--------Original Message----- --- Sopir angkot berantem dengan sopir omprengan, advokat Peradi berkelahi dengan advokat KAI, FPI bentrok dengan AKKBB, kepala desa menolak mengurus BLT, Depkeu berseteru dengan BPK, PKB pecah menjadi dua, dan seterusnya. Itulah wajah Indonesia akhir-akhir ini. Kita bukan hendak menebarkan aura pesimisme, tapi mengajak kita semua untuk menerima fakta di depan mata kita. Mengabaikan semua itu dengan terus meniup-niupkan segala yang optimistis bisa terjebak pada kepalsuan dan menghindar dari kenyataan.
Memang, kita tak boleh larut dalam pesimisme, tapi kita harus menyelesaikannya bukan seolah-olah tak ada masalah. Apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini? Kosongnya kepemimpinan? Tiadanya keteladanan? Tak tegaknya hukum? Miskinnya moralitas? Belum kokohnya landasan world view? Kita melihat semua itu memberikan sumbangan terhadap keruwetan yang kita hadapi saat ini. Jalan buntu? Tentu tidak. Setidaknya kita harus selalu berikhtiar bahwa di sisi sana ada titik terang. Mentasnya negara-negara berkembang selalu dipicu oleh hadirnya seorang pemimpin yang baik dan tepat. Dia bisa menghela bangsanya untuk melangkah. Melampaui segala keterbatasan yang membelit negerinya. Melalui visi dan kepemimpinannya, ia bisa mendobrak segala kegelapan. Di sana ada Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad, Park Chung Hee, Deng Xiao Ping, dan sebagainya. Dalam banyak hal, Vladimir Putin pun seperti itu. Mengapa di negara berkembang kepemimpinan itu lebih utama? Karena, tatanan negara-negara berkembang yang rata-rata sebagai negara pascakolonial dihadapkan pada banyak kendala: kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kerapuhan sistem, labilnya moralitas dan world view, korupsi, keterbatasan sumber daya manusia, maupun masih banyaknya aspek hukum yang bolong. Dalam kondisi yang relatif tradisional, masyarakat mudah mengikuti apa kata pemimpinnya. Terlihat simplistis, namun nyatanya faktor kepemimpinan adalah yang paling dominan menjadi faktor pembawa kemajuan. Biasanya, mereka relatif otoriter karena mereka membutuhkan efektivitas kepemimpinan di tengah sistem dan tata nilai yang belum mapan. Memang itu risikonya. Biasanya, mereka selalu memulai dan bertumpu pada capaian-capaian ekonomi yang spektakuler. Setelah itu, mereka membangun sistem, moralitas, dan world view tentang masa depan negara dan bangsanya. Tentu saja, hal ini menjadi aneh jika dilihat dari perspektif teori-teori demokrasi. Karena itu, untuk mementaskan negara berkembang selalu didikotomikan antara hadirnya pemimpin dan membangun sistem yang demokratis. Namun faktanya, negara pascakolonial 1945 yang berhasil mentas adalah negara-negara yang beruntung mendapat pemimpin. Menghadirkan demokrasi dalam waktu cepat bukanlah perkara mudah. Karena demokrasi berisi dua hal: hardware dan software. Yang pertama berupa kelembagaan dan seperangkat aturan perundangan. Sedangkan yang kedua adalah nilai-nilai dan budayanya. Menghadirkan yang pertama dalam waktu cepat bisa tercapai, namun untuk yang kedua tak ada bilangan pastinya. Saat ini, secara hardware, Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, secara software masih belum terbentuk. Sehingga, yang terjadi adalah segala sesuatu selalu diakali, termasuk untuk lolos dari jerat korupsi. Sehingga, walaupun penjara sudah dipenuhi koruptor, namun Indonesia tetaplah negara terkorup. Karena itu, sambil menunggu maujud-nya nilai-nilai dan budaya demokrasi, kita bisa memilih pemimpin yang baik dan tepat. Abaikan segala perbedaan dan kelemahan yang bersifat teknis, tapi fokus pada visi ekonomi dan kepemimpinannya. Senyampang pemilu dan pilkada bersifat langsung, kita sebagai rakyat adalah penentunya. Kita butuh pemimpin yang berpijak pada bumi Indonesia. [ Dari Milist Tetangga ] Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
