Rp
12.000 per dollar AS). Ini hanya 0,19% saja dari PDB yang Rp. 7.000 trilyun.
Katanya akan bisa dicapai macam macam.
AS yang jumlah stimuls fiskalnya hampir 10% dari PDB-nya, Presiden Obama
ngomongnya tidak sesombong Tim Ekonomi kita. Dengan jumlah stimulus fiskal
sebesar US$ 900 milyar, Presiden Obama hanya berani mengatakan akan menciptakan
lapangan kerja sebanyak 3 sampai 4 juta orang dalam 2 sampai 3 tahun ke depan.
Pemerintah Indonesia dengan stimulus fiskal neto sebesar Rp. US$ 1,062 milyar
mengatakan akan menciptakan lapangan kerja sebesar 3 juta orang juga, yang
tidak dirinci selama berapa tahun. Mungkin dalam setahun?
Dikatakan cadangan devisa cukup banyak, tetapi menerbitkan obligasi
dalam dollar dengan suku bunga antara 10 sampai 11% dalam denominasi dollar AS.
Kalau kita menaruh uang kita dalam deposito rupiah di bank dalam negeri,
maksimal hanya mendapat 9%.
Sekarang Gubernur BI mengatakan rupiah akan stabil, karena akan
mendapat rembesan dollar AS dari uang yang dicetak secara besar-besaran oleh
pemerintah AS. Lho, mereka selalu menganggap mencetak uang adalah kebijakannya
orang yang tidak waras. Sekarang mengandalkan pencetakan uang oleh pemerintah
AS untuk menstabilkan nilai rupiah.
Di AS sendiri dan di Eropa kebijakan dan tindakan ini dinilai sangat
kontroversial dan menyulut perdebatan yang sedang berlangsung.
Dalam waktu dua bulan, nilai rupiah merosot dari sekitar Rp. 9.000
menjadi Rp. 12.000 atau 33%. Di tahun 1969 1 dollar = Rp. 378. Thai Bath ketika
itu 20 per US$. Sekarang Thai Bath 36 per US$, tapi rupiah sudah 12.000 per
US$.
Dalam kurun waktu yang sama, Thai Bath terdepresiasi sebesar 80%, tetapi
rupiah terdepresasi sebanyak 3.075%.
Inilah secara singkat hasil dari kebijakan Tim Ekonomi yang kiprahnya selalu
didasarkan atas Fundamentalisme Mekanisme Pasar, dan anti BUMN serta anti
Campur Tangan Pemerintah yang mencukupi.
GURUNYA SUDAH KENCING BERDIRI, MURIDNYA MASIH TIDUR; TIDAK MAU MENCETAK UANG
SEPERTI LARRY SUMMERS, TIM GEITHNER DAN BERNANKE?
Sebelumnya Robert Mugabe, Swiss dan Inggris sudah mencetak uang juga.
Robert Mugabe yang mencetak uang diikuti oleh Swiss, Inggris dan sekarang oleh
Amerika Serikat. Indonesia tidak ikut-ikutan, tetapi senang dengan prospek akan
mendapat rembesan dollar AS hasil cetakan ini supaya rupiah diperkuat nilainya.
Negara bangsa apa sih Indonesia ini di mata para penguasa ekonomi kita?
Menjadi sangat menarik juga, apa sikap mereka sekarang, ketika di AS, Eropa dan
negara-negara Barat yang sumber dan pusatnya kapitalisme partikelir dan
mekanisme pasar ternyata tidak alergi dan tidak mengharamkan BUMN, tidak
mengharamkan nasionalisasi dan juga tidak mengharamkan campur tangan pemerintah
yang mendalam?
Newsweek tanggal 2 Maret 2009 memuat cover story yang berjudul The Reeducation
of Larry Summers. Oleh penulisnya, Michael Hirsh dan Evan Thomas, Larry
Summers diminta untuk menjelaskan bagaimana dia telah berubah? Bagaimana dia
mengedukasi dirinya sendiri sejak era bebas-bebasan di tahun sembilan puluhan,
di mana Summers menjadi bagian dari pemerintahan dengan dunia keuangannya yang
menjadi sangat liar, lepas kendali dan menjadi malapetaka seperti ini?
Summers ditanya bagaimana dia mengedukasi dirinya sendiri karena seperti kita
ketahui, dengan apa yang dinamakan bail out plan yang mendekati US$ 900 milyar,
Larry Summers (Ketua Economic Council Presiden) dan Timothy Geithner (Menteri
Keuangan) tidak mempunyai hambatan sedikitpun untuk menjadikan perusahaan
swasta menjadi BUMN 100%.
Larry Summers menjawabnya dengan mengutip Keynes yang pernah mengatakan :
Kalau situasi dan kondisi berubah, saya mengubah pendapat saya.
Pernyataan ini tentu dapat dibenarkan, walaupun sulit dipahami karena dia di
masa lalu dalam kedudukan yang ikut membiarkan menjadi hancur leburnya dunia
keuangan sekarang ini, karena selalu hakul yakin akan kemampuan mekanisme pasar
dan kapitalisme partikelir. Sekarang terpaksa harus menasionalisasi banyak
perusahaan swasta besar dan harus banyak melakukan regulasi, bahkan mencetak
uang.
RELEVANSINYA LARRY SUMMERS BUAT INDONESIA
Mengapa Larry Summers relevan buat Indonesia? Karena dia sebagai Menteri
Keuangannya Presiden Clinton demikian besar perannya memaksa Indonesia menuruti
apa saja yang dikatakan oleh IMF. Saya sendiri yang harus berhadapan dengannya,
karena ketika itu saya menjabat Menko EKUIN yang sangat menentang kebijakan
tertentu dari IMF.
Larry Summers yang didampingi oleh Tim Geithner beserta 4 staf lainnya di tahun
2000 menegur saya sebagai Menko EKUIN, mengapa saya selalu saja tidak setuju
dengan kebijakan IMF yang sangat mendasarkan diri pada mekanisme pasar. Mengapa
saya menentang kebijakan IMF dalam hal obligasi rekapitalisasi perbankan dan
cara menghitung CAR beserta penyelesaiannya?
Beliau dan staf mengetahui semua pikiran dan kebijakan saya secara mendetil
yang tidak mungkin diketahui kalau tidak mengikuti rapat-rapat yang saya
pimpin. Dan Larry Summers beserta staf tidak pernah hadir. Apa artinya? Ada
agen mereka yang pejabat tinggi Indonesia mengikuti rapat-rapat koordinasi
Menko EKUIN-nya.
PAUL KRUGMAN DAN IMF
Tentang IMF ini, dalam bukunya terbaru yang berjudul The Return of Depression
Economics and the Crisis of 2008 di halaman 115 Paul Krugman menulis tentang
kebijakan IMF menangani krisis di Indonesia tahun 1997 sebagai berikut :
Banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya IMF dan Departemen Keuangan Amerika
Serikat yang de facto mendiktekan kebijakan IMF yang menyebabkan krisis, atau
paling tidak salah menanganinya (mishandled) yang membuat krisis semakin parah.
(KKG : Menteri Keuangan AS ketika itu Larry Summers). Apakah mereka benar?
Marilah kita mulai dengan bagian yang termudah : dua hal yang IMF jelas
melakukan kesalahan.
Pertama, ketika IMF diminta bantuannya oleh Thailand, Korea dan Indonesia,
mereka segera mendiktekan kebijakan fiskal yang ketat, yaitu menaikkan pajak
dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk menghindari defisit anggaran.
Sangat sulit dimengerti mengapa IMF melakukan ini karena di Asia (berbeda
dengan di Brasil setahun kemudian), tidak ada seorangpun kecuali IMF yang
menganggap defisit anggaran sebagai masalah yang penting. Upaya untuk memenuhi
target pengetatan anggaran tersebut mempunyai dampak negatif ganda untuk
negara-negara yang bersangkutan; di mana arahan IMF ini dilaksanakan, dampaknta
memperburuk resesi melalui pengurangan permintaan. Kalau tidak dilaksanakan,
karena IMF gembar-gembor, mengakibatkan kepanikan bahwa perekonomian
seolah-olah tidak terkendali. (KKG : Sekarang Larry Summers bersama-sama dengan
Bernanke, Gubernur Bank Sentral AS menurunkan suku bunga sampai mendekati nol
persen.
Kedua, IMF menghendaki reformasi struktural, yaitu perubahan-perubahan dalam
bidang-bidang yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan fiskal dan moneter
sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari IMF. Beberapa dari reformasi
ini seperti penutupan bank-bank sangat diragukan relevansinya dalam
menanggulangi krisis keuangan. Kebijakan lainnya, seperti penghapusan pemberian
monopoli kepada para kroni-kroninya sang Presiden tidak ada hubungannya sama
sekali dengan mandat atau kewenangan IMF. Pemberian monopoli dalam perdagangan
cengkeh memang hal yang buruk, contoh yang paling mencolok dari crony
capitalism. Tetapi apa hubungannya ini dengan pelarian rupiah ke dalam dollar?
Demikian Paul Krugman tentang IMF. Dengan krisis ini rasanya IMF dibubarkan
saja, secara regional diciptakan lembaga keuangan seperti ini. Negara-negara
ASEAN-Plus sudah punya.
Belum lama ini dalam konperensi tingkat tinggi Uni Eropa, IMF disuntik dana
sebesar US$ 500 milyar oleh Uni Eropa, tetapi lebih dari US$ 450 milyar akan
dipakai oleh Uni Eropa sendiri. Jadi IMF de facto sudah menjadi lembaga
keuangan regional.
Maka kalau Mafia Berkeley masih ingin tetap berkuasa, harus mulai
berbaik-baikan dengan China, Jepang dan Korea Selatan. Menirulah Larry Summers.
Katakan kepada negara-negara ini : Since circumstances change, we, Partai UI
in Depok change also.
Oleh Kwik Kian Gie
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
===
Paket Umrah Mulai US$ 1.490
Paket ONH Plus 2009 (Haji Khusus) Mulai US$ 5.900
Informasi lengkap di:
http://www.media-islam.or.id
Ingin belajar Islam? Kirim email ke [email protected]
Dapatkan buku-buku Islami di DemiMasa Online Bookstore http://www.demimasa.co.id
Jual Rumah Baru di Otista Kampung Melayu Jakarta Timur Rp 650 juta. Info:
http://agusnizami.wordpress.comYahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/syiar-islam/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/syiar-islam/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
