Makin Banyak Pilkada di Sumut Terancam Diundur 
                        Jumat, 8 Januari 2010 | 20:40 WIB

Setelah pemilihan kepala daerah di Kota Binjai, Pematang Siantar,
Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan dan Pakpak Bharat
terancam mundur, sedikitnya lima daerah lain juga kemungkinan pemilihan
kepala daerahnya terancam mundur. Persoalannya tetap sama, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan belum dibahas atau
masih bermasalah. Anggota Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Sumatera Utara (Sumut), Turunan Gulo mengatakan, pemilihan kepala
daerah (pilkada) di Karo bermasalah dari sisi anggaran, sehingga sangat
mungkin diundur, meski pelaksanaanya masih lama, yakni Oktober
mendatang."DPRD Karo periode lalu, hanya menyetujui anggaran
sebesar Rp 7 miliar dalam APBD 2010 dari kebutuhan sebesar Rp 16
miliar. KPU Karo saat itu tenang-tenang aja, karena mereka beranggapan,
DPRD periode sekarang meloloskan sisa anggaran sebesar Rp 9 miliar
dalam Perubahan APBD 2010. Ternyata DPRD periode sekarang malah tak
menyetujui anggaran pilkada dalam Perubahan APBD 2010, lebih besar dari
APBD-nya sendiri," kata Turunan di Medan, Jumat (8/1/2010).Persoalan
ini lanjut Turunan cukup pelik, jika benar sisa anggaran untuk pilkada
Karo tak dipenuhi seluruhnya oleh DPRD setempat. "Meski pun pilkada
Karo digelar bulan Oktober, tetapi sangat mungkin persoalan ini akan
mengganggu," katanya.Turunan menuturkan, selain Karo, pilkada
tiga daerah pemekaran di Nias juga terancam mundur. Kota Gunungsitoli,
Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Nias, rencananya menggelar pilkada bulan Mei. "Tetapi menurut
KPU Nias, penjabat kepala daerah di tiga daerah pemekaran tersebut
hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 1,5
miliar, dari total kebutuhan sekitar Rp 10 miliar," ujar Turunan.Dia
mengatakan, terhadap persoalan pilkada tiga daerah pemekaran di Nias
ini, Pemprov Sumut harus segera memberi bantuan, jika memang tak ingin
pilkada di sana mundur. Sangat mungkin mundur hingga bulan Oktober,
jika sampai Oktober masih juga ada persoalan anggaran, bisa jadi
pilkadanya digelar serentak dengan kabupaten induknya tahun depan.
Pemprov Sumut harus bantu masalah ini. "Kami akan koordinasi dengan
Pemprov Sumut untuk membicarakan persoalan ini," ujarnya.Selain
Karo, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli, Ketua KPU Sumut
Irham Buana Nasution mengatakan, pilkada di Tapanuli Selatan juga
kemungkinan terancam mundur karena DPRD dan pemda setempat masih belum
selesai membahas APBD 2010.
Sumber: 
http://regional.kompas.com/read/2010/01/08/20403457/Makin.Banyak.Pilkada.di.Sumut.Terancam.Diundur.

Salam Mejuah Juah

Karo Cyber Community



      

Reply via email to