Jumat, 06 Juni 2008 8:30:00 14 OKP: Jangan Ada Diskriminasi <http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=336592&kat_id=3>
JAKARTA--Forum Umat Islam (FUI) menuntut pemerintah tak berlebihan merespons insiden Monas, Ahad (1/6) lalu. Sikap berlebihan justru menciptakan ketegangan dan menambah provokasi terjadinya adu domba. ''Saya tidak tahu siapa yang mengadu domba, tapi adu dombanya sudah terjadi di mana-mana,'' kata penasihat FUI, Ahmad Sumargono, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/6). Pemerintah juga diminta adil dan tidak diskriminatif menangani kasus tersebut. Pengerahan ratusan personel polisi bersenjata lengkap yang memburu anggota Front Pembela Islam (FPI) dipertanyakan urgensinya. ''Padahal, mereka bukan teroris,'' kecamnya. Kelambanan pemerintah membubarkan Ahmadiyah justru menjadi pangkal masalah. ''Pemerintah berkali-kali janji (soal Ahmadiyah). Pemimpin yang memberi pernyataan dan tak mewujudkan, bagaimana bisa dipercaya?'' Bentuk sikap adil pemerintah, kata KH Didin Hafidhuddin, semua pihak yang terlibat harus diproses. Di tempat terpisah, Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) yang terdiri atas berbagai elemen kepemudaan menyerukan umat tak terjebak adu domba. ''Insiden Monas kental rekayasa intelijen asing yang sengaja menghendaki bentrokan sosial antarumat Islam,'' kata Ketua PB HMI MPO, Syahrul Effendi Dasopang. FPMI juga menolak pengalihan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melambungnya harga-harga menjadi isu konflik agama dan kekerasan. ''Kami melihat adanya indikasi pengalihan isu,'' kata Ketua Gema Pembebasan, Elwin El-Jundi. ''Kalau pemerintah sigap dan cepat mengambil keputusan soal Ahmadiyah, insiden Monas tak akan terjadi,'' tambah Ketua Umum KAMMI, Taufiq Amrullah. Usai menjenguk Ketua FPI Habib Rizieq Shihab, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan insiden Monas berpotensi menimbulkan konflik antarumat Islam. Karenanya, pemerintah diminta mencermati akar masalahnya. ''Ahmadiyah adalah anak-anak bangsa dan saudara sebangsa juga, tapi mereka tak bisa seenaknya,'' katanya. Kebebasan beragama dan penistaan agama adalah dua hal berbeda. Di Yogyakarta, mantan ketua MPR, Amien Rais, meminta masyarakat menahan diri. Akar kerusuhan Monas, yaitu pro-kontra Ahmadiyah, adalah rekayasa politik. ''Rezim yang gagal menyejahterakan rakyat, menambah pengangguran dan kemiskinan, pasti akan mencari isu untuk mengalihkan perhatian rakyat.'' Mengenai SKB Ahmadiyah, Mensesneg, Hatta Rajasa, mengatakan prosesnya memang butuh waktu lama, asalkan hasilnya menyejukkan. ''Kami ingin begitu keluar SKB, kondisinya kondusif, suasana damai, tenang, dan tak ada permusuhan.'' Kemarin, *sweeping* anggota FPI oleh polisi masih berlanjut. Dengan berkekuatan 480 personel gabungan Polda Metro Jaya, kata Waka Satreskrim Polres Jakarta Barat, AKP Luthfie S, diamankan 20 anggota FPI yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Abubakar Nataprawira, mengungkapkan, dari 20 tersangka yang masuk DPO, tujuh anggota FPI telah ditahan, termasuk Habib Rizieq. Lima pasal KUHP dijeratkan kepada Habib, yakni penghasutan, pengeroyokan, penganiayaan, menyebar kebencian, dan menyembunyikan pelaku tindak pidana. Kuasa hukum dari Advokasi Anti-Ahmadiyah, Ari Yusuf Amir, mengatakan, Habib Rizieq menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) karena pasal yang dijeratkan dianggap tak memenuhi unsur tuduhan. Polisi juga dinilai tak adil karena tak memproses laporan FPI tentang 289 orang anggota AKKBB. *ann/c64/hri/evy/djo/dwo/c54/c62/osa/yli/c63/san/kie/lis* ** *Sumber : Republika* -- ********************************** Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist ************************************ [Non-text portions of this message have been removed]
