Dinten Minggu kamari aya demo dipayuneun Istana Nagara jeung di Surabaya, Solo jeung semarang nu nuntut Khilafah Islamiyah nu diluluguan ku Hizbut Thahrir (HT). Demo ieu dikomentaran ku Ketua MPR anu mantan Presiden PKS sapertos nu diwartakeun ku Tempo Interaktif :
Ketua MPR : Hentikan Polemik Pemerintahan Islam Senin, 25 Oktober 2004 | 06:25 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua MPR dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid, menegaskan jangan berpolemik mengamandemen UUD 1945 untuk menghadirkan pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah)."Kita sudah lelah dengan polemik, akan lebih bijak jika berkonsentrasi untuk melaksanakan ajaran agama,"kata Nurwahid. Pernyataan Ketua MPR itu berkaitan dengan aksi ribuan pengikut Hizbut Thahrir di depan Istana Negara di Jakarta dan tiga kota lainnya : Solo, Semarang dan Surabaya, Ahad (24/10), yang menuntut diwujudkannya pemerintahan Islam. Menurut Ketua MPR, yang lebih penting adalah agar seluruh masyarakat Indonesia melaksanakan ajaran agama seperti dalam pasal 29 UUD 1945. "Jika agama dilaksanakan oleh semua umat beragama pada tingkat moral dan etos kerja saya kira akan membawa dampak positif bagi moral bangsa,"katanya. Hidayat Nurwahid khawatir, polemik tentang pemerintahan Islam, malah menyebabkan orang mengabaikan ajaran agama dan korupsi merajalela, dekadensi moral di mana-mana, orang menghabiskan harapan mereka dengan berjudi. "itu semua tidak dibenarkan agama,"ujarnya. Jika Hizbut Thahrir konsisten dengan logika menuntut Khilafah Islamiyah, menurut Ketua MPR, harus disampaikan kepada anggota DPR/DPD untuk diajukan amandemen UUD 1945 kepada MPR. "Itu juga harus disetujui sekitar 1/3 anggota MPR"kata Hidayat Nurwahid. Senin, 25 Oktober 2004 NASIONAL HTI Tuntut Penegakan Syariat Islam a.. Gelar Demo di Gladag SYARIAT ISLAM : Seorang bocah dengan ikat kepala terlihat dalam aksi para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HT) Solo di bundaran Gladag, kemarin. Ratusan aktivis itu menuntut formalisasi syariat Islam di Indonesia.(79) SOLO - Ratusan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Solo menggelar aksi di bundaran Gladag, Minggu (24/10) sore. Mereka menuntut adanya formalisasi syariat Islam di Indonesia karena belakangan ini ada upaya dari berbagai pihak untuk menjauhkan umat Islam Indonesia dari syariat Islam. Dalam aksinya, massa mengusung beberapa tulisan, di antaranya ''Tegakkan Syariat Islam di Indonesia'', ''Negara adalah Pelayan Umat'', dan ''Stop Penjualan Aset-aset Negara''. Beberapa peserta demo juga mengenakan bandana warna hitam bertuliskan ''Tolak Sistem Sekuler'' dan ''Stop Kapitalisasi Pendidikan''. ''Penerapan syariat Islam adalah kewajiban atas kaum muslim sekaligus merupakan konsekuensi dan tanda keimanan mereka terhadap Islam. Sebaliknya, bila ada penolakan, itu merupakan pembangkangan kewajiban, dan dapat menghapuskan keimanan seorang Islam,'' kata Tindyo Prasetyo ST, humas HTI Solo, saat aksi. Aksi tersebut diharapkan bisa menyadarkan umat Islam akan pentingnya mengatur seluruh aspek kehidupan dengan syariat Islam berdasarkan Alquran dan al hadis. ''Kami ingin membangun kesadaran berpolitik umat Islam bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi hanya bisa diatasi dengan cara mengganti sistem sekuler dengan syariat Islam. Umat Islam juga butuh institusi yang bisa menjalankan syariat Islam.'' Kewajiban Setiap muslim, jelas dia, tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban menjalankan syariat Islam. Sebagaimana kewajiban menjalankan shalat, zakat, dan beribadah haji, seorang muslim juga wajib menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Merebaknya kemaksiatan di beberapa tempat, salah satunya disebabkan oleh banyaknya penyimpangan syariat Islam oleh umat Islam sendiri. Karena itu, penerapan syariat Islam berdampak langsung terhadap baik buruknya kondisi umat manusia. ''Setiap penyimpangan syariat pasti akan menimbulkan kerusakan, kemudaratan, dan kesengsaraan.'' Dalam aksi tersebut, beberapa tokoh Islam dari berbagai elemen juga ikut melakukan orasi, di antaranya ustad Kholid Hasan (Pondok Pesantren Al Islam Gumuk, Mangkubumen), Drs Warsito Adnan (Front Pemuda Islam Surakarta), Ustad Shalih Ibrahim (Majelis Mujahidin Indonesia), dan Ustad Muhammad Anshari (HTI). ''Sangat jelas dan gamblang bahwa cara memperbaiki kondisi umat Islam yang buruk dalam berbagai aspek kehidupannya akibat penerapan sistem kapitalis yang sekularistik yang dipaksakan para penjajah terdahulu adalah dengan menerapkan kembali syariat Islam.'' Hukum Islam Sementara di Surabaya, sekitar 800 aktivis HTI Daerah Surabaya, kemarin juga menggelar aksi damai untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerapkan sistem syariah (hukum) Islam. ''Tuntutan kami cukup wajar, karena 87 persen lebih rakyat Indonesia, adalah umat Islam. Apalagi sistem sekuler sudah terbukti gagal," kata Ust Saifuddin Zuhri, salah seorang orator dalam aksi di Taman Bungkul Surabaya (TBS) itu. Menurut dia, kegagalan sistem sekuler terlihat dari banyaknya angka kriminalitas, penderita HIV/AIDS, pengangguran, dan sebagainya. (G13,ant-69n) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/0EHolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
