Sosok
[ Minggu, 22 Juni 2008 ]
Kami Memang Terlambat Mengantisipasi
Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J. Purwono Blak-blakan soal Byarpet
PLN
Dalam beberapa pekan terakhir, pemadaman listrik bergilir alias*
byarpet*melanda hampir seluruh Indonesia, termasuk wilayah
Jawa-Madura-Bali. Puluhan
juta pengguna listrik pun meradang. Apa yang sedang terjadi dengan PLN?
Berikut petikan wawancara wartawan *Jawa Pos* Ahmad Baidhowi dengan Dirjen
Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM J. Purwono di ruang
kerjanya Jumat lalu (20/6).
--------------
*Bagaimana anatomi sektor kelistrikan nasional saat ini?*
Bicara anatomi sektor listrik, kita harus melihat dari kacamata *supply and
demand* (pasokan dan kebutuhan, Red). Menurut saya, kondisi saat ini sangat
dinamis. Artinya, pasokan listrik untuk sebuah wilayah saat ini dalam
keadaan lebih dari cukup. Tapi, bisa saja dalam waktu beberapa bulan
kemudian, wilayah tersebut kekurangan cadangan atau malah bisa krisis.
*Apa penyebabnya?*
Ini karena dua hal. Pertama, diakui atau tidak, perekonomian Indonesia
tumbuh cukup pesat. Hal ini menyebabkan konsumsi listrik naik, baik itu
konsumsi pelanggan industri, bisnis, maupun rumah tangga. Karena itu, dengan
kapasitas listrik nasional yang saat ini sebesar 29.705 megawatt (MW) di
mana 22.302 MW di antaranya di Jawa-Madura-Bali, kenaikan konsumsi tidak
bisa ter-*cover* dengan baik.
Kedua, pertumbuhan *demand* yang cukup pesat hingga 6 sampai 7 persen per
tahun itu tidak diimbangi dengan penambahan suplai. Akibatnya, untuk
menyeimbangkan *supply and demand*, PLN perlu melakukan manajemen beban
dengan pemadaman bergilir.
*Bagaimana dengan kondisi pembangkit PLN yang rata-rata sudah tua?*
*Nah*, itu juga menjadi penyebab. Misalnya, Muara Karang dan Suralaya, yang
usianya sudah lebih dari 20 tahun. Kondisi ini diakui memang cukup rawan.
Sebab, usia tua membuat keandalan pembangkit menjadi rentan. Akibatnya,
ketika terjadi kerusakan pada pembangkit besar, pasokan listrik ke sistem
jaringan bisa anjlok. Kalau sudah begitu, ya terpaksa dilakukan pemadaman
bergilir.
*Mengapa kondisi itu tidak diperhitungkan sebelumnya?*
Kami akui, antisipasi kami untuk menambah pasokan listrik memang agak
terlambat. Misalnya, untuk membangun pembangkit skala besar, minimal butuh
waktu tiga tahun untuk proses konstruksi. Untuk pembangkit skala menengah
dengan gas, minimal butuh waktu dua tahun. Sedangkan pembangkit skala kecil
dengan diesel, minimal butuh waktu satu tahun. Sayang, sejak krisis ekonomi
melanda pada 1998, pembangunan pembangkit skala besar maupun menengah hampir
terhenti. Tercatat, mulai 1998 hingga saat ini hanya ada tambahan pasokan
2.000-3.000 megawatt (MW), padahal konsumsi listrik tumbuh 7 persen per
tahun.
*Lalu, apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah?*
Kami berupaya melakukan lompatan penambahan kapasitas pasokan listrik
melalui *crash program* PLTU 10.000 MW berbahan bakar batu bara. Proyek ini
sudah dimulai pada 2006. Nanti, 6.900 MW di antaranya akan memasok sistem
Jawa-Madura-Bali. Jika proyek itu tuntas, paling tidak kebutuhan listrik
mulai 2009 hingga 2012 relatif akan aman.
*Bagaimana setelah 2012, apakah krisis listrik kembali mengancam?*
Jika hanya mengandalkan PLTU 10.000 MW batu bara itu saja memang akan
kurang. *Nah*, pemerintah tidak ingin kecolongan lagi. Karena itu, bulan
kemarin Pak Menteri ESDM (Purnomo Yusgiantoro, Red) sudah mencanangkan
program PLTU 10.000 MW tahap kedua mulai 2011. Nanti, 3.000 MW di antaranya
menggunakan batu bara, sedangkan 7.000 NMW lainnya memanfaatkan *renewable
energy* (energi terbarukan) seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi
(PLTP), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga bayu
atau angin (PLTB), serta pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan
bakar biodiesel.
*Terkait pasokan listrik, kapan pasokan dari crash program PLTU 10.000 MW
tahap pertama akan masuk?*
Maret 2009, unit I PLTU Labuhan berkapasitas 300 MW akan mulai beroperasi
untuk memasok sistem Jawa-Madura-Bali. Sebenarnya, target semula adalah Juni
2009, tapi akan kami genjot pengerjaannya supaya bisa selesai pada Maret
2009. Sedangkan PLTU Labuhan unit II berkapasitas 300 MW, akan masuk sekitar
tiga atau enam bulan sesudahnya.
*Jadi, tambahan pasokan baru akan terealisasi pada Maret 2009. Padahal, saat
ini sebagian daerah sudah kritis. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tidak
makin parah?*
Jawabannya hanya satu...penghematan. Itu satu-satunya jalan.
*Bagaimana konkretnya?*
Kami sudah meminta PLN agar terus melakukan sosialisasi gerakan hemat
listrik. Selain itu, pemerintah juga sudah berkomitmen untuk memberikan
contoh. Karena itulah, presiden sudah membentuk Tim Nasional Penghematan
BBM, Listrik, dan Air yang dikoordinasi menteri ESDM dan pelaksana harian
Pak Eddie Widiono (mantan Dirut PT PLN, Red).
Nanti, 1 Juli, *pilot project* program hemat listrik akan dicanangkan Pak
Presiden atau Pak Menteri ESDM. Pelopornya adalah semua gedung pemerintahan
di sekitar Monas, termasuk Kantor Gubernur DKI serta kantor-kantor BUMN.
Selanjutnya, nanti program tersebut akan diperluas ke wilayah lain, termasuk
gedung-gedung swasta.
*Bagaimana dengan program tarif nonsubsidi, apakah itu juga menjadi alat
untuk program penghematan?*
Tepat sekali. Itu salah satu kebijakan yang menurut saya paling efektif
untuk menanamkan budaya hemat listrik di masyarakat. Intinya, kalau
*you*boros, maka keborosan itu tidak lagi disubsidi. Tapi kalau
*you* berhemat, *you* tetap dapat subsidi.
Misalnya, untuk pelanggan rumah mewah 6.600 VA yang konsumsi listriknya
selama satu bulan melebihi 839 Kwh, maka kelebihan pemakaian tersebut akan
dihitung dengan tarif nonsubsidi sebesar Rp 1.380 per Kwh, sedangkan
pemakaian hingga 839 Kwh akan tetap dihitung dengan tarif subsidi seperti
saat ini, yaitu Rp 560 per Kwh.
Jadi, ini sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat supaya berhemat.
*Apa ada rencana ekstensifikasi program tarif nonsubsidi untuk pelanggan di
bawah 6.600 VA?*
Saat ini belum. Sebab, kami sedang meminta laporan PLN untuk melihat
efektivitas pelaksanaan program pada pelanggan 6.600 VA ke atas. Kami ingin
lihat dulu, apakah mereka menerapkannya secara benar di masyarakat. Jangan
sampai kemudian tagihan pelanggan naik gila-gilaan. Jadi, kita kaji dulu,
termasuk apakah ada gejolak di masyarakat. Setelah kajian komplet, baru kita
akan mengkaji lagi, apakah perlu diterapkan pada pelanggan yang lebih
rendah. Tapi harap dicatat, program tarif nonsubsidi tidak akan menyentuh
pelanggan-pelanggan kecil. *(kum)
Sumber: jawapos Online
*
--
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya
http://reportermilist.multiply.com/
************************************
[Non-text portions of this message have been removed]
