[ Dari Milist Tetangga ]
--------Original Message--------
Sopir angkot berantem dengan sopir omprengan, advokat Peradi berkelahi dengan
advokat KAI, FPI bentrok dengan AKKBB, kepala desa menolak mengurus BLT, Depkeu
berseteru dengan BPK, PKB pecah menjadi dua, dan seterusnya. Itulah wajah
Indonesia akhir-akhir ini. Kita bukan hendak menebarkan aura pesimisme, tapi
mengajak kita semua untuk menerima fakta di depan mata kita. Mengabaikan semua
itu dengan terus meniup-niupkan segala yang optimistis bisa terjebak pada
kepalsuan dan menghindar dari kenyataan.
Memang, kita tak boleh larut dalam pesimisme, tapi kita harus menyelesaikannya
bukan seolah-olah tak ada masalah. Apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini?
Kosongnya kepemimpinan? Tiadanya keteladanan? Tak tegaknya hukum? Miskinnya
moralitas? Belum kokohnya landasan world view? Kita melihat semua itu
memberikan sumbangan terhadap keruwetan yang kita hadapi saat ini. Jalan buntu?
Tentu tidak. Setidaknya kita harus selalu berikhtiar bahwa di sisi sana ada
titik terang.
Mentasnya negara-negara berkembang selalu dipicu oleh hadirnya seorang pemimpin
yang baik dan tepat. Dia bisa menghela bangsanya untuk melangkah. Melampaui
segala keterbatasan yang membelit negerinya. Melalui visi dan kepemimpinannya,
ia bisa mendobrak segala kegelapan. Di sana ada Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad,
Park Chung Hee, Deng Xiao Ping, dan sebagainya. Dalam banyak hal, Vladimir
Putin pun seperti itu. Mengapa di negara berkembang kepemimpinan itu lebih
utama?
Karena, tatanan negara-negara berkembang yang rata-rata sebagai negara
pascakolonial dihadapkan pada banyak kendala: kemiskinan, kebodohan,
keterbelakangan, kerapuhan sistem, labilnya moralitas dan world view, korupsi,
keterbatasan sumber daya manusia, maupun masih banyaknya aspek hukum yang
bolong. Dalam kondisi yang relatif tradisional, masyarakat mudah mengikuti apa
kata pemimpinnya. Terlihat simplistis, namun nyatanya faktor kepemimpinan
adalah yang paling dominan menjadi faktor pembawa kemajuan.
Biasanya, mereka relatif otoriter karena mereka membutuhkan efektivitas
kepemimpinan di tengah sistem dan tata nilai yang belum mapan. Memang itu
risikonya. Biasanya, mereka selalu memulai dan bertumpu pada capaian-capaian
ekonomi yang spektakuler. Setelah itu, mereka membangun sistem, moralitas, dan
world view tentang masa depan negara dan bangsanya.
Tentu saja, hal ini menjadi aneh jika dilihat dari perspektif teori-teori
demokrasi. Karena itu, untuk mementaskan negara berkembang selalu didikotomikan
antara hadirnya pemimpin dan membangun sistem yang demokratis. Namun faktanya,
negara pascakolonial 1945 yang berhasil mentas adalah negara-negara yang
beruntung mendapat pemimpin. Menghadirkan demokrasi dalam waktu cepat bukanlah
perkara mudah. Karena demokrasi berisi dua hal: hardware dan software.
Yang pertama berupa kelembagaan dan seperangkat aturan perundangan. Sedangkan
yang kedua adalah nilai-nilai dan budayanya. Menghadirkan yang pertama dalam
waktu cepat bisa tercapai, namun untuk yang kedua tak ada bilangan pastinya.
Saat ini, secara hardware, Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, secara
software masih belum terbentuk. Sehingga, yang terjadi adalah segala sesuatu
selalu diakali, termasuk untuk lolos dari jerat korupsi. Sehingga, walaupun
penjara sudah dipenuhi koruptor, namun Indonesia tetaplah negara terkorup.
Karena itu, sambil menunggu maujud-nya nilai-nilai dan budaya demokrasi, kita
bisa memilih pemimpin yang baik dan tepat. Abaikan segala perbedaan dan
kelemahan yang bersifat teknis, tapi fokus pada visi ekonomi dan
kepemimpinannya. Senyampang pemilu dan pilkada bersifat langsung, kita sebagai
rakyat adalah penentunya. Kita butuh pemimpin yang berpijak pada bumi Indonesia.
[Non-text portions of this message have been removed]
