|
Mas Pam:
kayaknya di milist ini gakda tuh yang dari teknik Kelautan UNDIP yah?
hehe...
--------------------------------------------------------------------------------
On Tue, 8 Mar 2005 23:33:53 -0800 (PST), pam budi wrote
> Salah satu yang wajib mengerjakan PR adalah Teknik Kelautan Undip. Hayooooo...!
> �
> pambudi
>
> widodo setiyo pranowo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dear all,
>
> Ya memang PR pemerintah kita banyak sekali, sudah lama juga memang masalah
> batas negara ini belumlah selesai permasalahannya, ada sekitar 11 konflik
> batas negara indonesia dg batas negara lain yang sampai sekarang belum
> selesai.
>
> Tim Toponimi pulau dan Laut yang bertugas melakukan inventarisasi ulang
> jumlah pulau dan nama-namanya juga nama luatnya sudah dibentuk sejak 2002,
> yang terdiri dari Badan Riset Kelautan & Perikanan Dept. Kelautan &
> Perikanan, TNI-AL, Depdagri, dan Deplu. Kerjaan ini belumlah selesai unutk
> mendata ulang pulau2 tsb, dari data tsb juga harus dilaporkan ke IHO-PBB
> karena yang baru diakui dgn sah nama pulau oleh PBB baru 5000 dari 17ribu
> sekian pulau yang kita punyai.
>
> Jadi ternyata masih banyak PR kita.
> Hehe..
>
> Salam,
> widodo
> -------------------------------------------------------
> On Tue, 08 Mar 2005 11:14:12 +0700, andry.n.utama wrote
> > 7 Negara Incar Pulau Indonesia
> >
> > RIBUT-ribut perairan Ambalat sepekan terakhir ini, tidak lepas dari
> > kelalaian pemerintah Indonesia dalam menjaga batas wilayahnya. Kasus
> > Sipadan-Ligitan yang lepas dari Indonesia, karena ketidakseriuran
> > pemerintah sendiri.
> >
> > Dari sekitar 18.500 pulau besar dan kecil di seluruh wilayah
> > Indonesia, sedikitnya ada belasan pulau berada di titik perbatasan
> > dengan negara lain. Dan, ini berpotensi bermasalah dengan negara-
> > negara tetangga, jika pemerintah tetap tidak serius menanganginya.
> >
> > Ironinys, jumlah pulau di Indonesia sendiri ternyata tidak didukung oleh
> > data resmi mengenai nama dan posisi geografisnya. Bahkan, informasi tentang
> > data pulau-pulau di Indonesia hingga saat ini berbeda-beda antara
> > satu lembaga dengan lembaga lainnya.
> >
> > Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan ada 6.127 nama
> > pulau pada tahun 1972. Sedangkan, versi Pussurta (Pusat Survey dan
> > Data) ABRI mencatat 5.707 nama pulau pada tahun 1987.
> >
> > Tahun 1992 Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan
> > Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang bernama.
> >
> > Dari perbedaan data ini, mencerminkan Indonesia masih lemah dalam
> > pengelolaan wilayah lautnya. Dari 17.508 pulau yang diklaim
> > Indonesia, hanya beberapa persen yang memiliki nama.
> >
> > Tak heran, kalau kemudian muncul sengketa wilayah antara Indonesia dengan
> > negara-negara tetangga. Hal ini disebabkan selain karena pemerintah tak
> > juga memiliki pagar-pagar juridis terhadap pulau-pulau yang dimilikinya.
> >
> > Yang paling fundamental adalah terkatung-katungnya pembahasan RUU Batas
> > Wilayah Indonesia. Akibatnya, bangsa ini semakin diliputi ketidakjelasan.
> > Padahal, UU Batas Wilayah bisa menjadi alat legitimasi dalam kancah
> > hubungan internasional. Selain itu, UU ini sangat berkait erat dengan
> > yurisdiksi dan soverignity NKRI.
> >
> > Tanpa UU Batas Wilayah, dikhawatirkan satu per satu pulau-pulau terluar
> > yang berbatasan dengan negara tetangga akan lepas karena diklaim negara
> > lain. Atau lepas berdiri sendiri karena pemerintah memang tidak perduli
> > atasnya.
> >
> > Patut diketahui, Indonesia mempunyai permasalahan 'sengketa' perbatasan
> > yang belum terselesaikan dengan 10 negara tetangga. Di antaranya: Indonesia
> > dan Australia yang telah menyepakati batas bersama ZEE, namun hingga
> > saat ini belum meratifikasi.
> >
> > Demikian pula dengan Singapura terkait aktivitas penambangan pasir laut
> > yang bakal berdampak pada keberadaan Pulau Nipah. Masal ah Pulau
> > Sipadan-Ligatan adalah contoh nyata ketidakmampuan Indonesia dalam
> > melegitimasi kepuluaan itu kepada dunia internasional.
> >
> > Itu sebabnya, bisa saja perairan Ambalat yang diklaim Malaysia
> > menjadi wilayah teritorinya, bakal bernasib sama seperti Sipadan-Ligitan.
> >
> > Kepala Staf Armada RI Kawasan Barat TNI-AL, Kolonel (P) Marsetio
> > mengatakan, ada tujuh negara bisa memasalahkan keberadaan titik pangkal
> > penentuan batas laut kedaulatan Indonesia. Tujuh negara ini berupaya
> > mengklaim 12 pulau yang berada di wilayah terluar Indonesia.
> >
> > Dari berbagai pulau-pulau itu, kata Marsetio, kepada pers, di
> > Nunukan, akhir pekan lalu, potensi konflik perbatasan masa mendatang
> > bisa disebabkan karena ketidakjelasan penentuan batas wilayah laut
> > hingga pengusahaan dan penatalaksanaan pulau-pulau kecil di pelosok
> perbatasan.
> >
> > Celakanya, Indonesia hingga saa t ini masih belum 100% rampung menyelesaikan
> > status hukum titik-titik terluar wilayah lautnya. Apalagi, kata
> > Marsetio, belakangan Malaysia mengklaim wilayah laut di Laut
> > Sulawesi hingga sejauh 70 mil laut dari titik terluar Pulau Sipadan-
> > Ligitan yang kini menjadi wilayah negara itu.
> >
> > "Bercermin kasus Sipadan-Ligitan diharapkan serupa jangan sampai terulang
> > lagi," ujarnya.
> >
> > Sejak pertengahan Januari, Tentera Laut Diraja Malaysia melakukan
> > pelanggaran serius atas kedaulatan laut Indonesia dengan mengklaim wilayah
> > Laut Sulawesi di selatan Sipadan-Ligitan hingga 70 mil laut dari
> > garis pantai pada posisi surut terendah.
> >
> > Padahal, berdasarkan konvensi dan hukum laut internasional yang termaktub
> > di dalam United Nations Convention on the Law in the Sea (UNCLOS)
> > 1982 yang diratifikasi Indonesia pun Malaysia, disepakati penentuan
> > batas laut kontinen s uatu negara berdasarkan garis pantai dalam
> > keadaan paling surut sejauh 12 mil laut.
> >
> > Dan, mengurangi potensi konflik masa mendatang akibat
> > ketidakrampungan penentuan batas laut, TNI-AL secara rutin
> > menjalankan patroli sepanjang tahun dan melakukan operasi
> > kemanusiaan di pulau-pulau ujung itu.
> >
> > "Mulai penegakan hukum di laut terhadap para pelanggar wilayah hingga
> > melaksanakan pasar murah meriah kepada penduduk di pulau-pulau itu yang
> > kesulitan mendapatkan barang-barang keperluan sehari-hari," katanya.
> >
> > Namun, yang terpenting adalah pemerintah sudah saatnya membahas
> > undang-undang batas wilayah Indonesia. Padahal, potensi pulau dan perairan
> > Indonesia sangat luar biasa. Jika tanpa dilegitimasi dengan pagar-pagar
> > yuridis, menjadi sia-sia.
> >
> > Seperti dikatakan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, kekayaan yang
> > terkantung di Ambalat sekitar Rp4.200 t riliun. Tak heran kalau
> > Malaysia ngotot mengklaim wilayah kaya tersebut. rie/berbagai sumber
> >
> > Copyright � 2003 Banjarmasin Post
> >
> > :._______________
> > CONFIDENTIALITY : This e-mail and any attachments are
> > confidential and may be privileged. If you are not a named
> > recipient, please notify the sender immediately and do not disclose
> > the contents to another person, use it for any purpose or store or
> > copy the information in any medium.
> >
> > --------------------------------------------------------------------------
> > Milis Archive: http://archive.undip.ac.id
> > to unsubscribe, mailto:[EMAIL PROTECTED] - Seq. #2366
> > DIPONEGORO UNIVERSITY MailingList http://www.undip.ac.id
>
> Cheers,
> =========================================
> WIDODO SETIYO PRANOWO
> Research Center for Maritime Territories
> & Non-Living Resources
> Agency for Marine & Fisheries Research
> Ministry of Marine Affairs & Fisheries
> The Republic of Indonesia
> Jl. MT Haryono Kav 52 - 53
> Phone : +62-21-7918-0303 ext.2668
> Fax : +62-21-7919-1202
> Cell Ph: +62-815-601-2187
> Jakarta 12770
> INDONESIA
> e-mail: [EMAIL PROTECTED]
> [EMAIL PROTECTED]
> [EMAIL PROTECTED]
> ==========
>
> --------------------------------------------------------------------------
> Milis Archive: http://archive.undip.ac.id
> to unsubscribe, mailto:[EMAIL PROTECTED] - Seq. #2367
> DIPONEGORO UNIVERSITY MailingList http://www.undip.ac.id
>
>
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
> http://mail.yahoo.com
Cheers,
=========================================
WIDODO SETIYO PRANOWO
Research Center for Maritime Territories
& Non-Living Resources
Agency for Marine & Fisheries Research
Ministry of Marine Affairs & Fisheries
The Republic of Indonesia
Jl. MT Haryono Kav 52 - 53
Phone �: +62-21-7918-0303 ext.2668
Fax � �: +62-21-7919-1202
Cell Ph: +62-815-601-2187
Jakarta 12770
INDONESIA
e-mail: [EMAIL PROTECTED]
� � � [EMAIL PROTECTED]
� � � [EMAIL PROTECTED]
==========
|
