08/12/2007 00:00 WIB Gubernur Dipilih Presiden, Manuver Kekuatan Orde Baru Taufik Wijaya - detikcom Palembang - Usulan Lemhanas agar gubernur dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden dinilai manuver politik kelompok pro-Orde Baru. Kelompok itu ditengarai mengambil peluang dari transisi demokrasi di Indonesia. "Kita tahu, proses demokrasi yang berlangsung saat ini masih belum begitu dewasa. Masih banyak ketegangan. Tapi itu kan proses belajar. Tampaknya kondisi ini dimanfaatkan oleh kekuatan pro-Orde Baru dan militer untuk mengembalikan gaya pemerintahan otoriter seperti dulu," kata pengamat politik Tarech Rasyid dari Universitas IBA Palembang, kepada detikcom, melalui telepon, Jumat (7/12/2007). Di sisi lain, Tarech juga menilai usulan itu merupakan ketakutan segelintir kekuatan politik atas reaksi atau tingkat kesadaran dari berbagai daerah di Indonesia. "Sekarang kan para gubernur sudah banyak melawan pemerintah pusat, sebab mereka tahu selama ini banyak kebijakan pemerintah pusat merugikan daerah. Nah, sikap seperti ini tentu menjadi kecemasan tersendiri," katanya. "Dan, yang terpenting masyarakat jangan terpancing dengan usulan Lemhanas itu. Kita ini tinggal menunggu beberapa saat untuk menemukan kedewasaan dalam berdemokrasi. Amerika Serikat saja butuh puluhan tahun untuk menjadi seperti sekarang," kata pengelola Sekolah Demokrasi Banyuasin, Sumatra Selatan ini. ( tw / nvt ) -- 07/12/2007 15:44 WIB Ketua FPDIP: Waspadai Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden Muhammad Nur Hayid - detikcom Jakarta - Wacana gubernur dipilih langsung oleh presiden ditentang Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Tidak perlu ada perubahan sistem pemilihan langsung. "Itu harus diwaspadai ide Ketua DPP Golkar Profesor Muladi apakah arahnya untuk mengubah UUD kembali," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/12/2007). Menurut dia, pemilihan langsung gubernur, bupati, walikota sudah menjadi keputusan rakyat lewat MPR. "Kalau ada parpol atau parpolnya Pak Muladi yang tidak puas karena kasus kekalahan pilkada atau gubernur wajar dalam demokrasi. Tetapi jangan mengubah sistem yang sudah berjalan," ujarnya. Bagaimana dengan alasan pemilihan langsung tidak efektif dan rawan money politics? "Memang masalahnya seringkali kepala daerah terpilih menjadi presiden kecil di daerah karena merasa dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ini harus diperbaikim," sahut Thahjo. -- 07/12/2007 13:39 WIB Usul Lemhannas Soal Penunjukan Gubernur Langgar UUD Muhammad Nur Hayid - detikcom Jakarta - Wacana yang disampaikan Lemhannas agar gubernur ditunjuk langsung oleh presiden dinilai melanggar UUD. Sampai saat ini UUD masih mengatur seluruh kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. "Usulan itu tidak berdasar kalau diterapkan, karena UUD-nya masih dengan jelas menyatakan kepala daerah itu harus dipilih langsung. Apa gubernur bukan kepala daerah" cetus Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam jumpa pers di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (7/12/2007). Menurutnya, jika wacana itu dilakukan, setidaknya harus ada amandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Selain itu, penunjukan langsung dinilai sudah bukan saatnya lagi, mengingat proses demokrasi sudah berjalan begitu jauh. "Kalau ingin dipaksakan, ya ubah dulu konstitusinya. Lagi pula sekarang bukan zamannya main tunjuk," cetus dia. Sementara penasihat FPPP Endin AJ Soefihara menilai usulan itu masih sebatas wacana karena tidak mungkin dilakukan sebelum mengubah konstitusi. Namun dia memahami usulan itu, karena biaya pilkada langsung saat ini begitu besar dan rawan money politics. "Ya mungkin itu keluar dari pertimbangan efektivitas pilkada, dan alasan gubernur, itu wakil pemerintah pusat di daerah. Tetapi selama konstitusinya pemilihan langsung, ya tidak bisa main tunjuk," cetusnya. ( umi / sss ) --
--------------------------------- Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling. Sök och jämför hos Yahoo! Shopping.