Wahid, Part of The Problems *************************** Mengingat situasi keamanan yang semakin memburuk diakhir tahun 2000, sudah selayaknya penegakan keamanan dan ketertiban menjadi prioritas utama dari pemerintahan Abdurahman Wahid di tahun 2001. Tetapi kecenderungan dari pemerintahan sekarang dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban dengan menggunakan cara-cara kekerasan militer ala rezim Suharto patut menjadi keprihatinan. Cara kekerasan militer telah terbukti gagal dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang aman dan tertib. Kestabilan nasional yang pernah dibangga-banggakan tidak lebih dari kondisi semu belaka. Dengan tidak disentuhnya issu-issu pokok seperti keadilan ekonomi dan sosial pada era orde baru, situasi masyarakat Indonesia yang sebenarnya adalah seperti smouldering volcano yang bisa meletus setiap saat. Ada kemungkinan perintah tembak ditempat yang merupakan 'trade mark' rezim Suharto akan kembali diterapkan oleh Wahid. Tidak saja cara kekerasan ini telah terbukti membawa korban ribuan rakyat secara sia-sia tetapi telah pula menjadi precedent DISRESPECT terhadap hukum dan lembaga pengadilan. Hal yang terakhir inilah yang menyebabkan munculnya rantai kekerasan dan tindakan main hakim sendiri di masyarakat seperti kasus perang sipil di Ambon. Perlakuan pemerintah Wahid terhadap Aceh reminiscent perlakuan rezim Suharto terhadap Timor- Timur dimana kekerasan militer dipakai sebagai sarana utama untuk memaksa Aceh tetap tinggal dalam NKRI. Semestinya pemerintah memperhatikan tuntutan rakyat yang tidak pernah digubris oleh rezim Suharto, seperti penegakan keadilan ekonomi, sosial dan hukum. Kenyataan bahwa pemerintah tidak secara serius mengadili dan memberi hukuman berat terhadap penjahat-penjahat yang bertanggung jawab atas kebangkrutan ekonomi dan ketidak- stabilan negara, menunjukkan tidak adanya usaha penegakan keadilan hukum. Oleh karena itu hal seperti perintah tembak ditempat terhadap penduduk yang melakukan kerusuhan baik bermotifkan kriminal murni ataupun politik, seperti kasus pembakaran Gereja, adalah sekedar cerminan dari kesewenang-wenangan dan usaha pengalihan permasalahan dari pemerintah yang tidak bisa diterima. Salah satu ketimpangan yang ada, dimana kelompok minoritas Cina mendominasi mutlak perekonomian negara merupakan issue riil yang telah lama menjadi sumber resentment dan kerusuhan. Menurut saya situasi ini tidaklah khusus Indonesia, seandainya minoritas Cina mendominasi perekonomian di Kanada atau minoritas Turki mendominasi perekonomian di Jerman tentu resentment dan kerusuhan akan meledak disana. Pada kenyataannya, situasi yang sama pernah terjadi di Malaysia pada tahun 60an. Pemerintah disana tanggap terhadap situasi dan menemukan cara pemecahan yang bisa diterima semua pihak. Antara lain adalah disusunnya program jangka 20 tahunan untuk menjadikan bumiputera Melayu menjadi tuan di negeri sendiri. Tiga puluh ribu anak Cina Malaysia sekolah di negara barat, sebanyak tiga puluh ribu pula anak bumiputera dikirim sekolah di negara maju. Hasilnya, Cina dan bumiputera sama-sama pinter dan sama-sama makmur. Kekawatiran bahwa penegakan keadilan ekonomi dan sosial berarti pemunahan minoritas Cina adalah nonsense. Sebaliknya situasi yang sekarang ini justru telah mendorong munculnya diskriminasi dan rasisme terhadap minoritas Cina secara sembunyi-2 dan membuta. Ironisnya korban yang jatuh sering adalah individu-2 Cina yang tidak kaya dan yang tidak mempraktekkan kolusi dengan pejabat. Pada era Suharto muncul pula kelompok-kelompok yang mengatas namakan pribumi menuntut kemudahan-2 dan fasilitas-2 negara untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Penegakan keadilan ekonomi yang dijalankan di Malaysia adalah bukan suatu kebijaksanaan politik yang sembunyi-sembunyi dan tertutup melainkan secara terbuka, fair dan kompetitif. Pemerintahan dibawah Abdurahman Wahid telah berjalan selama setahun. Namun belum ada tanda-tanda serius ybs mendengarkan dengan seksama tuntutan rakyat banyak. Sebaliknya rakyat disuguhi dengan berbagai langkah dan kebijaksanaan yang bizarre dan provokatif darinya. Antara lain, mengangkat penasehat ekonomi dari Singapura, negara dimana penduduk etnik Cina mendominasi segalanya, bukannya dari Malaysia yang mempunyai situasi yang serupa dengan Indonesia; menjalin hubungan erat dengan Israel yang notabene merupakan negara yang tidak menaruh respect terhadap hak-hak dan kedaulatan kaum Muslimin di Timur Tengah. Kebijaksanaannya terhadap Aceh pun tidak kurang provokatif dan membingungkan. Sementara itu kasus seperti Brunei Gate menunjukkan bahwa pemerintahannya juga merupakan pemerintahan yang korup. Semakin benar kiranya pendapat banyak orang bahwa Abdurahman Wahid tidak hanya tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang ada, melainkan he himself is part of the problems. Eko Raharjo Calgary, Canada ______________________________________________________________ >From Eko Raharjo <[EMAIL PROTECTED]> to UNDIP List Milis Archive: http://messages.to/archives or http://messages.to/archives2 DIPONEGORO UNIVERSITY MailingList http://www.undip.ac.id
