ieu aya tulisan wartawan Kompas dina rubrikna Politika. ceuk manehna, kuduna na mah nu pang pantesna jadi calon presiden teh Agus Wirahadikusumah dibanding dua jendral lainna. hanjakal kabujeng dipundut ku nu kawasa......
kungsi panggih jeung hiji perwira piisukeun rek sidang sarjana, ngobrolkeun soal tangtara, manehna nyarita kieu,"hanjakalnya, jenderal nu saroleh teh enggal dipundut kunu kawasa....". harita keur nyaritkeun yen kuring boga babaturan bapana letjen, Nana Narundana, asana kungsi jadi pangdam wirabuana jeung iskandar muda. "Operasi Jakarta" Budiarto Shambazy Bulan Mei 2004 ini patut dijadikan sebagai kesempatan untuk mengenang seorang reformis sejati dalam diri TNI, yakni almarhum Letnan Jenderal Agus Wirahadikusumah. Lima tahun lalu di Kampus Universitas Indonesia, Depok, 24 Mei 1999, Agus yang akrab dipanggil AWK itu menjadi bintang panggung. Petang hari itu AWK tampil sebagai pembicara dalam Seminar Nasional Mencari Format Hubungan Sipil-Militer Indonesia yang diadakan oleh Jurusan Politik FISIP Universitas Indonesia (UI). AWK menjadi bintang panggung karena secara mengejutkan membongkar borok ABRI yang disebutnya ikut bertanggung jawab atas dosa-dosa Orde Baru. Ia bilang, Indonesia jangan terjerumus ke dalam era "Orbaba" atau Orde Baru yang Baru. Menurut AWK, "ABRI terbukti sudah banyak melakukan penyimpangan. Ada 60 dosa besar yang dilakukan ABRI sehingga kita semua terpuruk." Suatu malam di rumahnya di Bulak Rantai, akhir tahun 1999, kedua mata AWK tiba-tiba berkaca-kaca. Ia minta maaf kepada rakyat atas kesalahan-kesalahan ABRI di masa Orde Baru. Kalau AWK masih ada, dia layak tampil sebagai salah satu calon presiden yang berlatar belakang militer, selain Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jangan-jangan, jajak-jajak pendapat akan menunjukkan bahwa AWK jauh lebih pantas menjadi presiden ketimbang dua jenderal purnawirawan lainnya. Pernyataan-pernyataan AWK itu membuang jauh-jauh asumsi yang mengatakan bahwa sipil telah gagal dalam mencapai cita-cita Reformasi. Salah juga pandangan yang mengatakan bahwa rakyat menghendaki kepemimpinan yang kuat yang selalu diasosiasikan sebagai calon-calon presiden dari kalangan TNI. Akan tetapi, nanti dulu! Sekarang kita membutuhkan kembali kehadiran strong leader karena rakyat sudah tak lagi merasakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada di ambang kehancuran. Terorisme mengintai di mana-mana. Di mana-mana terjadi demonstrasi yang mengganggu, kriminalitas meningkat drastis, dan lain-lain. Namun, tunggu dulu! Yang terjadi bukanlah kaum sipil gagal dalam pelaksanaan reformasi secara tuntas. Dua presiden sipil, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri, bukan gagal. Soalnya, sejak tahun 1998 mereka ibaratnya ketiban pulung karena terbeban begitu banyak masalah yang diwariskan Orde Baru. Oleh sebab itu, muncullah kesan belakangan ini bahwa pertarungan di antara calon-calon presiden pada 5 Juli mendatang telah mengerucut ke arah kompetisi kaum sipil versus kelompok militer. Jika merujuk pada asumsi bahwa kedua-dua golongan itu gagal, berarti pemilihan presiden diikuti calon-calon yang kalahan. Ah, pemimpin sipil seperti Megawati jangan diberikan kesempatan lagi menjadi presiden karena gagal. Apalagi Gus Dur, pemimpin sipil yang terbukti terlibat skandal Buloggate. Atau Amien Rais, atau Siswono Yudo Husodo, atau berderet tokoh sipil lainnya. Mereka tidak patut! Lalu ada pilihan calon-calon presiden yang mantan militer, Wiranto maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dua-duanya pun ibarat berada dalam kesalahan sejarah dalam upaya menjadi presiden karena munculnya kekhawatiran bahwa mereka akan seperti Jenderal (Purn) Soeharto. Itu kekhawatiran yang wajar karena masih banyak yang trauma dengan Orde Baru sebagai rezim yang berpura-pura demokratis yang sebenarnya bergaya militeristis, seperti musang berbulu domba. Bagaimana kita tidak trauma? Dulu seorang kapten atau mayor di tingkat kodam di Ibu Kota memiliki kekuasaan yang begitu besar dalam pengawasan pers nasional. Saking hebatnya, sang perwira itu tinggal mengangkat telepon saja untuk melarang pemuatan berita-berita yang ia nilai tidak boleh disiarkan. Soeharto boleh saja berulang-ulang mengatakan, kita negara yang sudah demokratis karena menyelenggarakan pemilu dalam sistem yang dia sebut Demokrasi Pancasila. Padahal, demokrasi semu ini bertujuan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menciutkan jumlah partai, membredel pers, atau menangkap oposisi tanpa proses hukum. Tentu saja SBY dan Wiranto bukanlah Soeharto. Dan tidak ada salahnya jika sebagian rakyat merindukan kembali terciptanya stabilitas politik yang diidentikkan dengan kehadiran seorang strong leader. Namun, mengambil hikmah dari wawancara dengan Presiden Cile Ricardo Lagos di harian ini, edisi Jumat lalu, menjadi wajar juga jika sebagian rakyat Indonesia berkeinginan agar presiden terpilih bukan dari kalangan eks militer. Fair enough kan? Apa pun, sipil atau militer, yang lebih berbahaya adalah kekhawatiran bahwa "demokrasi" yang kita agung-agungkan dewasa ini berada dalam ancaman besar dari kekuatan-kekuatan yang justru antidemokrasi. Mereka justru berlomba-lomba memanfaatkan "demokrasi" itu untuk konsolidasi kekuatan. Jika belajar dari Cile, mungkin ada baiknya mengenang kembali kepemimpinan sipil ala Presiden Cile Salvador Allende dan rezim militer pimpinan Presiden Augusto Pinochet. Dua-duanya sebenarnya sama, yakni menerapkan demokrasi semu dengan menjalankan taktik politik bernama "bermain-main dengan legitimasi". Presiden Allende melihat, tak mungkin lagi tetap berkuasa melalui revolusi atau reformasi atau yang sejenisnya. Dengan partai ala Golkar di zaman Orde Baru, dia melanggengkan kekuasaan yang represif seperti Soeharto. Sementara Pinochet berkuasa setelah melancarkan kudeta untuk menggulingkan Presiden Allende pada tahun 1973. Juga seperti Soeharto, Pinochet terlebih dulu menumpas oposisi, lalu memilih jalan demokrasi yang semu ala Demokrasi Pancasila. Dari pengalaman Cile terlihat bahwa bukan tak mungkin Orde Baru dan kekuatan-kekuatan fasis, sipil, atau militer, mendompleng demokrasi hanya untuk "bermain-main dengan legitimasi" melalui pemilu maupun pemilihan presiden. Sama dengan taktik-taktik politik Allende maupun Pinochet, mereka beramai-ramai berusaha mencapai puncak kekuasaan dengan segala cara hitam, putih, bahkan abu-abu. Setelah sampai ke puncak, taktik politik itu setiap kali akan mengasari atau memvulgarkan kekuasaan itu. Pengasaran itu sebetulnya sudah terjadi ketika semua tokoh yang berbau Orde Baru dengan nekat tampil di wilayah politik publik tanpa mempunyai rasa malu. Fasisme jenis ini disebut dengan "clerico-fascis". Walaupun penampilannya sedemikian santun dan bersih, di dalamnya terkandung magma fasisme yang antidemokrasi. Bermain-main dengan legitimasi, setelah sampai ke puncak lalu memvulgarkannya. Itulah yang dilakukan Presiden Allende, yang didongkel Pinochet lewat kudeta bernama sandi "Operasi Jakarta". (e-mail: <mailto:[EMAIL PROTECTED]>[EMAIL PROTECTED] ) Mj http://geocities.com/mangjamal ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511 http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/0EHolB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> Komunitas UrangSunda --> http://www.UrangSunda.or.id Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
