http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/11/25/o3.htm
Tingkatkan Subsidi Pendidikan
Drs. I Komang Sudiana
KETIKA dideklarasikan pada tahun 1994, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun ditargetkan tuntas pada tahun 2003/2004 dengan Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP mencapai 95%. Namun akibat krisis ekonomi dan krisis
multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, target tersebut tidak
dapat tercapai. Penuntasan wajib belajar 9 tahun mundur menjadi tahun
2008/2009.
Demikian pula yang terjadi di Bali, kini ratusan ribu anak usia sekolah tidak
tertampung di sekolah formal, terutama pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan
berbagai alasan. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP di Bali
sebesar 72,71% memang melampaui rata-rata APM nasional, tetapi tidak terlalu
membanggakan karena kantong-kantong APM rendah banyak terkonsentrasi di
daerah-daerah pedesaan di beberapa kabupaten di Bali, seperti Karangasem,
Buleleng, Bangli dan Klungkung (baca: Nusa Penida). Itu berarti belum terjadi
pemerataan layanan pendidikan di propinsi yang gemerlap dengan aktivitas
pariwisata ini.
Pendidikan Alternatif
Sebetulnya pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Lanjutan
Pertama Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengupayakan
berbagai alternatif dalam mengimplementasikan program wajib belajar sembilan
tahun, selain membangun unit sekolah baru atau ruang kelas baru. Ada beberapa
upaya alternatif. Pertama, SMP Terbuka. Sampai saat ini SMP Terbuka masih
merupakan salah satu pendidikan alternatif yang diharapkan mampu menampung
tamatan SD, yang karena menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi sosial
ekonomi yang lemah, letak geografis yang sulit, kelangkaan transportasi dan
keterbatasan waktu karena harus membantu orang tua bekerja sehingga mereka
tidak mungkin mengikuti pendidikan secara reguler di SMP terdekat, meskipun
lokasinya relatif tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
Kedua, retrieval. Program ini merupakan upaya mencari siswa putus sekolah usia
13 - 18 tahun dan yang tidak melanjutkan, kemudian membantu mereka supaya dapat
bersekolah lagi dan memberikan dukungan sampai berhasil lulus SMP dan
memperoleh STTB.
Ketiga, SD-SMP Satu Atap. Program terbaru ini dikembangkan seperti halnya SMP
Terbuka, bertujuan untuk memperluas dan meratakan layanan pendidikan dasar pada
daerah terpencil, terisolasi dan terpencar. Lulusan SD di daerah-daerah
tersebut biasanya relatif sedikit sehingga pembangunan unit sekolah baru
dipandang tidak efisien.
Program pendidikan alternatif yang disebutkan terakhir itu merupakan terobosan
terbaru dalam meninggikan APM di bidang pendidikan. Sedangkan SMP Terbuka
dirasakan masih ada kekurangan-kekurangan terutama dalam sistem pembelajarannya
yang lebih banyak menggunakan modul dan belajar mandiri, sehingga sering
mengalami kelesuan dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicarikan
strategi-strategi tertentu dalam penyegaran atau penggairahan kembali. Hal ini
dilakukan karena menyadari masih belum optimalnya kualitas pendidikan SMP
Terbuka. Strategi penyegaran tersebut di antaranya diadakan pelatihan atau
pembinaan pengelolanya (kepala sekolah, guru bina dan guru pamong). Mengatur
pola pembelajaran yang intensif dengan mengaktifkan sistem guru kunjung, di
samping kegiatan tatap muka di SMP induk secara berkala atau terjadwal. Bantuan
tambahan biaya operasional SMP Terbuka dari pemerintah daerah (pemkab) terus
diharapkan, sehingga kinerja pengelola akan selalu meningkat. Itu berarti pihak
pemkab tidak boleh menutup mata atau memandang sebelah mata terhadap keberadaan
SMP Terbuka tersebut. Karena sesungguhnya SMP Terbuka masih sangat diperlukan
sampai saat ini, dan tidak jarang pula lulusannya mampu bersaing dengan lulusan
SMP reguler.
Sebaik apa pun niat dan upaya pemerintah, tetap berpulang pada kesadaran
setiap orang untuk melaksanakannya.
Penulis, guru SMPN 5 Nusa Penida
[Non-text portions of this message have been removed]
