08/12/2007 14:55 WIB
Indonesia Butuh UU Pembuktian Terbalik untuk Berangus Korupsi
Irwan Nugroho detikcom
Jakarta - Pemerintah dan DPR diminta mempertimbangkan dibentuknya
undang-undang pembuktian terbalik. Sebab UU itu adalah senjata paling ampuh
untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat negara.
"Dulu pernah disampaikan Baharuddin Lopa (mantan Jaksa Agung), tapi sampai di
DPR jadi hilang," ujar hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Surya Jaya dalam
Obrolan Sabtu Ramako FM di Mario's Place, Jl Raya Cikini, Menteng, Jakarta
Pusat, Sabtu (8/12/2007).
Surya menjelaskan, pembuktian terbalik merupakan pembuktian yang dilakukan
pejabat yang dilaporkan melakukan korupsi. Hal serupa telah diterapkan di
Malaysia.
"Kalau ada pejabat yang punya harta lebih dari hitungan penghasilan bisa
dipanggil untuk membuktikan dari mana dia mendapatkan harta itu. Kalau tidak
bisa buktikan, hartanya disita," imbuh dia.
Surya mengatakan, kebutuhan akan UU itu sangat mendesak saat ini. Sebab dia
mensinyalir adanya upaya perlawanan balik dari para koruptor.
Kasus-kasus perlawanan itu terlihat antara lain lewat kasus yang diajukan ke
Mahkamah Konstitusi (MK), yakni terkait pembubaran Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Pengadilan Tipikor). Untungnya, MK masih memberikan kesempatan hidup
Pengadilan Tipikor 3 tahun lagi.
Selain itu, ada upaya memperlemah ancaman hukuman bagi pelaku korupsi dalam
RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU PTPK) yang kini masih di tangan
pemerintah.
"Padahal korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak ekonomi
masyarakat. UU Pembuktian terbalik itu sangat penting," pungkasnya. ( irw / umi
)
--
---------------------------------
Ta semester! - sök efter resor hos Yahoo! Shopping.
Jämför pris på flygbiljetter och hotellrum:
http://shopping.yahoo.se/c-169901-resor-biljetter.html
