16.03.2006
Kontrak Eksploitasi Gas Natuna
Oleh: Sutami, 68H
(Negara dan bangsa harus ditempatkan di atas segala-galanya)
Pemerintah Indonesia hanya kebagian pajak saja. Masyarakat dibuat miris
dengan terungkapnya kerja sama PT Exxon Mobile dengan Pertamina di Natuna,
Kepuluan Riau. Kerja sama itu untuk mengeksploitasi kandungan gas alam cair.
Selama duabelas tahun terakhir, pemerintah hanya menerima pajak dari hasil
ekploitasi gas yang ditangani Exxon Mobile.
Bagaimana Kontrak Ganjil Bisa Terjadi?
Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Alvin Lie bersuara lantang
mengkritik kelalaian pemerintah dalam kontrak kerjasama di Natuna. Selain
membuat pemerintah hanya kebagian pajak dari ekplorasi ini, kontrak ini juga
semestinya sudah berakhir pada bulan Januari tahun lalu. Alvin Lie menilai ada
pengaruh yang luar biasa dari Exxon Mobile dalam kontrak yang ganjil ini
Alvin Lie: "Ternyata Blok Natuna penghasil gas di Indonesia sejak tahun 94
dikelola Exxon dengan basic aggrement seharusnya berakhir januari 2005. Dengan
pola bagi hasil Indonesia 0 Exxon 100 %. Data ini sahih karena keluar dari
mulut kepala BP Migas sendiri. "
Kontrak Diubah
Kepala Badan Pengelola Migas Kardaya Warnika membenarkan hal ini. Warnika
menjelaskan, Blok Natuna sejak tahun 80an dikelola oleh perusahaan Esso yang
kini berubah menjadi Exxon. Namun pada saat itu pemerintah masih mendapatkan
hasil dari pengelolaan Blok Natuna. Tetapi pada tahun 1994 Esso dan Pertamina
mengubah kontrak dengan penguasaan sepenuhnya oleh Esso, sementara pemerintah
pusat hanya kebagian pajak saja.
Kardaya: "Lalu setelah itu kontrak itu di-amend. Oleh suatu kontrak yang
diberi judul basic agremeent. Antara Pertamina dengan Esso. Exxon mobil saat
itu bernama Esso. Di dalam basic aggrement itulah diatur pembagiannya. Apa yang
saja baca dalam kontrak itu begitu. Kita hanya mendapatkan dari pajak. Tidak
betul bahwa kondisi itu mulainya dari 2004, tapi dari tahun 1994, pada waktu
Basic Aggrement ditandatangani. Jadi tidak betul split itu tahun 2004. tapi
sejak tahun 1994."
Pemerintah Daerah Masih Dapat Bagian
Kalau sejak tahun 1994 pemerintah pusat hanya kebagian pajaknya saja, tidak
demikian dengan pemerintah daerah. Adalah pemerintah Provinsi Riau yang tetap
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan ladang gas yang terletak di sebelah
Utara pulau Kalimantan ini. Bagi hasil Exxon dengan pemerintah Riau ini baru
berhenti saat Kabupaten Natuna memilih masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau yang
terbentuk tahun lalu. Seperti yang dikatakan oleh juru bicara pemprov Riau,
Zulkarnaen.
Pengelolaan ladang gas Natuna tersebut baru bisa dinikmati sejak tahun 1999.
Sebelum undang-undang otonomi daerah diberlakukan, pemprov Riau, kata
Zulkarnaen hanya kebagian tak lebih dari satu persen.
Pemerintah 60 Persen, Kontraktor 40 Persen
Sementara Pengamat Perminyakan, Kurtubi, menilai kontrak yang diberlakukan di
ladang gas Natuna ini sangat aneh. Dalam sejarahnya, tidak pernah ada model
macam itu dalam ekploitasi migas. Menurut Kurtubi, ekploitasi gas alam cair
oleh kontraktor asing harus melalui bagi hasil dengan pemerintah. Biasanya
pemerintah mendapat bagian 60 persen, sementara 40 persen menjadi hak
kontraktor asing tersebut.
Kurtubi: "Kalau di migas gak ada kontrak model seperti itu. yang ada adalah
contract production sharing. Tidak dikenal itu pemerintah hanya dapat pajak
saja. Yang ada contract production sharing dimana kontraktor itu mengeluarkan
biaya untuk mencari dan memproduksikan gas, nanti setelah berproduksi
biaya-biaya tersbeut di cover dalam pola post recovery, persisnya dibagi antara
kontraktor dengan pemerintah. Nah aneh kalau pemerintah Cuma dapat pajak saja.
Skema Kontrak Disetujui Pemerintah
Tapi Pernyataan ini ditolak oleh Juru Bicara Exxon Mobile Deva Rahman.
Menurut Rahman, kontrak macam itu dimungkinkan karena karakteristik Blok
Natuna yang tergolong unik dibandingkan kawasan lain. Di Blok Natuna 70 persen
dari kandungannya terdiri dari CO2. Oleh karena itu untuk mengelola Blok
tersebut diperlukan teknologi dan biaya tinggi. Rahman menolak keras tudingan
kontrak tersebut ilegal. Ia menjelaskan, pemerintah dan para pejabatnya telah
menyepakati skema itu.
Deva Rahman: Pemerintah memang membuat pengaturan seperti itu karena blok
Natuna memiliki kandungan CO2 yang sangat tinggi. Sehingga pemerintah membuat
keputusan untuk kontrak melalui skema tadi. Itu memang sudah disetujui oleh
pemerintah dan pemerintah yang menyetujui itu.
Kontrak Baru Sampai 2007
Gas yang terkandung di blok Natuna memang menggiurkan banyak pihak. Lapangan
gas yang dikenal dengan nama teknis D-Alpha ini ditemukan pada tahun 1973.
Lapangan ini Memiliki kandungan hidrokarbon yang diperkirakan sebesar 46
triliun kaki kubik. Dalam kontrak awal ExxonMobil memiliki bagian 76 persen
dari Production Sharing Contract (PSC) di lapangan gas Natuna, sedangkan
Pertamina sebesar 24 persen. Kontrak awal yang ditandatangani 1985 itu, semula
berakhir pada 9 Januari 2005. Namun karena adanya amandemen melalui perjanjian
dasar maka diberikan perpanjangan dua tahun, setelah pemerintah menilai
proposal yang diajukan. Sehingga masa kontrak baru akan habis tahun 2007.
Tidak Hanya di Natuna
Apa yang terjadi di Natuna ternyata juga terjadi di daerah lain. Kontrak yang
merugikan pemerintah juga terjadi dalam ekploitasi gas alam cair di Aceh.
Lagi-lagi kontrak ini melibatkan pemerintah dan Exxon mobil. Seperti yang
dinyatakan juru Bicara Bidang Energi Jaringan Advokasi Tambang JATAM, Andre S.
Wijaya.
Andre: "Di Aceh misalnya mereka membuat kontrak jangka panjang, itu sudah
jelas menguntungkan mereka. Pemerintah atau negara ini harus mengalah dengan
kehilangan dua pabrik pupuk, satu pabrik kertas di Aceh karena kelangkaan gas
di sana. Kalau kita melihat jauh lebih dalam lagi kita kehilangan lowongan
pekerjaan bagi ribuan karyawan pabrik-pabrik tadi. Di sisi lain, gas yang
seharusnya menerangi Aceh Utara justru lari ke Taiwan, ke Jepang."
Kontrak-kontrak kerjasama macam ini jelas tidak masuk akal dan merugikan
negara. Karena itu desakan para aktivis meminta kepada pemerintah meninjau
ulang seluruh kontrak karya pertambangan di Indonesia. Tentu saja berikutnya
para pelaku yang terlibat dalam kontrak kerjasama yang merugikan negara
tersebut harus segera tersentuh tangan hukum.
---------------------------------
Brings words and photos together (easily) with
PhotoMail - it's free and works with Yahoo! Mail.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Join modern day disciples reach the disfigured and poor with hope and healing
http://us.click.yahoo.com/lMct6A/Vp3LAA/i1hLAA/aYWolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
