Catatan Reporter: Warning... cari dana yang banyak dan jangan ketahuan dengan KPK pakai cara yang lihai ya..
JK "Warning" Bendahara Golkar Selasa, 17 Juni 2008 | 23:09 WIB *JAKARTA, SELASA* - Aksi penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada JAM Kejagung dari telepon Artalyta Suryani memberi pelajaran bagi Partai Golongan Karya dalam mengeruk dana-dana kampanye Pemilu dan Pilpres 2009. Tak ingin bernasib sama dengan para JAM Kejaksaan Agung yang 'panas dingin' di tangan KPK, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla memberikan peringatan keras kepada bendahara-bendahara Partai Golkar se-Indonesia untuk tidak main-main dalam menggalang dana-dana kampanye Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang. "Sekarang tidak ada yang bisa diminta di departemen, jangankan diminta, baru kita berbicara, disadap telepon kita dan bisa masuk penjara. Jangan coba-coba telepon macam-macam orang kalau meminta sumbangan kepada pejabat," kata Jusuf Kalla ketika menutup Rapat Koordinasi Teknis Bendahara Partai Golkar di Jakarta, Selasa (17/6). Menurut Kalla, tidak hanya aksi penyadapan KPK yang menjadi ancaman serius dalam tubuh partai saat ini. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik, partai-partai didesak untuk berbenah diri dalam mengelola anggaran yang telah dikantongi. Untuk itu, ketertiban dalam anggaran partai menjadi modal awal dalam menyukseskan kegiatan partai dalam Pemilu dan Pilpres 2009. "Karena itu dibutuhkan penataan, pengaturan, peningkatan, pengumpulan dana dari anggota kader dan juga masyarakat secara sah dan halal. Kalau kita ingin mencapai tujuan, dengan wakil yang banyak, program yang baik, kita mesti mempunyai sumber yang baik. Tanpa sistem yang baik, faktor pendukung apapun yang kita inginkan tidak akan tercapai," ujarnya. Kalla mengatakan, pengalaman pahit pernah menghampiri sejumlah petinggi partai Golkar ketika pengelolaan anggaran dilakoni tidak baik. Salah satu contoh yang dikemukakan Kalla adalah dengan belajar dari pengalaman kepemimpinan Akbar Tandjung dalam upaya menyelamatkan Partai Golkar, yang ternyata memaksa Akbar masuk bui. "Bagaimana usaha keras Pak Akbar untuk membangun Golkar kemudian bermasalah dan beliau jutru ditahan karena sumber-sumber dana yang dituduhkan. Kita tidak ingin mengulang sejarah itu, karena itu semua harus tertib," urainya. Lebih lanjut Kalla menambahkan, sanksi-sanksi yang berlaku saat ini mirisnya lagi tidak hanya mengena pada sosok yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Partai politik bahkan bisa kehilangan muka, dan dikenai sanksi dalam hal ini. "UU saat ini penuh sanksi. Dan sanksi itu akan berdampak luas kepada partai. Maka itu, yang pertama ditata di Golkar adalah keteraturan, harus halal dan baik," pungkasnya. Untuk menggapai partai yang baik, lanjut Kalla, partai ke depan mesti terbuka. Partai tidak lagi dikelola layaknya toko kelontong atau bak perusahaan berbentuk CV. "Sekarang partai itu sama dengan PT Tbk. Perusahaan yang terdaftar di bursa dan harus terbuka. "Jadi akuntan bisa periksa, publik baca, dan kalau salah reiiko masuk penjara, atau dihukum," terang Kalla. *(Persda Network/Ade Mayasanto) * *Sumber : KOmpas* -- ********************************** Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya http://reportermilist.multiply.com/ ************************************ [Non-text portions of this message have been removed]
