Pemekaran untuk Pemilu 2009, Pemerintah Bisa Hentikan Dana untuk Daerah
JAKARTA-- MI: Pemekaran daerah bisa dihentikan hanya apabila pemerintah
mempunyai niat baik untuk itu. Masalahnya, pemekaran daerah telah menjadi
komoditas politik untuk pemilu 2009.
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk 'Cetak Biru Pemekaran' yang
diselenggarakan di Ruang Diskusi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kompleks
Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (1/2). Hadir dalam diskusi itu, Sekretaris
Jenderal DPD Siti Nurbaya Bakar, Ketua PAH I DPD Marhany V Pua, anggota Komisi
XI DPR dari Partai Golkar Harry Azhar Aziz, dan pengamat hukum tata negara
Refly Harun.
Menurut Harry Azhar Aziz, selama ini kebutuhan dana APBN sebanyak 70%
digunakan untuk birokrasi di pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah pun masih
menyumbangkan rata-rata 85% dana APBD yang dibutuhkan daerah, dan rata-rata
pendapatan asli daerah yang disumbangkan untuk APBD hanya 15%.
"Jadi kalau pemerintah pusat mau, bila tidak setuju dengan daerah pemekaran
baru maka cukup dengan mengancam tidak akan memberikan dana dari pusat yang 85%
itu. Mereka semua akan diam dan pasti tidak mau dimekarkan kalau tidak dapat
dana dari pusat," kata Harry.
Selain itu, lanjutnya, saat ini kekuatan ekonomi daerah untuk bisa memenuhi
kebutuhannya secara mandiri. Pasalnyanya secara politik pemerintah memang
menerapkan desentralisasi, tapi dari sisi ekonomi masih bersifat sentralisasi.
Sehingga seluruh perpajakan dan cukai masih disetorkan ke pemerintah pusat dan
belum tentu dibagi lagi untuk pemerintah daerah yang menyetorkan.
Senada dengan Harry, Marhany V Pua mengakui, pemekaran kini sudah menjadi
bagian dari lobi politik dan termasuk sebagai bagian dari rencana kegiatan
politik alam memenangkan pemilu 2009. "Bayangkan saja sekarang di DPD sudah
masuk proposal pemekaran untuk membentuk 21 provinsi, 85 kabupaten, dan 12
kota. Mau jadi apa Indonesia ini kalau pemekaran itu tidak ditahan," cetus
Marhany.
Maraknya pemekaran itu, tambahnya, terjadi karena pintu pemekaran bisa masuk
melalui pemerintah, DPR, dan DPD sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. "Memang seharusnya ada tahapan penyaringan. Penyaring
pertama adalah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) milik pemerintah yang
dipimpin Mendagri, lalu DPD, baru difinalkan oleh DPR. Jadi daerah yang
dimekarkan benar-benar yang memang bisa mensejahterakan masyarakatnya saja,"
jelas Marhany.
Sementara itu, Siti Nurbaya Bakar menyatakan, sebagai instrumen politik
pemerintah memang bisa membatasi terjadinya pemekaran. "Tapi DPOD pun tentunya
melihat sisi keadilan masyarakat dan perbandingan sosial ekonomi daerah baru
dan induk. Memang seharusnya ada interaksi yang lebih mendalam antara Komisi II
DPR dan Departemen Dalam Negeri dalam menyikapi pemekaran," ungkap Nurbaya.
Sedangkan Refly Harun menyatakan, DPD bisa menjadi lembaga yang meneliti
kemurnian keinginan pemekaran daerah dari masyarakat. "Karena DPD dipilih
langsung oleh masyarakat seharusnya bisa berinteraksi lebih jauh. Bisa dilihat
mana yang murni keinginan masyarakat untuk berkembang atau hanya untuk
kepenringan elit saja," cetus Refly. (Far/OL-2)
Sumber : Media Indonesia
---------------------------------
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
