Agus B Raharjo
antono wrote:
Mungkin yang sekarang bisa jadi analogi adalah kasus
Batam. Pulau ini juga terletak di daerah perbatasan
(Singapura - Malaysia), sudah bertahun-tahun (30
tahunan) dikelola mirip "kawasan bebas", atau istilah
kerennya Free Trade Zone/FTZ, dengan berbagai insentif
buat narik investasi, cuman sampe sekarang dasar
hukumnya masih pake keppres. Pengusaha dan masyrakat punya mau supaya statusnya
dinaikkan dengan UU, supaya ada kepastian hukum dan
lebih PD bersaing dengan kawasan FTZ lainnya.
Tapi pemerintahnya kayaknya malah mau bikin Batam jadi
kawasan berikat (bonded zone/ BZ), jadi turun
derajatnya, dari yang tadinya mirip FTZ malah jadi BZ,
mau dijadikan sama dengan kawasan berikat lainnya, spt
cakung, pulogadung, dst.
Payah memang jadi pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan Indonesia. Jauh dari pusat, jadi kayak anak hilang. Boro-boro diperhatiin, wong yang udah bagus aja (spt Batam) mau dipretelin fasilitasnya dan dijadiin kawasan "biasa", supaya adil dan sama dengan "anak-anak" (pulau) lain katanya...:-(
mestine rak kalo wilayah di perbatasan itu ada treatment tersendiri (khusus)? biar nda silau ama negara tetangga, ntar jadi banjir TKI seperti yang di kalimantan rame2 ke negeri jiran/malaysia itu, atau yang di kepulauan sangir talaud yang tiap pagi ngais rejeki ke filipin dan malam balik ke kampunge.
lha mesti wae tho.. wong hujan emas di negeri orang kok, di negeri sendiri malah hujan batu (akeh demonstrasi)..
mosok mau ada sipadan-ligitan2 berikutnya? kesenengan Singapur dong dech kalo bisa dapat Batam....
sakne tenaaaan...
-------------------------------------------------------------------------- Milis Archive: http://archive.undip.ac.id - Forum: http://forum.undip.ac.id to unsubscribe, mailto:[EMAIL PROTECTED] - Seq. #703 DIPONEGORO UNIVERSITY MailingList http://www.undip.ac.id
