MJJ:
Syukurlah kita menyadari bahwa persoalan bangsa Indonesia adalah persoalan
kita, bukan persoalan negara asing, atau lembaga donor pemberi pinjaman.
Sengaja saya memprovokasi ala 'devil's advocate' dengan harapan kita dapat
menghindar dari menyalahkan orang lain, bangsa lain, lembaga internasional.
Persoalan kita adalah pengencangan ikat pinggang, efisiensi. Senina Ingan Apul
benar bahwa di sektor pemerintahan underemployment sangat nyata.
Kantor/pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh 10 orang dikaryakan 50 pegawai.
Karena anggaran terbatas, maka dipakailah sumber-sumber pendanaan
non-tradisionil untuk membiayainya.
Kenapa politisi menghindar dari membicarakan pemborosan pegawai ini? Kenapa
justru yang dibicarakan adalah paham-paham (yang hemat saya tidak pernah
dijelaskan tuntas) neoliberal, kerakyatan, sosialisme, marhaenisme? Isu
penghematan di sektor pemerintahan TIDAK POPULER. Terbukti tidak satupun
politisi menyorot tentang perampingan pegawai negeri semasa kampanye. Teringat
ketika ikut satu proyek ADB: Sustaniable Capacity Building for
Decentralization. membantu kemandirian pemerintahan kab/kota di bidang yang
sudah di (power) share oleh pem pusat. Ketika sampai pada isu perampingan,
semua menghindar untuk melanjutkan kajian. Donor/konsultan juga tidak dapat
berbuat apa-apa. Pesan dari butir pertama dari konsensus Washington adalah,
jangan besar pasak dari tiang. Dorongan untuk menjadi POPULER membuat
pemerintah mengabaikannya. Pesannya untuk saya pribadi sama, tetapi masih
GENGSI untuk membelah beberapa kartu kredit yang saya miliki.......
Sentabi,
Bp Nona Sampagita
"It
is tempting to call for better leadership, but we probably expect too much from
the leaders of the nations. Those nations are too big, the connections not
strong enough, the commitment to the future not long enough. It is better to
look smaller, to our now-smaller organisations, to local communities and
cities, to families and clusters of friends, to small networks of portfolio
people with time to give to something bigger than themselves. We have to
fashion our own directions in our own places." (Charles Handy, b.1932)
________________________________
From: Ingan apul Sitepu <inganapulsit...@ymail.com>
To: komunitask...@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, June 9, 2009 12:09:23 AM
Subject: Re: Bls: [komunitaskaro] Tiap Tahun, Utang Pemerintah Naik Rp 100
Triliun
Mejuah juah,
"Disisi lain Pemerintah megap-megap hanya untuk membiayai pengeluaran rutin,
sehingga harus menambah hutang"
jika megap untuk membiayai pengeluaran rutin tentu harus dihemat pengeluaran
dengan memangkas semua biaya tunjangan tunjangan,biaya biaya perjalanan,Gaji,
mark up proyek,biaya konsultan asing dll,
disamping juga meningkatkan pendapatan negara bukan pendapatan oknum.
Contoh :1.kesesuaian jumlah pegawai dengan beban kerja(saat ini hampir semua
pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor sehingga ada indikasi banyak pegawai
yang tidak punya kerja,karena banyak waktu menganggur jadi pikirannya ngawur
sehingga terjadilah mark up harga,memanipulasi laporan dll)
tentu dalam hal ini juga peran pengawasan sangat penting dan sepertinya kurang
berjalan.
lho megap membiayai anggaran rutin katanya tapi tidak melakukan pengawasan yang
baik sehingga terjadi inefesiensi sehingga ngutang lagi....
Disamping itu sebenarnya banyak hal hal yang dapat meningkatkan pendapatan
negara dengan cara mereformasi birokrasi.karena banyak aturan/ketetapan
pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.dalam aturannya tertulis
biaya rendah tapi ternyata yang dibayar masyarakat sangat tinggi (baik dalam
jumlah uang maupun waktu sehingga calo subur diindonesia, bahkan tidak jarang
orang dalampun jadi calo).Nah..tetapkan saja harga yang realistis dan layani
masyarakat dengan baik,cepat dan dananya masuk kas negara.
contoh :ktp tertulis biaya 7000 tapi yang harus dikeluarkan masyarakat
50.000.dalam hal ini yang masukkas negara 7000 tapi masuk kas oknum 43.000.
nah tetapkan saja biaya ktp 25.000 dengan pelayanan memuaskan tanpa membuat
masyarakat repot sehingga tidak perlu lewat calo atau minta tolong orang dalam
dan semua dananya masuk kas negara.ini hal hal kecil dan banyak sekali hal hal
lain yang lebih besar dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara
dengan memangkas pendapatan oknum.Hitungannya jika diasumsikan jumlah penduduk
yang membuat ktp sekitar 75.000.000 jiwa x 18000 (selisih harga)
=1.350.000.000. 000. peningkatan pendapatan negara dan masyarakat hemat
1.875.000.000. 000.
." Satu hal yang jelas adalah bahwa dengan semakin bengkaknya hutang, semakin
besar perhatian dunia kreditur pada Indonesia."
ya pasti dong karena semakin dinikmatinya madunya dan sumber daya alam kita
yang kaya jadi taruhannya dan harga diri rakyat dilecehkan diseantero bumi.
Kesimpulannya : stop utang,stop pemborosan uang negara,stop pengangguran
terselubung, kerja keras senin -sabtu jam 8:00-jam17:00, pelayanan masyarakat
memuaskan,pengawasa n yang efektif dan transparan,dukung ekonomi rakyat dengan
kebijakan yang benar,tingkatkan pendapatan negara dengan menekan kebocoran
kebocoran dan memangkas pendapatan oknum,berikan upah pegawai yang layak,hukum
berat para koruptor/penghianat /penjajah/ penghisap rakyat.
setabi ibas sikurang payona ras ibas kurangna pengangkanku kerna sienda.Bujur.
--- Pada Sen, 8/6/09, haryanto bode <edob...@yahoo. com> menulis:
Dari: haryanto bode <edob...@yahoo. com>
Topik: Re: Bls: [komunitaskaro] Tiap Tahun, Utang Pemerintah Naik Rp 100 Triliun
Kepada: komunitaskaro@ yahoogroups. com
Tanggal: Senin, 8 Juni, 2009, 9:20 PM
Kira-kira ada yang dapat memberikan output (hasil) dari input utang sebegitu
besarnya?
Kalau BLT menurut saya itu hanya sebuah stimulan negative bagi masyarakat
Indonesia, karena cendrung membangun kearah mental bangsa yang pemalas dan
pembuktian kemiskinan. Apalagi jumlah penerima BLT terus bertambah, artinya
semakin banyak yang menjadi miskin.
BHT, Tw
________________________________
From: shodan purba <shodanpurba@ yahoo.com>
To: komunitaskaro@ yahoogroups. com; Tanah Karo <tanahk...@yahoogrou ps.com>
Sent: Sunday, June 7, 2009 9:17:25 PM
Subject: Re: Bls: [komunitaskaro] Tiap Tahun, Utang Pemerintah Naik Rp 100
Triliun
MJJ:
Dilematis. Disiplin fiskal adalah butir pertama dari 10 butir "Konsensus
Washington" yang banyak dituduh sebagai inti neoliberalisme. Penganutnya
diminta untuk menekan defisit anggaran maksimum 2% dari PDB. Disatu sisi banyak
yang mengharapkan pemerintah lebih dalam melakukan intervensi dengan BLT,
subsidi BBM, subsidi pendidikan, subsidi pupuk, subsidi kesehatan dan
macam-macam lainnya.Disisi lain Pemerintah megap-megap hanya untuk membiayai
pengeluaran rutin, sehingga harus menambah hutang.
Syukur masih ada yang percaya dan mau memberi pinjaman. Satu hal yang jelas
adalah bahwa dengan semakin bengkaknya hutang, semakin besar perhatian dunia
kreditur pada Indonesia. Bila Indonesia gagal membayar (default), kegagalan
ini akan mengakibatkan kegagalan-kegagalan mereka juga. Lihat kegagalan
beberapa negara Amerika Latin yang mengakibatkan runtuhnya beberapa bank besar
pada tahun 80 dan 90an.
Sentabi,
Bp Nona Sampaguita
________________________________
From: karo karositepu <sitepu2...@yahoo. com>
To: komunitaskaro@ yahoogroups. com
Sent: Sunday, June 7, 2009 10:57:35 AM
Subject: Bls: [komunitaskaro] Tiap Tahun, Utang Pemerintah Naik Rp 100 Triliun
Rasanya membaca info soal utang NKRI membuat kita merinding... makin dalam kita
tenggelam dalam perekonomian. . international. Dalam kondisi seperti ini
bagaimana mungkin kita punya "citra" di dunia international. ... dibandingkan
dengan malaysia jauhlah kita tertinggal makanya kasus TKI, Ambalat, Penjualan /
penggadean asset jadi terpaksa. Istilah kampung nya gali lobang tutup lobang
demi pencitraan. Tapi masih bersyukurlah Pemerintah masih memikirkan rakyat
dengan BLT yang kalau tidak salah sampe 31 T.meskipun menurut satu study 70 %
dari BLT itu dimanfaatkan untuk beli rokok. Bukan untuk usaha. Memang gengsi
itu mahal tapi perlu juga kadang-kadang.
Semoga segera ada perobahan.
Per"baroeng" peceren
--- Pada Sab, 6/6/09, kontan tarigan <kontan_tarigan@ yahoo.com> menulis:
Dari: kontan tarigan <kontan_tarigan@ yahoo.com>
Topik: [komunitaskaro] Tiap Tahun, Utang Pemerintah Naik Rp 100 Triliun
Kepada: komunitaskaro@ yahoogroups. com
Tanggal: Sabtu, 6 Juni, 2009, 7:21 PM
Jumat, 05/06/2009 17:33 WIB
Warta No. 1
Adv - detikNews
Jakarta - Utang pemerintah dalam kurun empat tahun terakhir rata-rata meningkat
sekitar Rp 100 triliun per tahun. Peningkatan terjadi baik pada utang luar
negeri maupun surat berharga. Demikian ditegaskan pengamat ekonomi Ichsanuddin
Noersy.
Kepada harian Merdeka, beberapa waktu lalu, Ichsanuddin mengungkap, utang
pemerintah pada tahun 2004 sebesar Rp 1.275 triliun. Sementara awal tahun 2009
melonjak menjadi Rp 1.667 triliun.
"Jika diambil rata-rata, maka dalam empat tahun terakhir, utang pemerintah
mencapai Rp 100 triliun per tahun," kata mantan anggota DPR-RI dari Fraksi
Golkar tersebut.
Komposisinya, tambah Ichanuddin, pinjaman luar negeri meningkat dari Rp 613
triliun menjadi Rp 764 triliun. Sementara surat berharga negara meningkat dari
Rp 662 triliun menjadi Rp 920 triliun.
"Melihat fakta-fakta itu, maka klaim pemerintah bahwa utang kita sudah menurun,
salah besar," kata pengamat ekonomi yang selama ini dikenal suka bicara apa
adanya tersebut.
Sebagai perbandingan: selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, jumlah utang sebesar
Rp 1.500 triliun, atau hanya meningkat sekitar Rp 46.875 triliun per tahun.
Sementara di era pemerintahan Megawati selama 3.5 tahun, utang cuma meningkat
Rp 12 triliun, atau 4 triliun per tahun.
(adv/adv)
________________________________
Yahoo! Mail Sekarang Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya!
________________________________
Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail. com.
