Oke dari segi demokratisasi. Cuma, dari segi pidana/kriminal, hingga tadi
siang, kasus kriminal yang menimpa pimpinan KPK masih bagaikan riket la
ertinali..ha..ha..ha..
Sebagai rakyat, kita tentu sepakat penegakan hukum. Termasuk periksa,
adili/disidangkan, kalau memang salah, penjarakan elite KPK itu.
Debat Andi Matalata (Menkumdang) dan pemerhati hukum tadi di TV One, sekitar
pukul 21.00, cocok sebagai naskah sinetron, terutama sinetron yang kejar jam
tayang:)
Salam berngi si ngongo dari Tanah Air:)
MJS
--- On Thu, 9/24/09, MU Ginting <gintin...@yahoo.se> wrote:
From: MU Ginting <gintin...@yahoo.se>
Subject: [tanahkaro] Menyelamatkan "Absolute power" diacungi jempol
To: tanahkaro@yahoogroups.com, forumk...@yahoogroups.com,
komunitask...@yahoogroups.com
Date: Thursday, September 24, 2009, 7:42 AM
Kamis, 24/09/2009 18:21 WIB
Hikmahanto: Adnan Buyung Perlu Diacungi Jempol
Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Imbas kasus 'kriminalisasi' terhadap dua pimpinan KPK masih belum
berujung. Perpu Plt Pimpinan KPK masih menjadi Pro dan kontra. Namun, Prof
Hikmahanto Juwana memberi acungan jempol kepada Adnan Buyung Nasution.
Hikmahanto, mantan anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2007-2011, memberikan
acungan jempol, karena sebagai Wantimpres, Buyung telah meminta Presiden SBY
tidak melakukan penunjukan sepihak atas orang-orang yang akan diangkat sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK. Padahal, Buyung tidak disertakan dalam
pembahasan Perpu 4/2009.
"Pasca dikeluarkannya Perpu 4/2009 yang tidak menyertakan Buyung Nasution dalam
pembahasan namun mengikutsertakannya dalam pembuatan Keputusan Presiden atas
penunjukkan Plt Pimpinan KPK, mungkin di telinga Buyung ketika itu
terngiang-ngiang kalimat Lord Acton yang mengatakan 'Power tends to corrupt'.
Absolute power corrupts absolutely.' Buyung sadar dan menentang penunjukan
secara
sepihak oleh Presiden," kata Hikmahanto kepada detikcom, Kamis (24/9/2009).
Atas tentangan dari Buyung, menurut Hikmahanto, keinginan Presiden ataupun para
pembantunya agar Presiden secara sepihak dan langsung dapat menunjuk Plt
Pimpinan KPK urung dilakukan.
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum UI ini, Presiden SBY telah diingatkan oleh Buyung
agar tidak menjadikan dirinya sebagai penguasa yang absolut. "Bisa jadi ketika
itu Presiden tidak berpikir panjang atau tidak sadar dalam upaya tulusnya
menyelamatkan KPK. Yang patut disayangkan para pembantu Presiden tidak atau
lupa mengingatkan Presiden sejak dini," ujar dia.
Dalam peran inilah, kata Hikmahanto, Buyung sebagai anggota Wantimpres perlu
mendapat apresiasi. Menurut dia, Buyung telah menghindarkan Presiden dari
malapetaka ketatanegaraan dan ancaman terhadap demokrasi.
"Buyung tidak saja menyelamatkan independensi KPK, tetapi juga menyelamatkan
Presiden dari
kesan sewenang-wenang dalam menjalankan hak prerogatif yang dimilikinya meski
dilakukan tanpa kesengajaan, " kata dia.
(asy/gah)
Låna pengar utan säkerhet.
Sök och jämför lån hos Kelkoo.
