08/12/2007 00:00 WIB
Gubernur Dipilih Presiden, Manuver Kekuatan Orde Baru
Taufik Wijaya - detikcom
Palembang - Usulan Lemhanas agar gubernur dipilih dan ditunjuk langsung oleh
Presiden dinilai manuver politik kelompok pro-Orde Baru. Kelompok itu
ditengarai mengambil peluang dari transisi demokrasi di Indonesia.
"Kita tahu, proses demokrasi yang berlangsung saat ini masih belum begitu
dewasa. Masih banyak ketegangan. Tapi itu kan proses belajar. Tampaknya kondisi
ini dimanfaatkan oleh kekuatan pro-Orde Baru dan militer untuk mengembalikan
gaya pemerintahan otoriter seperti dulu," kata pengamat politik Tarech Rasyid
dari Universitas IBA Palembang, kepada detikcom, melalui telepon, Jumat
(7/12/2007).
Di sisi lain, Tarech juga menilai usulan itu merupakan ketakutan segelintir
kekuatan politik atas reaksi atau tingkat kesadaran dari berbagai daerah di
Indonesia. "Sekarang kan para gubernur sudah banyak melawan pemerintah pusat,
sebab mereka tahu selama ini banyak kebijakan pemerintah pusat merugikan
daerah. Nah, sikap seperti ini tentu menjadi kecemasan tersendiri," katanya.
"Dan, yang terpenting masyarakat jangan terpancing dengan usulan Lemhanas
itu. Kita ini tinggal menunggu beberapa saat untuk menemukan kedewasaan dalam
berdemokrasi. Amerika Serikat saja butuh puluhan tahun untuk menjadi seperti
sekarang," kata pengelola Sekolah Demokrasi Banyuasin, Sumatra Selatan ini. (
tw / nvt )
--
07/12/2007 15:44 WIB
Ketua FPDIP: Waspadai Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Wacana gubernur dipilih langsung oleh presiden ditentang Ketua
FPDIP Tjahjo Kumolo. Tidak perlu ada perubahan sistem pemilihan langsung.
"Itu harus diwaspadai ide Ketua DPP Golkar Profesor Muladi apakah arahnya
untuk mengubah UUD kembali," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat
(7/12/2007).
Menurut dia, pemilihan langsung gubernur, bupati, walikota sudah menjadi
keputusan rakyat lewat MPR.
"Kalau ada parpol atau parpolnya Pak Muladi yang tidak puas karena kasus
kekalahan pilkada atau gubernur wajar dalam demokrasi. Tetapi jangan mengubah
sistem yang sudah berjalan," ujarnya.
Bagaimana dengan alasan pemilihan langsung tidak efektif dan rawan money
politics? "Memang masalahnya seringkali kepala daerah terpilih menjadi presiden
kecil di daerah karena merasa dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ini harus
diperbaikim," sahut Thahjo.
--
07/12/2007 13:39 WIB
Usul Lemhannas Soal Penunjukan Gubernur Langgar UUD
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Wacana yang disampaikan Lemhannas agar gubernur ditunjuk langsung
oleh presiden dinilai melanggar UUD. Sampai saat ini UUD masih mengatur seluruh
kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
"Usulan itu tidak berdasar kalau diterapkan, karena UUD-nya masih dengan
jelas menyatakan kepala daerah itu harus dipilih langsung. Apa gubernur bukan
kepala daerah" cetus Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam jumpa pers di Gedung DPD,
Senayan, Jakarta, Jumat (7/12/2007).
Menurutnya, jika wacana itu dilakukan, setidaknya harus ada amandemen UUD
1945 terlebih dahulu. Selain itu, penunjukan langsung dinilai sudah bukan
saatnya lagi, mengingat proses demokrasi sudah berjalan begitu jauh.
"Kalau ingin dipaksakan, ya ubah dulu konstitusinya. Lagi pula sekarang bukan
zamannya main tunjuk," cetus dia.
Sementara penasihat FPPP Endin AJ Soefihara menilai usulan itu masih sebatas
wacana karena tidak mungkin dilakukan sebelum mengubah konstitusi.
Namun dia memahami usulan itu, karena biaya pilkada langsung saat ini begitu
besar dan rawan money politics.
"Ya mungkin itu keluar dari pertimbangan efektivitas pilkada, dan alasan
gubernur, itu wakil pemerintah pusat di daerah. Tetapi selama konstitusinya
pemilihan langsung, ya tidak bisa main tunjuk," cetusnya. ( umi / sss )
--
---------------------------------
Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
Sök och jämför hos Yahoo! Shopping.
