Psikologi Interpelasi Nuklir Iran (1) Hiruk pikuk politik diseputar interpelasi DPR atas dukungan Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB sungguh sangat ramai, dari yang pro maupun yang kontra, dari yang memandang substansi interpelasi; yang menunggu jawaban Pemerintah maupun yang mengejar-ngejar tubuh Presiden SBY supaya hadir di Senayan.
Sesungguhnya dukungan RI kepada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menjatuhkan sanksi kepada Iran adalah memang tidak pada tempatnya untuk tidak mengatakan kesalahan fatal. Tetapi lolosnya dukungan RI sesungguhnya lebih disebabkan karena kelemahan strategi diplomasi dubes RI di PBB yang bertentangan dengan arah diplomasi yang selama ini justeru dibangun Presiden SBY untuk membela hak-hak Iran. Mestinya dari awal , diplomasi dubes PBB adalah menolak resolusi, nanti endingnya adalah abstain. Karena dubes RI menjalankan langkah diplomasi dengan mengusulkan perubahan redaksi dengan semangat menyodorkan usulan agar Timur Tengah dijadikan sebagai daerah bebas nuklir, maka ketika redaksi itu diterima konsekwensinya Indonesia harus mendukung Resolusi itu, padahal gagasan pembebasan Timur Tengah dari Nuklir pasti hanya akan mengenai Iran yang baru memulia era nuklir-itupun untuk damai (listrik)-, sebab Israel yang sudah punya lebih dari 200 hulu ledak nuklir tidak akan tersentuh oleh eksekusi karena dibela mati-matian oleh Amerika. Sudah banyak sekali resolusi PBB tentang Israel yang tidak pernah bisa dieksekusi karena factor Amerika. Keputusan mendukung Resolusi Dewan Keamaan PBB bukan saja mengejutkan Iran, tetapi juga mengejutkan rakyat Indonesia. Bukan hanya politisi di parlemen yang protes, tapi ormas NU dan Muhammadiyah pun kompak. Apa boleh buat, kelemahan diplomasi dubes RI di PBB harus dipikul oleh Presiden. Jika Pakistan berdiplomasi tentang al Qaidah dan Taliban langsung dapat uang tunai dari Bush, Indonesia tidak memperoleh apa-apa dari Amerika, buktinya kasus penembakan oleh Marinir di Jawa Timur pun langsung menggerakkan Amerika untuk kembali mengembargo Indonesia. Dukunganj Indonesia terhadap resolusi PBB hanya menyenangkan Amerika, sebaliknya membuat sakit Iran, membuat kehilangan kesempatan dihormati oleh Negara-negara OKI, plus caci maki dari rakyat sendiri. Tetapi, apakah Presiden SBY harus hadir sendiri ke DPR menjawab interpelasi DPR ? Dari interpelasi yang telah lalu, tentang flu burung maupun tentang Bulog, Presiden cukup mengutus menterinya untuk hadir ke DPR, nggak ada yang memasalahkan. Memang dulu Presiden Gus Dur selalu datang sendiri, tetapi kan sudah ketahuan, berbuntut politiking yang melengserkan Gus Dur, padahal secara substansial Gus Dur tidak bersalah. Oleh karena itu sudah tepat SBY tidak perlu hadis sendiri ke DPR, cukup mengirimkan pembantunya untuk membacakan jawaban presiden, seperti yang sudah sudah. Tidak hadir diributkan, hadirpun tidak menjamin tidak diributkan, karena politisi DPR memang sedang mengidap kegenitan politik. Tetapi mubazirkah interpelasi DPR? tidak!. Interpelasi kasus nuklir Iran oleh DPR sangat diperlukan dalam pembelajaran politik luar negeri Indonesia. Selama ini ada konsep diri kebangsasan yang keliru, yakni konsep diri negatip. Bangsa yang begini besar, tetapi merasa dirinya kecil, menyetarakan dirinya dengan Qatar yang sebesar kecamatan atau kawedanan di Indonesia, padahal di Amerika Latin muncul Morales dan Gonzales yang punya konsep diri positip sehingga meski negaranya kecil tetapi dengan berani menatap keatas melawan hegemoni Amerika Serikat Mahatir (Malaysia) saja vocal menentang pasar global, masa Indonesia sebagai pasar terbesar tidak berani meski hanya vokal, Dalam sejarah, Amerika tak pernah benar-benar membantu negeri berkembang untuk maju, oleh karena itu "pelacuran" politik dengan Amerika tak pernah menguntungkan. Wassalam, agussyafii =============================================================== Sekiranya berkenan mohon kirimkan komentar anda melalui http://mubarok-institute.blogspot.com, [EMAIL PROTECTED] ===============================================================
